Скачать презентацию UNSUR UTAMA PENDIDIKAN DAN PENUNJANG Tata Cara Penilaian Скачать презентацию UNSUR UTAMA PENDIDIKAN DAN PENUNJANG Tata Cara Penilaian

c9e9d86f6c5db51c50791bd1ed3256c4.ppt

  • Количество слайдов: 47

UNSUR UTAMA PENDIDIKAN DAN PENUNJANG Tata Cara Penilaian Bukti Fisik Pelaksanaan Tugas Pengawas Sekolah UNSUR UTAMA PENDIDIKAN DAN PENUNJANG Tata Cara Penilaian Bukti Fisik Pelaksanaan Tugas Pengawas Sekolah BIMBINGAN TEKNIS CALON TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENGAWAS SEKOLAH DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2016

LAMPIRAN I PERMENNEGPAN DAN RB NOMOR 21 TAHUN 2010 RINCIAN KEGIATAN JF PENGAWAS SEKOLAH LAMPIRAN I PERMENNEGPAN DAN RB NOMOR 21 TAHUN 2010 RINCIAN KEGIATAN JF PENGAWAS SEKOLAH NO UNSUR SUBUNSUR A. Pend. Sekolah dan mendapat ijazah/gelar - 3 B. Menglkuti diklat fungslonal calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP - 1 C. Mengikutl diklat fungsional dan memperoleh STTPP) - 6 I Pendidikan II Pengawasan A. Penyusunan program - 1 Akademik dan B. Pelaksanaan program - 3 Manajerial C. Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan - 2 D. Membirnbing dan melatih profesional guru - 6 E. Pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah terpencil - 1

UNSUR III SUBUNSUR Pengembangan A. Profesi B. C. IV Penunjang Pembuatan karya tulis dan UNSUR III SUBUNSUR Pengembangan A. Profesi B. C. IV Penunjang Pembuatan karya tulis dan atau karya ilmiah di bidang pendiidikan formal/ pengawasan (9) Penerjemahan/penyaduran buku dan atau karya ilmiah di bidang pend. Formal/pengawasan (4) Pembuatan karya inovatif (6) A. Peran serta dalam seminar/lokaarya di bid. Pend. Formal/pengawasan (5) B. Keanggotaan dalam organisasi profesi (2) C. Keanggotaan dalam tim penilai AK Jabfungs PS (1) D. Melaksanakan kegiatan pendukung pengawas sekolah (3) E. Memperoleh penghargan/tanda jasa (6)rgaan/ta F. Memperoleh gelar/ijazah yang t. Idak sesuai dengan bidang yang dlarnpunya (4) 63 kegiatan

UNSUR PENDIDIKAN 1 MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL DAN MEMPEROLEH GELAR IJAZAH 2 MENGIKUTI DIKLAT FUNGSIONAL UNSUR PENDIDIKAN 1 MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL DAN MEMPEROLEH GELAR IJAZAH 2 MENGIKUTI DIKLAT FUNGSIONAL CALON PENGAWAS SEKOLAH 3 MENGIKUTI DIKLAT FUNGSIONAL

UNSUR PENDIDIKAN 1 MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL DAN MEMPEROLEH GELAR IJAZAH BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL UNSUR PENDIDIKAN 1 MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL DAN MEMPEROLEH GELAR IJAZAH BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL ANGKA KREDIT DOKTOR/SP 2 IJAZAH 200 MAGISTER/SP 1 IJAZAH 150 SARJANA/D-IV IJAZAH 100

ANGKA KREDIT IJAZAH DI BAWAH S 1/DIV BERDASARKAN PERMENPAN NOMOR PER/60/M. PAN/6/2005 tangga; 1 ANGKA KREDIT IJAZAH DI BAWAH S 1/DIV BERDASARKAN PERMENPAN NOMOR PER/60/M. PAN/6/2005 tangga; 1 Juni 2005 1. Diploma III 60 2. Diploma II 40 3. SLTA/Diploma I 25

KRITERIA PENILAIAN: 1. STUDI LANJUT BERDASARKAN IZIN BELAJAR DIBUKTIKAN DENGAN SURAT IZIN BELAJAR ATAU KRITERIA PENILAIAN: 1. STUDI LANJUT BERDASARKAN IZIN BELAJAR DIBUKTIKAN DENGAN SURAT IZIN BELAJAR ATAU TUGAS BELAJAR DIBUKTIKAN DENGAN SK TUGAS BELAJAR. APABILA TUGAS BELAJAR HARUS ADA : SK PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN NEGERI DAN SK PENGANGKATAN KEMBALI. 2. KUALIFIKASI AKADEMIK SESUAI DENGAN BIDANG TUGAS 3. TERAKREDITASI BAN PT: PRODI/JURUSAN MINIMAL B. Nilai akreditasi melalui website BAN PT dapat diketahui di http: //www. ban-pt. or. id 4. BUKAN KELAS JAUH/SABTU-MINGGU/EKSEKUTIF 5. JARAK PT TEMPAT STUDI DENGAN LOKASI KANTOR MAKSIMAL 60 KM

NO 1 SATUAN HASIL BUKTI FISIK UNSUR UTAMA PENDIDIKAN Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar/ NO 1 SATUAN HASIL BUKTI FISIK UNSUR UTAMA PENDIDIKAN Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar/ ijazah/akta Doktor (S 3)/SP 2 Magister (S 2)/SP 1 Sarjana/S 1/D 4 1. IJAZAH dilegalisir oleh Dekan Fak, Ketua ST, Dirpoltek, Ijazah PT luar negeri penyetaraan oleh Kemristek dan dikti 2. Surat Ijin Belajar atau SK Tugas belajar, SK Pembebasan Sementara, SK Pengangkatan Kembali Kriteria. . . ANGKA KREDIT 200 150 100

NO SATUAN HASIL BUKTI FISIK UNSUR UTAMA PENDIDIKAN Lanjutan Kriteria a. Gelar kesarjanaan dalam NO SATUAN HASIL BUKTI FISIK UNSUR UTAMA PENDIDIKAN Lanjutan Kriteria a. Gelar kesarjanaan dalam bidang kependidikan untuk S 1 dan bidang kependidikan/non-kependidikan untuk S 2/S 3; b. diperoleh setelah tanggal penilaian terakhir; c. belum diperhitungkan dalam penilaian prestasi kerja terakhir; dan d. belum tercantum dalam Keputusan Jabatan/Pangkat yang bersangkutan; e. Dari program studi yang terakreditasi minimal B; f. Bukan program studi kelas jauh dan bukan kelas Sabtu/ Minggu ANGKA KREDIT

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGI PNS STUDI LANJUT 1. UU No 8 tahun 1974 sebagaimana telah PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGI PNS STUDI LANJUT 1. UU No 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU no 43 tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian. 2. PP Nomor 99 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP no 12 tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat PNS. 3. PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010

4. Perka BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 4. Perka BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002. 5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi. 6. Kepmendiknas Nomor 107/U/2001 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh. 7. SE Dirjen Dikti Nomor 2559/D/T/97 Tanggal 21 Oktober 1997 tentang Larangan Kelas Jauh.

 8. SE Dirjen Dikti Nomor 2630/D/T/2000 tentang Penyelenggaraan Kelas Jauh. 9. SE Direktur 8. SE Dirjen Dikti Nomor 2630/D/T/2000 tentang Penyelenggaraan Kelas Jauh. 9. SE Direktur Kelembagaan Depdiknas Nomor 595 /D 5. 1/T/2007 tanggal 27 Pebruari 2007 tentang Larangan Kelas Jauh. 10. Surat Dirjen Dikti yang ditujukan kepada Deputi Bina Kindang BKN nomor 1506/D/T/2005 tanggal 16 Mei 2005.

Sesuai dengan Edaran Dikti No. 595/D. 1/T/2007 tanggal 27 Pebruari 2007 dan Surat Kopertis Sesuai dengan Edaran Dikti No. 595/D. 1/T/2007 tanggal 27 Pebruari 2007 dan Surat Kopertis Wilayah VI Nomor : 616/006. 2/AK. l 0/2005 tentang larangan penyelenggaraan pendidikan kelas jauh/jarak jauh disebutkan: “ Termasuk dalam kategori kelas jauh yaitu in house dan kelas paralel yakni penyelenggaraan pendidikan diluar kampus tempat perguruan tinggi tersebut memperoleh izin penyelenggaraan dari pemerintah, dimana lokasi universitas induk pada kota A sedangkan lokasi bekerja pada kota B, jarak tempuh > 60 Km. ”

Surat Edaran Direktur Kelembagaan Dirjen Dikti No 595/D 5. 1/2007 tanggal 27 Pebruari 2007 Surat Edaran Direktur Kelembagaan Dirjen Dikti No 595/D 5. 1/2007 tanggal 27 Pebruari 2007 “ Direktoral Jenderal Dikti sejak tahun 1997 telah melarang penyelenggaraan pendidikan model “ Kelas Jauh dan Sabtu Minggu” dan menetapkan bahwa ijasah yang dikeluarkan tidak sah dan tidak dapat digunakan terhadap pengangkatan dan pembinaan jenjang karir / penyetaraan bagi pegawai negeri. ”

 • Kriteria menilai IJAZAH: 3. Pendidikan jarak jauh harus mendapat izin Ditjen Dikti. • Kriteria menilai IJAZAH: 3. Pendidikan jarak jauh harus mendapat izin Ditjen Dikti. Contoh: Universitas Terbuka dan 23 PTN, PTS yg ditugaskan penyelenggara S 1 PGSD (Kepmendiknas No. 144/E/O/2011) 4. SK tugas belajar/surat izin belajar. Izin belajar tidak mengganggu pelaksanaan tugas. Jarak lokasi PT dengan tempat tugas maksimal 60 km (kalau lintas propinsi/lintas kabupaten/kota, lebih dari 60 Km, maka Pengawas tersebut harus tugas belajar).

Sesuai dengan Permendiknas Nomor 107/U/2011 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh “ Program Sesuai dengan Permendiknas Nomor 107/U/2011 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh “ Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ) adalah program pendidikan tinggi dengan proses pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. ” Penyelenggara satuan pendidikan jarak jauh wajib mengembangkan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi

http: //www. ban-pt. or. id Contoh Akreditasi Prodi UNY http: //www. ban-pt. or. id Contoh Akreditasi Prodi UNY

IJAZAH S 1 IJAZAH S 1

IJAZAH S 2 IJAZAH S 2

Sesuai Surat Edaran Dirjen Dikti tanggal 23 September 2002 Masyarakat dimohon agar mewaspadai dan Sesuai Surat Edaran Dirjen Dikti tanggal 23 September 2002 Masyarakat dimohon agar mewaspadai dan berhati-hati terhadap berbagai tawaran pendidikan tinggi yang bercirikan sebagai berikut: 1. Menawarkan berbagai macam gelar dari luar negeri, atau gelar-gelar dari lembaga yang menggunakan nama asing seperti halnya: • Harvard International University • • • World Association of Universities and Colleges American World University Northern California Global University, Edtracon International Institute, Institute of Business & Management “Global”, American Management University, American Global University, American International Institute of Management and Technology, Jakarta Institute of Management Studies (JIMS), Distance Learning Institute (DLI)

Lanjutan. . . • AIMS School of Business Law • Washington International University • Lanjutan. . . • AIMS School of Business Law • Washington International University • American Institute of Management Studies • International Distance Learning Program (IDLP) • San Pedro College of Business Administration • Kennedy Western University, • University of Berkley, • Berkley International University • American Genesco University • Chicago International University, dan lain-lain.

2. Menawarkan berbagai macam kemudahan seperti halnya alih kredit, mahasiswa pindahan, keringanan SPP, pembebasan 2. Menawarkan berbagai macam kemudahan seperti halnya alih kredit, mahasiswa pindahan, keringanan SPP, pembebasan SPP, beasiswa, kuliah jarak jauh, program ekstensi, kuliah mandiri, jaminan wisuda, pemendekan lama studi, dan kemudahan lain yang sejenis. 3. Menawarkan berbagai program yg berbeda dengan kaidah dan norma pendidikan tinggi seperti halnya kelas paralel, kelas jauh, program kerjasama, kelas akhir pekan, kelas eksekutif, program yg dipadatkan/dimampatkan, ujian persamaan dan bentuk lain yg sejenis.

Untuk mencegah terjadinya kekecewaan terhadap mutu dan legalitas Pendidikan tinggi, maka anggota masyarakat diharapkan: Untuk mencegah terjadinya kekecewaan terhadap mutu dan legalitas Pendidikan tinggi, maka anggota masyarakat diharapkan: o Mencari informasi langsung ke Direktorat Dikti dan/ atau Koordinator Kopertis Wilayah setempat ttg status prodi/lembaga pendidikan tinggi o Mencari informasi langsung ke BAN-PT ttg peringkat akreditasi prodi lembaga pendidikan tinggi o Untuk memudahkan perolehan info tsb di atas, maka dapat pula dilakukan dengan membuka website www/dikti. org dan www. ban-pt. or. id

UNSUR PENDIDIKAN 2 MENGIKUTI DIKLAT FUNGSIONAL CALON PENGAWAS SEKOLAH Kegiatan: Mengikuti diklat fungsional calon UNSUR PENDIDIKAN 2 MENGIKUTI DIKLAT FUNGSIONAL CALON PENGAWAS SEKOLAH Kegiatan: Mengikuti diklat fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) SATUAN ANGKA KRITERIA BUKTI FISIK HASIL KREDIT STTPP/ Sertifik at 3 1. Dilakukan sebelum menjabat 1. Pengawas Sekolah dan lama diklat paling sedikit 161 jam. 2. 2. Diklat fungsional diberi angka kredit, apabila diklat tersebut diselenggarakan oleh Instansi/lembaga yang berwenang Surat tugas dari pejabat berwenang. Salinan fotokopi STTPP/sertifikat atau yang sejenis pelatihan fungsional yang dilegalisir oleh pejabat berwenang.

UNSUR PENDIDIKAN 3 MENGIKUTI DIKLAT FUNGSIONAL Kegiatan: Mengikuti diklat fungsional dan memperoleh Surat Tanda UNSUR PENDIDIKAN 3 MENGIKUTI DIKLAT FUNGSIONAL Kegiatan: Mengikuti diklat fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Satuan Angka Kredit Kriteria Bukti Fisik Hasil STTPP/ >960 jam = 15 Sertifikat 641 - 960 jam = 9 481 - 640 jam = 6 161 - 480 jam = 3 81 - 160 jam = 2 30 - 80 jam = 1 Substansi diklat sesuai dengan tugas pokoknya. Diklat yang tidak berkaitan langsung dengan tugas Pengawas Sekolah atau tidak spesifik untuk Pengawas Sekolah tetapi berlaku untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil tidak diberi angka kredit. STTPL yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tempat yang bersangkutan bertugas.

UNSUR PENUNJANG 1 Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pendidikan formal/kepengawasan sekolah 2 Keanggotaan UNSUR PENUNJANG 1 Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pendidikan formal/kepengawasan sekolah 2 Keanggotaan dalam organisasi profesi 3 Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolah 4 Melaksanakan kegiatan pendukung pengawasan sekolah 5 Mendapat penghargaan/tanda jasa 6 Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya

1. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pendidikan formal/kepengawasan sekolah SATUAN ANGKA KREDIT HASIL 1. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pendidikan formal/kepengawasan sekolah SATUAN ANGKA KREDIT HASIL KRITERIA A. MENGIKUTI SEMINAR BUKTI FISIK a. Materi seminar yang dibahas a. Undangan, surat STTPP/ NARA SUMBER 3 adalah bidang pendidikan formal, tugas dari Sertifik ilmu pengetahuan dan teknologi atasan at atau seni sesuai dengan tugas langsung, PEMBAHAS/MODERA Pengawas Sekolah yang TOR: 2 bersangkutan. b. surat b. Materi lokakarya yang dibahas keterangan PESERTA : 1 lebih bersifat praktis/penerapan dan/atau dan sesuai dengan tugas Pengawas sertifikat dari Sekolah yang bersangkutan. penyelenggara/ c. Diselenggarakan secara resmi dan panitia diketahui oleh Dinas Pendidikan seminar/lokakar provinsi/kabupaten/kota. ya. d. Pengawas Sekolah berperan c. Makalah sebagai nara sumber/pembahas/ seminar/lokakar moderator/peserta. ya

 • Seminar adalah pertemuan ilmiah yang diselenggarakan secara resmi dan berisi penyajian sejumlah • Seminar adalah pertemuan ilmiah yang diselenggarakan secara resmi dan berisi penyajian sejumlah makalah masing-masing oleh orang yang ahli/dianggap ahli dengan disertai diskusi dan pembahasan yang mengikutsertakan peserta untuk menghasilkan kesimpulan tertentu. • Lokakarya adalah pertemuan ilmiah yang diselenggarakan secara resmi untuk membahas suatu pokok permasalahan atau rancangan kerja tertentu untuk mencapai hasil yang akan ditindaklanjuti.

1. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pendidikan formal/kepengawasan sekolah B. DELEGASI PERTEMUAN ILMIAH 1. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pendidikan formal/kepengawasan sekolah B. DELEGASI PERTEMUAN ILMIAH SATUAN ANGKA KREDIT KRITERIA BUKTI FISIK HASIL SURAT Ketua : 1, 5 KETER ANGAN Anggota : 1 a. Penyelenggara, lingkup bahasan, dan peserta pertemuan ilmiah serendahnya tingkat nasional/internasional. b. Materi yang dibahas relevan dengan tugas Pengawas Sekolah yang bersangkutan. a. Undangan dari penyelenggara, surat tugas dari atasan langsung, b. Surat tugas disahkan oleh Korwas

2. Keanggotaan Dalam Organisasi Profesi SATUAN ANGKA KREDIT HASIL KRITERIA BUKTI FISIK a. Keanggotaannya 2. Keanggotaan Dalam Organisasi Profesi SATUAN ANGKA KREDIT HASIL KRITERIA BUKTI FISIK a. Keanggotaannya terdiri dari a. Fotokopi kartu Setiap Pengurus aktif 1 orang-orang yang memiliki anggota tahun profesi/ keahlian yang sama b. Foto copy SK sesuai Anggota aktif 0, 75 (APSI). sebagai peran b. Diakui oleh pemerintah. pengurus. c. Tingkat nasional atau provinsi/kabupaten/kota. d. Menjadi anggota atau pengurus.

3. Menjadi Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Sekolah SATUAN HASIL ANGKA KREDIT KRITERIA BUKTI 3. Menjadi Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Sekolah SATUAN HASIL ANGKA KREDIT KRITERIA BUKTI FISIK SK pertahun 0, 5 a. Sekurang-kurangnya telah satu a. Fotocopy SK tahun menjadi anggota tim Tim Penilai penilai yang disahkan b. Ditetapkan oleh pejabat yang oleh berwenang. koordinator c. Lulus diklat calon tim penilai dan Pengawas. mendapat sertifikat dari Mendikbud. b. Surat keterangan jumlah berkas yang dinilai dari sekretariat tim penilai.

4. Melaksanakan Kegiatan Pendukung Pengawasan Sekolah A. SEBAGAI KORWAS SATUAN HASIL Setiap SK per 4. Melaksanakan Kegiatan Pendukung Pengawasan Sekolah A. SEBAGAI KORWAS SATUAN HASIL Setiap SK per tahun ANGKA KREDIT 4 KRITERIA BUKTI FISIK a. Sekurang-kurangnya telah satu tahun bertugas sebagai Korwas b. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Fotocopy SK pengangkatan sebagai Korwas B. SEBAGAI PANITIA/PEMBIMBING SATUAN HASIL Setiap SK atau surat tugas. ANGKA KREDIT 0, 5 KRITERIA BUKTI FISIK a. Panitia pada lomba guru/kepala sekolah/pengawas sekolah berprestasi b. Pembimbing guru yang mengikuti lomba/ kompetisi/olimpiade mata pelajaran dan sejenisnya: c. Diangkat dengan keputusan pejabat yang berwenang. d. Apabila dalam waktu yang sama menjadi panitia/pembimbing, maka hanya dihitung sekali. Asli atau fotocopy surat keputusan dari panitia yang disahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah.

6. Mendapat penghargaan/tanda jasa A. ATAS PRESTASI KERJANYA SATUAN HASIL ANGKA KREDIT Setiap Nasional 6. Mendapat penghargaan/tanda jasa A. ATAS PRESTASI KERJANYA SATUAN HASIL ANGKA KREDIT Setiap Nasional : 3, 00 penghar Provinsi : 2, 50 gaan Kab. /Kota : 2, 00 KRITERIA a. Diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/negara asing atau organisasi profesi atau organisasi ilmiah; b. Prestasi tersebut dicapai karena pengabdiannya secara terus menerus dan berkesinambungan. c. Penghargaan/tanda jasa diberikan atas prestasi yang dicapai Pengawas Sekolah dalam pengabdian kepada nusa, bangsa, dan negara dalam bidang pendidikan BUKTI FISIK Copy piagam pengharga-an atau tanda jasa yang disahkan oleh Ka. Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota.

6. Mendapat penghargaan/tanda jasa B. SATYALANCANA KARYA SATUAN HASIL Setiap Satya lencana Karya satya 6. Mendapat penghargaan/tanda jasa B. SATYALANCANA KARYA SATUAN HASIL Setiap Satya lencana Karya satya ANGKA KREDIT 1, 00 (10 th) 2, 00 (20 th) 3, 00 (30 th) KRITERIA Dianugerahkan kepada PNS, sebagai penghargaan dalam melaksanakan tugas telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan serta telah bekerja terus menerus sekurang-kurangnya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. BUKTI FISIK Fotocopy Piagam Satyalancana Karya Satya.

6. Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya SATUAN HASIL Setiap ijazah 6. Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya SATUAN HASIL Setiap ijazah A. DOKTOR HC/KEHORMATAN ANGKA KREDIT 15 KRITERIA Gelar Doktor kehomatan/honoris causa dari lembaga yang terakreditasi/diakui negara BUKTI FISIK Copi ijazah yang telah disahkan oleh pejabat berwenang

6. Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya B. KESARJANAAN LAIN YANG 6. Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya B. KESARJANAAN LAIN YANG TIDAK SESUAI DENGAN BIDANG TUGAS SATUAN HASIL ANGKA KREDIT KRITERIA Setiap ijazah S 3/SP 2: 15 1. S 2/SP 1: 10 S 1/DIV: 5 2. 3. 4. 5. BUKTI FISIK a. Fotokopi ijazah yang Studi lanjut berdasarkan izin belajar disahkan oleh : Dekan/Ketua dibuktikan dengan surat izin belajar atau Sekolah tugas belajar dibuktikan dengan sk tugas Tinggi/Direktur Poli Teknik/ Direktur belajar. Apabila tugas belajar harus ada : Program sk pembebasan sementara dari jabatan Pascasarjana. untuk ijazah lulusan negeri dan sk pengangkatan kembali. perguruan tinggi negeri/swasta Kualifikasi akademik tidak sesuai dengan b. Tim Penilai Ijazah bidang tugas Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Terakreditasi BAN PT : prodi/jurusan Pendidikan Tinggi minimal B. Nilai akreditasi melalui website Kementerian Pendidikan dan BAN PT Kebudayaan http: //www. Ban-pt. Or. Id Bukan kelas jauh/sabtu-minggu/eksekutif Jarak PT tempat studi dengan lokasi kantor maksimal 60 km

6. Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya B. KESARJANAAN LAIN YANG 6. Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya B. KESARJANAAN LAIN YANG TIDAK SESUAI DENGAN BIDANG TUGAS SATUAN HASIL ANGKA KREDIT KRITERIA BUKTI FISIK c. Fotokopi surat izin belajar (apabila jarak tempuh tempat tugas dengan tempat pendidikan lanjutan maksimal berjarak 60 km), atau SK tugas belajar yang dilengkapi SK Pembebasan Sementara dari jabatan dan SK pengangkatan kembali yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

Latihan 1 Dra. Indriani, Pengawas Sekolah Madya Rumpun Mata Pelajaran MIPA di Dinas Pendidikan Latihan 1 Dra. Indriani, Pengawas Sekolah Madya Rumpun Mata Pelajaran MIPA di Dinas Pendidikan Kota Bandung memperoleh Ijazah S 2, Pendidikan Sains dengan gelar M. Pd. Si. dari UPI a. Bukti fisik apa saja yang harus diperiksa? b. Apabila memenuhi syarat: Dra. Indriani mendapat tambahan angka kredit pendidikan unsur. . . c. Angka kredit sebesar. . .

2 Drs. Achmadi, Pengawas Sekolah Muda, Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Dinas Kabupaten Pasaman. 2 Drs. Achmadi, Pengawas Sekolah Muda, Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Dinas Kabupaten Pasaman. Memperoleh Ijazah S 2 dengan gelar M. Pd. , Manajemen Pendidikan, dari Universitas Negeri Padang. a. Bukti fisik apa saja yang harus diperiksa? b. Apabila memenuhi syarat: Drs. Achmadi mendapat tambahan angka kredit pendidikan unsur. . c. Apakah relevan dengan bidang tugasnya? d. Angka kredit sebesar. . .

3 Rizal Ahadi, S. Pd, Pengawas Sekolah Muda Dinas Pendidikan Kota Surabaya, golongan III/c 3 Rizal Ahadi, S. Pd, Pengawas Sekolah Muda Dinas Pendidikan Kota Surabaya, golongan III/c TMT 1 April 2010. PAK terakhir 235, 45. Pada Januari 2014 mengajukan penilaian dengan melampirkan bukti fisik antara lain: 1. Ijazah S 2 –Pendidikan Prodi Teknologi Pembelajaran Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang telah dilegalisir dan surat izin belajar. 2. Diklat Penyusunan Instrumen Supervisi Akademik selama 4 hari. 3. Menyusun Program Pengawasan, Laporan pembinaan guru, Laporan pemantauan pelaksanaan SNP tahun 2013 dan surat tugas dari Korwas 4. Sertifikat Peserta Seminar Kurikulum 2013, surat tugas dari Ka. Dinas Berapa Perolehan Angka Kreditnya?

4 Dyah Ciptaning, BA. Pengawas Sekolah TK jenjang Muda pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung. 4 Dyah Ciptaning, BA. Pengawas Sekolah TK jenjang Muda pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung. Pada bulan Juli 2014 mengajukan penilaian dan melampirkan antara lain ijazah S 1 Pendidikan Psikologi dari UNILA dan SK tugas belajar. a. Bukti fisik apa saja yang harus diperiksa? b Ijazah S 1 apakah relevan dengan bidang tugasnya? c. Apakah ijazah tersebut dapat diberi nilai? dan berapa nilainya?

Hitung perolehan angka kreditnya Masing-masing kegiatan tersebut termasuk unsur. . 5 Seorang Pengawas Sekolah Hitung perolehan angka kreditnya Masing-masing kegiatan tersebut termasuk unsur. . 5 Seorang Pengawas Sekolah Madya Kota Madiun, PAK terakhir 1 Januari 2011, Pendidikan S 1/AIV Bahasa Indonesia, Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b TMT 1 April 2012. Yang bersangkutan mengusulkan penilaian AK dengan melampirkan: 1. bukti fisik ijazah S 2 Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Islam Malang, surat izin belajar dari Walikota Madiun 2. STTPL mengikuti Diklat Kurikulum 2013 bagi Guru yang diselenggarakan dari tgl 9 s. d 13 Juli 2013 3. Piagam Satyalancana Karya satya XX tahun 4. STTPL mengikuti Diklat Implementasi Kurikulum 2013 bagi Pengawas Sekolah dari tgl 7 s. d 9 November 2013 pola 20 jam 5. Surat Keterangan mengikuti Workshop Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah mulai 22 s. d 24 Oktober 2012 6. Sebagai Narasumber pada kegiatan Diklat Kompetensi Guru BK tgl 17 s. d 19 Februari 2014 7. Sertifikat sebagai Peserta Seminar nasional dengan tema Krisis Keuangan Global tanggal 17 Januari 200

 Berapa SKP- angka kredit setiap tahun yang harus dipenuhi mulai tahun 2015? Hitung Berapa SKP- angka kredit setiap tahun yang harus dipenuhi mulai tahun 2015? Hitung angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat unsur utama dan penunjang 6 Ria Trikoria, S. Pd, Pengawas Sekolah Muda, golongan III/d, TMT 1 Oktober 2013, memiliki angka kredit 341, 23. Yang bersangkutan merencanakan naik jabatan/pangkat pada Oktober 2017. Saat ini yang bersangkutan sedang studi lanjut S 2 Bahasa Inggris dengan biaya sendiri sesuai dengan tugasnya sebagai Pengawas Mata Pelajaran di SMA. Pada tahun 2016 yang bersangkutan akan menyelesaikan studi S 2.

 7 Drs. Ahmad Priambodo Pengawas Sekolah Madya pada Dinas Kota Yogyakarta, golongan IV/a 7 Drs. Ahmad Priambodo Pengawas Sekolah Madya pada Dinas Kota Yogyakarta, golongan IV/a TMT 1 Oktober 2012, memiliki angka kredit 400, 80 Yang bersangkutan merencanakan naik jabatan/pangkat pada Oktober 2016. Saat ini yang bersangkutan telah menyelesaikan studi lanjut S 2 Bahasa Inggris dengan biaya sendiri ( dokumen administrasi sesuai ketentuan) sesuai dengan tugasnya sebagai Pengawas Mata Pelajaran Bahasa Inggris di SMA. Berapa SKP- angka kredit setiap tahun yang harus dipenuhi mulai tahun 2015 Hitung angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat unsur utama dan penunjang

 8 Seorang pengawas sekolah muda golongan III/d pendidikan Sarjana Muda mengajukan usul penilaian 8 Seorang pengawas sekolah muda golongan III/d pendidikan Sarjana Muda mengajukan usul penilaian angka kredit. DUPAK dan bukti fisik lengkap. Berapa angka kredit yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan minimal?

 Bagaimana perhitungan angka kreditnya pada format PAK? Apakah pengawas yang bersangkutan dapat naik Bagaimana perhitungan angka kreditnya pada format PAK? Apakah pengawas yang bersangkutan dapat naik pangkat? JAWABAN 9 Tutiana, A. Ma, Pengawas TK/SD jenjang Muda golongan III/d pendidikan DII, angka kredit 390, 290 (dengan rincian pendidikan, 40, diklat 6, kepengawasan 338, 6, pengembangan profesi 3, 5, dan penunjang 37, 19). Mengajukan DUPAK dan bukti fisik lengkap termasuk ijazah S 1 Bhs Indo (anggap persyaratan studi lanjut sesuai ketentuan yang berlaku). Hasil penilaian dari Tim Penilai sebagai berikut: Studi S 1 - Ijazah Diklat Fungsional – sertifikat : 2 Kepengawasan : 103, 780 Pengembangan profesi : 8 Penunjang : 4

TERIMA KASIH. . gartisriutami@gmail. com TERIMA KASIH. . [email protected] com