SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI Dalam Rangka Pelatihan Penyusunan

SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI Dalam Rangka Pelatihan Penyusunan SKKNI

Daftar ISI TODAY’S SITUATION STANDAR KOMPETENSI SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI PENUTUP DAN KESIMPULAN

Today’s Situation Tuntutan GLOBAL Liberalisasi Perdagangan yang pada prinsipnya harus transparan, tidak menghambat, obyektif Indonesia meratifikasi UU RI No 7 tahun 1994 yang diadopsi dari WTO Pembelajaran Sepanjang Hayat (LIFELONG LEARNING) Rekomendasi ILO HRD 195/2004 UN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS yang di adopsi oleh 189 Negara pada tahun 2000 dengan masa pemberlakuan serentak pada tahun 2015

"We will have time to reach the Millennium Development Goals – worldwide and in most, or even all, individual countries – but only if we break with business as usual. We cannot win overnight. Success will require sustained action across the entire decade between now and the deadline. It takes time to train the teachers, nurses and engineers; to build the roads, schools and hospitals; to grow the small and large businesses able to create the jobs and income needed. So we must start now. And we must more than double global development assistance over the next few years. Nothing less will help to achieve the Goals. " United Nations Secretary-General

Today’s Situation Tuntutan Wajib Kompetensi Profesi Dari Sistem Industri • ISO 17025/ SNI 19 -17025 : Lab • SHACCP + ISO 22000 : Ind Pangan • IWA 2 : Diklat • ISO 9000/SNI 19 -19000 : Industri • ISO 14000/SNI 19 -14000 : Lingkungan • ISO 15189 : Klinik • CAC/RCP 1/SNI 01 -4852 : Pertanian • IFOAM Standard : Organik • IEC : Listrik • Dll.

Today’s Situation Personnel engaged in work which affects the quality of the product must be competent, based on the appropriate education, training, skills and experience. ” (ISO 9001: 2000) ASSIGNED QUALIFIED COMPETENT

Today’s Situation UU RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan PASAL 18 (1) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja; (2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja; (3) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman;

Today’s Situation BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI PP No. 23/2004 • Bab 2 Pasal 2 Ayat 1 BNSP merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Presiden • Bab 2 Pasal 3 BNSP mempunyai tugas melaksanakan SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA Guna terlaksananya tugas tersebut BNSP dapat memberikan lisensi kepada LSP yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan BNSP. Dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Presiden.

STANDAR YANG TERDAPAT PADA PEDOMAN BNSP 202: 2005 PEDOMAN PENYIAPAN DAN LISENSI LSP • 3. 5. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) • Lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi dari BNSP. • 3. 7. Lisensi • proses pendelegasian wewenang sertifikasi profesi dari BNSP kepada LSP melalui proses akreditasi. ILO MENYARANKAN AGAR SETIAP NEGARA MENGADOPSI STANDAR ISO 17024 “General requirements for organisations operating systems for the certification of persons”. DALAM MEMBANGUN LEMBAGA SERTIFIKASI

SEGITIGA PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI INDUSTRI KKNI SKKNI LEMBAGA DIKLAT PROFESI COMPETENCY BASED TRAINING COMPETENCY BASED ASSESSMENT BNSP LSP

LIFE LONG LEARNING CYCLE DALAM PENGEMBANGAN SDM DI INDUSTRI Basic training Expand the competency Certification Training in the work place Lifelong learning Assessment in the work place • Pengembangan sistem industri • Pengembangan dan validasi disain produk/jasa • Realisasi produk/jasa • Verifikasi tindakan perbaikan Certification is a synthesis in the training process of a person but it is not the end; it is a continuous process validated throughout working life. Because it recognizes all knowledge and skills acquired in every circle of life. (ILO Recommendation 195/2004)

Apakah yang dimaksud STANDAR KOMPETENSI ? STANDAR KOMPETENSI ACUAN / UKURAN YANG DISEPAKATI STANDAR KOMPETENSI kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan didukung sikap serta penerapannya ditempat kerja yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan JENIS STANDAR MENURUT PP 31/2006 TENTANG SISLATKERNAS • STANDAR KHUSUS • STANDAR INTERNASIONAL • STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI)

SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek Pengetahuan, Keterampilan dan/atau Keahlian serta Sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat

Cakupan pengetahuan dalam kompetensi • Pendidikan formal yang sesuai dengan profesi; • Pelatihan-pelatihan yang sesuai dan diverifikasi oleh LSP; • Pengetahuan yang didapat dari pengalaman yang diverifikasi oleh LSP.

Cakupan keterampilan dalam kompetensi • Keterampilan melaksanakan pekerjaan (Task Skill), • keterampilan mengelola pekerjaan (Task Management Skill), • keterampilan mengantisipasi Kemungkinan (Contingency Management Skill), • keterampilan mengelola lingkungan kerja (Job/Role Environment Skill), • keterampilan beradaptasi (Transfer Skills).

• Performa selama ditempat kerja • Tanggapan lingkungan kerja • Penghargaan • Penilaian kliennya SIKAP

DOKUMEN SKKNI • Judul Standar • Tahun Peluncuran/ Versi • Penjelasan Umum Tentang Standar Kompetensi • Daftar Kelompok Unit – Unit Kompetensi • Pemaketan Unit – Unit Kompetensi Berdasarkan Kualifikasi Pekerjaan

Unit Kompetensi Satu pekerjaan yang diakui, terukur & terobservasi Kode unit diisi dengan sejumlah huruf dan angka sesuai dengan PERMEN 21/2007 Elemen merupakan TUGAS – TUGAS yang membentuk rangkaian suatu proses yang menjamin tercapainya PEKERJAAN SESUAI JUDUL UNIT KOMPETENSI Memberi konteks serta kondisi untuk memenuhi indikator unjuk kerja ditempat dimana pekerjaan dilaksanakan Pada kolom ini berisi: Peraturan perundang-undangan, SOP, Kebijakan Perusahaan, Manual, Peralatan dan bahan yang dibutuhkan penjelasan lebih lanjut tentang judul unit dan dapat berisi informasi tambahan tentang unit tersebut Kode Unit Judul Unit Deskripsi Unit Elemen Kriteria Unjuk Kerja 1. 2. 3 4. 1. 1 K, S, A 1. 2 1. 3 2. 1 2. 2 Batasan Variabel Panduan Penilaian berisi tentang panduan pelaksanaan pengujian dan unit kompetensi yang mungkin dipersyaratkan. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan Keterampilan pendukung yang dibutuhkan Level kompetensi Kunci rumusan tentang tindakan – tindakan yang harus dilakukan agar suatu tugas dapat diselesaikan dengan baik Kriteria unjuk kerja adalah sama dengan uraian tugas dan menjadi patokan untuk menilai pelaksanaan suatu pekerjaan oleh seseorang

SERTIFIKASI KOMPETENSI Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia/dan KOMPETEN / atau internasional. BELUM KOMPETEN

Sertifikasi Profesi 1. Sertifikasi terhadap kompetensi profesi: dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Personil/Profesi, berlaku apabila masih kompeten. 2. Sertifikasi untuk mendapat status profesi: dilakukan organisasi profesi, biasa disebut juga lisensi/registrasi profesi. 3. Sertifikat pelatihan: oleh lembaga pelatihan, biasa disebut juga Certificate of Attainment, berlaku selamanya

Sertifikasi kompetensi berkaitan dengan kompetensi terkini dari pada pencapaian masa lalu. Harus diingat bahwa lembaga yang dapat menentukan sesorang bekerja atau tidak adalah industri. Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Lembaga Sertifikasi Profesi dalam posisi membantu industri untuk meyakinkan pihak pelanggannya bahwa mereka menggunakan tenaga kompeten. Industri juga mungkin menggunakan sistem sertifikasi lainnya dalam beroperasi.

LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI Pengakuan formal dan pemberian lisensi lembaga-lembaga sertifikasi profesi melalui proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSP telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi

KETELUSURAN DAN KREDIBILITAS PENERAPAN SISTEM SERTIFIKASI BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI Koordinasi PP, ISO 17011, ISO 17024, PEDOMAN BNSP Departemen/ Instansi Teknis Asesor Lisensi ISO 19011, ISO 17024, ISO 17011 Pedoman BNSP 201 & 202 Lisensi akreditasi Pembinaan LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGABNSP …. , ISO GUIDE 65 PROTAP SERTIFIKASI PROFESI PEDOMAN BNSP, ISO 17024 verifikasi LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGABNSP …. , ISO GUIDE 65 PROTAP SERTIFIKASI PROFESI TEMPAT UJI KOMPETENSI PROTAP BNSP …. , ISO GUIDE 65 Asesor Lisensi ISO 19011, ISO 17024, Standar spesifik Pedoman BNSP PEDOMAN BNSP, QMS Uji kompetensi/ Sertifikasi LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGABNSP …. , ISO GUIDE 65 PROTAP SERTIFIKASI PROFESI PESERTA UJI KOMPETENSI PROTAP BNSP …. , ISO GUIDE 65 SKKNI, STD KHUSUS, STD INTERNATIONAL Asesor Kompetensi BSZ, SKKNI Pedoman BNSP

PROSES PEMBERIAN LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BNSP 5 MEMBENTUK REKOMENDASI 6 MENUNJUK ASSESSOR KOMITE TEKNIK* LAPORAN ASSESSMEN 4 7 2 MENGAJUKAN PERMOHONAN TIM ASESOR LISENSI ASSESSMEN/ RE-ASSESSMEN SURVEILAN 3 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PEMBERIAN LISENSI 1 8

SKEMA UMUM SERTIFIKASI KOMPETENSI MEMBENTUK 6 REKOMENDASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI MENUNJUK ASSESSOR 3 7 KOMITE TEKNIK * LAPORAN ASSESSMEN 5 8 9 ASSESSMEN 1 MENGAJUKAN PERMOHONAN 4 PESERTA di TUK SURVAILEN PEMBERIAN SERTIFIKAT KOMPETENSI TIM ASSESSOR UJI KOMPETENSI 2 Memilih TUK PESERTA UJI KOMPETENSI 25

MANFAAT SKKNI MENJADI : SKKNI DAPAT DIMANFAATKAN / DIKEMBANGKAN SARANA PENGELOLAAN PERUSAHAAN : üJOB TITLES, JOB LEVELS & STRUKTUR ORGANISASI üSTANDARDS OPERATING PROCEDURES üRECRUITMENT & PENEMPATAN üSISTEM HRD & PROGRAM PELATIHAN üPROMOSI, ROTASI & DEMOSI ü MATERI UJI KOMPETENSI ü SERTIFIKASI BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI / KUALIFIKASI ü MODUL DIKLAT BERDASARKAN SKKNI ü PAKET-PAKET DIKLAT BERDASARKAN SKKNI ü SISTEM REGISTRASI/AKREDITASI LEMDIKLAT DAN LSP

SINERGI MEWUJUDKAN SDM YANG KOMPETEN • BNSP dapat memfasilitasi untuk memberikan jaminan sistim sertifikasi yang kredibel dan traceable. • BNSP dapat membantu di dalam mengembangkan dan memelihara kompetensi dalam rangka penyiapan tenaga kerja Indonesia (pendidikan&pengalaman) yang kompetitif menghadapi persaingan di pasar kerja global. • BNSP akan memfasilitasi kerja sama dengan institusi sejenis di negara-negara lain dalam rangka membangun saling pengakuan (mutual recognition) terhadap kompetensi tenaga kerja masing-masing negara. 27

TERIMA KASIH