Скачать презентацию ROADMAP INDIKATOR IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA MMTC Скачать презентацию ROADMAP INDIKATOR IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA MMTC

0ec04c423ff542d3f681ff131e50bfe7.ppt

  • Количество слайдов: 60

ROADMAP & INDIKATOR IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA MMTC, 28 Maret 2011 ROADMAP & INDIKATOR IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA MMTC, 28 Maret 2011

Definisi Menurut Wikipedia: e-Services adalah istilah yang menunjukkan penyediaan layanan melalui Internet n n Definisi Menurut Wikipedia: e-Services adalah istilah yang menunjukkan penyediaan layanan melalui Internet n n E-commerce, mis: jual-beli secara online E-government, mis: pelayanan publik melalui Internet E-library: layanan perpustakaan digital E-ticketing: membeli tiket elektronis

Definisi n Kata “layanan” secara implisit menunjuk 3 hal n n n Penyediaan layanan Definisi n Kata “layanan” secara implisit menunjuk 3 hal n n n Penyediaan layanan oleh penyedia (provider) Pemanfaatan dan akses layanan oleh pihak yang memerlukan (pemakai) Penyampaian (delivery) layanan dari penyedia ke pemakai penyedia layanan akses dan penyampaian layanan Internet pemakai layanan piranti akses

Sejarah (~1970 sd ~1990) n Konsep layanan elektronis diawali dari pengembangan program aplikasi untuk Sejarah (~1970 sd ~1990) n Konsep layanan elektronis diawali dari pengembangan program aplikasi untuk berbagai keperluan n Sebuah aplikasi dirancang untuk suatu keperluan tertentu dan melakukan fungsi-fungsi tertentu n n n Contoh: Aplikasi akuntansi digunakan untuk mengelola data keuangan perusahaan, dan dapat memroses neraca, cashflow, serta menghasilkan laporan-laporan Tujuan aplikasi adalah untuk mengotomasikan berbagai proses Hampir semua aplikasi bersifat stand-alone (berdiri sendiri), tidak terhubung ke jaringan

Sejarah (~1990 sd ~2000) n Seiring dengan perkembangan teknologi jaringan komputer dan Internet, karakteristik Sejarah (~1990 sd ~2000) n Seiring dengan perkembangan teknologi jaringan komputer dan Internet, karakteristik program aplikasipun berubah n n n Aplikasi berjalan di atas jaringan dan memanfaat-kan potensi jaringan untuk memperluas kemampuannya Mulai muncul konsep tentang layanan: ada pihak yg memerlukan sesuatu, dan ada pihak lain yang menyediakannya Antara penyedia dan pemakai layanan tidak perlu ada keterkaitan sebelumnya (prior association)

Sejarah (~1990 sd ~2000) Client (pemakai layanan) Server aplikasi n Hubungan antara penyedia dan Sejarah (~1990 sd ~2000) Client (pemakai layanan) Server aplikasi n Hubungan antara penyedia dan pemakai layanan n n Masih sederhana, hanya melibatkan 2 pihak saja Dalam berbagai bidang aplikasi: e-commerce (mis: toko on-line), e-learning (mis: digital library), e-government (mis: layanan informasi pemda)

Contoh: Layanan perpustakaan digital (digital library) Contoh: Layanan perpustakaan digital (digital library)

Perkembangan Saat Ini … n Perubahan karakteristik layanan on-line n n Jenis semakin bervariasi Perkembangan Saat Ini … n Perubahan karakteristik layanan on-line n n Jenis semakin bervariasi semakin banyak layanan di bidang-bidang yang juga terus bertambah Melibatkan semakin banyak pihak dengan interaksi yang semakin kompleks n n n Toko on-line Amazon Sistem pemesanan (reservasi) tiket pesawat Layanan-layanan yang bersifat kontemporer (baru)

Airline reservation system Semakin banyak pihak yang terlibat dengan interaksi yang semakin kompleks Airline reservation system Semakin banyak pihak yang terlibat dengan interaksi yang semakin kompleks

Proses pemenuhan layanan juga melibatkan banyak pihak yang saling terkait. Diperlukan integrasi terhadap berbagai Proses pemenuhan layanan juga melibatkan banyak pihak yang saling terkait. Diperlukan integrasi terhadap berbagai aktivitas yang terkait dengan pemenuhan layanan tersebut. Contoh: pemenuhan order dari pembeli

Layanan-layanan kontemporer, kombinasi dari inovasi ide, dukungan teknologi, dan ketersediaan infrastruktur (terutama bandwidth Internet) Layanan-layanan kontemporer, kombinasi dari inovasi ide, dukungan teknologi, dan ketersediaan infrastruktur (terutama bandwidth Internet) Contoh: Google on-line spreadsheet

Interaksi Penyedia - Pemakai n Internet memungkinkan penyedia dan pemakai berhubungan secara langsung (direct Interaksi Penyedia - Pemakai n Internet memungkinkan penyedia dan pemakai berhubungan secara langsung (direct communication) n n n Menghilangkan pihak-pihak “perantara” (distributor, penyalur, dsb) Mengurangi biaya, waktu, dan usaha bagi kedua belah pihak Dapat menimbulkan “konflik saluran” (channel conflicts) sebuah saluran komunikasi menghalangi saluran komunikasi yang lain n Contoh: penjualan on-line mengurangi omzet penjualan off-line

Hubungan Satu-Satu n Meskipun penyedia layanan dapat melayani banyak pemakai, tetapi tetap terjadi model Hubungan Satu-Satu n Meskipun penyedia layanan dapat melayani banyak pemakai, tetapi tetap terjadi model komunikasi satu-satu (one-to-one) antara penyedia dan masing-masing pemakai penyedia layanan pemakai layanan komunikasi satu-satu yang unik dan bersifat personal/individual

Kepercayaan Pemakai n Kebenaran (correctness) informasi n n Informasi yang disampaikan sesuai fakta “Ibukota Kepercayaan Pemakai n Kebenaran (correctness) informasi n n Informasi yang disampaikan sesuai fakta “Ibukota Indonesia adalah Bandung” tidak benar n Akurasi informasi n n Informasi yang disampaikan memiliki derajad ketelitian yang cukup “Bandung terletak di Jawa Barat” lebih akurat drpd “Bandung terletak di Indonesia” n Keterbaruan (update) informasi n Dalam era informasi, informasi yg terlalu lama tidak diperbarui juga dapat menurunkan kepercayaan, meskipun kebenaran dan akurasinya masih terjaga n Keamanan informasi n Terkait dengan nilai ekonomis informasi

E-Government dan Strategi Implementasi di Indonesia E-Government dan Strategi Implementasi di Indonesia

Kondisi Infrastruktur Eksisting n n n n Kondisi Geografis negara Indonesia dengan 17 ribu Kondisi Infrastruktur Eksisting n n n n Kondisi Geografis negara Indonesia dengan 17 ribu pulau (6 ribu berpenduduk) dalam area 1. 919. 440 km 2 menjadi salah satu tantangan penyebaran dan pemerataan pembangunan ICT di Indonesia Aspek biaya pembangunan menjadi isu utama dalam pemerataan pembangunan Infrastruktur sehingga fokus pembangunan pada wilayah yang memiliki nilai ekonomis tinggi Data jumlah satuan sambungan telepon sampai posisi Q 1 -2007 sebesar 8. 7 jt sst, dan FWA sebesar 5. 9 Jt atau dengan tingkat teledensitas sebesar 6. 64%. Dengan 10 kota besar mempunyai mengambil 40% kapasitas dan rural hanya 0. 2%. Serta 60% desa belum terjangkau oleh jaringan telekomunikasi Densitas Telepon bergerak 28. 64% (63 juta) dan densitas telepon tetap dan bergerak mencapai 35. 28% Penetrasi Internet mencapai 9. 1% atau sekitar 20 juta pengguna, dan jumlah Warnet (berdasar data AWARI 2007) sebesar 7. 602 dengan 70% pengguna internet di Indonesia berada di Wilayah Jakarta dan sekitarnya Sementara data Broadband – ADSL, Fiber Optic: 100. 000 pelanggan dan Mobile (EDGE, EVDO, 3 G) sudah mencapai 2. 000 pelanggan Penetrasi PC (personal computer) baru mencapai 6, 5 juta dengan penjualan PC sebesar 1. 257. 531 unit (International Data Center-2006), dengan perbandingan penggunaan antara di kantor dan di rumah sebesar 5: 1 Investasi di sektor telekomunikasi sebesar 60 -80 T

Latar Belakang: Penetrasi PENETRASI: Hampir di semua aspek, Indonesia masih yang terendah dibandingkan dengan Latar Belakang: Penetrasi PENETRASI: Hampir di semua aspek, Indonesia masih yang terendah dibandingkan dengan negara tetangga Depkominfo dan World. Bank 2007

Kondisi Internal HUMAN DEVELOPMENT INDEX HDI tertinggi rata-rata berada di daerah Indonesia Barat sedangkan Kondisi Internal HUMAN DEVELOPMENT INDEX HDI tertinggi rata-rata berada di daerah Indonesia Barat sedangkan Indonesia bagian timur memiliki HDI rendah HUMAN POVERTY INDEX HPI terendah rata-rata berada di daerah Indonesia Barat sedangkan Indonesia bagian timur memiliki HPI tinggi

Digital Access Index Digital Access Index

PENDAHULUAN ROADMAP ICT INDONESIA Akses komunikasi terhubung di 50% Kota/Kabupaten Palapa Ring Project Pengembangan PENDAHULUAN ROADMAP ICT INDONESIA Akses komunikasi terhubung di 50% Kota/Kabupaten Palapa Ring Project Pengembangan BWA Tersedianya service BWA di kota besar n. Implementasi e-Procurement Roadmap ICT Indonesia Semua tender pemerintah transparan, dilakukan secara e. Procurement National Single Window Peluang ekspor & impor lebih besar dan proses lebih cepat Sebagian besar Perguruan Tinggi dan SMA terhubung Internet dan literasi TI dan SDM yang memiliki e-skills meningkat Implementasi e-Education Nomor Induk Nasional (NIN) Semua penduduk tercatat dengan data yang unique Keamanan data dan transaksi elektronik terjamin UU ITE Regulasi ICT lintas industri terkait yang efektif dan efisien UU Konvergensi ICT Pengguna internet meningkat menjadi 50 juta Kampanye Sosialisasi Internet Jumlah pembajakan berkurang (Pemerintah: 0%, Nasional: 65%) dan citra positif Indonesia di mata internasional Implementasi Software Legal Implementasi e-Anggaran Pembangunan & Pengembangan Technopark 2006 Koordinasi Anggaran Nasional, antara Departemen dan DPR Tersedianya Technopark yang integrated antar akademik & industri 2007 2008 2009 20

PENDAHULUAN ROADMAP ICT INDONESIA Konsolidasi - Dewan TIK Nasional diketuai Presiden - Implementasi 3 PENDAHULUAN ROADMAP ICT INDONESIA Konsolidasi - Dewan TIK Nasional diketuai Presiden - Implementasi 3 G - Inisiatif e. Announcement - Cetak Biru SDM TIK Nasional Kampanye Tahun Dasar TIK Akselerasi TIK 1 - Indonesia Broadband • Tender Backbone Nasional • Penerapan BWA - Implementasi IPv 6 - UU ITE - Standar Interoperabilitas e. Govt - Arsitektur Interoperabilitas (PASIR 2. 0) - Standar Kompetensi Profesi SDM TIK - Standar Digital Broadcast - Inkubator TIK - Implementasi e- & Learningisasi - Tahunal ern Diskon TIK K Nat’l Internet Gateway Standar Bid. TIK Smart Card Nasional TIK HR Regulation Reform Affirmative Action untuk Industri DN PC Murah NIN NSW e-Commerce/e. Payment e-Anggaran Disaster Mgmt Infosys Akselerasi TIK 2 - Affordable & Reachable Internet Access - Mobile Internet - Konvergensi UU TIK - Sistem Klaster Industri TIK a ay D uk gsa t Un Ban IK i T aing s S lisa ita TIK Rev stri i Reformas Birokrasi 2006 I Int asi T lis osia S - Venture Capital untuk Industri TIK - e-Procurement u Ind 2007 - Link & Match Education and Industry - e-Government Services - e-Learning - e-UKM - TIK 4 Disabled - Konten Budaya - UU Cybercrime 2008 ASEAN ICT Leading Nation k tu n U ua K TI Sem - Comply 70% of WSIS Targets - Meningkatnya Daya Saing Nasional - Reformasi Birokrasi - Technopreneurship Bidang TIK dalam Memenuhi Emerging Market DN dan Ekspor Indikator TIK Nasional - Penetrasi PC = 25 Juta - Pengguna Internet = 40 Juta - Telepon Tetap = 37, 5 Juta - Seluler = 125 Juta 2009

PENDAHULUAN n Isu-isu Strategis PENDAHULUAN n Isu-isu Strategis

PENDAHULUAN n Isu-isu Strategis PENDAHULUAN n Isu-isu Strategis

PENDAHULUAN DETIKNAS TUGAS SUMBERDAYA Pengarah : 14 Tim Lak : 9 Tim P’sehat : PENDAHULUAN DETIKNAS TUGAS SUMBERDAYA Pengarah : 14 Tim Lak : 9 Tim P’sehat : Rektor 4 PTN plus Tim Mitra Akademia Praktisi Industri Tim Sekretariat Pokja § Jak & Arahan Strategis Daya Guna TIK u/ Pembangunan Nasional § Penyelesaian masalah strategis Bang TIK § Koord Nasional Pusat-Daerah. BUMN/D, Industri, Lembaga Profesional, Komunitas § Persetujuan Program TIK LINTAS DEPARTEMEN Pakar, Komunitas, Akademis KELUARAN § Blue Print § Road Map § Program Intensifikasi u/ meningkatkan indikator TIK § Regulasi Lintas Sektor § Program Sosialisasi Implementasi dilakukan instansi terkait

PENDAHULUAN DETIKNAS PENDAHULUAN DETIKNAS

Tujuan Ketersediaan infrstruktur untuk layanan suara sampai Broadband Kemudahan implementasi e. Government, e-Pendidikan, e-Health Tujuan Ketersediaan infrstruktur untuk layanan suara sampai Broadband Kemudahan implementasi e. Government, e-Pendidikan, e-Health Palapa Ring Percepatan pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah Efisiensi investasi untuk menghasilkan layanan dengan harga terjangkau

Ruang Lingkup (Eksisting + Rencana) to Asia Pacific to India Sabang to Thailand Kalimantan Ruang Lingkup (Eksisting + Rencana) to Asia Pacific to India Sabang to Thailand Kalimantan Banda Aceh о Meulaboh Tapaktuanо Sulawesi Tarakan Medan о о Sibolga о Padang Natal Bengkulu о Singkawang Batam о Pontianak о о Balikpapan о о о Belitung о о o Sampit Banjarmasin Jakarta о Kalianda Sumatera о Ketapang Parigi о Mataram Kolaka о End e о o Waingapu Sumbawa Timik a Ambo n Maumer o о e о o Jayapura o o о Bulukumba Rab a Sarmi Fakfak Kendari Makassar о o Sorong о o Manokwar i Biak о Palopo Cirebon Semarang о Surabaya о оо о Jawa to Perth, Australia Ternate o Gorontal Manado o оо o Samarinda о Palu Palembang Tobelo Toli-toli о о = New Network = Existing Network = Landing Point Kalabahi Atambua oo o o oo Saumlaki Kupang Nusa Tenggara o o Merauke Maluku - Papua 27

Tujuan 1. 2. 3. Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan; Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Tujuan 1. 2. 3. Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan; Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan; Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pendidikan. TIK Pendidikan bermutu, akuntabel, murah, merata, dan terjangkau oleh rakyat banyak

Ruang Lingkup e-Administrasi: NISN (42. 339. 379 siswa) NPSN (242. 596 sekolah) NUPTK (2. Ruang Lingkup e-Administrasi: NISN (42. 339. 379 siswa) NPSN (242. 596 sekolah) NUPTK (2. 408. 174 guru) e-Learning: e-Book e-Bursa Konten TV Konten Internet

Tujuan Kecepatan Penyelesaian Ekspor. Impor Meminimalisasi waktu dan biaya INSW Meningkatkan validitas dan akurasi Tujuan Kecepatan Penyelesaian Ekspor. Impor Meminimalisasi waktu dan biaya INSW Meningkatkan validitas dan akurasi data Meningkatkan daya saing perekonomian

Ruang Lingkup Importers Exporters Banks Forwarding Agents Shipping Agents Transport Service Providers Insurance Companies Ruang Lingkup Importers Exporters Banks Forwarding Agents Shipping Agents Transport Service Providers Insurance Companies Air/Sea Port Operators Bank A Bank B Bank C Bank D National Single Window Approving Authorities • Electronic Funds Transfer for Payment Customs Tax and Gov Treasury

Kesamaan Dari Setiap Nomor Identitas (Commonalities) NIK DLL NIN SIM NPWP Atribut yang sama: Kesamaan Dari Setiap Nomor Identitas (Commonalities) NIK DLL NIN SIM NPWP Atribut yang sama: • Nama • Tgl Lahir • Tempat Lahir • Jenis Kelamin • Biometri

Askes Paspor NPWP Astek SIM KTP KK Akta Lahir Sertifikat PLN Dan Lain-lain • Askes Paspor NPWP Astek SIM KTP KK Akta Lahir Sertifikat PLN Dan Lain-lain • Referensi dengan NIN • Ekstraksi data yang diperlukan • Verifikasi data NIN Nomor Identitas Nasional NIN • Ekstrasi Data • Validasi dan verifikasi dengan Biometri • Penyimpanan data SIAK • Pendaftaran • Pendataan • Populasi Database • Nama • Jenis Kelamin • Tempat Lahir Biometri • • Tgl Lahir Nomor Induk Kependudukan. Kelamin • Jenis • Nama • Tempat Lahir • Alamat • Pekerjaan • Tgl Lahir • Status Kawin

e-Anggaran/Pengadaan e-Anggaran Manajemen Kontrak e-Pengadaan Monitoring Pekerjaan E-Payment Anggaran dan Pengadaan Negara yang transparan, e-Anggaran/Pengadaan e-Anggaran Manajemen Kontrak e-Pengadaan Monitoring Pekerjaan E-Payment Anggaran dan Pengadaan Negara yang transparan, akuntabel, standar dengan yield maksimum

USULAN Koordinasi CIO Nasional /DETIKNAS CIO Departemen 0 0 00 Pemerintah Pusat 0 0 USULAN Koordinasi CIO Nasional /DETIKNAS CIO Departemen 0 0 00 Pemerintah Pusat 0 0 Federasi CIO Propinsi dipimipin Kepala Badan Kominfo/Sejenis CIO Dinas Propinsi CIO Dinas Kab/Kota 2 1 11 Pemerintah Provinsi 1 1 Federasi CIO Kabupaten/Kota Dipimp 1 2 2 Kepala Dinas Kominfo/Sejenis 2 Pemerintah Kabupaten/Kota 22 2 2

Tujuan Efisiensi Biaya Layanan Internet GIIS Layanan Intranet (antar Depertemen): Koordinasi antar departemen Pertukaran Tujuan Efisiensi Biaya Layanan Internet GIIS Layanan Intranet (antar Depertemen): Koordinasi antar departemen Pertukaran data Berbagi aplikasi/data Kolaborasi Meningkatkan Keandalan Meningkatkan Keamanan Manajemen Bandwidth (Kapasitas Dinamis)

Skema Sistem P 2 IS t er ne t e rn e t s Skema Sistem P 2 IS t er ne t e rn e t s in t Dept C ISP 3 Akses in 1 se Ak ISP s se Ak IIX Dept D Proxy ISP Dept B Dept E Dept A Dept F Dept J Dept G Dept I Dept H

Compelling Vision Social Inclusion New Organizational Model Governance Backoffice Reorganizatio 9 n Standarized Common Compelling Vision Social Inclusion New Organizational Model Governance Backoffice Reorganizatio 9 n Standarized Common Infrastructure Citizen Centricity PENDAHULUAN n Six Pillars of Connected Government

INDUSTRI PENDUKUNG FLAGSHIP PROGRAM DETIKNAS National Single Window Flagship Program Palapa Ring E-Pendidikan Industri INDUSTRI PENDUKUNG FLAGSHIP PROGRAM DETIKNAS National Single Window Flagship Program Palapa Ring E-Pendidikan Industri Pengolah Data/Komputer E-Budgeting Legal Software Nomor Indentitas Nasional Industri Piranti Lunak E- Procurement Industri Peralatan Telekomunikasi Industri pendukung Industri Kabel Optik

E-GOVERNMENT: STRATEGI IMPLEMENTASINYA n Konvergensi Teknologi Telephony (Voice Communications) Information Digital Communication s Interactive E-GOVERNMENT: STRATEGI IMPLEMENTASINYA n Konvergensi Teknologi Telephony (Voice Communications) Information Digital Communication s Interactive Multimedia on tal igi D ti ma or Inf Computing Internet Dig ita orm l ati on Content Source: New Paradigm Learning Corporation, 1996 (Computer Communications) Ekonomi Industri Cable T. V (Video Communications) Ekonomi Informasi

E-GOVERNMENT: STRATEGI IMPLEMENTASINYA A Awakening (kebangkitan) Promosi budaya yang dinamis di Indonesia Siap mewujudkan E-GOVERNMENT: STRATEGI IMPLEMENTASINYA A Awakening (kebangkitan) Promosi budaya yang dinamis di Indonesia Siap mewujudkan e-Gov C Connected (terhubung) Menghubungkan seluruh propoinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia Kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan di Indonesia T Transparent (transparan) Penerapan kebijakan melalui proses yg standar dan memiliki komitmen yang kuat Transparansi porses dan informasi administrasi Intelligent Peningkatan efisiensi kerja melalui penerapan layanan e-Gov Penginkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan e-Gov I Volitional 1) Pemberdayaan dlm penerapan e-Gov dan penyelesaian masalah nasional V E Equilibrium (keseimbangan) Keseimbangan sektor umum dan swasta Peningkatan aksesibilitas dan penghapusan kesenjangan digital ACTIVE e-Indonesia 43

E-GOVERNMENT: STRATEGI IMPLEMENTASINYA n Konsep e-Government E-GOVERNMENT: STRATEGI IMPLEMENTASINYA n Konsep e-Government

E-GOVERNMENT: STRATEGI IMPLEMENTASINYA n Tujuan • Promosi dan sosialisasi TIK bagi segenap e-Government masyarakat E-GOVERNMENT: STRATEGI IMPLEMENTASINYA n Tujuan • Promosi dan sosialisasi TIK bagi segenap e-Government masyarakat • Menyediakan layanan publik yang transparan Strategi 1 Memastikan komitmen yang kuat tentang e -Government dari pimpinan tertinggi bagi masyarakat • Mendorong seluruh komponen bangsa untuk bekerja secara terkoordinasi • Membangun infrasturktur nasional untuk layanan yang terintegrasi • Mendorong industri TIK Strategi 2 Menjujung prinsip “seleksi dan konsentrasi” Strategi 3 Fokus pada kebutuhan masyarakat dan bisnis Strategi 4 Melaksanakan program yang realistik berdasarkan peta jalan jangka panjang Strategi 5 Memporomos ikan “best practice”

E-GOVERNMENT: STRATEGI IMPLEMENTASINYA n Agenda dan Inisiatif Meningkatkan Layanan Masyarakat dan Bisnis National Single E-GOVERNMENT: STRATEGI IMPLEMENTASINYA n Agenda dan Inisiatif Meningkatkan Layanan Masyarakat dan Bisnis National Single Window e-Tax e-Education Meningkatkan Proses Bisnis dalam Pemerintahan e-Human Resources e-Budget e-Procurement e-Audit Memastikan Stabilitas dan Keandalan Data Nasional yang Penting Database NIN Database Informasi. Tanah Database GIS Membangun Infrastruktur Nasional sebagai basis e-Government Keamanan Informasi Government Secured Intranet Goverrnment Data Management Center Sosialisasi TIK UU ITE Change Management Pembangunan dan Konstruksi Tata Kelola TIK e-Leadership yang kuat Perkembangan SDM TIK Kebijakan e-Gov GCIO

E-GOVERNMENT: STRATEGI IMPLEMENTASINYA n Rencana Integrasi Phase 1 Tujuan Perencanaan Phase 2 Phase 3 E-GOVERNMENT: STRATEGI IMPLEMENTASINYA n Rencana Integrasi Phase 1 Tujuan Perencanaan Phase 2 Phase 3 Phase 5 Master Plan Infra. for Integrations Connected Services Plan for Connected Service Standardization Service Enhancement Phase 4 Integrated Services Plan for Integrated Service Master Plan for NG e-Gov. Service Connected Service in Service Line Integrated Services Oriented Life-Event e-Gov. Planning for each Ministry & L. G. Layanan Flagship & Prior Initiatives Diverse Services Providing Back Office Standard Sys. For General Admin. Socialization of ICT in whole Working Area Nation-Wide Network Infrastuktur Nation-Wide Integrated ICT & Data Center e-Leadership Information Sharing Paperless & Integrated In Gov. Function Layer Working Environment Infrastructure to Provide Connected & Integrated Services IT Governance Manajemen Human Resource Development

INDIKATOR IMPLEMENTASI E-GOV n Versi Universitas Waseda Network Preparedness Required Interface-Functioning Applications Management Optimization INDIKATOR IMPLEMENTASI E-GOV n Versi Universitas Waseda Network Preparedness Required Interface-Functioning Applications Management Optimization Homepage Introduction of Chief Information Officer Promotion of e-Government

INDIKATOR IMPLEMENTASI E-GOV n World Ranking on e-Government n n Indonesia 2006 -> 29/32 INDIKATOR IMPLEMENTASI E-GOV n World Ranking on e-Government n n Indonesia 2006 -> 29/32 2007 -> 29/32 2008 -> 22/32

INDIKATOR IMPLEMENTASI E-GOV n Indikator Implementasi e-Gov Indonesia n n n Kebijakan Kelembagaan Infrastruktur INDIKATOR IMPLEMENTASI E-GOV n Indikator Implementasi e-Gov Indonesia n n n Kebijakan Kelembagaan Infrastruktur Aplikasi Perencanaan

INDIKATOR IMPLEMENTASI E-GOV n Hasil Pemeringkatan PROPINSI RATA-RATA DIMENSI PERINGKAT DIY 2. 90 1 INDIKATOR IMPLEMENTASI E-GOV n Hasil Pemeringkatan PROPINSI RATA-RATA DIMENSI PERINGKAT DIY 2. 90 1 JATIM 2. 84 2 JATENG 2. 83 3 BANTEN 2. 31 4 ACEH 2. 27 5 KALBAR 2. 11 6 SUMSEL 1. 93 7 NTT 1. 84 8 SULTRA 1. 59 9 LAMPUNG 1. 28 10

Problema dalam e. Government Antara lain: • Terjadinya “pulau-pulau” informasi, tanpa integrasi, kadang antar Problema dalam e. Government Antara lain: • Terjadinya “pulau-pulau” informasi, tanpa integrasi, kadang antar SIM saling bersaing • Tidak ada arahan strategis pengembangan TI dan MI • Informasi yg ada kurang dimanfaatkan oleh staf • Kualitas informasi yg rendah, tdk konsisten, duplikasi dan kadaluwarsa • Manajemen informasi kurang didukung oleh atasan • Sulit merubah kebiasaan lama dalam pengolahan informasi (yg harusnya sdh perlu diganti). • Front offices kurang didukung back offices. 52

Interoperabilitas Contoh skenario: dua orang yang berbeda suku, budaya, bahasa, dan tradisi harus bekerjasama Interoperabilitas Contoh skenario: dua orang yang berbeda suku, budaya, bahasa, dan tradisi harus bekerjasama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Masingmasing tidak mengetahui bahasa rekan kerjanya, tetapi pada akhirnya mereka harus berinteraksi satu sama lain agar tugas bisa diselesaikan. bagaimana mereka berkomunikasi ?

Interoperabilitas Situasi yang sama dijumpai dalam konteks yang berbeda … Aplikasi #1 Aplikasi #2 Interoperabilitas Situasi yang sama dijumpai dalam konteks yang berbeda … Aplikasi #1 Aplikasi #2 Bahasa A Sistem operasi B Database C Bahasa X Sistem operasi Y Database Z Network P Network Q Hardware M Hardware N

Problem-Problem (Teknis) n Perbedaan tata bahasa (sintaks) dan konstruksi bahasa pemrograman n Perbedaan format Problem-Problem (Teknis) n Perbedaan tata bahasa (sintaks) dan konstruksi bahasa pemrograman n Perbedaan format data yang dipertukarkan n Ketersebaran komponen aplikasi n n n Identifikasi data/object Identifikasi dan penemuan lokasi Penanganan kesalahan n Tuntutan kemudahan dalam development dan pemakaian aplikasi n …

Strategi Membangun Interoperabilitas n Pertahankan keragaman (heterogenitas) tidak memaksa untuk menyeragamkan n Bangun “jembatan” Strategi Membangun Interoperabilitas n Pertahankan keragaman (heterogenitas) tidak memaksa untuk menyeragamkan n Bangun “jembatan” yang mengakomodasi perbedaan antar aplikasi n Sembunyikan detil-detil teknis yang tidak perlu diketahui (oleh developer atau pemakai)

Strategi Membangun Interoperabilitas n Integrasi harus didasarkan pada sasaran yang jelas. Pada akhirnya integrasi Strategi Membangun Interoperabilitas n Integrasi harus didasarkan pada sasaran yang jelas. Pada akhirnya integrasi harus bermuara pada perbaikan proses/layanan n n Fokus pada proses-proses bisnis/birokrasi, bukan pada sistem-sistem informasi Secara spesifik perhatikan alur-alur yang terbentuk dari rangkaian aktivitas. n Contoh: sistem layanan keluhan masyarakat (UPIK Pemkot Yogyakarta) keluhan masyarakat UPIK tanggapan UPIK jawaban kepada masyarakat

Strategi Membangun Interoperabilitas n Identifikasi pihak-pihak yang terlibat: peran, tugas, kewenangan, dan aktivitas yang Strategi Membangun Interoperabilitas n Identifikasi pihak-pihak yang terlibat: peran, tugas, kewenangan, dan aktivitas yang dilakukannya rangkailah semua ini ke dalam alur yang telah ditetapkan n Identifikasi “titik-titik integrasi” (pertemuan antara dua atau lebih alur proses bisnis) n Kesamaan pandangan terhadap integrasi perlu dibangun n Dukungan perlu disiapkan n n Tatakelola: tupoksi, legalitas, … Sumber daya: SDM, pendanaan, infrastruktur

Strategi Membangun Interoperabilitas n Integrasi sistem-sistem informasi n n Jika belum ada sistem informasi Strategi Membangun Interoperabilitas n Integrasi sistem-sistem informasi n n Jika belum ada sistem informasi sama sekali, berbagai parameter integrasi (format data, protokol komunikasi data, database, user interface, dsb) bisa ditetapkan secara lebih mudah Jika sudah ada sistem-sistem sebelumnya (dan saling berbeda): n n n Memilih salah satu sistem dan mempromosikannya sebagai sistem standar; sistem-sistem lain harus mengikuti Membangun standar baru dan memaksa semua sistem harus mengikuti standar ini Membangun standar baru dan membiarkan semua sistem lama seperti apa adanya; integrasi dilakukan oleh sebuah sistem pengintegrasi

Let’s Work Together for a Better e-Government Terima Kasih Let’s Work Together for a Better e-Government Terima Kasih