PROV JATENG Sosialisasi Pelaksanaan Akreditasi APBD Provinsi Jawa

PROV. JATENG Sosialisasi Pelaksanaan Akreditasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 TANGGAL 24 JANUARI 2013 SMK NEGERI 7 SURAKARTA

PENGERTIAN AKREDITASI Akreditasi sekolah: kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan

PRINSIP AKREDITASI (1) a)Transparency (Transparansi): Akreditasi dikelola berdasarkan pada informasi yang terbuka, jelas dan tepat waktu. b)Accountability (Akuntabilitas): Akreditasi dikelola berdasarkan peran dan tanggung jawab yang jelas, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan para pemangku kepentingan c)Responsibility (Pertanggungjawaban): Akreditasi dikelola berdasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial

PRINSIP AKREDITASI (2) d)Independensi: Akreditasi dikelola secara independen sehingga bebas dari unsur benturan kepentingan e)Fairness (Keadilan): Akreditasi dikelola secara adil untuk menjamin perlindungan hak-hak para pemangku kepentingan f)Continous Quality Improvement: Akreditasi dikelola dengan semangat perbaikan berkesinambungan tidak sekedar quality control.

HASIL AKREDITASI 1. Sertifikat Akreditasi Sekolah adalah surat yang menyatakan pengakuan dan penghargaan terhadap sekolah atas status dan kelayakan sekolah melalui proses pengukuran dan penilaian kinerja sekolah terhadap komponen -komponen sekolah berdasarkan standar yang ditetapkan BAN-SM untuk jenjang pendidikan tertentu. 2. Profil Sekolah, kekuatan dan kelemahan, dan rekomendasi.

TINDAK LANJUT HASIL AKREDITASI Hasil akreditasi ditindaklanjuti oleh Departemen Pendidikan Nasional/ Kemenag Pusat, Dinas Pendidikan Provinsi/ Kemenag Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/ Kemenag Kab/Kota dan Penyelenggara sekolah/ madrasah guna kepentingan peningkatan mutu sekolah/ madrasah

SASARAN a. b. Sekolah/Madrasah yang diusulkan akreditasi APBN Kemendikbud Tahun 2013. Prioritas : 1. Sekolah/Madrasah yang sama sekali belum diakreditasi (satuan pendidikan / program baru) sehingga dapat dipakai syarat sebagai penyelenggaraaan UN mandiri / tidak menggabung. 2. Sekolah/Madrasah yang mana berlakunya sudah habis. 3. Sekolah/Madrasah yang masa berlakunya sudah habis tetapi belum diakreditasi ulang karena anggaran yang terbatas, masih dinyatakan hasil/peringkat akreditasi berlaku.

PELAKSANAAN AKREDITASI a. b. Tahap I akan dimulai tanggal 3 Februari 2014, diharapkan akhir Februari sudah diterbitkan Surat Keputusan BAP S/M tentang penetapan hasil dan peringkat akreditasi. Tahap II akan di atur kemudian, sejalan dengan pencairan anggaran.

SUMBER ANGGARAN a. b. c. d. APBD APBN APBD Provinsi Jawa Tengah Kemenag Kemendikbud Kabupaten/Kota.

HAL – HAL YANG PERLU DILAKUKAN OLEH KEPALA SEKOLAH / MADRASAH a. b. Teliti kembali, bila perlu di dapat diperbaiki pengisian insterumen akreditasi. Review isian instrumen akreditasi dengan petunjuk teknis pengisian instrumen dan kesiapan instrumen pengumulan data dan informasi pendukung.

HAL – HAL YANG PERLU DILAKUKAN OLEH KEPALA SEKOLAH / MADRASAH c. Teliti dan disiapkan : 1. Copy surat ijin operasional. 2. Daftar siswa tiap kelas. 3. Daftar guru dan tenaga kependidikan. 4. Pernyataan pemberlakuan kurikulum. 5. Daftar kelulusan 1 tahun terakhir. 6. Gambar tanah dan surat ijin penggunaan lahan. 7. Gambar / tata bangunan dan surat ijin mendirikan bangunan atau sejenisnya. 8. Surat pernyataan Kepala Sekolah bermaterai Rp. 6. 000, 9. Data identitas sekolah / madrasah. No. [8] dan [9] melekat pada buku isian instrumen akreditasi

Perangkat Akreditasi Istrumen Petunjuk Teknis Pengisian Daya Dukung Penilaian

KIAT MEMPERSIAPKAN AKREDITASI Dari sisi waktu: Mesti siap dengan panggilan atau pemberitahuan dari dinas atau jadwal yang berubah Lembur bagi guru yang akan mengerjakan Meluangkan waktu supaya guru rapat dan mengerjakan tugas pengumpulan data

Dari sisi tenaga guru dan kepala sekolah yang Menyiapkan: Dibagi dalam focus grup, satu grup satu standar penilaian Disamakan dulu pengertiannya mengenai KTSP/ Kur 2013 berdasarkan standar kurikulum nasional Info terbaru mesti terus digali oleh kepala sekolah dengan cara melakukan kontak yang intensif dengan pengawas Administrasi kepala sekolah

Dari sisi sekolah: Membuat banner visi misi yang terlihat Printer yang ada di sekolah mesti juga disiapkan yang baik agar maksimal dalam membantu guru mencetak bukti dokumen. Serta alat tulis kantor untuk keperluan penjilidan penulisan Ada kalanya dalam persiapannya guru mesti lembur saatnya sekolah menunjukkan dukungan dengan menyediakan keperluan makan dan minum untuk keperluan lembur. Mempersiapkan SK bagi tenaga kepustakaan Menyiapkan papan data guru/kegiatan inventaris/grafik perkembangan dll Foto presiden dan wakilnya serta lambang Negara Bendera merah putih

Dokumen apa saja yang perlu disiapkan (di scan jika diperlukan) Buku induk Buku klapper Buku pembinaan kurikulum Notulen rapat Daftar hadir rapat yang ada tangan peserta rapat SK guru dan karyawan Kegiatan ekstra kurikuler RPP prota dan promes yang sudah ditanda tangani oleh kepala sekolah Penilaian Data supervisi kepala sekolah

Catatan surat masuk dan keluar Buku tamu dinas Berita acara setiap kegiatan Surat tugas untuk setiap kegiatan misalnya mengirim guru untuk seminar workshop dll Surat dari dinas setempat bahwa sekolah telah melaksanakan kurikulum KTSP/Kur 13 Notulen rapat penentuan KKM MOU kerja sama dengan lembaga lain EDS (evaluasi diri sekolah) Ijasah semua guru (foto kopi) SK pembentukan komisi akreditasi

Kelengkapan data siswa Prestasi guru Data dan foto Extra kurikuler yang dilengkapi dengan foto dan narasi kegiatan Portfolio siswa (online dan offline) digital atau berupa bukti fisik Karya siswa yang perlu didokumentasikan Mempersiapkan foto Kegiatan akademis dan non akademis Setiap arsip foto diberikan nama dan kegiatan yang jelas, minimal pada folder Sarana dan prasarana

Dari sisi keterlibatan orang tua siswa/ stakeholders: Lakukan sosialisasi visi misi Libatkan komite dalam persiapan akreditasi Daftar hadir orang tua siswa/ stakeholders ketika menghadiri rapat Foto-foto rapat, dll

Koordinasi sangatlah penting dari pihak kepala sekolah dengan semua personil sekolah mengenai arsip apa saja yang diperlukan dalam akreditasi. Misalnya foto dipusatkan kedalam satu folder khusus di server jika sekolah anda sudah mempunyai atau ada seseorang yang ditunjuk untuk urusan foto selama satu tahun ajaran. Dengan demikian mudah mencarinya.

KODE ETIK ASESOR Asesor adalah insan terpilih yang terdidik, terlatih dan terkondisikan untuk senantiasa a. Menjunjung tinggi kejujuran dan obyektifitas, baik dalam niat, ucapan maupun perbuatan. b. Merahasiakan informasi tentang sekolah / Madrasah yang diakreditasi. c. Bersikap danbertindak adil yang berarti tidak membedakan antara sekolah atau madrasah, negeri atau swasta, jauh dan dekat dan status awal akreditasi

KODE ETIK ASESOR d. e. f. Menjaga kehormatan diri, rendah hati dan lugas dalam berkata, bersikap dan bertindak. Mematuhi aturan yang berlaku bagi asesor dan bersedia menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Menciptakan suasana kondusif dan tidak menekan dalam melakukan kegiatan visitasi

KODE ETIK ASESOR g. h. i. j. Menghindari kesepakatan atau bergaining dalam arti negatif, dengan tidak menerima uang, barang dan jasa di luar haknya sebagai asesor. Bersahabat dan membantu secara profesional. Menghormati budaya setempat. Membangun kerja sama tim.

KODE ETIK ASESOR k. l. m. Tidak menggurui responden. Tidak mendebat argumentasi yang disampaikan oleh responden. Tidak menanyakan atau meminta hal – hal diluar akreditasi.

LARANGAN BAGI ASESOR a. b. c. d. Dilarang melakukan intimidasi secara terang – terangan maupun secara tersirat kepada sekolah /madrasah. Dilarang melakukan penjanjian / kesepakatan dengan sekolah / madrasah yang dapat mengakibatkan tidak obyektifnya hasil akreditasi. . Dilarang menerima apapun dari sekolah / madrasah yang akan mempengaruhi hasil akreditasi. Dilarang membuka kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh serta hasil pelaksanaan akreditasi

LARANGAN BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH a. b. c. d. Dilarang menghambat proses akreditasi. Dilarang memanipulasi data dan informasi. Dilarang memberikan keterangan yang tidak betul. Dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada asesor maupun anggota BAP S/M yang akan berdampak pada obyektifitas hasil akreditasi.

PROV. JATENG Pedoman Dan Kebijakan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Provinsi Jawa Tengah Disampaikan Pada Rakor UPA S/M TANGGAL 24 JANUARI 2013 SMKN 7 SURAKARTA

A. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB XIV Pasal 60 Akreditasi menentukan [1] dilakukan untuk kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, [2] Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

A. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB XIV Pasal 61 [1]Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi [2]Ijazah diberikan kepada peserta didik, sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyesuaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

B. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan BAB II Pasal 2 [1] Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi a. Standar isi; b. Standar proses; c. Standar kompetensi lulusan; d. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan; e. Standar sarana dan prasarana; f. Standar pengolahan; g. Standar pembiayaan; h. Standar penilaian pendidikan.

B. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan BAB XIII Pasal 86 1. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan ssatuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. 2. Kewenangan akreditasi sebagaimana di maksud pada ayat [1] dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintan untuk melakukan akreditasi

B. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan BAB XIII Pasal 86 3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dan ayat [2] sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komperehensif dengan menggunakan instrumen dan criteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

B. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan BAB XIII Pasal 87 1. Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat [1] dilaksanakan oleh : a. BAN S/M terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. b. BAN PT terhadap program dan/atau pendidikan jenjang pendidikan tinggi satuan c. BAN PNF terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur non formal

B. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan BAB XIII Pasal 87 2. Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat [1], BAN S/M dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur

C. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indionesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional Pasal 1 Butir 3 Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah yang selanjutnya di sebut BAP S/M adalah Badan evaluasi mandiri di Provinsi yang membantu BAN S/M dalam pelaksanaan akreditasi Butir 7 Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan sekolah/madrasah

C. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indionesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional Pasal 8 1. Pelaksanaan akreditasi pada program dan satuan pendidikan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun lagi 2. Pelaksanaan akareditasi sebagaimana di maksud pada ayat [1] dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila program dan satuan pendidikan yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk akreditasi ulang 3. Program dan satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk di akreditasi kembali paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir

D. Peraturan Gubernur Jawa Tengah no. 8 Tahun 2013 Tentang Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah tingkat Provinsi Jawa Tengah BAB IV Pasal 7 Guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas akreditasi, BAP S/M dibantu oleh : 1. Sekretariat BAP S/M 2. Unit Pelaksana Akreditasi (UPA S/M) Kabupaten/Kota; dan 3. Kelompok Asesor

D. Peraturan Gubernur Jawa Tengah no. 8 Tahun 2013 Tentang Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah tingkat Provinsi Jawa Tengah Pasal 11 BAP S/M mempunyai tugas : 1. Melakukan sosialisasi kebijakan dan pencitraan lembaga BAN S/M dan BAP S/M kepada Pemerintah Provinsi, Kantor Wilayah Kementrian Agama, Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat pendidikan pada umumnya 2. Merencanakan program akreditasi sekolah/madrasah yang menjadi sasaran 3. Menugaskan asesor untuk melakukan visitasi

D. Peraturan Gubernur Jawa Tengah no. 8 Tahun 2013 Tentang Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah tingkat Provinsi Jawa Tengah Pasal 11 BAP S/M mempunyai tugas : 4. Mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh BAN S/M 5. Menetapkan hasil peringkat akreditasi melalui rapat pleno anggota BAP S/M 6. Menyampaikan laporan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendididkan (LPMP)

D. Peraturan Gubernur Jawa Tengah no. 8 Tahun 2013 Tentang Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah tingkat Provinsi Jawa Tengah Pasal 11 BAP S/M mempunyai tugas : 7. Menyampaikan laporan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada BAN S/M dengan disampaikan kepada Gubernur 8. Menyampaikan laporan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan dalam rangka penjaminan mutu sesuai lingkup kewenangannya 9. Mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat, baik melalui pengumuman maupun media cetak

D. Peraturan Gubernur Jawa Tengah no. 8 Tahun 2013 Tentang Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah tingkat Provinsi Jawa Tengah Pasal 11 BAP S/M mempunyai tugas : 10. Mengelola sistem basis data akreditasi 11. Monitoring dan evaluasi secara terjadwal terhadap kegiatan akreditasi 12. Melaksanakan kesekretariat BAP S/M 13. Membuat tugas pokok dan fungsi sesuai kerangka tugas pokok BAP S/M 14. Melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan BAN S/M

D. Peraturan Gubernur Jawa Tengah no. 8 Tahun 2013 Tentang Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah tingkat Provinsi Jawa Tengah Pasal 9 ayat [3] Tugas UPA S/M Kab/Kota : 1. Memfasilitasi BAP S/M dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota, Kantor Kemenag Kab/Kota, Untuk Mendapatkan data sekolah/madrasah yang akan di akreditasi. 2. Mengusulkan jumlah sekolah/madrasah diakreditasi kepada BAP S/M 3. Mengusulkan jumlah asesor Kab/Kota yang bersangkutan yang akan dibutuhkan untuk

D. Peraturan Gubernur Jawa Tengah no. 8 Tahun 2013 Tentang Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah tingkat Provinsi Jawa Tengah Pasal 9 ayat [3] 4. Menyusunkan data sekolah/madrasah yang telah dan akan diakreditasi di tingkat Kab/Kota. 5. Mengkoordinasikan sasaran penugasan asesor 6. Mengkoordinasikan jadwal pemberangkatan asesor 7. Menyiapkan perangkat akreditasi dan administrasi bagi asesor.

D. Peraturan Gubernur Jawa Tengah no. 8 Tahun 2013 Tentang Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah tingkat Provinsi Jawa Tengah Pasal 9 ayat [3] 8. Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh UPA S/M. 9. Membantu administrasi keuangan BAP S/M 10. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh BAP S/M.

PROV. JATENG RENCANA KEGIATAN PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH ANGGARAN APBD TAHUN 2014 BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH (BAP-S/M) PROVINSI JAWA TENGAH

1. Sasaran Sekolah/Madrasah a. b. c. d. e. SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK SLB Jumlah : 550 : 200 : 75 : 165 : 10 : 1. 000 S/M S/M S/M

2. Rakor UPA : • Tempat • Waktu : Wisma Kusma Bandungan : Jumu’at – Sabtu, 17 – 18 Januari 2014

. 3 Sosialisasi Pengisian Instrumen Akreditasi a. Rabu, 22 Januari 2014 1. Kars. Pekalongan: Prof. DR. Sukarno, M. Si. : DR. Khumaedi, M. Si. : H. S. Imam Ichwandi, S. Sos. MM. 2. Kars. Banyumas : Drs. H. Gunarto, MM. : Drs. Eliya Martinus : Musta’in, S. Ag. M. Pd. I.

b. Kamis, 23 Januari 2014 1. Kars. Semarang : Drs. H. Subarjo, MM. : DR. Iwan Junaedi, S. Si. M. Pd. : Dra. Asri Naryatiningsih, M. Pd. 2. Kars. Pati : H. Widadi, SH. : Drs. Mulyani M. Noor, M. Pd. : Lift Anis Ma’shumah, M. Ag

c. Jum’at, 24 Januari 2014 1. Kars. Surakarta : Ir. H. Suhadi : Drs. V. Haryanto : Drs. H. Subarjo, MM 2. Kars. Kedu M. Pd. : Drs. HM. Zain Yusuf, MM. : Prof. DR. Sunandar, M. Pd. : Drs. Indiarto Edi Cahyono,

4. Pembekalan Asesor SD/MI, SMP. MTs a. Senin, 27 Januari 2014 1. Kars. Semarang : Drs. H. Subarjo, MM. : DR. Iwan Junaedi, S. Si. M. Pd. : Dra. Asri Naryatiningsih, M. Pd. 2. Kars. Pati : H Widadi, SH. : Drs. H. Gunarto, MM. : Lift Anis Ma’shumah, M. Ag

b. Selasa, 28 Januari 2014 1. Kars. Surakarta : Ir. H. Suhadi : Drs. V. Haryanto : Drs. H. Subarjo, MM 2. Kars. Kedu M. Pd. : Drs. HM. Zain Yusuf, MM. : Prof. DR. Sunandar, M. Pd. : Drs. Indiarto Edi Cahyono,

c. Rabu, 29 Januari 2014 1. Kars. Pekalongan: Prof. DR. Sukarno, M. Si. : DR. Khumaedi, M. Si. : H. S. Imam Ichwandi, S. Sos. MM. 2. Kars. Banyumas : Drs. Mulyani M. Noor, M. Pd. : Drs. Eliya Martinus : Musta’in, S. Ag. M. Pd. I.

5. Pembekalan Asesor SMA/MA, SMK, SLB Hari, tanggal : 28 Januari 2014 Tempat : Aula B Dan D Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 1. Penyaji Umum : Drs. H. Subarjo, MM. 2. Jenjang SMA/MA : Drs. HM. Zain Yusuf, MM : Prof. DR. Sukarno, M. Si. : Lift Anis Ma’shumah, M. Ag 3. Jenjang SMK : Ir. H. Suhadi : Drs. Mulyani M. Noor, M. Pd. : Drs. Eliya Martinus 4. Jenjang SLB : H. Widadi, SH. : Drs. V. Haryanto

6. Pelaksanaan Visitasi A. Dimulai : Senin, 3 Pebruari 2014 B. Jadwal : Ø SD/MI diatur Koordinator UPA Kab/Kota Ø SMP/MTs diatur Koordinator UPA Karesidenan Ø SMA/MA, SMK, SLB diatur BAP-SM Jateng

7. Pemantapan a. Hari, tanggal: Senin, 24 Pebruari 2014 b. Tempat Aula B, C, D Dinas Pendidikan prov. Jateng c. Pembagian tugas diskusi kelompok 1. Jenjang SD/MI : Prof. DR. Sunandar, MM. : Dra. Asri Naryatiningsih, M. Pd. : DR. Khumaedi, M. Si. 2. Jenjang SMP/MTs : Drs. H. Gunarto, MM. : DR. Iwan Junaedi, S. Si. M. Pd. : Musta’in, S. Ag. M. Pd. I.

3. Jenjang SMA/MA : Drs. HM. Zain Yusuf, MM. : Prof. DR. Sukarno, M. Si. : Lift Anis Ma’shumah, M. Ag 4. Jenjang SMK : Ir. H. Suhadi : Drs. Mulyani M. Noor, M. Pd. : Drs. Eliya Martinus 5. Jenjang SLB : H. Widadi, SH. : Drs. V. Haryanto

8. Rapat Pleno Hari, tanggal : Selasa, 25 Pebruari 2014? Tempat : Aula C Dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah

9. Kegiatan lain a. b. c. d. e. Monitoring dan Evaluasi Analisis Butir Hasil Akreditasi Penyusunan Rekomendasi Entry Data Dsb. Menyesuaikan Jadwal Pencairan Anggaran