Скачать презентацию PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PSDA DAN Скачать презентацию PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PSDA DAN

ee57c6eb8e2318b59e9f11999f6627e8.ppt

  • Количество слайдов: 40

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP & PSDA DAN PROSES AMDAL M. Daud Silalahi Universitas PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP & PSDA DAN PROSES AMDAL M. Daud Silalahi Universitas Padjadjaran Bandung , 7 Okt 2014

Sejarah pembentukan UULH dlm perspektif global (UNCHE-72) n n Man has the fundamental right Sejarah pembentukan UULH dlm perspektif global (UNCHE-72) n n Man has the fundamental right upon the environment & All human beings have the fundamental right to an environment adequate for their health and well-being (Deklarasi Stockhol-UNCHE-1972); hak LH/HAM Sustainable development, (Deklarasi Rio-1992/WSSD) Hak atas LH yang baik dan sehat (UUPPLH)-ps 28 H UUD-45/amandemen-Johannesburg-2002/partnership Prinsip pengelolaan LH Deklarasi Stockholm menjadi hukum lingkungan/hk kebiasaan internasional/UUPPLH

TANGGUNG JAWAB NEGARA n n State have, in accordance with the Charter of the TANGGUNG JAWAB NEGARA n n State have, in accordance with the Charter of the Uns and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control donot cause damage to the environment of other states or areas beyond the limits of nat’l jurisdtn Tanggung jawab negara atas masalah lingkungan melampaui batas negara (pendekatan ekosistem) yg akan mempengaruhi pengertian ps. 33 UUD-45; institutional control of international agreements

HMN & TJ ORANG TH LH n n n The quality of human life HMN & TJ ORANG TH LH n n n The quality of human life and the responsibility of state/community as stewardship or trusteeship over natural environment –the commons (Hardin) Pergeseran nilai dr homo-ethics ke eco-ethics Hak atas LH yang baik dan sehat (ps. 28 H UUD-45) Perluasan pengertian TJN dr ps. 33 Ayat 3 ke hak berdaulat thp SDA secara lintas batas negara berdasarkan prinsip 21 Deklarasi Stockholm (1)Hak Menguasai Negara (HMN) (2) utk sebesar kemakmuran rakyat ( health & welfare)

LAHIRNYA UULH SBG SISTEM PENGELOLAAN LH (SPLH) n Environmental management does not mean management LAHIRNYA UULH SBG SISTEM PENGELOLAAN LH (SPLH) n Environmental management does not mean management of the environment, but management of the activities within environmentally tolerable limits…(konsep ilmiah) n Pengelolaan LH adalah upaya terpadu utk n UUPPLH 09 tidak memuat definisi PLH melestarikan fungsi lingkungan hidup yg meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan (UULH-97)

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) n PPLH adalah upaya sistematik dan terpadu yg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) n PPLH adalah upaya sistematik dan terpadu yg dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup yg meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum/enforcement system n Implikasi kata perlindungan dikaitkan dengan sistem penegakan hukum lingkungan dengan tekanan pada pidana lingkungan hidup

Pencemaran lingkungan n n Pencemaran LH adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, Pencemaran lingkungan n n Pencemaran LH adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam LH oleh kegiatan manusia sehingga melampaui BML yg telah ditetapkan (psl. 1 butir 14 UUPPLH 2009) Komentar: masuk atau dimasukannya berarti akibat perbuatan disengaja atau tidak disengaja; telah melampau BMLH

Perusakan lingkungan n n Perusakan lingkunga adalahtindakan orang yg menimbulkan perubahan langsung atau tidak Perusakan lingkungan n n Perusakan lingkunga adalahtindakan orang yg menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati LH sehingga melampaui kriteria baku kerusakan LH (psl. 1 butir 16 UUPPLH-2009) Komentar: tindakan yg menimbulkan akibat langsung atau langsung thd sifat fisik, kimia dan/atau hayai LH; melampaui kriteria baku kerusakan LH (lihat, definisi)

Ruang lingkup PPLH n n Perencanaan, a. l pentingnya penetapan wilayah ekoregion, Penyusunan Rencana Ruang lingkup PPLH n n Perencanaan, a. l pentingnya penetapan wilayah ekoregion, Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH/RPPLH Pemanfaatan, a. l. Pentingnya memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan Pengendalian, a, l. Pentingnya KLHS, tataruang, kriteria BKLH, BML , AMDAL, UKL-UPL, izin LH dan instrumen ekonomi, pert. per-uu-an dan anggaran berbasis LH, ARLH, audit lh; Pemeliharaan, a. l. Konservasi, pelestarian dsb

DAYA DUKUNG/DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN (UUPPLH) n n n Pelestarian fungsi lingkungan adalah rangkaian upaya DAYA DUKUNG/DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN (UUPPLH) n n n Pelestarian fungsi lingkungan adalah rangkaian upaya utk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan (ps. 1 butir 6 UUPPLH)-berdasarkan KLHS sbg garis dasar Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan utk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya (ps. 1 butir 7 UUPPLH) Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan utk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yg masuk atau dimasukkan ke dalamnya (ps. 1 butir 8 UUPPLH)

PEMELIHARAAN LH n n Pemeliharaan LH meliputi konservasi SDA, pencadangan SDA dan Pelestarian fungsi PEMELIHARAAN LH n n Pemeliharaan LH meliputi konservasi SDA, pencadangan SDA dan Pelestarian fungsi atmosfir Konservasi SDA meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan SDA Pencadangan SDA merupakan tindakan thd SDA yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu Pelestarian fungsi atmosfir meliputi (a) upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, (b) upaya perlindungan lapisan ozon, dan (c) upaya perlindungan terhadap hujan asam. Hal ini sebagai pelaksanaan konvensi internasional/global ENV policy

HUKUM TATARUANG/KAWASAN (UUPR No. 26/2007) 1. 2. 3. 4. 5. Revolusi industri (perlindungan kesehatan, HUKUM TATARUANG/KAWASAN (UUPR No. 26/2007) 1. 2. 3. 4. 5. Revolusi industri (perlindungan kesehatan, kawasan perumahan, dan tata kota) sbg sejarah pendekatan ruang thd industrialisasi dalam konsep pembangunan Indonesia Konsep dasar rencana tata ruang/rtrw (GIS) Kawasan lindung & kawasan budidaya Perkembangan bentuk & struktur RTR (RUTR/RDTR/RTTR)-tunduk pada KLHS sbg dasar evaluasi thd RTR/moratorium

HUKUM PERENCANAAN. & KPTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. Suitability assessment (analisis karakter HUKUM PERENCANAAN. & KPTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. Suitability assessment (analisis karakter lokasi sebagai dasar penilaian kelayakan lokasi) Keterbukaan & memadainya informasi Publikasi informasi/data memadai (Bapeda sbg ‘clearing house center’ (GIS/RTRW) Konsultasi & partisipasi memadai (pra-KPTS) Desentralisasi pengambilan kpts (izin lokasi) Prinsip kehati-hatian/precautionary principle

TAP MPR No. IX/2001 sbg prinsip 2 dasar Pembaruan Agraria & PSDA 1. Upaya TAP MPR No. IX/2001 sbg prinsip 2 dasar Pembaruan Agraria & PSDA 1. Upaya mengoptimalkan alokasi SDA, termasuk lahan, bentang alam, konservasi SDAH, SD mineral dan energi yg menjamin kebutuhan masa depan, modal dan tenaga kerja 2. Fungsi LH yg mengatur keseimbangan di antara alokasi SDA & manajemen SDA 3. community-based resource management terkait dg hak masyarakat adat dan HAM

HUKUM SUMBERDAYA ALAM n Sumberdaya alam adalah unsur LH yg terdiri n atas SDA HUKUM SUMBERDAYA ALAM n Sumberdaya alam adalah unsur LH yg terdiri n atas SDA Hayati dan nonhayati yg secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem Pengelolaan sumberdaya alam berasaskan kehati-hatian, keadilan, kepastian hukum, perlindungan masyarakat adat, keterbukaan, keterpaduan antar sektor, dan berkelanjutan n Pendekatan resource stock approach

HUKUM ALOKASI SDA (UUPR) 1. 2. 3. 4. 5. Alokasi SDA yg bagaimana memberikan HUKUM ALOKASI SDA (UUPR) 1. 2. 3. 4. 5. Alokasi SDA yg bagaimana memberikan efisiensi yg maksimal (lih, Perda RTRW) Bagaimana hukum menggunakan harga sama dengan peluang ongkos utk mendorong org memaksimalkan efisiensi (cost-effectiveness) Masalah peruntukan, konflik & claim sbg ongkos (akibat kasus-kasus) Soil fertility sbg productive capacity (SDAH) Eco-efficiency (see, pelestarian fungsi lh)

WEWENANG PENGELOLAAN LH PP NO. 38 Tahun 2007 (OTDA) n n n Sumberdaya alam WEWENANG PENGELOLAAN LH PP NO. 38 Tahun 2007 (OTDA) n n n Sumberdaya alam dikuasai oleh negara (HMN) dan dipergunakan utk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah(sbg regulator & pengelola SDA) Pemerintah melakukan pengaturan, kebijaksanaan, mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan LH, pemanfaatan kembali, perbuatan hukum, hubungan hukum, mengendalikan dampak, dan mengembangkan dana pelestarian fungsi LH Desentralisasi kewenangan (UU No. 32/2004) dan makin pentingnya peranan peraturan daerah

LANDASAN HUKUM AMDAL n n n Psl. 22 menetapkan bahwa setiap rencana usaha dan/atau LANDASAN HUKUM AMDAL n n n Psl. 22 menetapkan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak penting thd LH wajib memiliki AMDAL (+ Psl. 23 sd 33 UU No. 32/2009) sbg dasar pemberian izin LH Peraturan Pelaksanaan AMDAL dg PP no. 27/2012, sbg penyempurnaan PP no. 27/99, PP 29/86 dan PP 51/93 & perlu 10 Perma lagi Kepmen no. 3 Tahun 2000 ttg jenis kegiatan wajib AMDAL

AMDAL DAN PEMBANGUNAN n n n AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha AMDAL DAN PEMBANGUNAN n n n AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pd lingkungan hidup yg diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan SKMNLH thp AMDAL berdasarkan penilaian Komisi AMDAL (ps. PP-AMDAL – 27/2012) Komisi penilai AMDAL wajib memiliki lisensi & Penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikat

AMDAL dlm UU No. 32/2009 1. 2. 3. 4. 5. AMDAL sebagai bagian dr AMDAL dlm UU No. 32/2009 1. 2. 3. 4. 5. AMDAL sebagai bagian dr studi kelayakan KPTS MNLH tentang Kelayakan AMDAL sebagai instrumen pengelolaan lingkungan (RKL & RPL dlm sistem perizinan) AMDAL dalam sistem perizinan AMDAL dikecualikan bila RK (a) di kawasan yg telah ada AMDAL (b) di kawasan RDTR Kab/Kota atau TR strategis (c) tanggap darurat (hanya melakukan UKL-UPL saja)

AMDAL DLM UUPPLH 32/2009 n n n Izin lingkungan sbg dasar izin usaha/kegiatan Perlu AMDAL DLM UUPPLH 32/2009 n n n Izin lingkungan sbg dasar izin usaha/kegiatan Perlu pengembangan Perda ttg RTRW berdasarkan KLHS & pendekatan kawasan Pendekatan Studi AMDAL: (a) Pendekatan Tunggal, (b) Pendekatanh Terpadu, dan (c) Pendekatan Kawasan n Penilaian hasil studi AMDAL dilakukan secara holistik & hipotetik (pendekatan lintas disiplin) & pendekatan Kawasan/TR

PROJECT CYCLE & AMDAL Kerangka acuan dan tanggung jawab ilmiah 2. Metode dan prinsip-prinsip PROJECT CYCLE & AMDAL Kerangka acuan dan tanggung jawab ilmiah 2. Metode dan prinsip-prinsip ilmiah AMDAL 3. Data ilmiah dan engineering design 4. Bentang alam dan hukum konstruksi 5. Etika professional dan estetika 6. Membantu peta pengaturan operasional 7. Membantu prediksi ongkos-ongkos yang potensial dapat terjadi dimasa depan 1.

SKMNLH TTG KELAYAKAN AMDAL n n n Menteri/Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan kpts kelayakan atau SKMNLH TTG KELAYAKAN AMDAL n n n Menteri/Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan kpts kelayakan atau tidak layak LH suatu usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil penilaian dokumen RKL & RPL oleh Komisi Penilai AMDAL Kpts kelayakan lingkungan dg pertimbangan setidaknya: perkiraan besaran dan sifat penting dampak aspek geobiofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, TR, kesehatan pd tahap prakonstruksi, operasi dan pasca operasi usaha dan/atau Kegiatan Hasil evaluasi secara holistik thd dampak penting hipotetik sbg kesatuan saling terkait dan saling mempengaruhi utk mengetahui DP negatif/positip

KPTS Kelayakan LH. . . n n Kemampuan Pemrakarsa/pihak terkait yg bertanggung jawab thd KPTS Kelayakan LH. . . n n Kemampuan Pemrakarsa/pihak terkait yg bertanggung jawab thd penanggulangan dg pendekatan teknologi, sosial dan kelembagaan; Jangka waktu penilayan 75 hari kerja sejak dokumen Andal, RKL, RPL, dinyatakan lengkap Permohonan izin LH dan Kpts ttg izin lingkungan diumumkan melalui multimedia dan papan pengumuman Saran, pendapat dan tanggapan masy. dpt dilakukan melalui wkl masy dlm Komisi

Mekanisme keterlibatan masy. dlm proses AMDAL & Izin LH Dasar hukum/Permen no. 17/2012 ttg Mekanisme keterlibatan masy. dlm proses AMDAL & Izin LH Dasar hukum/Permen no. 17/2012 ttg Pedoman Keterlibatan Masy. Dlm proses AMDAL dan Izin LH n Sesuai dg UUPPLH dan PP Izin LH keterlibatan masyarakat dlm: A. Proses AMDAL ikut serta dlm penyusunan Amdal sbg anggota penilai &mendpt informasi; B. Konsultasi Publik & menyampaikan SPT pd proses pengumuman ttg izin LH n

AMDAL SBG DSR IZIN LH Pergeseran status AMDAL PP-AMDAL 27/99 ke status PP-AMDAL 27/2012 AMDAL SBG DSR IZIN LH Pergeseran status AMDAL PP-AMDAL 27/99 ke status PP-AMDAL 27/2012 status hukum izin lingkungan n Pendekatan studi AMDAL meliputi bentuk: a. Tunggal, apabila hanya satu kegiatan pd kewenangan satu instansi teknis/LPND/prov/kab/kota b. Terpadu, apabila lebih dari satu RK saling terkait pd satu hamparan ekosistem serta pembinaan lebih dari satu instansi; c. Kawasan, lebih dari satu RK dg pengelolaan saling terkait dlm satu zona pengembangan kawasan n

Penyusun AMDAL/Konsultan n Dokumen AMDAL dpt dilakukan oleh pemrakarsa atau bantuan pihak lain; Pihak Penyusun AMDAL/Konsultan n Dokumen AMDAL dpt dilakukan oleh pemrakarsa atau bantuan pihak lain; Pihak lain dpt sebagai perorangan atau tergabung dlm lembaga penyedia jasa penyusun dok AMDAL Ketententuan tatacara dan persyaratan mendirikan lembaga jasa penyusun dok AMDAL diatur dg Permen MLH

Sertifikat kompetensi penyusun AMDAL n n Sertifikat melalui uji kompetensi setelah mengikuti pendidikan dan Sertifikat kompetensi penyusun AMDAL n n Sertifikat melalui uji kompetensi setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan dok AMDAL dan telah lulus; Pelatihan dilakukan oleh lembaga pelatihan AMDAL dan uji kompetensi ditunjuk oleh MLH Ketentuan ttg sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL, penyelenggaraan DIKLAT, sertifikasi kompetensi diatur dg Permen KLH Catatan: lihat keterkaitan kompetensi UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Pengecualian kewajiban menyusun AMDAL n n Bilamana lokasi RK/RU di kawasan yg telah memiliki Pengecualian kewajiban menyusun AMDAL n n Bilamana lokasi RK/RU di kawasan yg telah memiliki AMDAL Kawasan; Lokasi RU/RK berada pd Kabupaten/Kota telah memiliki RDTR Kab/Kota atau telah memiliki RTR kawasan strategis Kab/Kota Usaha/kegiatan dilakukan dlm rangka tanggap darurat bencana. Dg pengecualian ini RU/RK wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan RKL-RPL Kawasan/RDTR

Pedoman penyusunan dokumen LH (Permen 16/12) Permen MNLH No. 16 Tahun 2012 ttg Pedoman Pedoman penyusunan dokumen LH (Permen 16/12) Permen MNLH No. 16 Tahun 2012 ttg Pedoman Penyusunan Dokumen LH yang terdiri dari: A. Dokumen AMDAL; B. Formulir UKL-UPL; dan C. SPPL (tidak wajib AMDAl atau UKL-UPL) n Dok. AMDAL terdiri dokumen KA, Andal dan RKL-RPL n

ENVIROMENTAL LEGAL SYSTEM EMS in UULH-82/ UULH-97/UUPPLH-09 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS) Natural Resources Spatial ENVIROMENTAL LEGAL SYSTEM EMS in UULH-82/ UULH-97/UUPPLH-09 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS) Natural Resources Spatial Plan/TR A M D A L a. b. Safety Factor Cost-Benefit a. Protection Zone Cultivation Zone Preservation b. Conservation Ecoeficiency RKL & RPL (EMS) Environmental Permit Business Permit 1. Res. Allocation RTRW 2. Res. Management

PENETAPAN STANDAR /BML n n Psl. 1 butir 3 jo Psl. 20 UUPPLH-09 tentang PENETAPAN STANDAR /BML n n Psl. 1 butir 3 jo Psl. 20 UUPPLH-09 tentang Baku Mutu LH dan Pasal 1 butir 17 jo. Psl 21 UUPPLH tentang Krtiteria Baku Mutu Kerusakan Ketentuan mengenai BML, pencegahan dan penaggulangan serta pemulihan daya tampungnya diatur dg Peraturan Pemerintah Penetapan BML secara teknis dan prosedur dalam sistem perizinan diatur dg KEPMEN Keharusan memperhatikan baku mutu lingkungan berdasarkan konvensi internasional

BM/KRITERIA KERUSAKAN LH n n n PP no. 82/2001 ttg pengelolaan kualitas air dan BM/KRITERIA KERUSAKAN LH n n n PP no. 82/2001 ttg pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air PP no. 41/99 ttg pengendalian pencemaran udara PP no. 19/99 ttg pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut PP no. 21/2005 ttg keamanan hayati produk rekayasa genetik PP no. 4/2001 ttg pengendalian kerusakan/pencemaran karena kebakaran hutan/lahan

KEBIJAKAN DLM PERIZINAN n n n Pedoman teknis pengkajian pemanfaatan air limbah kelapa sawit KEBIJAKAN DLM PERIZINAN n n n Pedoman teknis pengkajian pemanfaatan air limbah kelapa sawit (Kepmen no. 28/2003) Pedoman syarat dan tatacara perizinan pemanfaatan air limbah kelapa sawit (no 29/03) Metoda analisis kualitas dan pengambilan contoh air permukaan (kepmen no. 37/03) Kriteria kerusakan lingkungan akibat gal. c jenis lepas di dataran (kepmen 43/96) Baku mutu air laut (kempen no. 51 jo 179 /04)

AUDIT LINGKUNGAN 1. Adalah suatu proses evaluasi yg dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau AUDIT LINGKUNGAN 1. Adalah suatu proses evaluasi yg dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan utk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yg ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yg bersangkutan (ps. 1 butir 28 UUPPLH-09) 2. Audit ketaatan (Compliance audit) & Audit pengelolaan (management audit) (ps. 48 - 52 UUPPLH 09) 3. Audit lingkungan sebagai instrumen sukarela

REVIEW AND IMPROVMENT n n Suatu organisasi yg meninjau dan melakukan perbaikan secara terus-menerus REVIEW AND IMPROVMENT n n Suatu organisasi yg meninjau dan melakukan perbaikan secara terus-menerus (continuously improvement) sistem pengelolaan LH Peninjauan dilakukan berdasarkan tujuan, sasaran, dan kinerja lingkungan (memaksimalkan efisiensi) Menemukan sistem audit lingkungan, evaluasi efektivitasnya, kesesuaian dg kebijakan LH, perubahan per-uu-an, perubahan ekspektasi, iptek, pengalaman, pasar, laporan dan komunikasi utk perbaikan sistem Transformasi persyaratan hukum ke dlm standarisasi

Penyelesaian sengketa LH n n n n Litigasi & non-litigasi atau ADR (ps. 84) Penyelesaian sengketa LH n n n n Litigasi & non-litigasi atau ADR (ps. 84) Siapa yg dapat berperkara (ius standi) Masalah proses pembuktian yg sulit Peranan saksi ahli dan laboratorium hkm Deskripsi faktual & analisis hukum Gugatan perwakilan (class-ation) UULH Gugatan organisasi LH

PENAATAN &PENINDAKAN n n n n Pemantauan ketaatan/ Compliance monitoring Pemantauan internal, inspeksi dan PENAATAN &PENINDAKAN n n n n Pemantauan ketaatan/ Compliance monitoring Pemantauan internal, inspeksi dan pemantauan oleh masyarakat Pendekatan hukum preventif/represif Tanggung jawab mutlak UUPPLH-09 Pidana lingkungan & pidana korporasi Delik formil & penyidik lingkungan Pemahaman thd asas subsidiaritas UUPPLH-09 hanya terdapat kepada UULH-97

NON-LITIGASI/MEKANISME ADR n n n Penyelesaian sengketa lingkungan dapat ditempuh melalui pengadilan berdasarkan pilihan NON-LITIGASI/MEKANISME ADR n n n Penyelesaian sengketa lingkungan dapat ditempuh melalui pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yg bersengketa (pasal 84 UUPPLH-09) ADR meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase (ps. 85 -86) UU terkait yg berlaku a. l. UU Konsumen & UU 30/1999

KASUS PTIIU: bubur kertas/rayon Pilihan lokasi berdasarkan hk tataruang 2. Perbenturan peruntukan kawasan/tgt 3. KASUS PTIIU: bubur kertas/rayon Pilihan lokasi berdasarkan hk tataruang 2. Perbenturan peruntukan kawasan/tgt 3. Konversi peruntukan: analisis ongkos-manfaat (review clause/if clause appr) 4. Kawasan pengelolaan SDA: bioregion 5. Kebijakan investasi dan pilihan teknologi 6. Sesuai dg ketentuan peralihan PP AMDAL dianggap telah memenuhi AMDAL 7. RKL & RPL dikembangkan dg Audit lingkungan (‘continuously improvement') 1.