Peran Apoteker dalam Kendali Mutu dan Kendali Biaya

Peran Apoteker dalam Kendali Mutu dan Kendali Biaya dalam Program JKN P USAT PE MBIAYA AN DA N JA MI NA N KESEHA TAN KEME NT ERIAN KE SEH AT AN JAKARTA, 6 SEPTEMBER 2017

Outline 1. Pendahuluan 2. Kendali Mutu dan Kendali Biaya dalam JKN 3. Pelaksanaan INA CBG di Indonesia 4. Optimalisasi peran Apoteker 5. Penutup

1. PENDAHULUAN

PROGRAM INDONESIA SEHAT Pilar 1 Paradigma Sehat • Pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan • Promotif - Preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan • Pemberdayaan masyarakat Pilar 3 Program JKN Pilar 2 Penguatan Yankes • Peningkatan Akses terutama pada FKTP • Optimalisasi Sistem Rujukan • Peningkatan Mutu Yankes • Benefit • Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong • Kendali Mutu & Kendali Biaya • Sasaran: PBI & Non PBI KELUARGA SEHAT

NATIONAL SOCIAL HEALTH INSURANCE (2014 – now) SHI BY INTEGRATING SEVERAL SCHEMES IN 2014 Regulator/Govt (Mo. H) BPJS Kesehatan nt nm an ag e me n uti o ntr ib Co mp lai Regulator Delivery of service Members utilization of service Referral system ct ntra Co ims Cla ent m Pay Co Regulation on delivery of health services Regulation on Quality of care, HR, Pharmaceutical, etc Regulation on standardization of tariff Healthcare providers 5

CAKUPAN KEPESERTAAN JKN 9, 6 % 24 % 9% 24 % 51, 4% 53% 56% 65% 7% 7 % 18 % 24 % 10 % 13 % 14 % 69, 7% 179. 474. 296 jiwa 15 % 171. 939. 254 jiwa 156. 790. 287 jiwa 133. 423. 653 Jiwa 66, 7% 60, 8% 51, 8% Sumber data BPJS Kesehatan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Peserta yang didaftarkan Pemda 6 Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pekerja bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Target Cakupan Semesta JKN di Tahun 2019

Roadmap Menuju Universal Health Coverage Proyeksi Jumlah Penduduk, Target Peserta JKN & PBI-KIS 2015 -2019 (dalam jutaan) 300 250 Tahun % Peserta JKN 2015 2016 2017 2018 2019 60% 70% 80% 95% 255 259 211 200 150 100 262 136 88 265 231 268 258 156 92 97 102 107 50 00 Penduduk (Jiwa) Peserta JKN (Jiwa) PBI-KIS (Jiwa) 2015 255 136 88 2016 259 156 92 Data kepesertaan saat ini 180. 735. 289 (per 25 Agustus 2017) 2017 262 211 97 2018 265 231 102 2019 268 258 107

FASILITAS KESEHATAN PROVIDER JKN JUMLAH FKTP PROVIDER JKN 8 JUMLAH RS PROVIDER JKN

MANFAAT JAMINAN KESEHATAN

2. PELAKSANAAN KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA DALAM JKN

Mengapa Yankes Dikendalikan? JASA DGN DOMINASI PROFESIONAL, PADAT TEKNOLOGI DAN PADAT KARYA, UNCERTAINTY, PRICE INELASTIC, ASSYMETRY INFORMATION, PATIENT IGNORANCY, “SUPPLY”/PPK INDUCED DEMAND, “MARKET FAILURE”

Kendali Mutu dan Kendali Biaya dalam JKN EFISIENSI DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN KESEHATAN METODE PEMBAYARAN PROSPEKTIF PROSES VERIFIKASI KLAIM KREDENSIALING AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MEDIS (PNPK-PPK-CP) FORMULARIUM NASIONAL PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN (PTK)/HTA PERTIMBANGAN KLINIS (DPK)/CLINICAL ADVISORY

From passive to strategic purchasing Passive • resource allocation and budgets using norms • little/no selectivity of providers • little/no quality monitoring • open-ended payment • price and quality taker Strategic Ø Strategic v payment systems that create deliberate incentives v selective contracting v use information to make decisions v quality monitoring, improvement and rewards v price and quality maker 15

Strategic Health Purchasing • Strategically deciding what to buy: which interventions, services, medicines Health Providers • Strategically deciding from whom to buy: which providers Individuals Health Purchaser Pooled Funds • Strategically deciding how to buy: which payment methods, payment rates, contractual conditions With pooled health funds

Kondisi saat ini……. Pemahaman dr dan dr spesialis Pemahaman RS : obat menjadi sumber pemasukan bagi RS Paradigma Lama : FFS • • vs Perbaikan manajemen rumah sakit Pelaksanaan PPK & Clinical Pathway di RS Formularium Nasional sebagai acuan dst Sistem saat ini : menggunakan INA CBG

Formularium Nasional Acuan : 1. SK Menkes No. HK. 02/Menkes/523/2015 2. Adendum 1 tahun 2016 : SK Menkes No. HK. 02/Menkes/137/2016 3. Adendum 2 tahun 2016 : SK Menkes No. HK. 02/Menkes/636/201

3. PELAKSANAAN INA CBG

Metoda Pembayaran dalam Program JKN Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 pasal 39 ayat (1) dan (3) : (1)BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama secara pra upaya berdasarkan kapitasi atas jumlah Peserta yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (3)BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan berdasarkan cara Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s)

MENGAPA PILIH METODE PEMBAYARAN PROSPEKTIF ? Fewer Unneccesary test/services Shorter LOS Improve hospital management BENEFIT Improve hospital data system Increase in hospital casemix due to change in coding (DRG creep) Reduct of excess hospital capacity Separate provision of services which previously were considered part of routin in patient care (Unbundling) Increase unneccessary admission, readmission, transfer UNINTENDED CONSEQUENCES

PERBEDAAN METODE PEMBAYARAN FFS VS DRG/CBG FFS CBG Tarif Rupiah Tarif Profit Cost Volume Pelayanan Loss Profit Pembayaran prospektif (average price/fixed price) Cost Volume Pelayanan

PERBANDINGAN FFS VS INA-CBG

Definisi Sistem Casemix adalah : • Pengelompokan diagnosis penyakit yang dikaitkan dengan biaya perawatan dimasukan ke dalam group-group Tujuan : peningkatan mutu dan efisiensi sumber daya Ciri – ciri setiap group adalah : 1. Penyakit yang mempunyai Gejala Klinis yang sama 2. Pemakaian sumber daya yang sama (biaya perawatan sama) Sistem pembayaran pelayanan kesehatan secara paket dimana pembayaran / biaya ditentukan sebelum pelayanan diberikan Dasar pengelompokan kasus dengan menggunakan : • ICD 10 Untuk Diagnosis (± 14. 500 kode) • ICD 9 CM Untuk Prosedur/Tindakan (± 7. 500 kode) Dijalankan dengan menggunakan teknologi berbasis computer Grouper saat ini masih menggunakan UNU-Grouper dari UNU-IIGH (United Nation University Internasional Institute for Global Health)

Sistem Case Mix (DRG) di Indonesia Jamkesmas 2008 Setting INA-DRG Implementation of INA-DRG 2011 Jan 2013 Jan 2014 2016 Updating INA- CBG tariff Updating INA-CBG tariff for Updating INA-CBG JKN preparation tariff & Updating INA-CBG software Implementation of updated tariff in Jamkesmas Changing grouper from IR -DRG to UNU grouper Commercial grouper 2015/2016 2013 Oct 2010 2006 JKN Implementation of INA-CBG in JKN Implementation of updated INA-CBG in JKN UNU grouper

Tarif INA-CBG • Penyusunan berbasis pada data costing & data coding rumah sakit di Indonesia, dan disesuaikan secara periodic (2 tahun sekali) • DAFTAR TARIF INA-CBG saat ini terdiri atas 1075 kelompok kasus, meliputi : o 786 kelompok kasus rawat inap kelas 1, 2, 3 o 289 kelompok kasus rawat jalan • Pengelompokkan Tarif INA-CBG : o berdasarkan klasifikasi RS o berdasarkan regionalisasi

Pembentukan Tarif INA-CBG Data Costing DATA DASAR DATA PEMBIAYAAN Data Coding TEMPLATE TXT FILE ANALISA EKSPLORING REKAP VARIABEL CLEANING INPUT CCM Top Down Costing (stepdown allocation) TRIMING CBGS-N-LOS (21 VAR) UNIT COST CBGs COST WEIGHT CMI HBR Tarif = HBR x CW x Af Keterangan : HBR = Hospital Base Rate ; CW = Cost Weight ; Af = Adjustment factors PRELEMINARY TARIF AF TARIF

Data Dasar Rumah Sakit TEMPLATE DATA KOSTING (1) DATA DASAR RUMAH SAKIT Tahun 2008 2009 Tahun 2010 BOR ALOS Turnover Interval (Hari) Jumlah Tempat Tidur Yang Tersedia Jumlah Tempat Tidur Sebenarnya (Total) Jumlah Tempat Tidur ICU/CCU/HDU Jumlah Tempat Tidur Private Wing Jumlah Hari Rawat Pasien Jumlah Pasien Rawat Inap (Episode) Jumlah Pasien Rawat Jalan (Episode) Jumlah Perawat Jumlah Semua Staf Jumlah Biaya Operasional (Bukan Gaji) Jumlah Biaya Operasional (Gaji) Jumlah Biaya Non-Operasional (Investasi Alat) Jumlah Biaya Non Operasional (Investasi Gedung & Sarana Fisik Lainnya) Total Biaya Rumah Sakit Penerimaan Fungsional Rumah Sakit a. Fungsional dari Jamkesmas b. Fungsional dari Jamkesda c. Fungsional dari Non Jamkesmas – Jamkesda Total Pendapatan Throughput/BTO (Pesakit/tempat tidur)

TEMPLATE DATA KOSTING (2) Data : Pembiayaan RS Nama Rumah Sakit Kode Rumah Sakit Kelas Rumah Sakit Jumlah Semua Staf Pusat Biaya Tahun A. Pusat Biaya Penunjang Umum (Overhead) 1 Administrasi 2 Perawatan Instalasi 3 Pemeliharaan Sarana RS Biaya Langganan 4 Daya & Jasa Telepon , Internet 5 and Fax 6 Cleaning Services 7 Security 8 Bahan Pakai Habis Sistem Informasi 9 Rumah Sakit 10 Perpustakaan 11 Pajak dan Ansurasi 12 CSSD 13 Gizi 14 Rekam Medis 15 Binatu dan Linen 16 Diklat 17 Sewa 18 Lain-lain Termasuk jasa medis : : Jumlah Perawat Jumlah hari rawatan pasien Jumlah pasien pulang ALOS (hari) 2010 Biaya Harga Peralatan Luas Jumlah operasio Gaji staff yg dibeli dlm 5 lantai Tempat nal (tidak (setahun banguna Tidur termasuk ) terakhir(2006 n (m 2) gaji) 2010 2010 (2006 - 2010) 2010

Termasuk jasa medis TEMPLATE DATA KOSTING (3) Jumlah Perawat Jumlah hari rawatan pasien Jumlah pasien pulang ALOS (hari) Jumlah Tempat Tidur Biaya operasional (tidak termasuk gaji) Gaji staff (setahun) Harga Peralatan yg dibeli dlm 5 tahun terakhir(2006 -2010) Luas lantai bangunan (m 2) 2010 Jumlah Semua Staf Pusat Biaya 2010 2010 (2006 - 2010) 2010 Tahun B. Pusat Biaya Penunjang Medik (intermediate) 19 Farmasi 20 Radiologi 21 Laboratorium 22 Rehabilitasi Medik Rehabilitasi Psikososial / Rehab 23 Karya 24 25 NICU & PICU 26 ICCU & HCU 27 Instalasi Bedah Sentral 28 IGD 29 Pemulasaran Jenazah 30 Hemodialisa 31 Bank Darah 32 Bank Jaringan 33 Lain-lain C. Pusat Biaya Pelayanan Medik (Final) Instalasi Rawat Inap 34 Penyakit Dalam 35 Bedah (Surgical) 36 Anak (Paediatrik) 37 Obsterik dan Ginekologi (O & G) 38 39 40 Orthopedik Psikiatri Lain-lain 41 Instalasi Rawat Jalan 42 Poliklinik Penyakit Dalam 43 Poliklinik Penyakit Bedah 44 Poliklinik Penyakit Anak 45 Poliklinik Obstetrik dan Ginekologi 46 47 48 Poliklinik Orthopedik Poliklinik psikiatri Lain-lain JUMLAH KESELURUHAN Unit Perawatan Intensif (ICU) Jumlah kunjungan

Model Pembayaran INA-CBG & Non-INA-CBG Tahun 2016 (1075 klpk kasus RI & RJ) FFS separately reimbursed (some medical supplies, chemoteraphy agent, chronic diseases medicine, CAPD, Petscan) DAFTAR TARIF INA-CBG saat ini meliputi : o 289 kelompok kasus rawat jalan o 786 kelompok kasus rawat inap kelas 1, 2, 3 o 32 item Top Up Special CMG Additional payment INACBG Special CMG (Drugs, Procedures, Investigation, Prothesis, Subacute, Chronic) 31

List Obat yang Mendapatkan Top Up Payment: Special CMG atau Klaim Terpisah melalui Non INA-CBG • Streptokinase • Obat Anti-Talasemia: Deferiprone, Deferoksamin, Deferasirox • Human Albumin for Septicaemia • Anti Hemofilia Factor • Human Albumin for Burn • Obat kemoterapi • Obat Program Rujuk Balik untuk penyakit kronis (diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung, asma, PPOK, epilepsi, gangguan kesehatan jiwa kronik, stroke, dan SLE) • Cairan dialisat CAPD

4. Optimalisasi peran Apoteker

Peran Apoteker dalam Proses Pelayanan Obat Dalam JKN

Peran Apoteker dalam Kendali Mutu dan Biaya dalam Program JKN • Apoteker mampu melakukan pelayanan kefarmasian, termasuk upaya promotif preventif pelayanan kesehatan • Apoteker mampu melakukan pengelolaan dan pelayanan obat dan alat kesehatan yang cost effective dan efisien serta melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar • Menjamin terselenggaranya pelayanan kefarmasian di RS melalui sistem satu pintu • Memproduksi sediaan farmasi tertentu sebagai pemenuhan kebutuhan yang lebih efisien • Menyelenggarakan pelayanan kefarmasian dengan prinsip “No Medication Error” • Apoteker haruslah meningkatkan motivasi dan kompetensinya untuk memberikan pelayanan langsung sedekat mungkin kepada pasien dan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian

4. Penutup

PENUTUP 1. Penyelenggaraan JKN di fasilitas kesehatan memerlukan berbagai pelayanan termasuk pelayanan kefarmasian dan pelayanan ini termasuk pelayanan yang turut melakukan kendali mutu dan kendali biaya. 2. Penerapan Formularium Nasional sebagai salah satu kendali mutu dan kendali biaya, sehingga pelayanan lebih bermutu dan cost effective. 3. Proses pelayanan kefarmasian dimulai dari perencanaan, pengadaan dan penggunaan obat, perlu dikawal dengan baik agar tidak terjadi masalah seperti kekosongan obat, iur biaya untuk obat oleh pasien, dsb 4. Apoteker turut berperan dalam penyelenggaraan JKN dalam proses pelayanan kefarmasian termasuk kendali mutu dan kendali biaya.

TERIMA KASIH