Скачать презентацию LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah PELATIHAN PENGADAAN Скачать презентацию LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah PELATIHAN PENGADAAN

9ca9cd39c268eafd500adf20bfd2a1fd.ppt

  • Количество слайдов: 169

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PELATIHAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PELATIHAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

Ir. A. DJONIE GALLARAN, MM KOLONEL LAUT (T) NRP : 8113/P Ir. A. DJONIE GALLARAN, MM KOLONEL LAUT (T) NRP : 8113/P

üGAGAL LELANG üSANKSI, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN üSANGGAH DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN üPENGADAAN BARANG üPENUNJUKKAN LANGSUNG üGAGAL LELANG üSANKSI, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN üSANGGAH DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN üPENGADAAN BARANG üPENUNJUKKAN LANGSUNG

TAXONOMI OF EDUCATION OBJECTIVE COGNITIVE DOMAIN (BLOOM, 1956) EVALUATION (EVALUASI) ANALYSIS (ANALISIS) APLICATION (PENERAPAN) TAXONOMI OF EDUCATION OBJECTIVE COGNITIVE DOMAIN (BLOOM, 1956) EVALUATION (EVALUASI) ANALYSIS (ANALISIS) APLICATION (PENERAPAN) COMPREHENSION (PEMAHAMAN) KNOWLEDGE (PENGETAHUAN) SYNTESIS (SINTESIS) MEMECAH MENGGA NDING- KONSEP, MENGGUN MENJD MENTERJEMA A KAN BGN 2 H-KAN KONSEP, MENGINGAT MENGINTEPR PRINSIP & CARI HUB ANTAR ETASIKAN PROS u/ MENGHAFAL BGN 2 MENYIMPULK AN CAH MASALAH MEMBA BUNGKA N BGN 2 MENJD 1 KE 1 AN KAN NILAI 2, IDE 2, METODE DSB DGN STANDA R 4

TAXONOMI OF EDUCATION OBJECTIVE AFECTIVE DOMAIN BLOOM 1956 (KRATHWOHL, BLOOM, &MASIA, 1964) CARACTERIZATION ORGANIZATION TAXONOMI OF EDUCATION OBJECTIVE AFECTIVE DOMAIN BLOOM 1956 (KRATHWOHL, BLOOM, &MASIA, 1964) CARACTERIZATION ORGANIZATION (PENGALAMAN) (PENGORANISASIAN) VALUING (PENGHARGAAN RESPONDING TERHADAP NILAI) (PEMBERIAN RESPON) RECEIVING MENERIM (PENGENALAN) INGIN MENERIMA INGIN HADIR SADAR AKAN SIT OBJEK, FENOMENA AKTIF HADIR B’PARTI SIPASI A NILAI 2 SETIA KEPD NILAI 2 MEMEGA NG TEGUH NILAI 2 MENGHU B NILAI 2 DGN YG TELAH DIPEGAN GNYA MENGINT EGRASIK AN NILAI TSB KEDLM HIDUPNY A INTERNA LISASI NILAI MENJADI POLA HIDUP 5

TAXONOMI OF EDUCATION OBJECTIVES PSYCHOMOTOR DOMAIN (Krathwohl, Bloom, & Masia, 1964) NATURALITATION ARTICULATION (NATURALISASI) TAXONOMI OF EDUCATION OBJECTIVES PSYCHOMOTOR DOMAIN (Krathwohl, Bloom, & Masia, 1964) NATURALITATION ARTICULATION (NATURALISASI) (PERANGKAIAN) PRECISION (KETEPATAN) MANIPULATION (PENGGUNAAN) MERANGK AIKAN IMITATION (PENIRUAN) MELAKUKA BERBAGAI MENGGU N GERAKAN MENIRU NAKAN DGN TELITI SCR GERAK B’KESINA KONSEP & BENAR YG MBUNGAN u/ TELAH MELAKUK DIAMATI AN GERAK "REVOLUSI KURDIK TNI AL" MELAKU KAN GERAKAN SCR WAJAR & EFESIEN 6

TUBUT LITBANG DALINVEN STAND SIM HAPUS ADA KAT ADM HAR FUNGSI POKOK FUNGSI PENUNJANG TUBUT LITBANG DALINVEN STAND SIM HAPUS ADA KAT ADM HAR FUNGSI POKOK FUNGSI PENUNJANG MOB DEMO DISTRIBUSI

Integrated Logistics System Procurement Function Manufacturing Function Customer 8 Distribution Function Services C U Integrated Logistics System Procurement Function Manufacturing Function Customer 8 Distribution Function Services C U S T O M E R

Component of Logistics Management 9 Component of Logistics Management 9

Procurement is the acquisition of goods and/or services at the best possible total cost Procurement is the acquisition of goods and/or services at the best possible total cost of ownership in the right procedures and processes in order to get the right quantity and quality, at the right time, in the right place and from the right source for the benefit or use of goverment, corporations, or individuals 10

Procurement Cycle Material Planning 1 Supplier 2 Purchasing Warehousing 3 Service to User 11 Procurement Cycle Material Planning 1 Supplier 2 Purchasing Warehousing 3 Service to User 11

Purchasing Process Catalog & Price Mat’l Requirement Inspection Receiving Purchasing Vendor Mgmt 12 Sources Purchasing Process Catalog & Price Mat’l Requirement Inspection Receiving Purchasing Vendor Mgmt 12 Sources • Quantity • Quality • Time • Place • Compliance ØBidding ØSelection ØDirect Appointment ØDirect Purchase ØEtc

Object of Procurement Studies Material Planning System Receiving & Inspection Catalog Material Requirement Price Object of Procurement Studies Material Planning System Receiving & Inspection Catalog Material Requirement Price Vendor/ Supplier Purchasing System Sources Vendor Management System 13 Ø Ø Bidding Selection Direct Appointment Direct Purchase Warehousing System User Delivery Sistem

Scope of Procurement Studies Scope of Studies Asctivities of Studies Material Planning • Cataloging Scope of Procurement Studies Scope of Studies Asctivities of Studies Material Planning • Cataloging • Price Estimate (OE) • Material Planning System Vendor Management System • • Purchasing System • • Bid Preparation & Scheduling Bidding System Evaluation System & Winner Nomination Purchasing Management Transportation • • Traffic and Shipping Custom & Duties Handling System Transportation Management Warehousing System • Receiving and Inspection • Storage • Inventory Control Payment System • Invoicing • Disbursement System Delivery & Services • Customer Services • Customer Relation Management Procurement Information System • e-Procurement • e- Sourcing 14 Vendor Selection Vendor Performance Management Vendor Capability Building Vendor Relationship Management

ATRIBUSI, DELEGASI DAN MANDAT ATRIBUSI, DELEGASI DAN MANDAT

ATRIBUSI, DELEGASI, DAN MANDAT 1. ATRIBUSI PEMBERIAN SUATU WEWENANG (BARU) OLEH RAKYAT MELALUI WAKILNYA ATRIBUSI, DELEGASI, DAN MANDAT 1. ATRIBUSI PEMBERIAN SUATU WEWENANG (BARU) OLEH RAKYAT MELALUI WAKILNYA DIPARLEMEN KEPADA PEMERINTAH, WEWENAG TERSEBUT SEBELUMNYA TIDAK DIMILIKI OLEH PEMERINTAH. PEMBERIAN WEWENANG TERSEBUT DITUANGKAN KEDALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT ATAU DI TINGKAT DAERAH. DENGAN PEMBERIAN WEWENANG TERSEBUT BERARTI TINDAKAN PEMERINTAH MENJADI SAH DAN SECARA, JURIDIS FORMAL MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT UMUM.

SUMBER WEWENANG ATRIBUSI: SUMBER WEWENAG ATRIBUSI ADALAH LEGISLATOR BAIK DI TINGKAT PUSAT MAUPUN DI SUMBER WEWENANG ATRIBUSI: SUMBER WEWENAG ATRIBUSI ADALAH LEGISLATOR BAIK DI TINGKAT PUSAT MAUPUN DI TINGKAT DAERAH. - PUSAT: MPR → UNTUK UNDANG-UNDANG DASAR DPR + PRESIDEN → UNDANG-UNDANG - DAERAH : DPRD + KEPALA DAERAH → PERDA

2. DELEGASI DAN MANDAT a. PENGERTIAN DELEGASI DAN MANDAT ADALAH PELIMPAHAN WEWENANG DARI BADAN/ 2. DELEGASI DAN MANDAT a. PENGERTIAN DELEGASI DAN MANDAT ADALAH PELIMPAHAN WEWENANG DARI BADAN/ PEJABAT TATA USAHA NEGARA YANG SATU KEPADA BADAN/ PEJABAT TUN YANG LAIN. WEWENANG YANG DILIMPAHKAN BERDASARKAN WEWENANG ATRIBUTIF.

 BADAN/ PEJABAT TUN YANG MELIMPAHKAN WEWENANG DELEGASI DISEBUT DELEGANS DAN YANG MENERIMA DELEGASI BADAN/ PEJABAT TUN YANG MELIMPAHKAN WEWENANG DELEGASI DISEBUT DELEGANS DAN YANG MENERIMA DELEGASI DISEBUT DELEGATARIS. BADAN/ PEJABAT TUN YANG MELIMPAHKAN MANDAT DISEBUT MANDAN.

b. BEDA ANTARA DELEGASI DAN MADAT BEDA ANTAR DELEGASI DAN MANDAT ANTARA LAIN TERLETAK b. BEDA ANTARA DELEGASI DAN MADAT BEDA ANTAR DELEGASI DAN MANDAT ANTARA LAIN TERLETAK PADA : PROSEDUR PELIMPAHANNYA - PADA DELEGASI PELIMPAHAN WEWENANG DILAKUKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. - PADA MANDAT PELIMPAHAN WEWENANG UMUMNYA TERJADI DALAM HUBUNGAN RUTIN ANTARA BAWAHAN DENGAN ATASAN, KECUALI DILARANG SECARA TEGAS.

Lanjutan Beda antara delegasi dan mandat…. TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGATNYA - PADA DELEGASI Lanjutan Beda antara delegasi dan mandat…. TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGATNYA - PADA DELEGASI TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGATNYA BERALIH DARI DELEGANS KE DELEGATARIS. - PADA MANDAT TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT TETAP PADA MANDANS (PEMBERI MANDAT).

 KEMUNGKINAN PEMBERI WEWENANG INGIN MENGGUNAKAN KEMBALI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN - PADA DELEGASI PEMBERI KEMUNGKINAN PEMBERI WEWENANG INGIN MENGGUNAKAN KEMBALI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN - PADA DELEGASI PEMBERI WEWENANG TIDAK BISA MENGGUNAKAN KEMBALI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN, KECUALI SETELAH ADA PENCABUTAN YANG JUGA DILAKUKAN MELALUI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. -PADA MANDAT PEMBERI WEWENANG SETIAP SAAT DAPAT MENGGUNAKAN KEMBALI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN ITU.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PELELANGAN/ SELEKSI ULANG PASAL 28 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PELELANGAN/ SELEKSI ULANG PASAL 28

PELELANGAN/SELEKSI ULANG PASAL 28 (1)PELELANGAN UMUM DAN TERBATAS DINYATAKAN GAGAL OLEH PANITIA / PEJABAT PELELANGAN/SELEKSI ULANG PASAL 28 (1)PELELANGAN UMUM DAN TERBATAS DINYATAKAN GAGAL OLEH PANITIA / PEJABAT PENGADAAN, APABILA: a. JUMLAH PENYEDIA BARANG / JASA YANG MEMASUKKAN PENAWARAN. KURANG DARI 3 (TIGA) PESERTA

Lanjutan Pelelangan / Seleksi Ulang… PASAL 28 b. TIDAK ADA PENAWARAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN Lanjutan Pelelangan / Seleksi Ulang… PASAL 28 b. TIDAK ADA PENAWARAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN ADM. DAN TEKNIS c. HARGA PENAWARAN TERENDAH LEBIH TINGGI DARI PAGU ANGGARAN YANG TERSEDIA.

Lanjutan Pelelangan / Seleksi Ulang… PASAL 28 (2)SELEKSI UMUM DAN TERBATAS DINYATAKAN GAGAL OLEH Lanjutan Pelelangan / Seleksi Ulang… PASAL 28 (2)SELEKSI UMUM DAN TERBATAS DINYATAKAN GAGAL OLEH PANITIA / PEJABAT PENGADAAN, APABILA : a. JUMLAH PENYEDIA BARANG/ JASA YANG MEMASUKKAN PENAWARAN KURANG DARI 3 (TIGA) PESERTA

Lanjutan Pelelangan / Seleksi Ulang… PASAL 28 b. TIDAK ADA PENAWARAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN Lanjutan Pelelangan / Seleksi Ulang… PASAL 28 b. TIDAK ADA PENAWARAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS c. NEGOSIASI ATAS HARGA PENAWARAN GAGAL KARENA TIDAK ADA PESERTA YANG MENYETUJUI / MENYEPAKATI KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI.

Lanjutan Pelelangan / Seleksi Ulang… PASAL 28 (3) PELELANGAN/SELEKSI DINYATAKAN GAGAL OLEH PENGGUNA BARANG Lanjutan Pelelangan / Seleksi Ulang… PASAL 28 (3) PELELANGAN/SELEKSI DINYATAKAN GAGAL OLEH PENGGUNA BARANG / JASA ATAU PEJABAT BERWENANG LAINNYA APABILA : a. SANGGAHAN DARI PENYEDIA BARANG / JASA TERNYATA BENAR

Lanjutan Pelelangan / Seleksi Ulang… PASAL 28 b. PELAKSANAAN PELELANGAN /SELEKSI TIDAK SESUAI ATAU Lanjutan Pelelangan / Seleksi Ulang… PASAL 28 b. PELAKSANAAN PELELANGAN /SELEKSI TIDAK SESUAI ATAU MENYIMPANG DARI DOKUMEN PENGADAAN YANG TELAH DITETAPKAN.

Lanjutan Pelelangan / Seleksi Ulang… PASAL 28 (4) APABILA PELELANGAN / SELEKSI DINYATAKAN GAGAL, Lanjutan Pelelangan / Seleksi Ulang… PASAL 28 (4) APABILA PELELANGAN / SELEKSI DINYATAKAN GAGAL, MAKA PANITIA / PEJABAT PENGADAAN SEGERA MELAKUKAN PELELANGAN/SELEKSI ULANG (5) APABILA DALAM PELELANGAN ULANG, JUMLAH PENYEDIA BARANG/JASA YANG LULUS PRAKUALIFIKASI HANYA 2 (DUA) MAKA DILAKUKAN PERMINTAAN PENAWARAN DAN NEGOSIASI SEPERTI PADA PROSES PEMILIHAN LANGSUNG.

Lanjutan Pelelangan / Seleksi Ulang… PASAL 28 (6) APABILA DALAM PELELANGAN ULANG, JUMLAH PENYEDIA Lanjutan Pelelangan / Seleksi Ulang… PASAL 28 (6) APABILA DALAM PELELANGAN ULANG, JUMLAH PENYEDIA BARANG/JASA YANG MEMASUKKAN PENAWARAN HANYA 2 (DUA) MAKA DILAKUKAN NEGOSIASI SEPERTI PADA PROSES PEMILIHAN LANGSUNG. (7) APABILA DALAM PELELANGAN ULANG, JUMLAH PENYEDIA BARANG/JASA YANG LULUS PRAKUALIFIKASI HANYA 1 (SATU) MAKA DILAKUKAN PERMINTAAN PENAWARAN DAN NEGOSIASI SEPERTI PADA PROSES PENUNJUKAN LANGSUNG.

Lanjutan Pelelangan / Seleksi Ulang… PASAL 28 (8) APABILA DALAM PELELANGAN ULANG, JUMLAH PENYEDIA Lanjutan Pelelangan / Seleksi Ulang… PASAL 28 (8) APABILA DALAM PELELANGAN ULANG, JUMLAH PENYEDIA BARANG/JASA YANG MEMASUKKAN PENAWARAN HANYA 1 (SATU) MAKA DILAKUKAN NEGOSIASI SEPERTI PADA PROSES PENUNJUKAN LANGSUNG. (9) APABILA DALAM SELEKSI UMUM/TERBATAS ULANG, JUMLAH PENYEDIA JASA KONSULTANSI YANG LULUS PRAKUALIFIKASI HANYA 2 (DUA) MAKA DILAKUKAN PERMINTAAN PENAWARAN DAN NEGOSIASI SEPERTI PADA PROSES SELEKSI LANGSUNG.

Lanjutan Pelelangan / Seleksi Ulang… PASAL 28 (10) APABILA DALAM SELEKSI UMUM/TERBATAS ULANG, JUMLAH Lanjutan Pelelangan / Seleksi Ulang… PASAL 28 (10) APABILA DALAM SELEKSI UMUM/TERBATAS ULANG, JUMLAH PENYEDIA JASA KONSULTANSI YANG MEMASUKKAN PENAWARAN HANYA 2 (DUA) MAKA DILAKUKAN NEGOSIASI SEPERTI PADA PROSES SELEKSI LANGSUNG. (11) APABILA DALAM SELEKSI UMUM/TERBATAS ULANG, JUMLAH PENYEDIA JASA KONSULTANSI YANG LULUS PRAKUALIFIKASI HANYA 1 (SATU) MAKA DILAKUKAN PERMINTAAN PENAWARAN DAN NEGOSIASI SEPERTI PADA PROSES PENUNJUKAN LANGSUNG.

Lanjutan Pelelangan / Seleksi Ulang… PASAL 28 (12) APABILA DALAM SELEKSI UMUM / TERBATAS Lanjutan Pelelangan / Seleksi Ulang… PASAL 28 (12) APABILA DALAM SELEKSI UMUM / TERBATAS ULANG, JUMLAH PENYEDIA JASA KONSULTANSI YANG MEMASUKKAN PENAWARAN HANYA 1 (SATU) MAKA DILAKUKAN NEGOSIASI SEPERTI PADA PROSES PENUNJUKAN LANGSUNG. (13) MEMBERIKAN GANTI RUGI KEPADA PESERTA LELANG/SELEKSI BILA PENAWARANNYA DITOLAK ATAS PELELANGAN / SELEKSI DINYATAKAN GAGAL.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SANKSI, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SANKSI, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

SANKSI PASAL 37 SANKSI PASAL 37

SANKSI PASAL 37 (1) BILA TERJADI KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN AKIBAT DARI KELALAIAN PENYEDIA BARANG/JASA, SANKSI PASAL 37 (1) BILA TERJADI KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN AKIBAT DARI KELALAIAN PENYEDIA BARANG/JASA, MAKA PENYEDIA BARANG/JASA YANG BERSANGKUTAN DIKENAKAN DENDA KETERLAMBATAN SEKURANGNYA 1°/00 (SATU PERSERIBU) PER HARI DARI NILAI KONTRAK.

Lanjutan Sanksi… PASAL 37 (2) BILA TERJADI KETERLAMBATAN PEKERJAAN / PEMBAYARAN KARENA SEMATA - Lanjutan Sanksi… PASAL 37 (2) BILA TERJADI KETERLAMBATAN PEKERJAAN / PEMBAYARAN KARENA SEMATA - MATA KESALAHAN ATAU KELALAIAN PENGGUNA BARANG/JASA, MAKA PENGGUNA BARANG/JASA MEMBAYAR KERUGIAN YANG DITANGGUNG PENYEDIA BARANG / JASA AKIBAT KETERLAMBATAN DIMAKSUD, YANG BESARANNYA DITETAPKAN DALAM KONTRAK SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Lanjutan Sanksi… PASAL 37 (3) KONSULTAN PERENCANA YANG TIDAK CERMAT DAN MENGAKIBATKAN KERUGIAN PENGGUNA Lanjutan Sanksi… PASAL 37 (3) KONSULTAN PERENCANA YANG TIDAK CERMAT DAN MENGAKIBATKAN KERUGIAN PENGGUNA BARANG/JASA DIKENAKAN SANKSI BERUPA KEHARUSAN MENYUSUN KEMBALI PERENCANAAN DENGAN BEBAN BIAYA DARI KONSULTAN YANG BERSANGKUTAN, DAN / ATAU TUNTUTAN GANTI RUGI.

Bagan Bidang Hukum Yang Terkait Dengan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Persiapan Penyedia Barang/Jasa HAN Bagan Bidang Hukum Yang Terkait Dengan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Persiapan Penyedia Barang/Jasa HAN H. Pidana Penetapan Penandatangan Kontrak Berakhirnya H. Perdata

Lanjutan Sanksi… PASAL 49 AYAT 1: SANKSI ADMINISTRASI KEPADA APARAT PEMERINTAH/ BUMN/ BUMD MELIPUTI Lanjutan Sanksi… PASAL 49 AYAT 1: SANKSI ADMINISTRASI KEPADA APARAT PEMERINTAH/ BUMN/ BUMD MELIPUTI SANKSI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1980 UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN SANKSI UNTUK ANGGOTA TNI, SANKSI UNTUK ANGGOTA POLRI DAN SANKSI UNTUK PEGAWAI BUMN/ BUMD, SERTA SANKSI UNTUK PEJABAT NEGARA SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Lanjutan Sanksi… PASAL 49 SANKSI ADMINISTRASI BAGI PENYEDIA BARANG/ JASA MELIPUTI: PEMBATALAN SEBAGAI PEMENANG, Lanjutan Sanksi… PASAL 49 SANKSI ADMINISTRASI BAGI PENYEDIA BARANG/ JASA MELIPUTI: PEMBATALAN SEBAGAI PEMENANG, PEMBATALAN KONTRAK, DIMASUKKAN DALAM DAFTAR HITAM.

Lanjutan Sanksi… PASAL 49 AYAT 2: BERDASARKAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 Lanjutan Sanksi… PASAL 49 AYAT 2: BERDASARKAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, PENYEDIA BARANG/ JASA DILARANG MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN DENGAN PIHAK LAIN UNTUK MENGATUR DAN/ ATAU MENENTUKAN PEMENANG PELELANGAN SEHINGGA DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PERSAINGAN USAHA TIDAK

Lanjutan Sanksi… PASAL 49 TERHADAP PENYEDIA BARANG/ JASA YANG MELANGGAR PASAL 22 TERSEBUT, BERDASARKAN Lanjutan Sanksi… PASAL 49 TERHADAP PENYEDIA BARANG/ JASA YANG MELANGGAR PASAL 22 TERSEBUT, BERDASARKAN PASAL 48 AYAT 2 UNDANG-UNDANG TERSEBUT DIKENAKAN HUKUMAN MINIMAL Rp. 5. 000, 00 (LIMA MILIAR RUPIAH), SETINGGI-TINGGINYARp 25. 000, 00 (DUA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH), ATAU PIDANA KURUNGAN PENGGANTI SELAMA-LAMANYA 5(LIMA) BULAN.

Lanjutan Sanksi… SANKSI APABILA TERBUKTI TERJADI KECURANGAN DALAM PENGUMUMAN LELANG, MAKA KEPADA: a) PANITIA/ Lanjutan Sanksi… SANKSI APABILA TERBUKTI TERJADI KECURANGAN DALAM PENGUMUMAN LELANG, MAKA KEPADA: a) PANITIA/ PEJABAT PENGADAAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI, GANTI RUGI DAN/ ATAU PIDANA SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Lanjutan Sanksi… SANKSI b) PENYEDIA BARANG/ JASA YANG TERLIBAT DIKENAKAN SANKSI TIDAK BOLEH MENGIKUTI Lanjutan Sanksi… SANKSI b) PENYEDIA BARANG/ JASA YANG TERLIBAT DIKENAKAN SANKSI TIDAK BOLEH MENGIKUTI PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH SELAMA 2 (DUA) TAHUN, DAN SANKSI PIDANA SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASAL 47 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASAL 47

PEMBINA DAN PENGAWASAN PASAL 47 1) INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MENSOSIALISASIKAN & M’BERIKAN BIMB TEKHNIS PEMBINA DAN PENGAWASAN PASAL 47 1) INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MENSOSIALISASIKAN & M’BERIKAN BIMB TEKHNIS SECARA INTENSIF KPD SEMUA PJBT PERENCANA, PELAKSANA, DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN INSTANSI TERKAIT AGAR KEPPRES INI DPT DIPAHAMI & DILAKSANAKAN DENGAN BAIK DAN BENAR 2) INSTANSI PEMERINTAH BERTGJWB ATAS PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENGADAAN BRG/JASA TERMASUK KEWAJIBAN MENGOPTIMALKAN PENGGUNAAN PRODUKSI DLM NEGERI, PERLUASAN KESEMPATAN BERUSAHA BAGI USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL

Lanjutan Pembina dan Pengawasan… PASAL 47 3) PENGGUNA BARANG/JASA SETIAP TRIWULAN WAJIB MELAPORKAN REALISASI Lanjutan Pembina dan Pengawasan… PASAL 47 3) PENGGUNA BARANG/JASA SETIAP TRIWULAN WAJIB MELAPORKAN REALISASI PENGADAAN BARANG/ JASA SECARA KUMULATIF KEPADA PIMPINAN INSTANSINYA 4) INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MENGUMUMKAN SECARA TERBUKA RENCANA PENGADAAN BRG/JASA SETIAP AWAL PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN

Lanjutan Pembina dan Pengawasan… PASAL 47 5) PIMPINAN INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MEMBEBASKAN SEGALA BENTUK Lanjutan Pembina dan Pengawasan… PASAL 47 5) PIMPINAN INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MEMBEBASKAN SEGALA BENTUK PUNGUTAN BIAYA YANG BERKAITAN DENGAN PERIJINAN DALAM RANGKA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KEPADA USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL 6) INSTANSI PEMERINTAH DILARANG MELAKUKAN PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KECUALI PUNGUTAN PERPAJAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU

Lanjutan Pembina dan Pengawasan… PASAL 47 KETENTUAN INSTANSI PEMERINTAH DILARANG MELAKUKAN PUNGUTAN WALAU DALAM Lanjutan Pembina dan Pengawasan… PASAL 47 KETENTUAN INSTANSI PEMERINTAH DILARANG MELAKUKAN PUNGUTAN WALAU DALAM BENTUK APAPUN DALAM PENGADAN BARANG KECUALI PUNGUTAN PERPAJAKAN SESUAI KETENTUAN UU YANG BERLAKU

PENGAWASAN PASAL 48 PENGAWASAN PASAL 48

PENGAWASAN PASAL 48 1) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SEGERA SETELAH PENGANGKATANNYA, MENYUSUN ORGANISASI, URAIAN TUGAS PENGAWASAN PASAL 48 1) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SEGERA SETELAH PENGANGKATANNYA, MENYUSUN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SECARA JELAS, KEBIJAKSANAAN PELAKSANAAN, RENCANA KERJA YANG MENGGAMBARKAN KEGIATAN YANG HARUS DILAKSANAKAN, BENTUK HUBUNGAN KERJA, SASARAN YANG HARUS DICAPAI, TATA LAKSANA DAN PROSEDUR KERJA SECARA TERTULIS, DAN DISAMPAIKAN KEPADA ATASAN LANGSUNG DAN UNIT PENGAWASAN INTERN INSTANSI YANG BERSANGKUTAN.

Lanjutan Pengawasan… PASAL 48 2) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN WAJIB MELAKUKAN PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN Lanjutan Pengawasan… PASAL 48 2) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN WAJIB MELAKUKAN PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN DAN HASIL KERJA PADA SETIAP KEGIATAN/ PROYEK, BAIK KEMAJUAN MAUPUN HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA DAN DISAMPAIKAN KEPADA ATASAN LANGSUNG DAN UNIT PENGAWASAN INTERN INSTANSI YANG BERSANGKUTAN.

Lanjutan Pengawasan… PASAL 48 3)PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN WAJIB MENYIMPAN DAN MEMELIHARA SELURUH DOKUMEN PELAKSANAAN Lanjutan Pengawasan… PASAL 48 3)PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN WAJIB MENYIMPAN DAN MEMELIHARA SELURUH DOKUMEN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA TERMASUK BERITA ACARA PROSES PELELANGAN/ SELEKSI.

Lanjutan Pengawasan… PASAL 48 4) INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Lanjutan Pengawasan… PASAL 48 4) INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PANITIA/ PEJABAT PENGADAAN/ UNIT LAYANAN PENGADAAN DILINGKUNGAN INSTANSI MASING-MASING, DAN MENUGASKAN KEPADA APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL MELAKUKAN PEMERIKSAAN KETENTUAN YANG BERLAKU. UNTUK SESUAI

Lanjutan Pengawasan… PASAL 48 5) UNIT PENGAWASAN INTERN PADA INSTANSI PEMERINTAH MELAKUKAN PENGAWASAN KEGIATAN/ Lanjutan Pengawasan… PASAL 48 5) UNIT PENGAWASAN INTERN PADA INSTANSI PEMERINTAH MELAKUKAN PENGAWASAN KEGIATAN/ PROYEK, MENAMPUNG DAN MENINDAKLANJUTI PENGADUAN MASYARAKAT YANG BERKAITAN DENGAN MASALAH ATAU PENYIMPANGAN DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA, KEMUDIAN MELAPORKAN HASIL PEMERIKSAANNYA KEPADA MENTERI/ PIMPINAN INSTANSI YANG BERSANGKUTAN DENGAN TEMBUSAN KEPADA KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP).

Lanjutan Pengawasan… PASAL 48 5 a) DALAM HAL BERDASARKAN TEMBUSAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN YANG Lanjutan Pengawasan… PASAL 48 5 a) DALAM HAL BERDASARKAN TEMBUSAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN YANG DISAMPAIKAN OLEH UNIT PENGAWASAN INTERN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (5), BPKP MENILAI TERDAPAT PENYIMPANGAN DALAM PENGADAAN BARANG/ JASA, MAKA BPKP DAPAT MENINDAKLANJUTINYA. 6) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN WAJIB MEMBERIKAN TANGGAPAN / INFORMASI MENGENAI PENGADAAN BARANG/ JASA YANG BERADA DIDALAM BATAS KEWENANGANNYA KEPADA PESERTA PENGADAAN/ MASYARAKAT YANG MENGAJUKAN PENGADUAN ATAU YANG MEMERLUKAN PENJELASAN.

Lanjutan Pengawasan… PASAL 48 7) MASYARAKAT YANG TIDAK PUAS TERHADAP TANGGAPAN ATAU INFORMASI YANG Lanjutan Pengawasan… PASAL 48 7) MASYARAKAT YANG TIDAK PUAS TERHADAP TANGGAPAN ATAU INFORMASI YANG DISAMPAIKAN OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM MENGADUKAN KEPADA MENTERI/ PANGLIMA TNI/ KAPOLRI/ PEMIMPIN LEMBAGA/ GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA/ DEWAN GUBERNUR RI/ PEMIMPIN BHMN/ DIREKSI BUMN/BUMD.

TINDAK LANJUT PENGAWASAN PASAL 49 TINDAK LANJUT PENGAWASAN PASAL 49

TINDAK LANJUT PENGAWASAN PASAL 49 1. KEPADA PARA PIHAK YG TERBUKTI LANGGAR KETENTUAN PENGADAAN: TINDAK LANJUT PENGAWASAN PASAL 49 1. KEPADA PARA PIHAK YG TERBUKTI LANGGAR KETENTUAN PENGADAAN: A. DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI B. DITUNTUT GANTI RUGI/DIGUGAT DGN PERDATA C. DILAPOR TUK DIPROSES DGN CARA PIDANA

Lanjutan Tindak Lanjut Pengawasan… PASAL 49 2. TINDAKAN PENYEDIA BRG YG DAPAT KENA SANGSI: Lanjutan Tindak Lanjut Pengawasan… PASAL 49 2. TINDAKAN PENYEDIA BRG YG DAPAT KENA SANGSI: a. BERUSAHA PENGARUHI PANITIA PENGADAAN BRG/JASA b. LAKUKAN PERSEKONGKOLAN DGN PENYEDIA BRG/JASA c. SAMPAIKAN DOKUMEN YG TDK BENAR d. UNDUR DIRI DGN ALASAN YG TIDAK JELAS e. TDK DAPAT SELESAIKAN KERJA SESUAI DGN KONTRAK

Lanjutan Tindak Lanjut Pengawasan… PASAL 49 3. ATAS PERBUATAN ATAU TINDAKAN SEBAGAIMANA DALAM AYAT(2) Lanjutan Tindak Lanjut Pengawasan… PASAL 49 3. ATAS PERBUATAN ATAU TINDAKAN SEBAGAIMANA DALAM AYAT(2) DIKENAKAN SANKSI BERDASAR PADA KETENTUAN YANG BERLAKU DENGAN TIDAK IKUTSERTAKAN PENYEDIA BARANG/ JASA

Lanjutan Tindak Lanjut Pengawasan… PASAL 49 4. PEMBERIAN SANKSI DLM AYAT(3) DAPAT DILAPORKAN KPD Lanjutan Tindak Lanjut Pengawasan… PASAL 49 4. PEMBERIAN SANKSI DLM AYAT(3) DAPAT DILAPORKAN KPD PEJABAT YG BERWENANG LAIN KPD: A. MENTERI / PANGLIMA TNI / KEPALA POLRI /PEMIMPIN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI / WALIKOTA / DEWAN GUBERNUR BI/ PEMIMPIN BHMN / DIREKSI BUMN/ BUMD B. PEJABAT YG BERWENANG KELUARKAN IJIN USAHA PENYEDIA BGR/JASA

Lanjutan Tindak Lanjut Pengawasan… PASAL 49 5. KPD PERUSAHAAN NON KECIL TERMASUK NON KOPERASI Lanjutan Tindak Lanjut Pengawasan… PASAL 49 5. KPD PERUSAHAAN NON KECIL TERMASUK NON KOPERASI YG MENYALAH GUNAKAN KESEMPATAN AKAN DIKENAKAN SANKSI YG DIATUR DLM UU NOMOR 9 TAHUN 1995

PEMERIKSAAN PASAL 32 1) SETELAH PENANDATANGAN KONTRAK, PENGGUNA BARANG/ JASA SEGERA MELAKUKAN PEMERIKSAAN LAPANGAN PEMERIKSAAN PASAL 32 1) SETELAH PENANDATANGAN KONTRAK, PENGGUNA BARANG/ JASA SEGERA MELAKUKAN PEMERIKSAAN LAPANGAN BERSAMA-SAMA DENGAN PENYEDIA BARANG/ JASA DAN MEMBUAT BERITA ACARA KEADAAN LAPANGAN/ SERAH TERIMA LAPANGAN.

Lanjutan Pemeriksaan… PASAL 32 2) PENYEDIA BARANG/ JASA DAPAT MENERIMA UANG MUKA DARI PENGGUNA Lanjutan Pemeriksaan… PASAL 32 2) PENYEDIA BARANG/ JASA DAPAT MENERIMA UANG MUKA DARI PENGGUNA BARANG/ JASA. 3) PENYEDIA BARANG/ JASA DILARANG MENGALIHKAN TANGGUNG JAWAB SELURUH PEKERJAAN UTAMA DENGAN MENSUBKONTRAKKAN KEPADA PIHAK LAIN.

Lanjutan Pemeriksaan… PASAL 32 4) PENYEDIA BARANG/ JASA DILARANG MENGALIHKAN TANGGUNG JAWAB SEBAGIAN PEKERJAAN Lanjutan Pemeriksaan… PASAL 32 4) PENYEDIA BARANG/ JASA DILARANG MENGALIHKAN TANGGUNG JAWAB SEBAGIAN PEKERJAAN UTAMA DENGAN MENSUBKONTRAKKAN KEPADA PIHAK LAIN DENGAN CARA DAN ALASAN APAPUN, KECUALI DISUB-KONTRAKKAN KEPADA PENYEDIA BARANG/ JASA SPESIALIS.

Lanjutan Pemeriksaan… PASAL 32 5) TERHADAP PELANGGARAN ATAS LARANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (3), Lanjutan Pemeriksaan… PASAL 32 5) TERHADAP PELANGGARAN ATAS LARANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (3), DIKENAKAN SANKSI BERUPA DENDA YANG BENTUK DAN BESARNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM KONTRAK.

Lanjutan Pemeriksaan… PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN ADALAH KETENTUAN TENTANG PIHAK PENGGUNA BARANG/ JASA MEMPUNYAI HAK Lanjutan Pemeriksaan… PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN ADALAH KETENTUAN TENTANG PIHAK PENGGUNA BARANG/ JASA MEMPUNYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN ATAS BARANG UNTUK MEMASTIKAN KECOCOKANNYA DENGAN SPESIFIKASI DAN PERSYARATAN YANG TELAH DITENTUKAN DALAM KONTRAK. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN DAPAT DILAKUKAN SENDIRI OLEH PIHAK PEMBELI ATAU DIWAKILKAN KEPADA PIHAK KETIGA.

Lanjutan Pemeriksaan… PEMERIKSAAN BERSAMA 1) PADA TAHAP AWAL PERIODE PELAKSANAAN KONTRAK DAN PADA PELAKSANAAN Lanjutan Pemeriksaan… PEMERIKSAAN BERSAMA 1) PADA TAHAP AWAL PERIODE PELAKSANAAN KONTRAK DAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN, PENGGUNA BARANG/ JASA BERSAMA-SAMA DENGAN PENYEDIA BARANG/ JASA MELAKUKAN PEMERIKSAAN BERSAMA. 2) UNTUK PEMERIKSAAN BERSAMA INI, PENGGUNA BARANG/ JASA DAPAT MEMBENTUK PANITIA/ PEJABAT PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK.

Lanjutan Pemeriksaan… 3) APABILA DALAM PEMERIKSAAN BERSAMA MENGAKIBATKAN PERUBAHAN ISI KONTRAK MAKA HARUS DITUANGKAN Lanjutan Pemeriksaan… 3) APABILA DALAM PEMERIKSAAN BERSAMA MENGAKIBATKAN PERUBAHAN ISI KONTRAK MAKA HARUS DITUANGKAN DALAM BENTUK ADENDUM KONTRAK.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SANGGAH DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SANGGAH DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

SANGGAHAN PEMILIHAN PASAL 27 (1) PESERTA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA YANG MERASA DIRUGIKAN BAIK SECARA SANGGAHAN PEMILIHAN PASAL 27 (1) PESERTA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA YANG MERASA DIRUGIKAN BAIK SECARA SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA DENGAN PESERTA LAINNYA DAPAT MENGAJUKAN SURAT SANGGAHAN KEPADA PENGGUNA BARANG/JASA APABILA DITEMUKAN :

Lanjutan Sanggahan Pemilihan… PASAL 27 A. PENYIMPANGAN TERHADAP KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN Lanjutan Sanggahan Pemilihan… PASAL 27 A. PENYIMPANGAN TERHADAP KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA; B. REKAYASA TERTENTU SEHINGGA MENGHALANGI TERJADINYA PERSAINGAN YANG SEHAT;

Lanjutan Sanggahan Pemilihan… PASAL 27 C. PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PANITIA / PEJABAT PENGADAAN DAN Lanjutan Sanggahan Pemilihan… PASAL 27 C. PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PANITIA / PEJABAT PENGADAAN DAN / ATAU PEJABAT YANG BERWENANG LAINNYA; D. ADANYA UNSUR KKN DI ANTARA PESERTA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA;

Lanjutan Sanggahan Pemilihan… PASAL 27 E. ADANYA UNSUR KKN ANTARA PESERTA DENGAN ANGGOTA PANITIA Lanjutan Sanggahan Pemilihan… PASAL 27 E. ADANYA UNSUR KKN ANTARA PESERTA DENGAN ANGGOTA PANITIA / PEJABAT PENGADAAN DAN/ATAU DENGAN PEJABAT YANG BERWENANG LAINNYA.

Lanjutan Sanggahan Pemilihan… PASAL 27 (2)PENGGUNA BARANG / JASA WAJIB MEMBERIKAN JAWABAN SELAMBAT-LAMBATNYA 5(LIMA) Lanjutan Sanggahan Pemilihan… PASAL 27 (2)PENGGUNA BARANG / JASA WAJIB MEMBERIKAN JAWABAN SELAMBAT-LAMBATNYA 5(LIMA) HARI KERJA SEJAK SURAT SANGGAHAN DITERIMA.

Lanjutan Sanggahan Pemilihan… PASAL 27 (3)APABILA PENYEDIA BARANG/ JASA TIDAK PUAS TERHADAP JAWABAN PENGGUNA Lanjutan Sanggahan Pemilihan… PASAL 27 (3)APABILA PENYEDIA BARANG/ JASA TIDAK PUAS TERHADAP JAWABAN PENGGUNA BARANG/ JASA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (2), MAKA DAPAT MENGAJUKAN SURAT SANGGAHAN BANDING.

Lanjutan Sanggahan Pemilihan… PASAL 27 (4) SURAT SANGGAHAN BANDING DISAMPAIKAN KEPADA MENTERI / PANGLIMA Lanjutan Sanggahan Pemilihan… PASAL 27 (4) SURAT SANGGAHAN BANDING DISAMPAIKAN KEPADA MENTERI / PANGLIMA TNI / KEPALA POLRI / PEMIMPIN LEMBAGA / GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA / DEWAN GUBERNUR BI / PEMIMPIN BHMN / DIREKSI BUMN / BUMD SELAMBATNYA 5 (LIMA) HARI KERJA SEJAK DITERIMANYA JAWABAN ATAS SANGGAHAN TSB.

Lanjutan Sanggahan Pemilihan… PASAL 27 (5) MENTERI / PANGLIMA TNI / KAPOLRI / PEMIMPIN Lanjutan Sanggahan Pemilihan… PASAL 27 (5) MENTERI / PANGLIMA TNI / KAPOLRI / PEMIMPIN LEMBAGA / GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA/ DEWAN GUBERNUR BI/PEMIMPIN BHMN/DIREKSI BUMN/BUMD MENJAWAB, SELAMBATNYA 15 (LIMA BELAS) HARI KERJA SEJAK SURAT SANGGAHAN BANDING DITERIMA.

Lanjutan Sanggahan Pemilihan… PASAL 27 (6)PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG / JASA TETAP DILANJUTKAN TANPA Lanjutan Sanggahan Pemilihan… PASAL 27 (6)PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG / JASA TETAP DILANJUTKAN TANPA MENUNGGU JAWABAN ATAS SANGGAHAN BANDING.

Lanjutan Sanggahan Pemilihan… PASAL 27 (7)APABILA SANGGAHAN BANDING TERNYATA BENAR, MAKA PROSES PEMILIHAN PENYEDIA Lanjutan Sanggahan Pemilihan… PASAL 27 (7)APABILA SANGGAHAN BANDING TERNYATA BENAR, MAKA PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA DIEVALUASI KEMBALI ATAU DILAKUKAN PROSES PEMILIHAN ULANG, ATAU DILAKUKAN PEMBATALAN KONTRAK.

Lanjutan Sanggahan Pemilihan… PASAL 27 (8)SETIAP PENGADUAN HARUS DITINDAK LANJUTI OLEH INSTANSI/PEJABAT YANG MENERIMA Lanjutan Sanggahan Pemilihan… PASAL 27 (8)SETIAP PENGADUAN HARUS DITINDAK LANJUTI OLEH INSTANSI/PEJABAT YANG MENERIMA PENGADUAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 38 1. BILA TERJADI PERSELISIHAN ANTARA PENGGUNA BRG / JASA MAKA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 38 1. BILA TERJADI PERSELISIHAN ANTARA PENGGUNA BRG / JASA MAKA KEDUA BELAH PIHAK MENYELESAIKAN PESELISIHAN DENGAN MUSYAWARAH, MEDIASI, KONSILIASI, ABRITASE ATAU MELALUI PENGADILAN SESUAI YANG ADA DI DALAM KONTARAK 2. KEPUTUSAN DARI HASIL PENYELESAIAN ITU MENGINGAT BIAYA MAKA DI PIKUL OLEH PARA PIHAK, YANG SESUAI DENGAN KONTRAK

Lanjutan Penyelesaian Perselisihan… PASAL 38 AYAT 1: ARBITRASE ATAU PERWASITAN ADALAH CARA PENYELESAIAN SUATU Lanjutan Penyelesaian Perselisihan… PASAL 38 AYAT 1: ARBITRASE ATAU PERWASITAN ADALAH CARA PENYELESAIAN SUATU SENGKETA DILUAR PERADILAN UMUM YANG DIDASARKAN PADA PERJANJIAN ARBITRASE YANG DIBUAT SECARA TERTULIS OLEH PARA PIHAK YANG BERSENGKETA.

Lanjutan Penyelesaian Perselisihan… PASAL 38 PERJANJIAN ARBITRASE (ARBITRARIAN AGREEMENT) ADALAH SUATU KESEPAKATAN BERUPA KLAUSUL Lanjutan Penyelesaian Perselisihan… PASAL 38 PERJANJIAN ARBITRASE (ARBITRARIAN AGREEMENT) ADALAH SUATU KESEPAKATAN BERUPA KLAUSUL ARBITRASE YANG TERCANTUM DALAM SUATU PERJANJIAN TERTULIS YANG DIBUAT PARA PIHAK SEBELUM TIMBUL SENGKETA, ATAU SUATU PERJANJIAN ARBITRASE TERSENDIRI YANG DIBUAT PARA PIHAK SETELAH TIMBUL SENGKETA.

Lanjutan Penyelesaian Perselisihan… PASAL 38 KLAUSUL ARBITRASE ADALAH SUATU KLAUSUL DALAM PERJANJIAN YANG MENYATAKAN Lanjutan Penyelesaian Perselisihan… PASAL 38 KLAUSUL ARBITRASE ADALAH SUATU KLAUSUL DALAM PERJANJIAN YANG MENYATAKAN BAHWA KEDUA BELAH PIHAK SEPAKAT UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA DIANTARA MEREKA YANG MUNGKIN TIMBUL DIMASA DEPAN MENYANGKUT HUBUNGAN HUKUM MEREKA KE FORUM

Lanjutan Penyelesaian Perselisihan… PASAL 38 ARBITER/ WASIT ADALAH SEORANG ATAU LEBIH YANG DIPILIH OLEH Lanjutan Penyelesaian Perselisihan… PASAL 38 ARBITER/ WASIT ADALAH SEORANG ATAU LEBIH YANG DIPILIH OLEH PARA PIHAK YANG BERSENGKETA ATAU YANG DITUNJUK OLEH PENGADILAN NEGERI ATAU OLEH LEMBAGA ARBITRASE, UNTUK MEMBERIKAN PUTUSAN MENGENAI SENGKETA TERTENTU YANG DISERAHKAN PENYELESAIANNYA MELALUI ARBITRASE.

Lanjutan Penyelesaian Perselisihan… PASAL 38 MUSYAWARAH ADALAH METODE PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERUNDINGAN DAN PERSETUJUAN Lanjutan Penyelesaian Perselisihan… PASAL 38 MUSYAWARAH ADALAH METODE PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERUNDINGAN DAN PERSETUJUAN YANG MENGIKAT KEDUA BELAH PIHAK DILUAR ARBITRASE MAUPUN PENGADILAN.

Lanjutan Penyelesaian Perselisihan… PASAL 38 MEDIASI ADALAH METODE PENYELESAIAN SENGKETA YANG DISELESAIKAN OLEH SUATU Lanjutan Penyelesaian Perselisihan… PASAL 38 MEDIASI ADALAH METODE PENYELESAIAN SENGKETA YANG DISELESAIKAN OLEH SUATU PANITIA PENDAMAI YANG BERFUNGSI SEBAGAI WASIT DIBENTUK DAN DIANGKAT OLEH KEDUA BELAH PIHAK YANG TERDIRI DARI ANGGOTA MEWAKILI PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA DAN KETUA YANG DISETUJUI OLEH KEDUA BELAH PIHAK. KEPUTUSAN PANITIA PENDAMAI MENGIKAT KEDUA BELAH PIHAK DAN BIAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN YANG DIKELUARKAN DITANGGUNG SECARA BERSAMA.

Lanjutan Penyelesaian Perselisihan… PASAL 38 PENYELESAIAN PENGADILAN ADALAH METODE PENYELESAIAN SENGKETA YANG TIMBUL DARI Lanjutan Penyelesaian Perselisihan… PASAL 38 PENYELESAIAN PENGADILAN ADALAH METODE PENYELESAIAN SENGKETA YANG TIMBUL DARI HUBUNGAN HUKUM MEREKA YANG DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN. KEPUTUSAN PENGADILAN MENGIKAT KEDUA BELAH PIHAK.

Lanjutan Penyelesaian Perselisihan… PASAL 38 AYAT 2: BIAYA YANG DIAKIBATKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN YANG MERUPAKAN Lanjutan Penyelesaian Perselisihan… PASAL 38 AYAT 2: BIAYA YANG DIAKIBATKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN YANG MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB KEPALA KANTOR/ SATUAN KERJA/ PEMIMPIN PROYEK/ BAGIAN PROYEK DIBEBANKAN PADA KEGIATAN PROYEK BERSANGKUTAN.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SIKLUS PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SIKLUS PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

Pelaksanaan kegiatan/ pengadaan Swakelola Pengguna kontrak dg pihak ketiga: penyedia barang/jasa Instansi lain Badan Pelaksanaan kegiatan/ pengadaan Swakelola Pengguna kontrak dg pihak ketiga: penyedia barang/jasa Instansi lain Badan usaha Penerima hibah Perseorangan

Peta Pengaturan Keppres 80 Tahun 2003 Swakelola Kegiatan Badan usaha & orang perseorangan Jasa Peta Pengaturan Keppres 80 Tahun 2003 Swakelola Kegiatan Badan usaha & orang perseorangan Jasa Konsultan • Barang • Jasa Pemborongan • Jasa lain Pengguna Instansi lain Penerima hibah Metode pemilihan: • Seleksi umum/terbatas • Seleksi langsung • Penunjukan langsung Metode pemilihan: • Pelelangan Umum/Terbatas • Pemilihan langsung • Penunjukan langsung

Swakelola Pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan diawasi sendiri. Dilaksanakan oleh: Pengguna barang/jasa Instansi pemerintah lain Swakelola Pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan diawasi sendiri. Dilaksanakan oleh: Pengguna barang/jasa Instansi pemerintah lain Kelompok masyarakat/LSM

8 Kriteria Swakelola 1. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia 8 Kriteria Swakelola 1. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna barang/jasa; dan/atau 2. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat; dan/atau 3. pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; dan/atau 4. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; dan/atau

8 Kriteria Swakelola 5. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; dan/atau 6. 8 Kriteria Swakelola 5. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; dan/atau 6. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau 7. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah; 8. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa yang bersangkutan.

Perguruan Tinggi Negeri BHMN Unsur-unsur PT Instansi Pemerintah, Litbang dsb Non BHMN Unsur-unsur PT Perguruan Tinggi Negeri BHMN Unsur-unsur PT Instansi Pemerintah, Litbang dsb Non BHMN Unsur-unsur PT Unit usaha/badan usaha Kontrak jual beli melalui pelelangan Panitia&Pengguna Skema Swakelola Pengguna

Badan Hukum Yayasan Badan Usaha BUMN Parpol BUMD BHMN dll Perseroan Terbatas Koperasi CV, Badan Hukum Yayasan Badan Usaha BUMN Parpol BUMD BHMN dll Perseroan Terbatas Koperasi CV, Firma Perusahaan perseorangan LSM Perkumpulan Kelompok masy Perorangan Instansi Pemerintah termasuk PTN (individu)

Kontrak kpd Pihak Ketiga Penyedia barang/jasa 1. badan usaha 2. perorangan Pekerjaan : 1. Kontrak kpd Pihak Ketiga Penyedia barang/jasa 1. badan usaha 2. perorangan Pekerjaan : 1. Barang 2. Jasa pemborongan atau jasa lainnya 3. Jasa konsultan

Siklus Pengadaan Siklus Pengadaan

Kebijakan umum butir 1 Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional Kebijakan umum butir 1 Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional;

Kebijakan umum butir 2 Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok Kebijakan umum butir 2 Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa;

Kebijakan umum Menumbuh kembangkan peran serta usaha nasional; • Kewajiban mengumumkan secara terbuka rencana Kebijakan umum Menumbuh kembangkan peran serta usaha nasional; • Kewajiban mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.

Pemilik/Owner Pekerjaan Pengguna Barang/Jasa Kepres 80/2003 • • • Kepala kantor Kepala satuan kerja Pemilik/Owner Pekerjaan Pengguna Barang/Jasa Kepres 80/2003 • • • Kepala kantor Kepala satuan kerja Pemimpin proyek Pimbagpro Pengguna Anggaran Daerah • Pejabat yg disamakan dalam masa transisi persyaratan sertifikat keahlian pengadaan, pengguna wajib mengikuti pelatihan pengadaan

PENGGUNA ANGGARAN Pengguna Anggaran Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga / satuan kerja PENGGUNA ANGGARAN Pengguna Anggaran Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga / satuan kerja perangkat daerah UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

KUASA PENGGUNA ANGGARAN Kuasa Pengguna Anggaran Perpres 8/2006 Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran KUASA PENGGUNA ANGGARAN Kuasa Pengguna Anggaran Perpres 8/2006 Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Kementrian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tugas PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Tahap persiapan: • Menyusun rencana • Menetapkan paket pekerjaan Tugas PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Tahap persiapan: • Menyusun rencana • Menetapkan paket pekerjaan • Menetapkan HPS, rencana pelaksanaan pengadaan Tahap pelaksanaan: • Menetapkan hasil pengadaan • Menetapkan besar uang muka • Tanda tangan kontrak • Mengendalikan pekerjaan • Menyerahkan aset • Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan dimulai

Panitia Pengadaan Tim yang diangkat pengguna untuk memilih penyedia • Wajib untuk pengadaan > Panitia Pengadaan Tim yang diangkat pengguna untuk memilih penyedia • Wajib untuk pengadaan > Rp. 50 jt. • PNS dari instansi pengguna/instansi lain • Memenuhi persyaratan sbg anggota panitia. Pengadaan s/d Rp. 50 juta dapat dilakukan oleh seorang Pejabat Pengadaan

9 Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia/Pejabat Pengadaan 1. Menyusun jadual dan menetapkan cara 9 Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia/Pejabat Pengadaan 1. Menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; 2. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS); 3. Menyiapkan dokumen pengadaan; 4. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;

Lanjutan 9 Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia/Pejabat Pengadaan… 5. Menilai kualifikasi penyedia melalui Lanjutan 9 Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia/Pejabat Pengadaan… 5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi; 6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; 7. Mengusulkan calon pemenang; 8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa; 9. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Prinsip Dasar Pengadaan barang/jasa pemerintah Efisien Efektif Terbuka dan bersaing Transparan Adil/tidak diskriminatif Akuntabel Prinsip Dasar Pengadaan barang/jasa pemerintah Efisien Efektif Terbuka dan bersaing Transparan Adil/tidak diskriminatif Akuntabel

Kontrak Kepada Pihak Ketiga Penyedia barang/jasa 1. badan usaha 2. perorangan Pekerjaan : 1. Kontrak Kepada Pihak Ketiga Penyedia barang/jasa 1. badan usaha 2. perorangan Pekerjaan : 1. Barang 2. Jasa pemborongan atau jasa lainnya 3. Jasa konsultan

Persyaratan penyedia barang/jasa Memenuhi persyaratan aspek hukum 3. Memiliki NPWP 1. Memenuhi ketentuan menjalankan Persyaratan penyedia barang/jasa Memenuhi persyaratan aspek hukum 3. Memiliki NPWP 1. Memenuhi ketentuan menjalankan usaha 2. Secara hukum dapat menanda tangani kontrak 4. Tidak dlm pengawasan pengadilan, tidak pailit, tidak sedang dihentikan, tidak kena sanksi pidana

Persyaratan penyedia barang/jasa Memenuhi persyaratan kompetensi 4. Pernah memiliki kontrak/sub kontrak dlm 4 th Persyaratan penyedia barang/jasa Memenuhi persyaratan kompetensi 4. Pernah memiliki kontrak/sub kontrak dlm 4 th terakhir 1. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial 3. Memiliki SDM, Modal, Peralatan, dan fasilitas yang diperlukan 2. Tidak kena Black List 5. Memiliki alamat tetap

Larangan menambah persyaratan: • Panitia dilarang menambah persyaratan di luar yang telah ditetapkan dalam Larangan menambah persyaratan: • Panitia dilarang menambah persyaratan di luar yang telah ditetapkan dalam Keppres atau peraturan perundangan yang lebih tinggi. • Larangan membuat kriteria dan persyaratan yang diskriminatif dan tidak obyektif. • Larangan kepada departemen/ lembaga/ pemerintah daerah menambah persyaratan yang bertentangan dg Keppres.

Siklus Pengadaan 1 Merencanakan Pengadaan Siklus Pengadaan 1 Merencanakan Pengadaan

Perencanaan Pengadaan a. Pemaketan Pekerjaan b. Jadual Pelaksanaan Pekerjaan c. Biaya Pengadaan d. Pelaksana Perencanaan Pengadaan a. Pemaketan Pekerjaan b. Jadual Pelaksanaan Pekerjaan c. Biaya Pengadaan d. Pelaksana Pengadaan

Pemaketan pekerjaan Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri. Perluasan kesempatan bagi usaha kecil. Menetapkan sebanyak Pemaketan pekerjaan Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri. Perluasan kesempatan bagi usaha kecil. Menetapkan sebanyak -banyaknya paket untuk usaha kecil. Mengumumkan secara luas rencana pengadaan

Pemaketan pekerjaan Dilarang memecah paket agar tidak lelang Menyatukan atau memusatkan yang tersebar di Pemaketan pekerjaan Dilarang memecah paket agar tidak lelang Menyatukan atau memusatkan yang tersebar di beberapa daerah Menyatukan atau menggabungkan paket pekerjaan yang menurut sifat dan besarannya seharusnya untuk usaha kecil

Jadual Pelaksanaan Pekerjaan Pengguna wajib membuat jadual Jadual meliputi : pelaksanaan pemilihan jangka waktu Jadual Pelaksanaan Pekerjaan Pengguna wajib membuat jadual Jadual meliputi : pelaksanaan pemilihan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan waktu serah terima Penyusunan jadual memperhatikan batas akhir tahun anggaran

Biaya pengadaan Departemen/Pemda dll. wajib menyediakan biaya untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa : 1. Honorarium Biaya pengadaan Departemen/Pemda dll. wajib menyediakan biaya untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa : 1. Honorarium pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, bendaharawan dan staf proyek. 2. Pengumuman pengadaan barang/jasa. 3. Penggandaan dokumen pengadaan dan atau dokumen prakualifikasi. 4. Administrasi lainnya.

Siklus Pengadaan 2 Membentuk Panitia Pengadaan Siklus Pengadaan 2 Membentuk Panitia Pengadaan

Ketentuan tentang pembentukan panitia/ penunjukan pejabat pengadaan 3 orang anggota : s/d Rp. 500 Ketentuan tentang pembentukan panitia/ penunjukan pejabat pengadaan 3 orang anggota : s/d Rp. 500 juta untuk barang/jasa pemborongan, s/d Rp. 200 juta untuk jasa konsultansi. 5 orang anggota : di atas Rp. 500 juta untuk barang/jasa pemborongan, di atas Rp. 200 juta untuk jasa konsultansi. Optional: 1 orang pejabat pengadaan untuk pengadaan di bawah Rp. 50 juta. Unsur : personel yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan dan hukum-hukum perjanjian/kontrak.

Sertifikat Keahlian Pengadaan • adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di Sertifikat Keahlian Pengadaan • adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan persyaratan seseorang untuk diangkat sebagai pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan; • sampai dengan 31 Desember 2005, berlaku tanda bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Siklus Pengadaan Merencanakan Pengadaan 1 4 2 Membentuk Panitia 5 Menetapkan Sistem Pengadaan 6 Siklus Pengadaan Merencanakan Pengadaan 1 4 2 Membentuk Panitia 5 Menetapkan Sistem Pengadaan 6 3 Menyusun Jadual Pengadaan 7 Melaksanakan Pengadaan Menyusun Owners’ Estimate 8 Menyusun Dokumen Pengadaan 9 Menyusun kontrak Melaksanakan Kontrak

Siklus Pengadaan 3 Menetapkan Sistem Pengadaan Siklus Pengadaan 3 Menetapkan Sistem Pengadaan

Sistem Pengadaan : 1. Metode pemilihan penyedia barang/jasa 4. Jenis Kontrak 2. Metode penyampaian Sistem Pengadaan : 1. Metode pemilihan penyedia barang/jasa 4. Jenis Kontrak 2. Metode penyampaian dokumen penawaran 3. Metode evaluasi penawaran

1. Metode pemilihan penyedia barang/jasa Barang/jasa pemborongan/jasa lainnya 1. Pelelangan umum 2. Pelelangan terbatas 1. Metode pemilihan penyedia barang/jasa Barang/jasa pemborongan/jasa lainnya 1. Pelelangan umum 2. Pelelangan terbatas 3. Pemilihan langsung 4. Penunjukan langsung Jasa konsultan 1. Seleksi umum 2. Seleksi terbatas 3. Seleksi langsung 4. Penunjukan langsung

Pasca dan Pra Kualifikasi Tidak kompleks Pasca kualifikasi Pelelangan Umum Kompleks Pra kualifikasi Pelelangan Pasca dan Pra Kualifikasi Tidak kompleks Pasca kualifikasi Pelelangan Umum Kompleks Pra kualifikasi Pelelangan Umum Pelelangan Terbatas Kompleks dan Tidak Pra kualifikasi Pemilihan langsung Penunjukan langsung Jasa Konsultansi

Metode Pemilihan Prinsipnya Pelelangan Umum Terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan Metode Pemilihan Prinsipnya Pelelangan Umum Terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman Bila metode pelelangan umum dan pelelangan terbatas tidak efisien dari segi biaya pelelangan. Pemilihan Langsung Bila jumlah penyedia terbatas untuk pekerjaan kompleks: - teknologi tinggi / - resiko tinggi / - menggunakan peralatan didisain khusus / - nilainya di atas Rp. 50 M) Pelelangan Terbatas diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman, serta mencantumkan nama penyedia yg mampu.

Metode Pemilihan Pelelangan Umum: Pasca-kualifikasi: • Pengumuman • Pendaftaran • Ambil dokumen • Penjelasan Metode Pemilihan Pelelangan Umum: Pasca-kualifikasi: • Pengumuman • Pendaftaran • Ambil dokumen • Penjelasan • Penawaran • Evaluasi • Penetapan • Pengumuman • Masa sanggah • Penunjukan • Kontrak Pra-kualifikasi: • Pengumuman • Prakualifikasi • Undangan • Ambil dokumen • Penjelasan • Penawaran • Evaluasi • Penetapan • Pengumuman • Masa sanggah • Penunjukan • Kontrak Proses prakualifikasi: • Ambil dokumen • Pemasukan dok • Evaluasi dok • Penetapan calon • Pengumuman • Masa sanggah • Undangan

Penunjukan Langsung Dalam keadaan tertentu : 1. Darurat untuk pertahanan, keamanan, dan keselamatan masy Penunjukan Langsung Dalam keadaan tertentu : 1. Darurat untuk pertahanan, keamanan, dan keselamatan masy yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda, atau bencana alam. 2. Rahasia; 3. Skala kecil maks Rp. 50 juta : a. keperluan sendiri; b. teknologi sederhana; c. resiko kecil; d. penyedia perseorangan/ usaha kecil Barang/jasa khusus: 1. Tarif resmi; 2. Pekerjaan/barang spesifik; 3. Barang hasil produksi usaha kecil dg harga stabil 4. pekerjaan kompleks yg: a. teknologi khusus; b. satu penyedia.

Metode Seleksi - Jasa Konsultansi Prinsipnya Seleksi Umum Prakualifikasi, terbuka dg pengumuman secara luas Metode Seleksi - Jasa Konsultansi Prinsipnya Seleksi Umum Prakualifikasi, terbuka dg pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumumnan Bila jumlah penyedia terbatas dan pekerjaan kompleks Seleksi Terbatas Bila metode Seleksi Umum dan Seleksi Terbatas tidak efisien dari segi biaya. Seleksi Langsung Rp. 100 juta, prakualifikasi Melalui prakualifikasi Penujukan langsung Keadaan tertentu & khusus

2 Metode penyampaian dokumen penawaran Barang/jasa pemborongan/jasa lainnya 1. Metode satu sampul 2. Metode 2 Metode penyampaian dokumen penawaran Barang/jasa pemborongan/jasa lainnya 1. Metode satu sampul 2. Metode dua sampul 3. Metode dua tahap Jasa konsultan 1. Metode satu sampul 2. Metode dua sampul 3. Metode dua tahap

Barang/jasa pemborongan/jasa lainnya 1. Metode satu sampul Bila sifat sederhana, spesifikasi teknis jelas dan Barang/jasa pemborongan/jasa lainnya 1. Metode satu sampul Bila sifat sederhana, spesifikasi teknis jelas dan volume jelas, atau ada harga standar 2. Metode dua sampul Bila diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam. 3. Metode dua tahap Bila menggunakan teknologi tinggi, kompleks, dan resiko tinggi, perlu penyetaraan usulan teknis.

3. Metode evaluasi penawaran Barang/jasa pemborongan/jasa lainnya 1. Sistem gugur 2. Sistem nilai 3. 3. Metode evaluasi penawaran Barang/jasa pemborongan/jasa lainnya 1. Sistem gugur 2. Sistem nilai 3. Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis Jasa konsultan 1. Metode evaluasi kualitas 2. Metode evaluasi kualitas dan biaya 3. Metode evaluasi pagu anggaran 4. Metode evaluasi biaya terendah 5. Metode evaluasi penunjukan langsung

4. Jenis kontrak Berdasarkan bentuk imbalan: Lump sum Harga satuan Gabungan lump sum dan 4. Jenis kontrak Berdasarkan bentuk imbalan: Lump sum Harga satuan Gabungan lump sum dan harga satuan Terima jadi (turn-key) Presentase Berdasarkan jangka waktu: • Tahun tunggal • Tahun jamak (multi years) Berdasarkan jumlah pengguna: • Kontrak pengadaan tunggal • Kontrak pengadaan bersama

Siklus Pengadaan Merencanakan Pengadaan 1 4 2 Membentuk Panitia 5 Menetapkan Sistem Pengadaan 6 Siklus Pengadaan Merencanakan Pengadaan 1 4 2 Membentuk Panitia 5 Menetapkan Sistem Pengadaan 6 3 Menyusun Jadual Pengadaan 7 Melaksanakan Pengadaan Menyusun Owners’ Estimate 8 Menyusun Dokumen Pengadaan 9 Menyusun kontrak Melaksanakan Kontrak

Siklus Pengadaan 4 Created by Ikak. GP 2003 Menyusun Jadual Pengadaan Siklus Pengadaan 4 Created by Ikak. GP 2003 Menyusun Jadual Pengadaan

Ketentuan alokasi waktu Pengumuman Ambil dokumen Pemasukan dokumen kualifikasi • minimal 7 hari kerja Ketentuan alokasi waktu Pengumuman Ambil dokumen Pemasukan dokumen kualifikasi • minimal 7 hari kerja • minimal 1 hari sblm akhir pemasukan dokumen • minimal 3 hari stl akhir penayangan pengumuman • minimal 7 hari sejak tgl pengumuman Penjelasan Pengambilan dokumen penawaran • 1 hari setelah dikeluarkan undangan • sampai dg 1 hari sebelum pemasukan Pemasukan penawaran • dimulai 1 hari setelah penjelasan • dan minimal 7 hari setelah pengumuman

Jadual Pelelangan Umum dg Prakualifikasi Pengumuman Akhir ambil dokumen Pemasukan dokumen Undangan Penjelasan Pemasukan Jadual Pelelangan Umum dg Prakualifikasi Pengumuman Akhir ambil dokumen Pemasukan dokumen Undangan Penjelasan Pemasukan penawaran 21 hari kerja

Jadual Pelelangan Umum dg Pascakualifikasi Pengumuman Akhir ambil dokumen Penjelasan Pemasukan penawaran 14 hari Jadual Pelelangan Umum dg Pascakualifikasi Pengumuman Akhir ambil dokumen Penjelasan Pemasukan penawaran 14 hari kerja

PELELANGAN UMUM DENGAN PRAKUALIFIKASI PELELANGAN UMUM DENGAN PRAKUALIFIKASI

PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Contoh Jadwal Pelelangan Umum Pengadaan Barang yang Sederhana dengan Pascakualifikasi : No Uraian Kegiatan Contoh Jadwal Pelelangan Umum Pengadaan Barang yang Sederhana dengan Pascakualifikasi : No Uraian Kegiatan Hari Kerja Ke- 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 X X X X 1 hari di surat kabar dan minimal 7 hari untuk di internet X X X 1 hari setelah pengumuman s/d 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen 1 Pengumuman lelang 2 Pendaftaran dan pengambilan dokumen 3 Penjelasan (Aanwijzing) 4 Pemasukan penawaran 5 Pembukaan dokumen penawaran 6 Evaluasi dokumen penawaran 7 Penilaiaan dan pembuktian kualifikasi X tidak diatur (bila diperlukan dapat dilakukan survai lap. ) 8 Usulan calon pemenang X Paling lambat 7 hari setelah pembukaan penawaran harga 9 Penetapan pemenang X tidak diatur 10 Pengumuman pemenang X maksimal 2 hari setelah surat penetapan 11 Masa sanggah 12 Penunjukan pemenang (SPPBJ) X paling lambat 6 hari sejak pengumuman 13 Penandatanganan kontrak X paling lambat 14 hari sejak SPPBJ X paling cepat 4 hr sejak tanggal pengumuman X X batas akhir pemasukan, min 2 hari setelah penjelasan X hari terakhir pemasukkan dok. penawaran X maksimal 7 hari setelah pembukaan penawaran/ pembukaan penawaran harga (dua sampul) X X X maks 5 hr sejak pengumuman

Siklus Pengadaan Merencanakan Pengadaan 1 4 2 Membentuk Panitia 5 Menetapkan Sistem Pengadaan 6 Siklus Pengadaan Merencanakan Pengadaan 1 4 2 Membentuk Panitia 5 Menetapkan Sistem Pengadaan 6 3 Menyusun Jadual Pengadaan 7 Melaksanakan Pengadaan Menyusun Owners’ Estimate 8 Menyusun Dokumen Pengadaan 9 Menyusun kontrak Melaksanakan Kontrak

Siklus Pengadaan 5 Menyusun Owners’ Estimate Siklus Pengadaan 5 Menyusun Owners’ Estimate

HPS/Owners’ Estimate Dasar perhitungan harga pasar, BPS dll Termasuk PPN, Overhead, profit Yang tidak HPS/Owners’ Estimate Dasar perhitungan harga pasar, BPS dll Termasuk PPN, Overhead, profit Yang tidak boleh diperhitungkan: (biaya tdk terduga, biaya lain-lain, PPh). HPS jasa konsultansi: harga pasar, biaya non-personel max 40%, disusun oleh personel yg memahami.

Siklus Pengadaan 6 Menyusun Dokumen Pengadaan Siklus Pengadaan 6 Menyusun Dokumen Pengadaan

Dokumen pengadaan disiapkan oleh Panitia Nilai jaminan penawaran ditetapkan Panitia (1% - 3%) Dokumen Dokumen pengadaan disiapkan oleh Panitia Nilai jaminan penawaran ditetapkan Panitia (1% - 3%) Dokumen pemilihan memuat: • Undangan. • Instruksi kepada peserta. • Syarat-syarat umum kontrak. • Syarat-syarat khusus kontrak. • Daftar kuantitas dan harga • Spesifikasi teknis dan gambar. • Bentuk surat penawaran. • Bentuk kontrak. • Bentuk surat jaminan penawaran. • Bentuk surat jaminan pelaksanaan, • Bentuk surat jaminan uang muka.

Siklus Pengadaan Merencanakan Pengadaan 1 4 2 Membentuk Panitia 5 Menetapkan Sistem Pengadaan 6 Siklus Pengadaan Merencanakan Pengadaan 1 4 2 Membentuk Panitia 5 Menetapkan Sistem Pengadaan 6 3 Menyusun Jadual Pengadaan 7 Melaksanakan Pengadaan Menyusun Owners’ Estimate 8 Menyusun Dokumen Pengadaan 9 Menyusun kontrak Melaksanakan Kontrak

Siklus Pengadaan 7 Melaksanakan Pengadaan Siklus Pengadaan 7 Melaksanakan Pengadaan

Keikutsertaan penyedia • Pakta Integritas • Pengumuman pengadaan di surat kabar kabupaten/kota untuk paket Keikutsertaan penyedia • Pakta Integritas • Pengumuman pengadaan di surat kabar kabupaten/kota untuk paket kecil dan surat kabar propinsi untuk paket besar. Menghapuskan segmentasi: • Tidak diatur penggolongan usaha yang dikaitkan dengan kemampuan melaksanakan paket pekerjaan yang didasarkan pada nilai paket. • Tidak diatur pembidangan usaha untuk menentukan jenis usaha yang dapat ikutserta dalam pengadaan.

Keikutsertaan penyedia Memperluas kompetisi: • keikutsertaan hanya didasarkan pada kompetensi/ kemampuan usaha • tidak Keikutsertaan penyedia Memperluas kompetisi: • keikutsertaan hanya didasarkan pada kompetensi/ kemampuan usaha • tidak boleh menghalangi keikutsertaan badan usaha dari luar kabupaten/kota • kewajiban memberi waktu yang cukup

Siklus Pengadaan 8 Menyusun Kontrak Siklus Pengadaan 8 Menyusun Kontrak

Menyusun kontrak Kontrak di atas Rp. 50 milyar perlu pertimbangan ahli hukum kontrak. Jangka Menyusun kontrak Kontrak di atas Rp. 50 milyar perlu pertimbangan ahli hukum kontrak. Jangka waktu pelaksanaan tidak boleh melampaui tahun anggaran. Untuk kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya melampaui akhir tahun anggaran perlu izin multiyear dari Menkeu cq. DJ Anggaran. Masa pemeliharaan boleh melampaui tahun anggaran.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PENUNJUKAN LANGSUNG LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PENUNJUKAN LANGSUNG

PENUNJUKAN LANGSUNG DAPAT DILAKSANAKAN DALAM HAL MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI BERIKUT: a) KEADAAN TERTENTU, YAITU: PENUNJUKAN LANGSUNG DAPAT DILAKSANAKAN DALAM HAL MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI BERIKUT: a) KEADAAN TERTENTU, YAITU: 1) PENANGANAN DARURAT UNTUK PERTAHANAN NEGARA, KEAMANAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT YANG PELAKSANAAN PEKERJAANNYA TIDAK DAPAT DITUNDA, ATAU HARUS DILAKUKAN SEGERA, TERMASUK PENANGANAN DARURAT AKIBAT BENCANA ALAM.

Lanjutan Penunjukan Langsung… 2) PEKERJAAN YANG PERLU DIRAHASIAKAN YANG MENYANGKUT PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA Lanjutan Penunjukan Langsung… 2) PEKERJAAN YANG PERLU DIRAHASIAKAN YANG MENYANGKUT PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA YANG DITETAPKAN OLEH PRESIDEN.

Lanjutan Penunjukan Langsung… 3) PEKERJAAN YANG BERSKALA KECIL DENGAN NILAI MAKSIMUM Rp. 50. 000, Lanjutan Penunjukan Langsung… 3) PEKERJAAN YANG BERSKALA KECIL DENGAN NILAI MAKSIMUM Rp. 50. 000, 00 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH), DENGAN KETENTUAN: a) b) c) d) UNTUK KEPERLUAN SENDIRI TEKNOLOGI SEDERHANA RESIKO KECIL DILAKSANAKAN OLEH PENYEDIA BARANG/ JASA USAHA ORANG PERSEORANAGN DAN/ ATAU BADAN USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL.

Lanjutan Penunjukan Langsung… b) PENGADAAN BARANG/ JASA KHUSUS, YAITU: 1) PEKERJAAN BERDASARKAN TARIF RESMI Lanjutan Penunjukan Langsung… b) PENGADAAN BARANG/ JASA KHUSUS, YAITU: 1) PEKERJAAN BERDASARKAN TARIF RESMI YANG DITETAPKAN PEMERINTAH 2) PEKERJAAN/ BARANG SPESIFIK YANG HANYA DAPAT DILAKSANAKAN OLEH SATU PENYEDIA BARANG/ JASA, PABRIKAN, PEMEGANG HAK PATEN 3) MERUPAKAN HASIL PRODUKSI USAHA KECIL ATAU KOPERASI KECIL ATAU PENGRAJIN INDUSTRI KECIL YANG TELAH MEMPUNYAI PASAR DAN HARGA YANG

Lanjutan Penunjukan Langsung… 4) PEKERJAAN YANG KOMPLEKS YANG HANYA DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI Lanjutan Penunjukan Langsung… 4) PEKERJAAN YANG KOMPLEKS YANG HANYA DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI KHUSUS DAN/ ATAU HANYA ADA SATU PENYEDIA BARANG/ JASA YANG MAMPU MENGAPLIKASIKANNYA. 5) PEKERJAAN PENGADAAN DISTRIBUSI BAHAN OBAT, OBAT DAN ALAT KESEHATAN DALAM RANGKA MENJAMIN KETERSEDIAAN OBAT UNTUK PELAKSANAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT YANG JENIS, JUMLAH DAN HARGANYA TELAH DITETAPKAN OLEH MENTERI YANG BERTANGGUNG JAWAB

PERBANDINGAN METODA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN/JASA LAINNYA Penunjukan Langsung 1. Tunjuk langsung ke 1 penyedia PERBANDINGAN METODA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN/JASA LAINNYA Penunjukan Langsung 1. Tunjuk langsung ke 1 penyedia barang/jasa. 2. Dilakukan negosiasi teknis dan harga. Kriteria Penujukan Langsung:

Kriteria Penujukan Langsung: 1. Keadaan Tertentu : 2. Keadaan Khusus : a. Tarif resmi Kriteria Penujukan Langsung: 1. Keadaan Tertentu : 2. Keadaan Khusus : a. Tarif resmi pemerintah. b. Pekerjaan spesifik (penyedia tunggal, pabrikan, dan pemegang hak paten). c. Pekerjaan kompleks yg penyedia yg mampu mengerjakan hanya satu. d. Merupakan hasil produksi usaha kecil yg mempunyai pasar dan harga yg stabil. a. Darurat yang tidak bisa ditunda. b. Pekerjaan rahasia seijin Presiden. c. Pekerjaan dengan nilai < 50 juta rupiah.

Terima kasih Kolonel Laut (T) Ir. Djonie Gallaran, MM Direktur Penanganan Permasalahan Hukum telepon Terima kasih Kolonel Laut (T) Ir. Djonie Gallaran, MM Direktur Penanganan Permasalahan Hukum telepon : 021 46572638, 085218199999 e- mail : [email protected] go. id

“Give a silly answer to a silly question, and the one who asked will “Give a silly answer to a silly question, and the one who asked will realize that he’s not as clever as he thinks”