Скачать презентацию KIAT MENGHINDARI TUNTUTAN GUGATAN DAN CARA PENANGGULANGANNYA Скачать презентацию KIAT MENGHINDARI TUNTUTAN GUGATAN DAN CARA PENANGGULANGANNYA

4cef9eb62b66a88f242d4a6aa7493d9e.ppt

  • Количество слайдов: 70

KIAT MENGHINDARI TUNTUTAN / GUGATAN DAN CARA PENANGGULANGANNYA Anna Haroen Atmodirono, SH DOSEN MAGISTER KIAT MENGHINDARI TUNTUTAN / GUGATAN DAN CARA PENANGGULANGANNYA Anna Haroen Atmodirono, SH DOSEN MAGISTER ADMINISTRASI RUMAH SAKIT UNAIR KONSULTAN HUKUM RS. PERSI JATIM 1

PROSES PENYELESAIAN PERKARA MA MA P T P N JAKSA PERDATA PERATUN POLRI PIDANA PROSES PENYELESAIAN PERKARA MA MA P T P N JAKSA PERDATA PERATUN POLRI PIDANA 2

PASAL 66 UU PRAKTEK KEDOKTERAN (1) Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas PASAL 66 UU PRAKTEK KEDOKTERAN (1) Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada ketua majelis kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. (2) Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat : (1) (2) (3) Identitas pengadu; Nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan; dan Alasan pengaduan (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud sebagai ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan. 3

CARA PENANGGULANGAN Pendampingan oleh kuasa hukum yang memahami medico legal Asuransi 4 CARA PENANGGULANGAN Pendampingan oleh kuasa hukum yang memahami medico legal Asuransi 4

KIAT MENGHINDARI TUNTUTAN Bekerja sesuai prosedur Memahami hak & kewajiban dokter & pasien Memahami KIAT MENGHINDARI TUNTUTAN Bekerja sesuai prosedur Memahami hak & kewajiban dokter & pasien Memahami aspek hukum yang berlaku bagi dokter / drg Membuat rekam medis Meminta persetujuan atau penolakan tindakan medik Meminta pernyataan pulang paksa dari pasien Menyimpan rahasia pasien Bersikap etis terhadap pasien Hati-hati dalam memberikan komentar 5

HAK PASIEN ATAS INFORMASI MEMBERIKAN PERSETUJUAN MEMILIH DOKTER MEMILIH SARANA KESEHATAN ATAS RAHASIA KEDOKTERAN HAK PASIEN ATAS INFORMASI MEMBERIKAN PERSETUJUAN MEMILIH DOKTER MEMILIH SARANA KESEHATAN ATAS RAHASIA KEDOKTERAN MENOLAK PENGOBATAN / PERAWATAN MENOLAK TINDAKAN MEDIK TERTENTU 6

HAK PASIEN pasal 52 UU PRADOK a. MENDAPAT PENJELASAN b. c. d. e. SECAA HAK PASIEN pasal 52 UU PRADOK a. MENDAPAT PENJELASAN b. c. d. e. SECAA LENGKAP MEMINTA PENDAPAT DOKTER / DOKTER GIGI LAIN MENDAPAT PELAYANAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MEDIS MENOLAK TINDAKAN MEDIS MENDAPATKAN ISI REKAM MEDIS 7

KEWAJIBAN PASIEN PASAL 53 UU PRADOK a. MEMBERIKAN INFORMASI YANG LENGKAP DAN JELAS TENTANG KEWAJIBAN PASIEN PASAL 53 UU PRADOK a. MEMBERIKAN INFORMASI YANG LENGKAP DAN JELAS TENTANG MASALAH KESEHATANNYA. b. MEMATUHI NASEHAT DAN PETUNJUK DOKTER / DOKTER GIGI c. MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DISARANA PELAYANAN KESEHATAN d. MEMBERIKAN IMBALAN JASA 8

HAK DOKTER Perlindungan hukum Bekerja menurut standar profesi Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan HAK DOKTER Perlindungan hukum Bekerja menurut standar profesi Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi, etika dan peraturan UU Menghentikan jasa profesionalnya Privacy Informasi Di perlakukan adil dan jujur Imbalan atas jasa 9

KEWAJIBAN DOKTER Mematuhi perundang-undangan Pelayanan medis Merujuk Px ke dokter / drg lain yang KEWAJIBAN DOKTER Mematuhi perundang-undangan Pelayanan medis Merujuk Px ke dokter / drg lain yang punya keahlian atau kemampuan lebih baik Memberi kesempatan pada Px utk beribadah Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari Px Membuat RM Bekerja sesuai dengan profesi 10

YANG DILARANG KELALAIAN 359 -361 KUHP EUTHANASIA 344 KUHP SUMPAH PALSU Ps 242 KUHP YANG DILARANG KELALAIAN 359 -361 KUHP EUTHANASIA 344 KUHP SUMPAH PALSU Ps 242 KUHP MENGHALANGI PENYIDIKAN 216 KUHP TANPA PERSETUJUAN Px Permen. Kes 585 Th 1989 MENGHINA Px Ps 310 -315 TANPA KEAHLIAN & KEWENANGAN Ps 82 Ayat (1) huruf a UU No. 23 Tahun 1992 Ttg Kesehatan 11

YANG DILARANG ABORTUS PROV. CRIMINALIS Ps 283 , 299, 346, 347, 348, 349, 534. YANG DILARANG ABORTUS PROV. CRIMINALIS Ps 283 , 299, 346, 347, 348, 349, 534. KUHP dan Ps 15 dan 80 (1)a UUK KETERANGAN PALSU- 263 -268 KUHP ASUSILA – 281 -300 KUHP PENIPUAN – 378 KUHP EXPLANTASI TANPA PERSETUJUAN Px – 34, 81 UU Kes MEMBOCORKAN RAHASIA PASIEN – 48, 79 UU PK KEHAMILAN DILUAR CARA ALAMI YG ILLEGAL – 16, 82 ayat (2) UU Kes 12

PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN DI INDONESIA PERMENKES No. 290/MENKES/PER/III/2008 13 PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN DI INDONESIA PERMENKES No. 290/MENKES/PER/III/2008 13

Pasal 1 1. Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga Pasal 1 1. Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. 4. Tindakan invasif adalah suatu tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh manusia 14

BENTUK PERSETUJUAN Pasal 2 TERTULIS (yang berisiko tinggi) LISAN (yang tidak berisiko tinggi) Formulir BENTUK PERSETUJUAN Pasal 2 TERTULIS (yang berisiko tinggi) LISAN (yang tidak berisiko tinggi) Formulir khusus Ucapan setuju/ mengangguk Kalau Meragukan tertulis (Pasal 3 ayat 5) 15

INFORMASI DIAGNOSE & TATA CARA TERAPI / ALTERNATIFNYA TUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN RISIKO & KEMUNGKINAN INFORMASI DIAGNOSE & TATA CARA TERAPI / ALTERNATIFNYA TUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN RISIKO & KEMUNGKINAN RASA SAKIT KOMPLIKA SI KEUNTUNGAN PROGNOSE PERKIRAAN PEMBIAYAAN LENGKAP & JELAS 16

INFORMASI HARUS DIBERIKAN ISTILAH KEDOKTERAN (-) SESUAI DGN TINGKAT PENDIDIKAN LENGKAP & JUJUR, KECUALI INFORMASI HARUS DIBERIKAN ISTILAH KEDOKTERAN (-) SESUAI DGN TINGKAT PENDIDIKAN LENGKAP & JUJUR, KECUALI MERUGIKAN Px TINDAKAN INVASIF -> INFORMASI DARI DOKTER AHLI TINDAKAN BUKAN INVASIF -> DOTER LAIN / PERAWAT 17

PENJELASAN (1) LANGSUNG KEPADA PX DAN/ATAU KELUARGA TERDEKAT (2) PX ANAK-ANAK / ORG TIDAK PENJELASAN (1) LANGSUNG KEPADA PX DAN/ATAU KELUARGA TERDEKAT (2) PX ANAK-ANAK / ORG TIDAK SADAR PADA KELUARGA / YANG MENGANTAR PENJELASAN PERKECUALIAN PENJELASAN RESIKO & KOMPLIKASI RISIKO & KOMPLIKASI SUDAH MENJADI PENGETAHUAN UMUM B. SANGAT JARANG TERJADI / DAMPAKNYA SANGAT RINGAN C. TIDAK DAPAT DIBAYANGKAN SEBELUMNYA / UNFORESEEABLE A. 18

PENOLAKAN PENJELASAN PASAL 9 Ayat (3) Yang merugikan Px Px menolak Diberikan kepada keluarga PENOLAKAN PENJELASAN PASAL 9 Ayat (3) Yang merugikan Px Px menolak Diberikan kepada keluarga terdekat Saksi 1 Nakes 19

Dr/ Drg berhalangan menjelaskan (Pasal 10) Dr/Drg lain yang Kompeten Nakes tertentu LIFE SUPPORT Dr/ Drg berhalangan menjelaskan (Pasal 10) Dr/Drg lain yang Kompeten Nakes tertentu LIFE SUPPORT Pasal 14 (1) Harus mendapat persetujuan keluarga terdekat (2) Persetujuan diberikan setelah mendapat informasi (3) Harus tertulis 20

PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN PASAL 16 (1) Dilakukan oleh Px atau keluarga terdekat (2) Harus PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN PASAL 16 (1) Dilakukan oleh Px atau keluarga terdekat (2) Harus Tertulis (3) Akibat penolakan manjadi tanggung jawab Px 21

22 22

23 23

YANG BERHAK T. TANGAN 21 THN / SUDAH MENIKAH (Px. SENDIRI) < 21 THN YANG BERHAK T. TANGAN 21 THN / SUDAH MENIKAH (Px. SENDIRI) < 21 THN : - AYAH / IBU KANDUNG - SAUDARA KANDUNG 24

YANG BERHAK T. TANGAN < 21 THN TDK PUNYA ORTU : - AYAH / YANG BERHAK T. TANGAN < 21 THN TDK PUNYA ORTU : - AYAH / IBU ADOPSI - SAUDARA KANDUNG - INDUK SEMANG 25

YANG BERHAK T. TANGAN < 21 THN TDK PUNYA ORTU : - AYAH / YANG BERHAK T. TANGAN < 21 THN TDK PUNYA ORTU : - AYAH / IBU ADOPSI - SAUDARA KANDUNG - INDUK SEMANG 26

YANG BERHAK T. TANGAN Px. DEWASA GANGGUAN MENTAL : - AYAH / IBU KANDUNG YANG BERHAK T. TANGAN Px. DEWASA GANGGUAN MENTAL : - AYAH / IBU KANDUNG - WALI YANG SAH - SAUDARA KANDUNG 27

YANG BERHAK T. TANGAN Px. DIBAWAH PENGAMPUAN : - WALI - CURATOR 28 YANG BERHAK T. TANGAN Px. DIBAWAH PENGAMPUAN : - WALI - CURATOR 28

URUTAN PERSETUJUAN / PENOLAKAN SUAMI / ISTERI AYAH / IBU KANDUNG ANAK-ANAK KANDUNG SAUDARA URUTAN PERSETUJUAN / PENOLAKAN SUAMI / ISTERI AYAH / IBU KANDUNG ANAK-ANAK KANDUNG SAUDARA KANDUNG 29

SANKSI HUKUM PIDANA : ps. 351 KUHP PERDATA : ps. 1365, 1366, 1367, 1370, SANKSI HUKUM PIDANA : ps. 351 KUHP PERDATA : ps. 1365, 1366, 1367, 1370, 1371 KUH PERDATA ADMINISTRATIF : ps. 13 PERMENKES No. 585 / 1989 30

TANPA PERSETUJUAN Px PERMENKES No. 290/MENKES/PER/III/2008 Pasal 4 : Untuk menyelamatkan jiwa Px dan TANPA PERSETUJUAN Px PERMENKES No. 290/MENKES/PER/III/2008 Pasal 4 : Untuk menyelamatkan jiwa Px dan menghindari kecacatan Pasal 12 : Untuk perluasan operasi yang tidak dapat diduga sebelumnya Pasal 15 : Tindakan yang sesuai dengan program pemerintah 31

ASPEK LEGAL REKAM MEDIS 32 ASPEK LEGAL REKAM MEDIS 32

Permenkes No. 269/MENKES/PER/111/2008 Tentang Rekam Medis Pasal 1 1. Rekam medis adalah berkas yang Permenkes No. 269/MENKES/PER/111/2008 Tentang Rekam Medis Pasal 1 1. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien 33

NAKES TERTENTU 4. Tenaga kesehatan tertentu adalah tenaga kesehatan yang ikut memberikan pelayanan kesehatan NAKES TERTENTU 4. Tenaga kesehatan tertentu adalah tenaga kesehatan yang ikut memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien selain dokter dan dokter gigi. 34

JENIS RM Pasal 2 ayat (2) Tertulis, lengkan & jelas Elektronik Isi RM Pasal JENIS RM Pasal 2 ayat (2) Tertulis, lengkan & jelas Elektronik Isi RM Pasal 3 Rawat Jalan (A – J) Rawat Inap (A – M) Gawat Darurat ( A – L) 35

(2) Isi ringkasan pulang : a. Identitas pasien b. Diagnosa masuk dan indikasi pasien (2) Isi ringkasan pulang : a. Identitas pasien b. Diagnosa masuk dan indikasi pasien dirawat c. Ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang diagnosa akhir, pengobatan dan tindak lanjut lain. d. Nama dan tanda tangan dokter/dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan. 36

TATA CARA Pasal 5 (1) Dokter / dokter gigi wajib membuat rekam medis (2) TATA CARA Pasal 5 (1) Dokter / dokter gigi wajib membuat rekam medis (2) Harus dibuat segera setelah Px menerima Yankes (3) Catatan dan Dokumentasi : - Hasil pemeriksaan - Pengobatan - Tindakan & Pelayanan lain (4) TT Dr, Drg dan NAKES tertentu (5) Kalau ada kesalahan tulis dapat dibetulkan (6) Cara pembetulan : Dicoret, Ditulis pembetulannya dan diparaf. 37

Sanksi Pidana: Pasal 79 UU Tentang Praktek Kedokteran: Dokter yang tidak membuat rekam medis Sanksi Pidana: Pasal 79 UU Tentang Praktek Kedokteran: Dokter yang tidak membuat rekam medis dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda Rp. 50. 000, - 38

PENYIMPANAN, PEMUSNAHAN DAN KERAHASIAAN PASAL 8 (1) Px rwt Inap minimum 5 tahun (2) PENYIMPANAN, PEMUSNAHAN DAN KERAHASIAAN PASAL 8 (1) Px rwt Inap minimum 5 tahun (2) Setelah 5 tahun dimusnahkan kecuali ringkasan pulang dan pertindok (3) Ringkasan pulang dan pertindok 10 tahun (4) Ayat (3) di atas dilaksanakan o/ petugas yang di tunjuk oleh Pimpinan Sarana Yankes Non Rs min 2 th (Pasal 9) 39

Yang wajib menyimpan RHS pasal 10 ayat (1) 1. 2. 3. 4. a. b. Yang wajib menyimpan RHS pasal 10 ayat (1) 1. 2. 3. 4. a. b. c. Dr / Drg NAKES tertentu Petugas Pengelola Pimpinan sarana Yankes INFORMASI DAPAT DIBUKA Ayat (2) U/ kepentingan kesehatan Px Memenuhi permintaan aparat penegak hukum Permintaan dan/ persetujuan Px sendiri 40

KEPEMILIKAN, PEMANFAATAN DAN TANGGUNG JAWAB PASAL 12 (1) Berkas RM milik sarana yankes (2) KEPEMILIKAN, PEMANFAATAN DAN TANGGUNG JAWAB PASAL 12 (1) Berkas RM milik sarana yankes (2) Isi RM milik px (3) Isi RM : dlm bntuk ringkasan RM (4) Ringkasan RM diberikan, dicatat / di copy oleh px / org lain yg diberi kuasa / atas persetujuan tertulis px / keluarga px yg berhak utk itu MANFAAT RM (PASAL 13) (1) a. Pemeliharaan dan pengobatan Px b. Alat bukti proses menegakkan hukum c. Untuk pendidikan dan penelitian d. Dasar pembayaran Yankes e. Dasar statustik kesehatan 41

(2) Pemanfaatan RM ayat (1) huruf C yang menyebutkan identitas px hrs mendpt persetujuan (2) Pemanfaatan RM ayat (1) huruf C yang menyebutkan identitas px hrs mendpt persetujuan scara tertulis dr px atau ahli warisnya dan hrs dijaga kerahasiaannya (3) Kemanfaatan RM utk pendidikan dan penelitian tdk diperlukan persetujuan px bila dilakukan u/ kepentingan negara PASAL 14 Pimpinan sarana yankes bertanggung jwb atas hilang, rusak, pemalsuan dan/ atau penggunaan o/ org atau badan yg tdk berhak thd RM 42

SANKSI HUKUM pasal 51 UU PRADOK d. Dr / drg wajib merahasiakan segala sesuatu SANKSI HUKUM pasal 51 UU PRADOK d. Dr / drg wajib merahasiakan segala sesuatu yg diketahuinya ttg px bahkan juga setelah px itu meninggal dunia. SANKSI PIDANA dr / drg yg membuka rahasia px dipidana dgn pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah Selain dr/drg yg membuka rahasia px dipidana penjara paling lama 9 bln atau denda 9 ribu rupiah (Psl 322 KUHP) 43

BERKAS RM MILIK SARANA KESEHATAN [Ps. 10(1) PERMENKES & BAB IV. 1 JUKLAK] TDK BERKAS RM MILIK SARANA KESEHATAN [Ps. 10(1) PERMENKES & BAB IV. 1 JUKLAK] TDK BOLEH KELUAR DARI SARANA KESEHATAN Px TDK BOLEH MEMBAWA PULANG Px BUTUH RM --> BERI COPY PENYIDIK --> BERI COPY SAKSI / SAKSI AHLI --> BAWA COPY 44

ISI RM MILIK PASIEN [Ps. 10(2) PERMENKES & BAB IV. 2 JUKLAK] Px BERHAK ISI RM MILIK PASIEN [Ps. 10(2) PERMENKES & BAB IV. 2 JUKLAK] Px BERHAK MENGETAHUI / MELIHAT RM MILIKNYA Px BOLEH MINTA COPY RM MILIKNYA UNTUK : - SECOND OPINION - DASAR PEMBAYARAN BIAYA YANKES - CATATAN PRIBADI - ALAT BUKTI DI PENGADILAN 45

ASPEK LEGAL KELALAIAN 46 ASPEK LEGAL KELALAIAN 46

MEDICAL MALPRACTICE CRIMINAL CIVIL FALSIFIES CERTIFICATE POST OPERATION ILLEGAL PLASTIC SURGERY BREAST SURGERY ILLEGAL MEDICAL MALPRACTICE CRIMINAL CIVIL FALSIFIES CERTIFICATE POST OPERATION ILLEGAL PLASTIC SURGERY BREAST SURGERY ILLEGAL ABORTION CIRCUMCITION 47

CONTOH KELALAIAN OBAT YG SALAH BIUS : OVER DOSIS PERALATAN TDK STERIL MELETAKKAN LILIN CONTOH KELALAIAN OBAT YG SALAH BIUS : OVER DOSIS PERALATAN TDK STERIL MELETAKKAN LILIN DIPINGGIR BOX BAYI SALAH MENYEBUT JNS KELAMIN BAYI GOL. DARAH SALAH SELANG SALAH MASUK AIR PANAS BOCOR 48

SANKSI PIDANA Ps. 359 KUHP BARANG SIAPA KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN ORANG MATI, DIPIDANA DENGAN SANKSI PIDANA Ps. 359 KUHP BARANG SIAPA KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN ORANG MATI, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 TAHUN ATAU PIDANA KURUNGAN MAX. 1 TAHUN 49

SANKSI PIDANA Ps. 360(1) KUHP LALAI LUKA BERAT 5 THN PENJARA 1 THN KURUNGAN SANKSI PIDANA Ps. 360(1) KUHP LALAI LUKA BERAT 5 THN PENJARA 1 THN KURUNGAN 50

LUKA BERAT [Ps. 90 KUHP] PENYAKIT / LUKA YG TDK DPT SEMBUH TDK DPT LUKA BERAT [Ps. 90 KUHP] PENYAKIT / LUKA YG TDK DPT SEMBUH TDK DPT BEKERJA SETERUSNYA TDK DPT MEMAKAI SALAH SATU 5 INDERA MENDPT CACAT BESAR LUMPUH TERGANGGU AKAL > 4 MINGGU GUGUR / MATINYA KANDUNGAN SEORANG WANITA 51

SANKSI PIDANA Ps. 361 KUHP MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN LALAI PIDANA DITAMBAH SEPERTIGA 52 SANKSI PIDANA Ps. 361 KUHP MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN LALAI PIDANA DITAMBAH SEPERTIGA 52

SANKSI PIDANA Ps. 360(1) KUHP LALAI LUKA BERAT 5 THN PENJARA 1 THN KURUNGAN SANKSI PIDANA Ps. 360(1) KUHP LALAI LUKA BERAT 5 THN PENJARA 1 THN KURUNGAN 53

INSTRUKSI DOKTER : A PERAWAT : B PERAWAT : A PASIEN MATI TANGGUNG JAWAB INSTRUKSI DOKTER : A PERAWAT : B PERAWAT : A PASIEN MATI TANGGUNG JAWAB PERAWAT TANGGUNG JAWAB DOKTER 54

Ps. 55(1) KUHP MENYURUH, TURUT SERTA = PELAKU 55 Ps. 55(1) KUHP MENYURUH, TURUT SERTA = PELAKU 55

Ps. 56 KUHP PEMBANTU = PELAKU 56 Ps. 56 KUHP PEMBANTU = PELAKU 56

SANKSI PERDATA Ps. 1366 KUHS SETIAP ORANG BERTANGGUNG JAWAB TIDAK SAJA ATAS KERUGIAN YG SANKSI PERDATA Ps. 1366 KUHS SETIAP ORANG BERTANGGUNG JAWAB TIDAK SAJA ATAS KERUGIAN YG DIAKIBATKAN KARENA PERBUATANNYA, TETAPI JUGA KARENA KELALAIANNYA 57

SANKSI PERDATA Ps. 1367 KUHS RESPONDEAT SUPERIOR / TANGGUNG JAWAB ATASAN 58 SANKSI PERDATA Ps. 1367 KUHS RESPONDEAT SUPERIOR / TANGGUNG JAWAB ATASAN 58

SANKSI PERDATA Ps. 1370 KUHS KELUARGA BERHAK MINTA GANTI RUGI. 59 SANKSI PERDATA Ps. 1370 KUHS KELUARGA BERHAK MINTA GANTI RUGI. 59

SANKSI PERDATA Ps. 1371 KUHS KELUARGA BERHAK MINTA BIAYA PENYEMBUHAN. 60 SANKSI PERDATA Ps. 1371 KUHS KELUARGA BERHAK MINTA BIAYA PENYEMBUHAN. 60

CARA MEMBUKTIKAN KELALAIAN SDH SESUAI DGN PROTAP ? SDH SESUAI DGN STANDAR PROFESI ? CARA MEMBUKTIKAN KELALAIAN SDH SESUAI DGN PROTAP ? SDH SESUAI DGN STANDAR PROFESI ? BAGAIMANA ISI RM ? BAGAIMANA HASIL VISUM ? BAGAIMANA PENDAPAT AHLINYA ? 61

ASPEK HUKUM KEWAJIBAN MENYIMPAN RAHASIA DALAM KAITANNYA DENGAN REKAM MEDIK 62 ASPEK HUKUM KEWAJIBAN MENYIMPAN RAHASIA DALAM KAITANNYA DENGAN REKAM MEDIK 62

RAHASIA DAPAT DIBUKA ? DAYA PAKSA [Ps. 48 KUHP] UNTUK MELINDUNGI : - KEPENTINGAN RAHASIA DAPAT DIBUKA ? DAYA PAKSA [Ps. 48 KUHP] UNTUK MELINDUNGI : - KEPENTINGAN UMUM - KEPENTINGAN ORG YG TDK BERSALAH - KEPENTINGAN PASIEN - KEPENTINGAN DOKTER 63

RAHASIA DAPAT DIBUKA ? MENJALANKAN PERINTAH UNDANG-UNDANG. [Ps. 50 KUHP] MENJALANKAN PERINTAH JABATAN. [Ps. RAHASIA DAPAT DIBUKA ? MENJALANKAN PERINTAH UNDANG-UNDANG. [Ps. 50 KUHP] MENJALANKAN PERINTAH JABATAN. [Ps. 51 KUHP] MENGISI FORM ASURANSI. 64

ASPEK HUKUM ANAPHILACTIC SHOCK 65 ASPEK HUKUM ANAPHILACTIC SHOCK 65

Px WANITA, 28 THN PHARINGITIS --> STREP. --> SYOK CORTISON --> DELLADRYL --> ADRENALIN Px WANITA, 28 THN PHARINGITIS --> STREP. --> SYOK CORTISON --> DELLADRYL --> ADRENALIN RSU - 1979 MENINGGAL 66

PN 3 JAN ‘ 79 - CORTISON dst. SAKSI AHLI - HISTORY (-) - PN 3 JAN ‘ 79 - CORTISON dst. SAKSI AHLI - HISTORY (-) - SKIN TEST (-) - OXYGEN + INFUS (-) VONIS : SEPT. ‘ 81 3 BLN m. c 10 BLN 67

PT ====== PN 19 - 5 - ‘ 82 SE MENKES JAKGUNG 68 PT ====== PN 19 - 5 - ‘ 82 SE MENKES JAKGUNG 68

MAHKAMAH AGUNG INDIKASI ? HISTORY ? SKIN TEST ? USAHA ? OXYGEN ? INFUS MAHKAMAH AGUNG INDIKASI ? HISTORY ? SKIN TEST ? USAHA ? OXYGEN ? INFUS ? NIAT ? BEBAS DEMI HUKUM 69

70 70