Скачать презентацию KETENTUAN UMUM TATA CARA PERPAJAKAN General Rules Скачать презентацию KETENTUAN UMUM TATA CARA PERPAJAKAN General Rules

f94019ff52662e63964e8e2fcab8d9ba.ppt

  • Количество слайдов: 110

KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN General Rules of Tax PBB PPh PPN/PPn. BM KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN General Rules of Tax PBB PPh PPN/PPn. BM Bea & BPHTB Materai Presented by: Norsain, SE, M. Ak. Bang Ami 3/18/2018 1

MATERI KETENTUAN PERPAJAKAN Materi KUP A • NPWP dan Pengukuhan PKP • Penyetoran Pajak MATERI KETENTUAN PERPAJAKAN Materi KUP A • NPWP dan Pengukuhan PKP • Penyetoran Pajak dan SSP • Pelaporan Pajak dan SPT • Pemeriksaan Pajak • Sanksi & Ketetapan Pajak • Penagihan Pajak • Pembayaran Utang Pajak • Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Pajak • Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak • Pengadilan Pajak • Pidana Pajak • Ketentuan Lainnya Bang Ami 2

DASAR HUKUM UU PER MEN KEU UU No. 6/1983 s. t. d UU No DASAR HUKUM UU PER MEN KEU UU No. 6/1983 s. t. d UU No 16/2000 & UU No 28/2007 terakhir dengan UU No. 16/2009 • No. 20/PMK. 03/2008 : Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP serta Pengukuhan dan Pencabutan PKP • … 3 Bang Ami

MATERI KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP) - A NOMOR POKOK WAJIB PAJAK/ MATERI KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP) - A NOMOR POKOK WAJIB PAJAK/ PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK PENYETORAN PAJAK & SSP PELAPORAN PAJAK & SPT SANKSI-SANKSI & KETETAPAN PAJAK Contoh Soal 4 Bang Ami

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK/ PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK NPWP / PPKP 3/18/2018 5 Bang NOMOR POKOK WAJIB PAJAK/ PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK NPWP / PPKP 3/18/2018 5 Bang Ami

Top Back Next KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENGATUR KETENTUAN FORMAL BAGI PPh Top Back Next KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENGATUR KETENTUAN FORMAL BAGI PPh PPN / PPn BM PBB BPHTB PPSP Pajak lainnya yang mengacu kepada UU ini KECUALI DIATUR TERSENDIRI DALAM UU YANG BERSANGKUTAN Bang Ami 6

Siapakah WAJIB PAJAK itu …. ? atau Orang Pribadi Badan Meliputi: Pembayar, Pemotong, atau Siapakah WAJIB PAJAK itu …. ? atau Orang Pribadi Badan Meliputi: Pembayar, Pemotong, atau Pemungut yang mempunyai : Hak di bidang Perpajakan & Kewajiban Perpajakan : Sesuai Top Next Back Bang Ami Ketentuan Perpajakan 7 Pasal 1 angka 2 UU KUP

BADAN SEKUMPULAN ORANG DAN ATAU MODAL YANG MERUPAKAN KESATUAN BAIK YANG MELAKUKAN USAHA MAUPUN BADAN SEKUMPULAN ORANG DAN ATAU MODAL YANG MERUPAKAN KESATUAN BAIK YANG MELAKUKAN USAHA MAUPUN YANG TIDAK MELAKUKAN USAHA MELIPUTI : • • Top Next Back Bang Ami Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, BUMN atau BUMD (dengan nama dan dalam bentuk apa pun), • Firma, • Kongsi, • Koperasi, • • Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Ormas, Orsospol, atau Organisasi lainnya, • Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk : • kontrak investasi kolektif • BUT (Bentuk Usaha Tetap) Ps. 1 angka 3 UU KUP 8

Siapakah Bentuk Usaha Tetap (BUT) itu …. ? atau Orang Pribadi Badan Yang tdk Siapakah Bentuk Usaha Tetap (BUT) itu …. ? atau Orang Pribadi Badan Yang tdk bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tdk lebih 183 hr dlm jgk wky 12 bk Badan yg tdk didirikan dan tdk berkedudukan di Indonesia, utk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa : Tmp kedudukan manajemen, cabang prshaan, ktr perwakilan, gedung ktr, pabrik, bengkel, gudang, ruang utk promosi & penjualan, pertambangan & penggalian sumber alam wilayh kerja pertmbngn minyak & gas bumi, perikanan peternakan pertanian perkebunan atau kehutanan, proyek konstruksi instalasi atau proyek perakitan, pebr jasa dlm bentuk apapun, , org atau badan yg bentindak selaku agen Sesuai Top Next Back Bang Ami Ketentuan Perpajakan Pasal 2 ayat 5 UU KUP

SKEMA PERPAJAKAN SELF ASSESSMENT Memperoleh Identitas sbg Wajib Pajak Menghitung Sendiri, Memotong & Memungut SKEMA PERPAJAKAN SELF ASSESSMENT Memperoleh Identitas sbg Wajib Pajak Menghitung Sendiri, Memotong & Memungut NPWP & Pengukuhan PKP Melaporkan Sendiri Penghitungan & Penyetoran Pajak Surat Pemberitahuan (SPT) Bang Ami Menyetor Sendiri Pajak yang Terutang Surat Setoran Pajak (SSP) Top 10 Back Next

NPWP adalah NPWP ü Nomor yang diberikan kepada wajjib pajak sebagai sarana dalam adminitrasi NPWP adalah NPWP ü Nomor yang diberikan kepada wajjib pajak sebagai sarana dalam adminitrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Top Next Back Bang Ami Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU KUP 11

FUNGSI NPWP / PPKP SEBAGAI SARANA ü tanda pengenal diri atau identitas WP sebagai FUNGSI NPWP / PPKP SEBAGAI SARANA ü tanda pengenal diri atau identitas WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan; NPWP ü dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan; (juga untuk mendapatkan pelayanan dari Instansi tertentu) Top Next Back Bang Ami Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU KUP 12

Pengukuhan PKP Berfungsi NPWP ü Untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yg sebenarnya; ü Pengukuhan PKP Berfungsi NPWP ü Untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yg sebenarnya; ü Untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPn dan PPn BM ü Untuk pengawasan adminitrasi perpajakan Top Next Back Bang Ami Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU KUP 13

Siapakah yang Wajib Mendaftarkan Diri untuk Memperoleh NPWP …. ? Wajib Pajak yang telah Siapakah yang Wajib Mendaftarkan Diri untuk Memperoleh NPWP …. ? Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan Subjektif dan Objektif 1 ORANG PRIBADI Menjalankan Usaha atau Melakukan Pekerjaan Bebas Tidak menjalankan usaha/pekerjaan bebas Orang Pibadi selain yang di atas 2 BADAN 3 OP/Badan sbg Pemungut/Pemotong Pajak Top Next Back Bang Ami 14 Pasal 2 ayat (1) UU KUP ; Permenkeu No. 20/PMK. 03/2008; PER-44/PJ/2008

PERSYARATAN SUBJEKTIF atau Orang Pribadi Badan SESUAI PERSYARATAN Ketentuan mengenai subjek pajak dl Undang-undang PERSYARATAN SUBJEKTIF atau Orang Pribadi Badan SESUAI PERSYARATAN Ketentuan mengenai subjek pajak dl Undang-undang Penghasilan Top Next Back Bang Ami

PERSYARATAN OBJEKTIF atau Orang Pribadi Badan PERSYARATAN WP YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN ATAU PERSYARATAN OBJEKTIF atau Orang Pribadi Badan PERSYARATAN WP YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN ATAU DIWAJIBKAN UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGANPEMUNGUTAN Top Next Back Bang Ami

PERSYARATAN OBJEKTIF Wanita yg kawin yg dikenai pajak secara terpisah KARENA hidup terpisah berdasarkan PERSYARATAN OBJEKTIF Wanita yg kawin yg dikenai pajak secara terpisah KARENA hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim Top Next Back Bang Ami Dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta

Top Back Next KARTU NPWP DEPARTEMEN KEUANGAN R. I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NPWP : Top Back Next KARTU NPWP DEPARTEMEN KEUANGAN R. I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NPWP : NAMA: ALAMAT 07. 213. 056. 0 -005. 000 AHMAD SALAM : JL. ELANG INDOPURA A 7/15 SURABAYA TERDAFTAR 04 -08 -2009 Jenis WP Bang Ami Nomor WP Self Checking digit Kode KPP Status WP 18

Siapa Yang Wajib Melaporkan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai PKP…? 1 ORANG PRIBADI Sebagai Pengusaha Siapa Yang Wajib Melaporkan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai PKP…? 1 ORANG PRIBADI Sebagai Pengusaha yang memenuhi Ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak 2 BADAN 3 OP & Badan sebagai Pengusaha Kecil Namun memilih sebagai PKP Peredaran Bruto > Batasan PKP (Rp 4, 8 m) Top Next Back Bang Ami 19 Pasal 2 ayat (1) UU KUP ; Permenkeu No. 20/PMK. 03/2008; PER-44/PJ/2008

PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) PENGUSAHA YANG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP/JKP YANG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN UU PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) PENGUSAHA YANG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP/JKP YANG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN UU PPN TIDAK TERMASUK PENGUSAHA KECIL, KECUALI PENGUSAHA KECIL YANG MEMILIH UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP Top Next Back Bang Ami Pasal 1 Angka 5 UU KUP 20

PENGUSAHA ORANG PRIBADI BADAN DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAANNYA - Menghasilkan Barang - Mengimpor PENGUSAHA ORANG PRIBADI BADAN DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAANNYA - Menghasilkan Barang - Mengimpor Barang - Mengekspor Barang - Melakukan Usaha Perdagangan - Melakukan Usaha Jasa - Memanfaatkan Barang Tidak Berwujud Dari Luar daerah Pabean. - Memanfaatkan Jasa Dari Luar Daerah Pabean - Mengekspor Barang kena pajak tidak berwujud Top Next Back Bang Ami - Mengekspor jasa kena pajak Pasal 1 Angka 4 UU KUP 21

JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP DAN PELAPORAN PPKP Pasal 2 ayat (5) UU KUP jo JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP DAN PELAPORAN PPKP Pasal 2 ayat (5) UU KUP jo PMK No. 20/PMK. 03/2008 NPWP WP BADAN / OP Usahawan WP ORANG PRIBADI Non Usahawan Top Back. Ami Next Bang PKP Paling lambat: 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan Paling lambat: pada akhir bulan berikutnya apabila sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan Memperoleh Penghasilan melebihi PTKP üSebelum penyerahan BKP/JKP üPaling lama akhir bulan berikut setelah s/d suatu masa dalam tahun buku nilai peredaran usaha melebihi batasan Pengusaha Kecil 22 Pasal 2 ayat (1) UU KUP ; Permenkeu No. 20/PMK. 03/2008; PER-44/PJ/2008

TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK WP BADAN TEMPAT KEDUDUKAN KPP/KP 4/KP 2 KP Yg Wilayah TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK WP BADAN TEMPAT KEDUDUKAN KPP/KP 4/KP 2 KP Yg Wilayah Kerjanya TEMPAT KEGIATAN USAHA TEMPAT TINGGAL WP ORANG PRIBADI Selain Pengusaha Tertentu Top Next Back Bang Ami 23 Pasal 2 ayat (1) UU KUP ; Permenkeu No. 20/PMK. 03/2008; PER-44/PJ/2008

TEMPAT PELAPORAN USAHA WP BADAN TEMPAT KEDUDUKAN KPP/KP 4/KP 2 KP Yg Wilayah Kerjanya TEMPAT PELAPORAN USAHA WP BADAN TEMPAT KEDUDUKAN KPP/KP 4/KP 2 KP Yg Wilayah Kerjanya TEMPAT KEGIATAN USAHA TEMPAT TINGGAL WP ORANG PRIBADI Selain Pengusaha Tertentu Top Next Back Bang Ami 24 Pasal 2 ayat (1) UU KUP ; Permenkeu No. 20/PMK. 03/2008; PER-44/PJ/2008

TEMPAT PENDAFTARAN & PELAPORAN WP / PKP TERTENTU - BUMN, - termasuk anak perusahaan TEMPAT PENDAFTARAN & PELAPORAN WP / PKP TERTENTU - BUMN, - termasuk anak perusahaan BUMN yang penyertaan modal induknya > 50% KPP BUMN - 200 WP Besar Perusahaan - WP Besar tertentu dalam satu wilayah Kanwil DJP - WP Besar OP tertentu (ditetapkan Dirjen Pajak) WP BUT & Orang Asing di DKI - KPP WP Besar (LTO) I & II - KPP WP Madya - KPP WP Besar OP KPP BADORA (yg ditetapkan Dirjen Pajak) I : Dari Asia & Afrika II : Selain AA - Perusahaan Masuk Bursa - Lembaga Keuangan termasuk SRO (Self Regulatory Organization) di Pasar Modal KPP PMB (yg ditetapkan Dirjen Pajak) - WP OP Pengusaha Tertentu Top Bang Ami Back Next Di Setiap KPP Tempat Tinggal & Tempat Kegiatan Usaha Pasal 2 (3) UU KUP; PER-9/PJ/2008 stdd PER-35/PJ/2009 25

TEMPAT PENDAFTARAN & PELAPORAN WP / PKP TERTENTU - WP Penanaman Modal Asing (PMA) TEMPAT PENDAFTARAN & PELAPORAN WP / PKP TERTENTU - WP Penanaman Modal Asing (PMA) yang Tidak Masuk Bursa (Yg ditetapkan oleh Dirjen Pajak) I II IV V VI KPP PMA : Industri Kimia dan Barang Galian Non Logam : Industri Logam dan Mesin : Pertambangan dan Perdagangan : Tekstil, Makanan dan Kayu : Agribisnis dan Jasa : Jasa dan Perdagangan Keterangan: -Utk KPP Tertentu yg kantor Pusat, cabang, Kegiatan usaha di luar DKI terdaftar di KPP masing 2 namun terbatas sebagai Pemotong/Pemungut PPh -Mulai Maret 2008, Utk WP Baru yg termasuk dalam Kriteria WP Tertentu: Terdaftar di KPP Tempat Kedudukan/Tinggal masing-masing Top Bang Ami Back Next 26 Pasal 2 (3) UU KUP; PER-9/PJ/2008 stdd PER-35/PJ/2009

HAK & KEWAJIBAN SETELAH BER-NPWP HAK - Dapat mengkreditkan Pemotongan & Pemungutan PPh oleh HAK & KEWAJIBAN SETELAH BER-NPWP HAK - Dapat mengkreditkan Pemotongan & Pemungutan PPh oleh pihak lain - Mendapat pelayanan dari Instansi & dan Institusi terkait - Tidak membayar Fiskal Luar Negeri ketika pergi ke LN - Dikenakan Pemotongan/Pemungutan PPh dengan tarif normal KEWAJIBAN - Menghitung, Menyetor dan Melaporkan PPh (Masa & Tahunan) - Memotong/Memungut PPh kepada pihak lain Top Back Next Bang Ami 27

HAK & KEWAJIBAN SETELAH DIKUKUHKAN SBG PKP HAK - Dapat mengkreditkan PPN Masukan yang HAK & KEWAJIBAN SETELAH DIKUKUHKAN SBG PKP HAK - Dapat mengkreditkan PPN Masukan yang dipungut oleh pihak lain atau yang disetor sendiri KEWAJIBAN - Memungut PPN atas setiap Penyerahan BKP/JKP - Menghitung, Menyetor dan Melaporkan PPN (Masa) - Membuat Faktur Pajak atas setiap pemungutan PPN Top Back Next Bang Ami 28

KEWAJIBAN PERPAJAKAN SCR UMUM – WP BADAN KANTOR PUSAT Tahunan = Tiap Tahun Masa KEWAJIBAN PERPAJAKAN SCR UMUM – WP BADAN KANTOR PUSAT Tahunan = Tiap Tahun Masa = Tiap Bulan PPh Psl 21 Top Back Bang Ami Next PPN PPh Psl. 25 Wajib Dilaporkan Tiap Bulan PPh Badan : 1771 PPh Psl 21 Mulai Th. 2009: Tidak Ada Lagi PPh Pot-Put Lainnya seper - PPh Psl 23 - Pph Psl 4 (2) - Dilaporkan hanya jika ada transaksi - Dilaporkan jika pemotongan atas nama p 29

KEWAJIBAN PERPAJAKAN SCR UMUM – WP BADAN CABANG/ TEMPAT KEGIATAN USAHA Tahunan = Tiap KEWAJIBAN PERPAJAKAN SCR UMUM – WP BADAN CABANG/ TEMPAT KEGIATAN USAHA Tahunan = Tiap Tahun PPh Psl 21 Mulai Th. 2009: Tidak Ada Lagi Masa = Tiap Bulan Jika sentralisasi/pemusatan PPN Pelaporan hanya di Kantor Pusat PPh Psl 21 Top Back Bang Ami Next PPN Wajib Dilaporkan Tiap Bulan PPh Pot-Put Lainnya seperti : - PPh Psl 23 - Pph Psl 4 (2) - Dilaporkan hanya jika ada transaksi - Dilaporkan jika pemotongan atas 30 nama Ca

KEWAJIBAN PERPAJAKAN SCR UMUM – WP OP USAHAWAN/PEKERJAAN BEBAS WP OP – TEMPAT TINGGAL KEWAJIBAN PERPAJAKAN SCR UMUM – WP OP USAHAWAN/PEKERJAAN BEBAS WP OP – TEMPAT TINGGAL Masa = Tiap Bulan Bila pembayaran dpt ntpn tidak perlu lapor PPh Psl 21 Top Back Bang Ami Next Tahunan = Tiap Tahun PPN PPh Psl. 25 Wajib Dilaporkan Tiap Bulan PPh OP : 1770 PPh Psl 21 Mulai Th. 2009: Tidak Ada Lagi PPh Pot-Put Lainnya Apabila Sebagai Pemoton - Dilaporkan hanya jika ada transaksi - Dilaporkan jika pemotongan atas nama p 31

KEWAJIBAN PERPAJAKAN SCR UMUM – WP OP USAHAWAN/PEKERJAAN BEBAS Top Back Next CABANG/ TEMPAT KEWAJIBAN PERPAJAKAN SCR UMUM – WP OP USAHAWAN/PEKERJAAN BEBAS Top Back Next CABANG/ TEMPAT KEGIATAN USAHA Tahunan = Tiap Tahun PPh Psl 21 Mulai Th. 2009: Tidak Ada Lagi Masa = Tiap Bulan Jika sentralisasi/pemusatan PPN Pelaporan hanya di Kantor Pusat PPh Psl 21 PPN Wajib Dilaporkan Tiap Bulan Bang Ami PPh Psl. 25 (7) PPh Pot-Put Lainnya Apabila Sebagai Pemotong - Dilaporkan hanya jika ada transaksi - Dilaporkan jika pemotongan atas 32 nama Ca

KEWAJIBAN PERPAJAKAN SCR UMUM – WP OP KARYAWAN WP OP – TEMPAT TINGGAL Tahunan KEWAJIBAN PERPAJAKAN SCR UMUM – WP OP KARYAWAN WP OP – TEMPAT TINGGAL Tahunan = Tiap Tahun PPh OP : 1770 S / 1770 SS Masa = Tiap Bulan Tidak ada Kewajiban Top Back Bang Ami Next 33

TATA CARA MENDAFTARKAN DIRI FORM Pendaftaran NPWP + Membawa : -KTP atau -Passpor (bagi TATA CARA MENDAFTARKAN DIRI FORM Pendaftaran NPWP + Membawa : -KTP atau -Passpor (bagi org asing) ORANG PRIBADI FORM Pendaftaran NPWP + BADAN Membawa : -Akte Pendirian & Perubahan -NPWP pimpinan -KTP/Passpor Penganggung Jawab KPP/KP 4/KP 2 KP NPWP : - SKT - Kartu NPWP - Bukti Pendaftaran WP PKP : - SKep. Pengukuhan PKP - Bukti Pelaporan PKP Top Back. Ami Next Bang Kep-161/PJ/2001 stdd PER-160/PJ/2007; PER-44/PJ/2008 34

SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/PPKP WP ORANG PRIBADI Top Back Next NON USAHAWAN MENGISI DAN SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/PPKP WP ORANG PRIBADI Top Back Next NON USAHAWAN MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/KUASA KHUSUS FORMULIR PENDAFTARAN Membawa data pendukung : - KTP atau - PASPOR bagi orang asing • Paling Lama 1 Hari Kerja sejak Permohonan Diterima Lengkap • KPP akan melakukan Konfirmasi Lapangan paling lama 1 tahun. Bang Ami PER-44/PJ/2008 35

SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/PPKP Top Back WAJIB PAJAK Next BADAN JOINT OPERATION BENDAHARAWAN MENGISI SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/PPKP Top Back WAJIB PAJAK Next BADAN JOINT OPERATION BENDAHARAWAN MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/KUASA KHUSUS FORMULIR PENDAFTARAN Membawa data pendukung: - Akte Pendirian dan Perubahan atau Surat Keterangan Penunjukan dari Kantor Pusat utk BUT - NPWP Pimpinan/Pngg Jwb - KTP penanggung jawab (jika orang asing : Paspor) Membawa Data Pendukung: – Perjanjian Kerjasama sbg JO/ Akte Pendirian sbg JO – NPWP/Passpor Penanggung Jawab – NPWP Pimpinan/Pngg Jwb JO Membawa : - Surat Penunjukan sbg Bendaharawan - KTP Bendaharawan 36 Bang Ami PER-44/PJ/2008

KONFIRMASI LAPANGAN - Dpt dilakukan plg lama 1 tahun stl diterbitkan SKT/SPPKPdan Kartu NPWP KONFIRMASI LAPANGAN - Dpt dilakukan plg lama 1 tahun stl diterbitkan SKT/SPPKPdan Kartu NPWP - Berdasarkan skala resiko - Data tidak benar, dilakukan penghapusan NPWP/Pencabutan PKP jabatan Kategori Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak berisiko antara lain: Top Back Bang Ami Next a. WP yg dikirimi surat tetapi “Kembali dari Pos (Kempos)” krn Nama tidak dikenal; atau Alamat tidak ditemukan; atau Rumah/gedung tidak dihuni b. Tidak menyampaikan SPT. c. WP yang sering berpindah KPP tempat terdaftar. d. WP yg sering berpindah alamat tpt tinggal/kedudukan atau tpt usaha. e. WP yang melaporkan adanya kegiatan ekspor. f. WP yang melakukan kegiatan impor tetapi tidak. PKP. g. WP yang mengajukan permohonan restitusi. h. WP tidak berstatus PKP tetapi menyampaikan SPT Masa PPN. i. WP baru berdiri : penyerahan besar tetapi jumlah KB relatif kecil. j. WP-WP Badan yg akte pendiriannya dibuat di hadapan notaris yg sama & tgl pendiriannya pada waktu yg bersamaan/berdekatan. k. WP yg memiliki nama aneh (misal. Mr. X, PT ABCDE, XYZ. l. WP lain yang menurut pertimbangan Kepala KPP termasuk WP berisiko. 37 PER-44/PJ/2008

NPWP BAGI ANGGOTA KELUARGA Istri Keluarga Sedarah &Semenda, Garis Lurus (Termasuk Anak Yg Belum NPWP BAGI ANGGOTA KELUARGA Istri Keluarga Sedarah &Semenda, Garis Lurus (Termasuk Anak Yg Belum Dewasa) Anak Angkat, Ditanggung Sepenuhnya, Diakui Berdasarkan Hukum Yang Berlaku WANITA KAWIN Menjalankan Usaha/Pekerjaan Bebas Tidak Menjalankan Usaha/Pekerjaan Bebas, Memiliki Penghasilan disetahunkan > PTKP 38 Bang Ami PER-51/PJ/2008

NPWP BAGI ANGGOTA KELUARGA TATA CARA PENDAFTARAN Dapat diajukan oleh: • WP yang bersangkutan NPWP BAGI ANGGOTA KELUARGA TATA CARA PENDAFTARAN Dapat diajukan oleh: • WP yang bersangkutan • Penanggung Biaya Hidup (dapat secara kolektif) KPP tempat Penanggung Biaya Hidup terdaftar Proses : Paling Lama 1 hari kerja Formulir yang diperlukan: • • Kartu Keluarga Surat Pernyataan Anggota Keluarga KTP NPWP Penanggung Biaya Hidup NPWP yang Diberikan : Sama dengan NPWP Pen. Biaya Hidup, Namun Kode Status Cabang menjadi 999, 998, dst. 39 Bang Ami PER-51/PJ/2008

PENERBITAN NPWP DAN ATAU PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN DIRJEN PAJAK Dapat Menerbitkan NPWP/ Pengukuhan PENERBITAN NPWP DAN ATAU PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN DIRJEN PAJAK Dapat Menerbitkan NPWP/ Pengukuhan PKP Secara Jabatan Apabila Orang Pribadi atau Badan yang telah memenuhi syarat sebagai WP/PKP tetapi tidak mendaftarkan diri/tidak melaporkan usahanya Kewajiban Perpajakan dimulai sejak dipenuhi persyaratan subjektif / objektif sebagai WP paling lama 5 tahun sebelum diterbitkan NPWP / dikukuhkan sebagai PKP Top Bang Back. Ami Next 40 Pasal 2 ayat (4) dan (4 a) UU KUP; PER-44/PJ/2008

TINDAK PIDANA KARENA SENGAJA Wajib Pajak : ü ü ü Tidak mendaftarkan diri Menyalahgunakan TINDAK PIDANA KARENA SENGAJA Wajib Pajak : ü ü ü Tidak mendaftarkan diri Menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP Menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP Tidak menyampaikan SPT Menyampaikan SPT dan atau keterangan yg isinya tidak benar/tidak lengkap ………. BERAKIBAT Menimbulkan kerugian pada pendapatan negara DIPIDANA § Penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan § denda paling sedikit 2 kali & paling tinggi 4 kali pajak terutang Top Next Back Bang Ami Berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai WP yg menyuruh/turut serta/ menganjurkan/ membantu melakukan tindak pidana perpajakan Psl 43 (1) 41 Pasal 39 ayat (1) UU KUP

TINDAK PIDANA KARENA PERCOBAAN ü Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PPKP ü TINDAK PIDANA KARENA PERCOBAAN ü Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PPKP ü Menyampaikan SPT dan atau keterangan yg isinya tidak benar atau tidak lengkap Dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau kompensasi pajak SANKSI § Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun, dan § Denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yg dimohon dan/atau kompensasi atau pengkreditan yg dilakukan oleh Wajib Pajak Top Next Back Bang Ami 42 Pasal 39 ayat (3) UU KUP

PERUBAHAN DATA Mengisi Formulir Perubahan Data & WP Pindah/ Formulir Perubahan Data & PKP PERUBAHAN DATA Mengisi Formulir Perubahan Data & WP Pindah/ Formulir Perubahan Data & PKP Pindah KPP Terdaftar KPP menerbitkan : üSKT/SPPKP üKartu NPWP Plg Lama 1 Hari Kerja sejak permohonan Diterima Lkp Perubahan data WP/PKP antara lain meliputi : a. Perubahan Nama karena penggantian nama; b. Perubahan bentuk badan hukum; c. Perubahan alamat krn perpindahan tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dlm wilayah KPP yg sama; d. Perubahan status; e. Perubahan jenis usaha karena ada perubahan kegiatan usaha Top Back Bang Ami Next 43 PER-44/PJ/2008

WAJIB PAJAK PINDAH ALAMAT Mengisi Formulir Perubahan Data & WP Pindah/ Formulir Perubahan Data WAJIB PAJAK PINDAH ALAMAT Mengisi Formulir Perubahan Data & WP Pindah/ Formulir Perubahan Data & PKP Pindah Top Next Back KPP Lama Bagi WP Badan, JO & Bendahara KPP Baru Bagi WP OP KPP Lama menerbitkan SURAT PINDAH plg lama 1 hari kerja § Utk WP § Tembusan ke KPP Baru KPP baru menerbitkan Karta NPWP + SKT dan/atau SPPKP § Plg lama 1 hari kerja sejak diterima Surat Pindah atau diterima permohonan scr lengkap § Kartu NPWP + SKT dan/atau SPPKP ditembuskan ke KPP Lama menerbitkan Surat Pencabutan SKT, Surat Penghapusan NPWP dan/atau Surat Pencabutan SPPKP § Plg lama 1 hari kerja sejak diterima tembusan dari KPP Baru. 44 Bang Ami PER-44/PJ/2008 stdd PER-41/PJ/2009

PENGHAPUSAN NPWP Pasal 2 ayat (6) dan (7) UU KUP; PMK No. 20/PMK. 03/2008 PENGHAPUSAN NPWP Pasal 2 ayat (6) dan (7) UU KUP; PMK No. 20/PMK. 03/2008 Dilakukan dalam hal : diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh: Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa Perjanjian pisah harta dan penghasilan WP BUT yang menghentikan kegiatannya di Indonesia Dianggap perlu oleh Dirjen Pajak karena WP tidak lagi memenuhi Persyaratan subjektif dan objektif Top Back. Ami Next Bang 45

PENGHAPUSAN NPWP Pasal 2 ayat (6) dan (7) UU KUP; PMK No. 20/PMK. 03/2008 PENGHAPUSAN NPWP Pasal 2 ayat (6) dan (7) UU KUP; PMK No. 20/PMK. 03/2008 Dilakukan Apabila : Utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa Kecuali: - WP OP meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat diketemukan - WP tidak memiliki kekayaan lagi. Top Next Back Bang Ami Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan untuk WP OP dan 12 bulan utuk WP Badan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap 46

PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP Dilakukan dalam hal : WP pindah alamat ke wilayah Kerja KPP PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP Dilakukan dalam hal : WP pindah alamat ke wilayah Kerja KPP Lain WP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP Baik melalui permohonan dari WP maupun secara jabatan (termasuk PKP yang peredaran bruto tidak melampai batasan Pengusaha Kecil) Pencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap Top Next Back Bang Ami 47 Pasal 2 ayat (8) & (9) UU KUP; PMK No. 20/PMK. 03/2008

PENYETORAN PAJAK & SSP SURAT SETORAN PAJAK (SSP) 3/18/2018 Top Back Bang Ami Next PENYETORAN PAJAK & SSP SURAT SETORAN PAJAK (SSP) 3/18/2018 Top Back Bang Ami Next 48

SARANA PENYETORAN PAJAK Pasal 10 ayat (2) UU KUP; PER MEN KEU NO. 184/PMK. SARANA PENYETORAN PAJAK Pasal 10 ayat (2) UU KUP; PER MEN KEU NO. 184/PMK. 03/2007 Top Next Back PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YG DIPERSAMAKAN DG SSP Standar SSP Khusus SSPCP Dianggap sah apabila telah divalidasi dg NTPN Bang Ami SSCP 49

SARANA PENYETORAN PAJAK Pasal 10 ayat (2) UU KUP; PER-01/PJ. /2006 SSP Standar SSP SARANA PENYETORAN PAJAK Pasal 10 ayat (2) UU KUP; PER-01/PJ. /2006 SSP Standar SSP yang dibuat oleh WP untuk penyetoran pajak ke Kantor Penerima Pembayaran Bentuk, ukuran & isi ditetapkan Dirjen Pajak Top Next Back Dapat digunakan untuk Kantor Penerima Pembayaran yang belum terhubung secara on-line Terdiri dari lima rangkap: I II IV V SSP + Uang dong Bank/Kantor Pos Bang Ami : Arsip WP : Ktr Pen Pemb - KPPN - KPP : WP - KPP : Arsip Ktr Pen Pemb. : Pemotong/Pemungut 50

SARANA PENYETORAN PAJAK Pasal 10 ayat (2) UU KUP; PER-01/PJ. /2006 SSP Khusus bukti SARANA PENYETORAN PAJAK Pasal 10 ayat (2) UU KUP; PER-01/PJ. /2006 SSP Khusus bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Ktr Pen Pemb. tsb Berfungsi sama dg SSP Standar dlm admistrasi perpajakan Top Next Back Isi ditetapkan Dirjen Pajak. Dicetak dengan mesin transaksi/ alat lain. Ktr Pen. Pemb tlh mengadakan kerjasama MP 3. Paling sedikit memuat: ü ü ü Bang Ami Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); - Nama Wajib Pajak; Identitas Kantor Penerima Pembayaran; - Masa Pajak dan atau Tahun Pajak; Mata Anggaran Penerimaan (MAP)/Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran; Nomor Ketetapan (untuk pembayaran : STP, SKPKB, atau SKPKBT); Jumlah dan Tanggal Pembayaran; dan Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) dan atau Nomor Transaksi Bank 51 (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP).

SARANA PENYETORAN PAJAK Pasal 10 ayat (2) UU KUP; PER-01/PJ. /2006 SSPCP Top (Surat SARANA PENYETORAN PAJAK Pasal 10 ayat (2) UU KUP; PER-01/PJ. /2006 SSPCP Top (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) SSP yang digunakan oleh Importir atau Wajib Bayar dalam rangka impor Terdiri dari 8 (delapan) rangkap: Next Back 1 a 1 b 2 a 2 b 2 c 3 a 3 b 4 SSPCP + Uang dong Importir Bang Ami Bank/Kantor Pos : Penyetor/WP – KPBC : Arsip Penyetor/WP : KPPN – KPBC : KPPN – KPP (PPh) : KPPN – KPP (PPN) : Penyetor/WP atau KPBC – KPP (PPh) : Kantor Penerima Pembayaran 52

SARANA PENYETORAN PAJAK Pasal 10 ayat (2) UU KUP; PER-01/PJ. /2006 SSCP Top (Surat SARANA PENYETORAN PAJAK Pasal 10 ayat (2) UU KUP; PER-01/PJ. /2006 SSCP Top (Surat Setoran Cukai dan PPN) SSP yang digunakan oleh Pengusaha untuk cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri Terdiri dari 6 (enam) rangkap: Next Back 1 a 1 b 2 a 2 b 3 4 SSCP + Uang dong Bank/Kantor Pos Bang Ami : Penyetor/WP – KPBC : Arsip Penyetor/WP : KPPN – KPBC : KPPN – KPP : Penyetor/WP atau KPBC – KPP : Kantor Penerima Pembayaran 53

KODE MAP PER-01/PJ. /2006 No. MAP Lama MAP Baru Uraian ---------------------------------------------------------1 0111 411121 Untuk KODE MAP PER-01/PJ. /2006 No. MAP Lama MAP Baru Uraian ---------------------------------------------------------1 0111 411121 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21 ---------------------------------------------------------2 0112 411122 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22 ---------------------------------------------------------3 0113 411123 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22 Impor ---------------------------------------------------------4 0113 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23 ---------------------------------------------------------5 0115 411125 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi ---------------------------------------------------------6 0116 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan ---------------------------------------------------------7 0117 411127 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 26 ---------------------------------------------------------8 0118 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final dan Fiskal Luar Negeri ---------------------------------------------------------9 0119 411129 Untuk Jenis Pajak PPh Non Migas Lainnya ---------------------------------------------------------10 0121 411111 Untuk Jenis Pajak PPh Minyak Bumi ---------------------------------------------------------11 0122 411112 Untuk Jenis Pajak PPh Gas Alam ---------------------------------------------------------12 0128 411113 Untuk Jenis Pajak PPh Lainnya dari Minyak Bumi ---------------------------------------------------------13 0129 411119 Untuk Jenis Pajak PPh Migas Lainnya Bang Ami 54

KODE MAP PER-01/PJ. /2006 No. MAP Lama MAP Baru Uraian ---------------------------------------------------------14 0131 411211 Untuk KODE MAP PER-01/PJ. /2006 No. MAP Lama MAP Baru Uraian ---------------------------------------------------------14 0131 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri ---------------------------------------------------------15 0132 411212 Untuk Jenis Pajak PPN Impor ---------------------------------------------------------16 0133 411221 Untuk Jenis Pajak PPn. BM Dalam Negeri ---------------------------------------------------------17 0134 411222 Untuk Jenis Pajak PPn. BM Impor ---------------------------------------------------------18 0139 411219 Untuk Jenis Pajak PPN Lainnya ---------------------------------------------------------19 0139 411229 Untuk Jenis Pajak PPn. BM Lainnya ---------------------------------------------------------20 0171 411611 Untuk Bea Meterai ---------------------------------------------------------21 0175 411612 Untuk Penjualan Benda Meterai ---------------------------------------------------------22 0172 411619 Untuk Pajak Tidak Langsung Lainnya ---------------------------------------------------------23 0173 411621 Untuk Bunga Penagihan PPh ---------------------------------------------------------24 0174 411622 Untuk Bunga Penagihan PPN ---------------------------------------------------------25 0174 411623 Untuk Bunga Penagihan PPn. BM ---------------------------------------------------------26 0174 411624 Untuk Bunga Penagihan PTLL Bang Ami 55

SARANA PENYETORAN PAJAK PER-38/PJ/2009 PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK Top Next Back MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK SARANA PENYETORAN PAJAK PER-38/PJ/2009 PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK Top Next Back MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YG DIPERSAMAKAN DG SSP (Surat Setoran Pajak) SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak) Dianggap sah apabila telah divalidasi dg NTPN Bang Ami 56

SARANA PENYETORAN PAJAK Pasal 10 ayat (2) UU KUP; PER-01/PJ. /2006 SSP - bukti SARANA PENYETORAN PAJAK Pasal 10 ayat (2) UU KUP; PER-01/PJ. /2006 SSP - bukti pembayaran atau penyetoran pajak yg telah dilakukan - dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara - melalui tempat pembayaran yg ditunjuk Men. Keu Terdiri dari 4 rangkap: I : Arsip WP II : KPPN III : WP utk dilaporkan ke KPP IV : Arsip Ktr Penerima Pembayaran Bila diperlukan, dpt ditambah lbr ke-5 utk arsip Wajib Pungut SSP + Uang dong Bank/Kantor Pos Bang Ami 57 Back Top Next

TEMPAT PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK Pasal 10 ayat (1) UU KUP jo. PMK No. 184/PMK. TEMPAT PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK Pasal 10 ayat (1) UU KUP jo. PMK No. 184/PMK. 03/2007 TEMPAT PEMBAYARAN/PENYETORAN - BANK BUMN/BUMD, atau - BANK-BANK LAIN YANG DITUNJUK MENKEU KANTOR POS = Top Next Back Bang Ami BANK PERSEPSI 58

TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK Pasal 9 ayat (1) UU KUP; KMK TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK Pasal 9 ayat (1) UU KUP; KMK No. 184/PMK. 04/2007 59 Bang Ami

TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK Pasal 9 ayat (1) UU KUP; Per TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK Pasal 9 ayat (1) UU KUP; Per Menkeu No. 184/PMK. 03/2007 Jatuh Tempo : - Pembayaran atau Penyetoran - Pelaporan bertepatan dengan Hari Libur Dapat Dilakukan Pada Hari Kerja Berikutnya Termasuk § Hari Sabtu § Hari Libur Nasional termasuk • hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum • cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah 60 Bang Ami

BATAS WAKTU PELUNASAN PPh PASAL 29 SPT TAHUNAN PPH Pasal 9 ayat (2) UU BATAS WAKTU PELUNASAN PPh PASAL 29 SPT TAHUNAN PPH Pasal 9 ayat (2) UU KUP KEKURANGAN BAYAR PPh BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh (Ps. 29) HARUS DILUNASI PALING LAMBAT SEBELUM SPT TAHUNAN DISAMPAIKAN Top Next Back Bang Ami 61

SANKSI ADMINITRASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 ayat (2 a) & 2(b) UU KUP SANKSI ADMINITRASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 ayat (2 a) & 2(b) UU KUP Pembayaran / Penyetoran Pajak Setelah Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran / Penyetoran Pajak DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI BUNGA 2% PER BULAN Top Back Bang Ami Next ü Dari Jumlah Pajak Yang Terlambat Dibayar/Disetor ü 1 Bagian Bulan Dihitung Satu Bulan ü Perhitungan Jumlah Bulan Dihitung Dari : § SPT Masa : Tanggal jatuh tempo pembayaran § SPT Tahunan : Tanggal batas akhir Pelaporan SPT s. d. Tanggal Pembayaran 62

MENGANGSUR/MENUNDA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 ayat (4) UU KUP; PMK No. 184/PMK. 03/2007 Yang MENGANGSUR/MENUNDA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 ayat (4) UU KUP; PMK No. 184/PMK. 03/2007 Yang Dapat Diangsur/Ditunda ü Pajak yang masih harus dibayar dalam STP, SKPKBT, SKep Pembetulan, Skep Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK ü Kekurangan pembayaran PPh Pasal 29 Tata Cara Top Next Back Bang Ami § Mengajukan permohonan plg lambat 9 hari kerja sebelum jatuh tempo § KPP harus menerbitkan keputusan dlm jangka waktu 7 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap § Keputusan dpt berupa menerima, menerima sebagian atau menolak § Jika dlm jk wkt tsb KPP tidak menerbitkan keputusan, permohonan WP dianggap diterima. Syarat yang harus dipenuhi WP: q Bersedia memberikan jaminan q Tidak mempunyai utang pajak yang telah jatuh tempo 63

PELAPORAN PAJAK SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) Ikatan Akuntan Indonesia 3/18/2018 Top Back Bang Ami Next PELAPORAN PAJAK SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) Ikatan Akuntan Indonesia 3/18/2018 Top Back Bang Ami Next 64

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) Pasal 1 angka 11, 12, 13 UU KUP Pengertian Surat yg SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) Pasal 1 angka 11, 12, 13 UU KUP Pengertian Surat yg oleh WP digunakan untuk melaporkan Penghitungan dan atau Pembayaran Pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak, dan atau Harta dan Kewajiban UNTUK SUATU MASA PAJAK Top Next Back Bang Ami SPT MASA UNTUK SUATU TAHUN PAJAK ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK SPT TAHUNAN 65

FUNGSI SPT PPh Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP Top Back SEBAGAI SARANA FUNGSI SPT PPh Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP Top Back SEBAGAI SARANA UNTUK : Next a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang b. melaporkan tentang : ü pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak ; ü penghasilan yang merupakan Objek dan bukan Objek Pajak ; ü Harta dan Kewajiban ; ü pembayaran dari pemotong / pemungut tentang pemotongan atau pemungutan dalam satu Masa Pajak. 66 Bang Ami

FUNGSI SPT PPN Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP Top Back SEBAGAI SARANA FUNGSI SPT PPN Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP Top Back SEBAGAI SARANA UNTUK : Next a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN/PPn BM yang sebenarnya terutang, dan b. melaporkan tentang: ü pengkreditan PM terhadap PK; ü pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak; ü melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan (bagi pemotong atau pemungut). 67 Bang Ami

KEWAJIBAN PEMENUHAN SPT Pasal 3 ayat (1), (2), (3), dan (7) UU KUP WP KEWAJIBAN PEMENUHAN SPT Pasal 3 ayat (1), (2), (3), dan (7) UU KUP WP Top Next Back • • MENGAMBIL SENDIRI MENGISI MENANDATANGANI MENYAMPAIKAN SPT KPP/KAPENPA BATAS WAKTU PENYAMPAIAN • SPT MASA : PALING LAMBAT 20 HARI SETELAH AKHIR MASA PAJAK • SPT TAHUNAN : PALING LAMBAT 3 BULAN (OP) atau 4 BULAN (BADAN) SETELAH BERAKHIRNYA TAHUN PAJAK SPT DISAMPAIKAN TETAPI TIDAK ATAU TIDAK SEPENUHNYA MEMENUHI KETENTUAN (TIDAK LENGKAP), SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN 68 Bang Ami

SPT TIDAK LENGKAP (SPT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN) Pasal 3 ayat (7) A. PENGISIANNYA TIDAK SPT TIDAK LENGKAP (SPT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN) Pasal 3 ayat (7) A. PENGISIANNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN FORMAL APABILA 1. SPT tidak ditandatangani 2. SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan/dokumen yang disyaratkan 3. SPT LB disampaikan setelah lebih dari 3 tahun dan WP telah ditegur secara tertulis 4. SPT disampaikan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan SKP Top Next Back Bang Ami B. SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN APABILA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN FORMAL 69

PENGISIAN SPT Pasal 3 ayat (1), (1 a) UU KUP; Per Men Keu No. PENGISIAN SPT Pasal 3 ayat (1), (1 a) UU KUP; Per Men Keu No. 196/PMK. 03/2007 SPT harus diisi dengan : a. b. c. d. Top Next Back Bang Ami Dalam Bahasa Indonesia Huruf latin Menggunakan angka arab Satuan mata uang rupiah Kecuali: WP yang telah mendapat izin Menkeu untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, yaitu : - SPT dalam Bahasa Indonesia dan dalam mata uang US $ (kecuali lampiran berupa Laporan Keuangan) 70

BENTUK, ISI, DAN LAMPIRAN SPT Pasal 3 ayat (6) UU KUP; Per Men Keu BENTUK, ISI, DAN LAMPIRAN SPT Pasal 3 ayat (6) UU KUP; Per Men Keu No. 181/PMK. 03/2007 a. bentuk, isi, dan keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT; b. bentuk dan isi SPT untuk Wajib Pajak tertentu; c. tempat dan cara lain pengambilan SPT; d. tata cara pengisian SPT; e. tata cara penandatanganan SPT; dan f. tata cara penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Top Next Back Bang Ami Diatur Dengan Peraturan Dirjen Pajak 71

JENIS-JENIS SPT Per Dirjen Pajak No. PER-9/PJ/2009 SPT Tahunan § PPh Badan (1771 & JENIS-JENIS SPT Per Dirjen Pajak No. PER-9/PJ/2009 SPT Tahunan § PPh Badan (1771 & 1771$) § PPh OP (1770) § PPh OP Non Usahawan/ Pekerjaan Bebas (1770 S) § PPh OP Non Usahawan/ Non Pek. Bebas dg Pengh. <= 60 Jt (1770 SS) § PPh Pasal 21 (1721) Mulai Th. 2009: Tidak Ada Lagi Top Next Back Bang Ami Masa § § § § PPh Pasal 21/26 Kalau terdaftar PPh Pasal 22 di KPP madya PPh Pasal 23/26 menggunakan PPh Pasal 25 e. SPT/ pratama PPh Pasal 4 (2) bisa Hard Copy PPh Pasal 15 PPN (1111 dan 1111 DM) PPN Pemungut (1107 PUT) Berbentuk: Hard copy atau e-SPT 72

PENYAMPAIAN SPT Pasal 6 UU KUP; Permenkeu No. 181/PMK. 03/2007 Dengan Cara Disampaikan langsung PENYAMPAIAN SPT Pasal 6 UU KUP; Permenkeu No. 181/PMK. 03/2007 Dengan Cara Disampaikan langsung ke KPP/ KP 2 KP. WP menerima tanda bukti dan tanggal penerimaan Top Next Back Bang Ami Cara lain Disampaikan melalui Kantor Pos dengan secara tercatat Tanda bukti dan tanggal Pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan Dengan cara Lain jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat e-filling melalui ASP 73

PENDAFTARAN & PENYAMPAIAN SPT MELALUI E-FILLING Plg Lambat 14 hari kerja dari: - JT PENDAFTARAN & PENYAMPAIAN SPT MELALUI E-FILLING Plg Lambat 14 hari kerja dari: - JT Pelaporan, atau - Pelaporan (jika lapor lewat JT) Dokumen/Keterangan Lain n a hon o m Per -FIN E 2 hari kerja KPP Pendaftaran WP Digital Certificate (DC) Lapor: e-SPT / e-SPTy DJP ASP Top Back. Ami Next Bang PER-47/PJ/2008 74

TEMPAT LAIN UNTUK PENYAMPAIAN SPT Pasal 5 UU KUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENENTUKAN TEMPAT LAIN UNTUK PENYAMPAIAN SPT Pasal 5 UU KUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENENTUKAN TEMPAT LAIN UNTUK PENYAMPAIAN SPT Top Next Back Bang Ami 75

Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan JENIS PAJAK BAYAR / SETOR LAPOR Pemotongan/Pemunguta n Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan JENIS PAJAK BAYAR / SETOR LAPOR Pemotongan/Pemunguta n PPh 21, 23, 26, 4(2), 15 Tgl 10 bulan berikutnya Tgl 20 bulan berikutnya PPh 25; 4(2) & 15 Disetor Sendiri Tgl 15 bulan berikutnya Tgl 20 bulan berikutnya PPh 22 Bend Pemerintah Hari yang sama 14 hari setelah bulan pemungutan PPN & PPn. BM; PPN&PPn. BM – PUT Selain Bendaharawan Tgl 15 bulan berikutnya Tgl 20 bulan berikutnya PPN & PPn. BM Pemungut (PUT) – Bendaharawan Tgl 7 bulan berikutnya Tgl 14 bulan berikutnya SPT Tahunan Top Next Back Bang Ami Sebelum Dilaporkan OP : Akhir bln ke-3 Th berikut Jatuh Tempo penyetoran dan pelaporan jatuh pada hari Badan : Akhir bln ke-4 Th Sabtu dan Hari Libur Nasional (termasuk dalam rangka Pemilu 76 berikut dan cuti bersama) = dapat dilakukan hari berikutnya.

WP KRITERIA TERTENTU YANG DAPAT MELAPORKAN BEBERAPA MASA PAJAK DALAM SATU SPT MASA Pasal WP KRITERIA TERTENTU YANG DAPAT MELAPORKAN BEBERAPA MASA PAJAK DALAM SATU SPT MASA Pasal 3 ayat (3 a) UU KUP; Per Menkeu No. 182/PMK. 03/2007 § Wajib Pajak usaha kecil § Wajib Pajak di daerah tertentu. Syarat WP Usaha Kecil: ü WP OP Menjalankan Usaha / Pekerjaan Bebas § WP OP dalam negeri; dan § Peredaran Usaha dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp 600. 000, 00. ü WP Badan § Modal 100% dimiliki WNI; dan § Peredaran Usaha dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp 900. 000, 00 Top Back. Ami Next Bang WP yang tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usahanya berlokasi di daerah tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 77

WP KRITERIA TERTENTU YANG DAPAT MELAPORKAN BEBERAPA MASA PAJAK DALAM SATU SPT MASA Pasal WP KRITERIA TERTENTU YANG DAPAT MELAPORKAN BEBERAPA MASA PAJAK DALAM SATU SPT MASA Pasal 3 ayat (3 a) UU KUP; Per Menkeu No. 182/PMK. 03/2007 Ketentuan Pelaksanaan: § WP yang bermaksud melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak. § Pemberitahuan tersebut harus disampaikan oleh WP paling lambat 2 bulan sebelum dimulainya masa pajak pertama yang oleh WP Akan disampaikan dalam SPT Masa di atas. § Terhadap pemberitahuan di atas dilakukan penelitian atas pemenuhan kriteria yang disyaratkan Top Back. Ami Next Bang § Apabila berdasarkan penelitian di atas WP tidak memenuhi kriteria tersebut, Dirjen Pajak memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak 78

PENGISIAN SPT Pasal 4 UU KUP PENGISIAN SPT § § BENAR LENGKAP JELAS DITANDATANGANI PENGISIAN SPT Pasal 4 UU KUP PENGISIAN SPT § § BENAR LENGKAP JELAS DITANDATANGANI : § BADAN : PENGURUS/DIREKSI ATAU KUASA KHUSUS § ORANG PRIBADI : YG BERSANGKUTAN ATAU KUASA KHUSUS Top Next Back Bang Ami WP YANG WAJIB PEMBUKUAN, DILENGKAPI DGN LAP. KEUANGAN (NERACA, LABA RUGI & KETERANGAN LAIN) 79

KUASA Harus diberikan kepada Konsultan Pajak Pengecualian dari konsultan pajak dapat diberikan kepada pihak KUASA Harus diberikan kepada Konsultan Pajak Pengecualian dari konsultan pajak dapat diberikan kepada pihak lain dengan syarat yang memberikan kuasa: a. WP OP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas b. WPOP menjalankan usaha/pek. Bebas dengan peredaran bruto <= Rp 1. 800. 000, - dalam satu tahun. Top Next Back Bang Ami c. WP Badan dengan peredaran bruto <= Rp 2. 400. 000, - dalam satu tahun. 80

PERSYARATAN PENERIMA KUASA § Syarat Umum : 1. Memiliki NPWP 2. Telah menyampaikan SPT PERSYARATAN PENERIMA KUASA § Syarat Umum : 1. Memiliki NPWP 2. Telah menyampaikan SPT PPh tahun terakhir 3. Memiliki surat kuasa khusus dari WP yang memberi kuasa. § Syarat Khusus : q Untuk Konsultan Pajak: memiliki izin praktek konsultan pajak yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak atas nama Menkeu q Bukan Konsultan Pajak: Top Next Back Bang Ami Jika bukan konsultan pajak: memiliki sertfikat brevet atau ijazah formal di bidang perpajakan minimal D-III Perpajakan yang diterbitkan oleh PT Negeri atau Swasta dengan terakreditasi A 81

PENELITIAN Pasal 1 angka 27 SERANGKAIAN KEGIATAN MENILAI KELENGKAPAN PENGISIAN SPT dan LAMPIRANNYA Termasuk PENELITIAN Pasal 1 angka 27 SERANGKAIAN KEGIATAN MENILAI KELENGKAPAN PENGISIAN SPT dan LAMPIRANNYA Termasuk : KEBENARAN PENULISAN dan PENGHITUNGAN BERSIFAT Top Next Back Bang Ami FORMAL 82

DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT Pasal 3 ayat (8) UU KUP; Per Men Keu DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT Pasal 3 ayat (8) UU KUP; Per Men Keu No. 183/PMK. 03/2007 WAJIB PAJAK TERTENTU Top Next Back Bang Ami DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT : § WP OP BERPENGHASILAN NETO DI BAWAH PTKP • SPT MASA PPh Pasal 25 • SPT TAHUNAN PPh § WP OP YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS • Utk SPT MASA PPh Pasal 25 83

SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SPT MULAI TAHUN 2008 WP TERLAMBAT MENYAMPAIKAN SPT DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SPT MULAI TAHUN 2008 WP TERLAMBAT MENYAMPAIKAN SPT DIKENAKAN SANKSI DENDA SPT MASA SPT TAHUNAN Selain SPT Masa PPN = Rp 100. 000, - WP OP = Rp 100. 000, - SPT Masa PPN = Rp 500. 000, - WP Badan = Rp 1. 000, - Top Next Back Bang Ami Pasal 7 ayat (1) UU KUP 84

DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA MULAI TAHUN 2008 WP Yang Dikecualikan Dari Pengenaan Sanksi DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA MULAI TAHUN 2008 WP Yang Dikecualikan Dari Pengenaan Sanksi Denda Adminstrasi Karena Keterlambatan Penyampaian SPT 1. 2. 3. 4. 5. WPOP telah meninggal dunia WP OP yg sudah tdk lagi melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas WP OP berstatus WNA yang tidak lagi tinggal di Indonesia BUT yang tidak lagi melakukan kegiatan di Indonesia WP Badan yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha namun belum dibubarkan sesuai ketentuan yang berlaku 6. Bendahara yang tidak lagi melakukan pembayaran 7. WP yang terkena bencana yang ketentuannya diatur Per Menkeu 8. WP lain = WP yg tidak dpt menyampaikan SPT dlm jangka waktu yang telah ditentukan karena keadaan antara lain: Top § kerusuhan massal; kebakaran; ledakan bom atau aksi terorisme; perang antarsuku; atau § kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan Bang Back. Ami Next 85 Pasal 7 ayat (2) UU KUP; Per Men Keu No. 186/PMK. 03/2007

PERPANJANGAN SPT TAHUNAN Pasal 3 ayat (4), (5) dan (5 a) UU KUP; Per PERPANJANGAN SPT TAHUNAN Pasal 3 ayat (4), (5) dan (5 a) UU KUP; Per Menkeu No. 181/PMK. 03/2007 APABILA SPT TAHUNAN TIDAK DAPAT DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA, WP DAPAT MENUNDA PALING LAMA 2 BULAN DENGAN MENGAJUKAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN SPT TAHUNAN SYARAT : Diajukan Secara Tertulis Dg Menggunakan Form 1770 -Y, 1771 -$Y atau e. SPTy Sebelum Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan Berakhir Melampirkan : - Laporan Keuangan Sementara utk Tahun Pajak Bersangkutan - SSP atas Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak - Apabila diaudit KAP : Surat Pernyataan Audit Belum Selesai Dapat diajukan lagi selama belum melewati 2 bulan di atas Top Next Back Bang Ami Yang tidak memenuhi ketentuan dianggap bukan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan 86

PEMBETULAN SPT (MULAI TH 2008) Pasal 8 ayat (1), (2) & (2 a) UU PEMBETULAN SPT (MULAI TH 2008) Pasal 8 ayat (1), (2) & (2 a) UU KUP SPT Yang Pengisiannya Terdapat Kekeliruan Dengan Kemauan Sendiri Dapat Melakukan Penbetulan SYARAT Jika Rugi/LB: 2 Thn Sblm Daluwarsa § Belum Dilakukan Pemeriksaan Jika Pembetulan Tersebut Menyebabkan Terdapat Pajak Yang Kurang Dibayar, Dikenakan Sanksi Bunga : § 2% Per Bulan § Dari Pajak Yang Kurang Dibayar § Dihitung sejak : Top Next Back Bang Ami § SPT Masa : Jatuh Tempo Pembayaran Pajak § SPT Tahunan : Jatuh Tempo Penyampaian SPT s. d. Pembayaran atas Pajak Yang Kurang Dibayar Tersebut 87

PENGUNGKAPAN KETIDAK-BENARAN SPT ATAS KEMAUAN SENDIRI Pasal 8 ayat ( 3 ) UU KUP PENGUNGKAPAN KETIDAK-BENARAN SPT ATAS KEMAUAN SENDIRI Pasal 8 ayat ( 3 ) UU KUP SPT TELAH DISAMPAIKAN WP Telah Diperiksa, Tetapi Belum Disidik, Sehubungan dengan Tindak Pidana Pasal 38 UU KUP WP TIDAK AKAN DISIDIK Top Next Back Bang Ami APABILA WP : q Mengungkapkan ketidakbenaran atas kemauan sendiri q Melunasi pajak yg kurang dibayar + denda 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar 88

PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DENGAN LAPORAN TERSENDIRI Pasal 8 ayat (4) dan PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DENGAN LAPORAN TERSENDIRI Pasal 8 ayat (4) dan (5) UU KUP Sekalipun Telah Dilakukan Pemeriksaan, Namun Belum Diterbitkan SKP PP No. 80 Th 2007 : Sebelum Pemeriksa menyampaikan SPHP WP DAPAT MENGUNGKAPKAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DALAM LAPORAN TERSENDIRI SYARAT Top Next Back Bang Ami q PAJAK YG HARUS DIBAYAR MENJADI LEBIH BESAR ATAU Lebih Kecil q RUGI FISKAL MENJADI LEBIH KECIL ATAU LBH BEsar q JUMLAH HARTA MENJADI LEBIH BESAR ATAU LBh Kecil q JUMLAH MODAL MENJADI LEBIH BESARatau Lebih Kecil MELUNASI PAJAK YG KRG DIBAYAR + KENAIKAN 50 % 89

PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh KARENA KEPUTUSAN KEBERATAN ATAU PUTUSAN BANDING Pasal 8 ayat 6 PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh KARENA KEPUTUSAN KEBERATAN ATAU PUTUSAN BANDING Pasal 8 ayat 6 UU KUP WP Menerima : - SKP - SKep. Keberatan - SKep. Pembetulan - Putusan Banding - Peninjauan Kembali yang menyatakan rugi Fiskal berbeda dari yang telah dikompensasikan WP dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan SYARAT § Selama belum dilakukan tindakan pemeriksaan, dan § disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan setelah surat tersebut diterima Top Next Back Bang Ami 90

SANKSI-SANKSI & KETETAPAN PAJAK STP/SKP 3/18/2018 Top Back Bang Ami Next 91 SANKSI-SANKSI & KETETAPAN PAJAK STP/SKP 3/18/2018 Top Back Bang Ami Next 91

SANKSI-SANKSI PERPAJAKAN (MULAI TH 2008) Sanksi Denda Next Back Bang Ami Terlambat Lapor (Psl. SANKSI-SANKSI PERPAJAKAN (MULAI TH 2008) Sanksi Denda Next Back Bang Ami Terlambat Lapor (Psl. 7) : - Rp 100. 000, : SPT Masa selain PPN & SPT Tahunan PPh Orang Pribadi - Rp 500. 000, : SPT Masa PPN - Rp 1. 000, - : SPT Tahunan Badan (Psl. 7) 2% x Dasar Pengenaan Pajak (Psl. 14 ayat (4)): - PKP, tapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tidak tepat waktu - PKP, tapi membuat faktur yang diisi tidak lengkap selain: - Identitas pembeli serta nama dan tanda tangan bagi PKP yang menyerahkan adalah Pedagang Eceran - PKP melaporkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak 92

SANKSI-SANKSI PERPAJAKAN (MULAI TH 2008) Sanksi Denda Sanksi Kenaikan Pengungkapan ketidakbenaran setelah dilakukan Pemeriksaan SANKSI-SANKSI PERPAJAKAN (MULAI TH 2008) Sanksi Denda Sanksi Kenaikan Pengungkapan ketidakbenaran setelah dilakukan Pemeriksaan namun belum disidik (Psl. 8 ayat (3)) = 150% dari Pajak Yang Kurang Dibayar Pengungkapan ketidakbenaran telah dilakukan Pemeriksaan namun belum diterbitkan SKP (Psl. 8 (5)) = kenaikan 50% Top Next Back Bang Ami 93

SANKSI-SANKSI PERPAJAKAN (MULAI TH 2008) Top Sanksi Bunga = 2% x Pokok x Jumlah SANKSI-SANKSI PERPAJAKAN (MULAI TH 2008) Top Sanksi Bunga = 2% x Pokok x Jumlah Bulan Back Next 94 Bang Ami

SANKSI-SANKSI PERPAJAKAN (MULAI TH 2008) Top Sanksi Bunga = 2% x Pokok x Jumlah SANKSI-SANKSI PERPAJAKAN (MULAI TH 2008) Top Sanksi Bunga = 2% x Pokok x Jumlah Bulan Back Next 95 Bang Ami

KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK Pasal 12 AYAT (1) UU KUP WAJIB PAJAK WAJIB MEMBAYAR PAJAK KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK Pasal 12 AYAT (1) UU KUP WAJIB PAJAK WAJIB MEMBAYAR PAJAK YANG TERUTANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN TIDAK MENGGANTUNGKAN PADA ADANYA SURAT KETETAPAN PAJAK Top Next Back Bang Ami 96

JUMLAH PAJAK TERUTANG Pasal 12 Ayat (2) & (3) UU KUP JUMLAH PAJAK YANG JUMLAH PAJAK TERUTANG Pasal 12 Ayat (2) & (3) UU KUP JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN YANG DISAMPAIKAN WP JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN PERPAJAKAN Atau Apabila DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENDAPATKAN BUKTI BAHWA JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT SPT TIDAK BENAR Top Next Back Bang Ami MAKA DJP MENETAPKAN JUMLAH PAJAK TERUTANG YANG SEMESTINYA 97

KEPASTIAN DAN JAMINAN HUKUM SPT Pasal 13 ayat (4) UU KUP PAJAK YANG DILAPORKAN KEPASTIAN DAN JAMINAN HUKUM SPT Pasal 13 ayat (4) UU KUP PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN TIDAK DITERBITKAN SKP Sebelum Th Pajak 2008 : 10 TAHUN MENJADI PASTI Top Next Back Bang Ami 98

SURAT KETETAPAN PAJAK Pasal 1 angka 14 UU KUP Surat Ketetapan Pajak SURAT KETETAPAN SURAT KETETAPAN PAJAK Pasal 1 angka 14 UU KUP Surat Ketetapan Pajak SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) PASAL 13, 13 A, 17 C & 17 D SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT) PASAL 15 SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN) PASAL 17 A SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB) Top Bang Back. Ami Next PASAL 17 DAN PASAL 17 B 99

Top Next Back MULAI 2008 : 5 TAHUN SKPKB Dapat diterbitkan dalam 10 tahun, Top Next Back MULAI 2008 : 5 TAHUN SKPKB Dapat diterbitkan dalam 10 tahun, dalam hal : Pasal 13 ayat (1), (2) & (3) UU KUP Berdasarkan hasil pemeriksaan /ket. lain pajak yg terutang tidak/kurang dibayar PPh /PPN/ PPn. BM BUNGA 2% SEBULAN MAX 24 BLN Psl. 13 (2) SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yg ditentukan dalam surat tegoran PPh OP/ Badan Berdasarkan pemeriksaan PPN/PPn BM - tidak seharusnya dikompensasikan - tidak seharusnya tarip 0 % PPN /PPn. BM PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN KENAIKAN 50% KENAIKAN 100% Psl. 13 (3) a Psl. 13 (3) b Psl. 13 (3) c Bang Ami Kewajiban: Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi PPh Sendiri PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN KENAIKAN 100% Psl. 13 (3) b KENAIKAN 50% 100 Psl. 13 (3) a

PENERBITAN SKPKB Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU KUP Dapat Diterbitkan SKPKB : PENERBITAN SKPKB Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU KUP Dapat Diterbitkan SKPKB : 13 (2) MULAI TAHUN 2008 Top Next Back Bang Ami a. § Berdasarkan hasil pemeriksaan/ keterangan lain pajak yg terutang tidak/ kurang dibayar § WP diterbitkan NPWP & dikukuhkan PKP secara Jabatan Dikenakan Sanksi Bunga : § 2% Per Bulan, Maksimal 24 Bulan. § Dari Kekurangan Pajak Yang Terutang § Dihitung dari Saat Terutangnya Pajak, Berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkan SKPKB 101

PENERBITAN SKPKB Pasal 13 ayat (1) dan (3) UU KUP b. Dapat Diterbitkan SKPKB PENERBITAN SKPKB Pasal 13 ayat (1) dan (3) UU KUP b. Dapat Diterbitkan SKPKB : 13 (3) § SPT tidak disampaikan sesuai jangka waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dinyatakan dalam surat teguran § Kewajiban Pasal 28 & 29 UU KUP tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yg terutang § Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN & PPn. BM tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% Top Next Back Bang Ami Dikenakan Sanksi Kenaikan dari jumlah Pajak : § 50% untuk PPh OP/Badan 102 § 100% untuk PPN dan PPh Pot-put

PENERBITAN SKPKB Pasal 13 (5) UU KUP c. Dapat Diterbitkan SKPKB : 13 (5) PENERBITAN SKPKB Pasal 13 (5) UU KUP c. Dapat Diterbitkan SKPKB : 13 (5) Telah lewat 5 tahun (daluwarsa) : § berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap WP dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya menimbulkan kerugian pada negara. § Terdapat objek pajak yang belum dikenai pajak Top Next Back Bang Ami Untuk menentukan besarnya kerugian negara dapat diterbitkan SKPKB: § Ditambah sanksi administrasi 48%. 103

PENERBITAN SKPKB Pasal 13 A UU KUP MULAI TAHUN 2008 d. Dapat Diterbitkan SKPKB PENERBITAN SKPKB Pasal 13 A UU KUP MULAI TAHUN 2008 d. Dapat Diterbitkan SKPKB : 13 A WP yg karena kalfaannya : § tidak menyampaikan SPT, atau § menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau § Melampirkan keterangan yg isinya tidak benar Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara. Top Next Back Bang Ami Tidak dikenakan sanksi pidana apabila: § Kealfaan tersebut pertama kali dilakukan oleh WP § WP melunasi kekurangan pajak yang terutang beserta sanksi dalam kenaikan 200% 104

PENERBITAN SKPKB Pasal 17 C & 17 D UU KUP Psl 17 D MULAI PENERBITAN SKPKB Pasal 17 C & 17 D UU KUP Psl 17 D MULAI TAHUN 2008 e. Dapat Diterbitkan SKPKB : 17 C & 17 D WP Tertentu (17 D) & WP Memenuhi Persayaratan Tertentu (17 D): § Telah menerima Restitusi (Pengembalian Pajak) § Setelah dilakuka pemeriksaan : Tidak seharusnya menerima sebagian/seluruhnya Restitusi. Sehingga terdapat Resitusi yang harus dibayar kembali ke Negara. Top Next Back Bang Ami Ditagih dengan diterbitkan SKPKB: § Nilai yang ditagih + Denda 100% 105

Sebelum 2008 : 10 Tahun SKPKBT Diterbitkan dlm jangka waktu 5 tahun apabila: Pasal Sebelum 2008 : 10 Tahun SKPKBT Diterbitkan dlm jangka waktu 5 tahun apabila: Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)UU KUP § Data baru dan atau § Data yg semula belum terungkap yang berakibat jumlah pajak terutang bertambah Ditemukan oleh FISKUS dikenakan kenaikan 100 % Keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri tidak dikenakan kenaikan Top Next Back Bang Ami 106

SKPKBT Sebelum 2008 : 10 Tahun dapat diterbitkan dalam j. w. > 5 tahun SKPKBT Sebelum 2008 : 10 Tahun dapat diterbitkan dalam j. w. > 5 tahun dalam hal : Pasal 15 ayat (4) UU KUP Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ditambah sanksi BUNGA 48 % Top Next Back Bang Ami 107

PENERBITAN S K P L B Pasal 17 dan Penjelasan UU KUP SETELAH DILAKUKAN PENERBITAN S K P L B Pasal 17 dan Penjelasan UU KUP SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN THD SPT LB TANPA PERMOHONAN RESTITUSI, SPT KB, DAN SPT NIHIL JLH KREDIT PAJAK/ JLH PAJAK YG DIBAYAR > JLH PAJAK YG TERUTANG TELAH DILAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TIDAK SEHARUSNYA TERUTANG Top Next Back Bang Ami 108

PENERBITAN S K P N Pasal 17 A UU KUP SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN JLH PENERBITAN S K P N Pasal 17 A UU KUP SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN JLH KREDIT PAJAK/ JLH PAJAK YG DIBAYAR = JLH PAJAK YG TERUTANG PAJAK TIDAK TERUTANG DAN TIDAK ADA KREDIT PAJAK / PEMBAYARAN PAJAK Top Next Back Bang Ami 109

Terima Kasih Atas Perhatiannya Norsain, SE, M. Ak 3/18/2018 Bang Ami 110 Terima Kasih Atas Perhatiannya Norsain, SE, M. Ak 3/18/2018 Bang Ami 110