KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA PERPUSTAKAAN DIGITAL DALAM MENDUKUNG INOVASI KONFERENSI PERPUSTAKAAN DIGITAL INDONESIA KE-10 Erwin Sjachrial Kasubdit Industri TIK & Hankam Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mataram, 7 November 2017 16/03/2018 DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI 1 1

Arah Pembangunan Nasional Jangka Panjang VISI Pembangunan Penciptaan nilai tambah berbasis keunggulan kompetitif (SDA + SDM + IPTEK) a ngk na Ja a Renc ng Panja 2025 Nas RPJMN Tahun 2010 -2014 RPJMN Tahun 2005 -2009 Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yg aman damai, yg adil dan demokratis dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik 16/03/2018 RPJMN Tahun 2020 -2024 5 02 nal 2 io Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian RPJMN Tahun 2015 -2019 Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI 22 2

POTENSI SUMBER DAYA INDONESIA Penghasil Terbesar Dunia no 1: Kelapa Sawit 465. 000 ton Penghasil Terbesar Dunia no 3: Beras 35, 8 juta ton Output Terbesar Dunia no 6: Agricultural US$ 60 milyar Penghasil Terbesar Dunia no 3: Kokoa 545. 000 ton Penghasil Terbesar Dunia no 4: Kopi 465. 000 ton Penghasil Terbesar Dunia no 6: Batubara 141, 1 juta ton oil eq Penghasil Terbesar Dunia no 3: Nikel 229. 000 ton Indonesia adalah negara yang dikaruniai hampir semua prasyarat untuk mampu menjadi kekuatan besar dalam perekonomian dunia. Penghasil Terbesar Dunia no 6: Tembaga 789. 000 ton Penghasil Terbesar Dunia no 2: Timah 102. 000 ton Keragaman Budaya 16/03/2018 Penghasil Terbesar Dunia no 2: Karet 2, 80 juta ton Wisata Jumlah Penduduk DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI 3 3

TEKNOLOGI DAN NILAI TAMBAH Natural Resouces Accounting Catatan: Amanat UU 4/2009 tentang Minerba setelah 2014 tidak lagi diperbolehkan ekspor dalam bentuk bahan baku diolah Sumber : Menko Perekonomian 16/03/2018 DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI 4 4

IPTEK DAN INOVASI Dari penemuan hingga dampak sosial - ekonomi. Sumber : www. siks. nl/map_IO_Archi_2006/ocallaghan 2. PDF 16/03/2018 DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI 5 5

Transformasi Paradigma Perluasan Arti dan Makna INOVASI dalam Peraturan Per-UU-an UU No. 18 Tahun 2002 UU 18/2002 memaknai inovasi sebagai “kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan Iptek yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi “ DRAFT RUU “Pengganti” Sedangkan RUU “Pengganti” memaknai inovasi sebagai “kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan dan/atau perekayasaan yang menghasilkan kebaruan yang diterapkan dan bermanfaat secara komersial, ekonomi dan atau sosial budaya” PARADIGMA BARU “INOVASI” : INOVASI tidak hanya untuk kepentingan ekonomi dan komersialisasi tetapi juga untuk kepentingan sosial budaya 16/03/2018 yang lebih luas DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI 6 6

PROSES PENGEMBANGAN PRODUK INOVASI (Permasalahan Secara Umum) Preliminary Design Disain di atas kertas / computer Idea generation Feasibility study No Product feasible? Lab Model Yes Lab Prototype Production Prototype Commercial Prototype Design & Manufacturing Specifications Production 16/03/2018 DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI 7 7 7

KONDISI OBJEKTIF SISTEM INOVASI DI INDONESIA o o o o o PEMERINTAH Rendahnya koherensi kebijakan antarsektor Political Wiil - rendahnya pemihakan pemerintah terhadap pendayagunaan hasil litbang Kebijakan lembaga & peraturan anggaran pemerintah tidak menunjang Sedikitnya insentif pemerintah LITBANG PEMERINTAH & PERGURUAN TINGGI Misi dan kultur lembaga litbang/PT Profesionalisme pelayanan jasa teknologi Penelitian tidak sesuai kebutuhan industri. Ketidak jelasan kebijakan pemilikan HKI/lisensi Rendahnya Anggaran Litbang 16/03/2018 INDUSTRI o Didominasi oleh perusahaan -perusahaan dengan permintaan atau daya serap inovasi rendah o Mahalnya sarana litbang o Keterbatasan SDM litbang o Lemahnya Saluran transaksi dan partnership o Perbedaan kepentingan o Hambatan komunikasi dan fasilitasi (sistem informasi hasil-litbang dan informasi clearing house) DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI 8 8

Menemukenali “LEMBAH KEMATIAN” dalam UPAYA Hilirisasi Hasil Litbang dan Inovasi Area yang bersifat KRITIKAL Penelitian dan Pengembangan Demonstrasi (Uji Coba) Skala Pilot TRL 1 2 TRL 3 TRL 4 TRL 5 TRL 6 TRL 7 TRL 8 Produksi Skala Komersial Dukungan Komersial Kompetitif TRL 9 TRL : Kesiapan Teknologi (technology readiness level) CRL 1 CRL 2 CRL 3 4 CRL 5 CRL 6 CRL : Kesiapan Komersial (commercial readiness level) MRL 7 MRL 8 MRL 9 MRL 10 Manufaktur produk secara kontinyu MRL : Kesiapan Manufaktur (manufacturing readiness level) Sumber : diolah dari materi presentasi AIPI 16/03/2018 DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI 9 9

IMPLEMENTASI PENGUATAN INOVASI LEMBAGA YANG BERKUALITAS INOVASI REGULATING EXECUTING EMPOWERING 16/03/2018 DAYA SAING PENELITIAN DAN PENEMBANGAN SUMBERDAYA BERKUALITAS TENAGA KERJA TERAMPIL (SDM PROFESIONAL) DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI 10 10

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PERPUSTAKAAN UU No. 43 Tahun 2007 Dukungan Komisi X DPR -RI UNESCO Experts Meeting on the WDL 1 Des 2005 16/03/2018 • Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. • Pembangunan perpustakaan digital sebagai prioritas kegiatan tahun 2008. • Perpusnas Republik Indonesia menjadi fasilitator pengembangan perpustakaan digital di Indonesia DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI 11 11

16/03/2018 DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI 12 12

RANKING PILLAR/SUB PILLAR INDONESIA SINGAPURA MALAYSIA THAILAND FILIPINA Internet Users % Pop 109 25 32 86 74 Fixed Broadband Internet Subscription /100 pop 103 36 75 69 87 Internet Bandwidth kb/s/user 90 5 79 75 78 Mobile broadband subscription / 100 pop 56 4 26 24 89 16/03/2018 DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI 13 13

IMPLIKASI KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK PERPUSTAKAAN Berubah dari Menjadi/ke Perpustakaan “tradisional” Perpustakaan digital atau hibrid Pustaka/informasi cetak Kartu katalog Pustaka/informasi digital Online Public Access Catalogue Jurnal cetak Jurnal elektronik Orientasi: Kepemilikan Oerientasi: Akses Pengguna mendatangi perpustakaan Pengguna akses dari mana pun Perpustakaan berdiri sendiri Perpustakaan berjejaring 16/03/2018 DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI 14 14

PERPUSTAKAAN KONVENSIONAL, DIGITAL DAN HYBRID Uraian Gedung Koleksi Pemustaka 16/03/2018 Perpustakaan Konvensional Perpustakaan Digital Gedung atau ruangan yang dibutuhkan tidak seluas Memiliki gedung atau ruangan yang perpustakaan konvensional, luas untuk menyimpan koleksi. karena perpustakaan digital menyimpan koleksinya dalam bentuk digital. Perpustakaan Hybrid Memiliki gedung atau ruangan juga seperti perpustakaan konvensional, tetapi perpustakaan hybrid juga memiliki akses dalam bentuk digital. Koleksinya dalam bentuk digital Koleksinya dalam bentuk tercetak baik berupa teks, gambar, dan terekam. Satu koleksi untuk audio, grafik, video dan lain-lain. satu pemustaka. Satu koleksi dapat diakses oleh Tetapi juga tersedia dalam semua pengguna. bentuk tercetak dan terekam. Memiliki pemustaka yang berkunjung langsung ke perpustakaan. Pemustaka tidak harus Memiliki pemustaka seperti berkunjung ke perpustakaan konvensional dan secara langsung tetapi dapat juga dapat diakses koleksi dan mengakses koleksi dan layanan perpustakaan dimana saja dan kapan saja asalkan terhubung dengan jaringan internet. DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI 15 15

HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PENGEMBANGAN JARINGAN PERPUSTAKAAN DIGITAL DI INDONESIA 1. Perbedaan standar yang digunakan dalam implementasi sistem perpustakaan, terutama dalam hal metadata dan protokol pertukaran data. 2. Beragamnya spesifikasi komputer dan bandwidth jaringan yang dipakai dalam proses komunikasi tersebut. 3. Perbedaan persepsi dan pendapat terkait hak cipta. 4. Masalah penarikan biaya 5. Ego dan kebebasan yang diinginkan oleh setiap pengelola perpustakaan 6. Kurangnya SDM bidang IT yang mau bekerja di Perpustakaan, menyebabkan perpustakaan kekurangan programmer yang bisa menangani maintenance data dan sharing data secara digital. 7. Ketergantungan jaringan perpustakaan digital pada bantuan dana dari pihak luar sehingga ketika bantuan dana sudah tidak ada maka jejaring tidak dapat berjalan. 8. Beragamnya kondisi perpustakaan yang ikut berjejaring dalam jaringan perpustakaan digital 9. Jaringan perpustakaan digital yang ada di Indonesia biasanya masih bersifat parsial 16/03/2018 DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI 16 16

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA TERIMAKASIH 16/03/2018 DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI 17 17