Kebijakan-kebijakan aktual usaha jasa konstruksi
Substansi dasar Perubahan Terkait Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi KELEMBAGAAN PEMBIDANGAN USAHA PP 4/2010 SEKRETARIAT SERTIFIKASI
SERTIFIKASI DAN REGISTRASI (PP 4/2010) Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja LEMBAGA NASIONAL Lisensi LEMBAGA DAERAH Kesekretariatan Lembaga Unit Sertifikasi BUJK Kesekretariatan Lembaga Unit Sertifikasi Tenaker Unit Sertifikasi BUJK Unit Sertifikasi Tenaker Catatan: Dalam hal Unit Sertifikasi Tingkat Provinsi tidak mendapatkan Lisensi, sertifikasi di provinsi tsb dilaksanakan oleh Unit Sertifikasi Tingkat Nasional Unit Sertifikasi Tenaker Bentukan Masyarakat.
PROSES SERTIFIKASI Permen 10/2011 Buku Registrasi Penerbitan Sertifikat Rapat Pengurus Lembaga Assessment Oleh Unit Sertifikasi Kesekretariatan Lembaga Unit Sertifikasi Bentukan Masyarakat Badan Usaha Baru Tenaga Ahli/ Terampil ASOSIASI Perusahaan (Verifikasi & Validasi awal) ASOSIASI PROFESI (Verifikasi & Validasi awal) Badan Usaha Tenaga Ahli/ Terampil Tenaga Terampil
PROSES SERTIFIKASI Permen 10/2011 Periodisasi Buku Registrasi Sidang Evaluasi BAK oleh Lembaga Berita Acara Kelayakan (BAK) Assessment (Unit Sertifikasi) Permohonan Sertifikasi (melalui Kesekretariatan Lembaga) 0 BLN 1 BLN 2 BLN 3 BLN Penerbitan SBU (Melalui Kesekretariatan)
Masa Transisi Menuju PP 04 tahun 2010 dan Peraturan Lain Terkait Jasa Konstruksi PERPRES 54 tahun 2010 Undang-Undang no 18 tahun 1999 Memenuhi Ketentuan perizinan usaha jasa konstruksi Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi BUJK APABILA Peserta Lelang memenuhi persyaratan kualifikasi SBU menjadi syarat penerbitan Memiliki Sertifikat Badan Usaha PP 04 tahun 2010 Klasifikasi kontraktor: Bangunan Gedung, Sipil, ME, Pelaksana Lainnya dan untuk konsultan: Arsitektural, Rekayasa Enjiner, Penataan Ruang dan konsultansi lainnya PP 28 Tahun 2000 Klasifikasi ASMET Untuk Konsultan dan Kontraktor Perlem 11 A dan 12 A Kualifikasi gred Kualifikasi Kecil, Menengah Besar Masa Transisi PERPRES 54 tahun 2010 SE No. 05/2010 SE No. 16/2010 Se No. 9/2011 Nilai Pekerjaan Untuk usaha kecil sampai dengan Rp 2. 5 M UU 20 tahun 2008 Kekayaan bersih dan penjualan tahunan usaha mikro, kecil dan memengah
Keberadaan LPJKN dan LPJKD UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi 1. pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri (pasal 31 ayat 3 UUJK) 2. Pasal 34 UUJK mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Lembaga diatur dalam Peraturan Pemerintah PP 28/2000 1. Pasal 25 Ayat (3) masa bakti, rincian, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja Lembaga ditetapkan dalam AD/ART (pasal 25 ayat 3) 2. Sejak tahun 2000, Lembaga melaksanakaan tugasnya berdasarkan AD/ART. PP 04/20100 1. Ketentuan pasal 25 ayat 3 PP 28 / 2000 DIUBAH 2. PP 4/2010 mengamanatkan tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja lembaga diatur dalam Peraturan Menteri 3. Pelaksanaan amanat pasal tersebut dituangkan dalam PERMEN PU 10/2010 j. o PERMEN PU 24/2010 7
JUDICIAL REVIEW • Putusan MA Nomor: 11 P/HUM/2010 • Putusan hak uji materiil Nomor: 15 P/HUM/2011 1. Pasal 25 PP 04/2010 tersebut tidak dicabut 2. Putusan hak uji materiil Nomor: 15 P/HUM/2011, atas PERMEN PU 10/2010 dengan amar putusan menolak keberatan hak uji materiil. 1. Dengan demikian PERMEN PU Nomor 10/PRT/M/2010 junto PERMEN PU Nomor 24/PRT/M/2010 bersifat final dan mengikat. 2. AD/ART LPJK tahun 2008 sudah tidak mempunyai kekuatan yuridis yang mengikat. Pemilihan Pengurus yang berdasarkan AD/ART merupakan perbuatan melawan hukum karena prosesnya tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8
Pembentukan Unit Sertifikasi Petunjuk Teknis
Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi • Pasal 12 PP 28/2000 1. Badan usaha baik nasional maupun asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang telah mendapat sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi, wajib mengikuti registrasi yang dilakukan oleh Lembaga. 2. Pemberian tanda registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti/menilai sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi yang dimiliki oleh badan usaha. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Lembaga.
REGISTRASI bujk DAN tk k. ONSTRUKSI • Pasal 28 A PP 4/2010 – Dalam pelaksanaan tugas melakukan registrasi Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, Lembaga Tingkat Nasional membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Nasional dan Lembaga Tingkat Provinsi membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi. • Pasal 28 B PP 4/2010 – Dalam pelaksanaan tugas melakukan registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, Lembaga Tingkat Nasional membentuk Unit Sertifikasi Badan Usaha Nasional
Kewenangan dan Tanggung Jawab Lembaga Pasal 29 PP 4/2010 • Lembaga mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam: – memberikan lisensi kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja; – memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing; – menyusun dan merumuskan ketentuan mengenai tanggung jawab profesi berlandaskan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum; – memberikan sanksi kepada asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, dan institusi pendidikan dan pelatihan yang mendapat akreditasi dari Lembaga atas pelanggaran yang dilakukan; dan – Memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan Lembaga.
SERTIFIKASI DAN REGISTRASI (PP 4/2010) Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja LEMBAGA NASIONAL Lisensi LEMBAGA DAERAH Kesekretariatan Lembaga Unit Sertifikasi BUJK Kesekretariatan Lembaga Unit Sertifikasi Tenaker Unit Sertifikasi BUJK Unit Sertifikasi Tenaker Catatan: Dalam hal Unit Sertifikasi Tingkat Provinsi tidak mendapatkan Lisensi, sertifikasi di provinsi tsb dilaksanakan oleh Unit Sertifikasi Tingkat Nasional Unit Sertifikasi Tenaker Bentukan Masyarakat.
Buku Registrasi Penerbitan Sertifikat Rapat Pengurus Lembaga PROSES SERTIFIKASI (Permenpu 10/2010) Assessment Oleh Unit Sertifikasi Kesekretariatan Lembaga Unit Sertifikasi Bentukan Masyarakat Badan Usaha Baru Tenaga Ahli/ Terampil ASOSIASI Perusahaan (Verifikasi & Validasi awal) ASOSIASI PROFESI (Verifikasi & Validasi awal) Badan Usaha Tenaga Ahli/ Terampil Tenaga Terampil
Ketentuan-ketentuan yang diamanatkan permen 10/2010 kepada lpjkn • Pedoman pelaksanaan tugas Lembaga Tingkat Nasional dan Provinsi • Standar Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi • Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Sistem Sertifikasi dan Kinerja pada Unit Sertifikasi pada Lembaga Tingkat Nasional • Ketentuan mengenai tanggung jawab profesi • Persyaratan asosiasi yang dapat melakukan verifikasi awal dan validasi awal dokumen aplikasi sertifikasi. • Mekanisme pengenaan sanksi terhadap asosiasi yang dapat melakukan verifikasi awal dan validasi awal dan unit sertifikasi • Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur pengarah, unsur pelaksana, dan tata cara pembentukan unit sertifikasi • Ketentuan lebih lanjut mengenai asesor
A. PEMBENTUKAN UNIT SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN TENAGA KERJA TINGKAT NASIONAL
UNIT SERTIFIKASI BADAN USAHA NASIONAL 1. Unsur Pengarah 2. Unsur Pelaksana Kepala Pelaksana Bidang Administrasi BU. PELAK BANGUNAN GEDUNG Sub Bidang Standarisasi Sub Bidang Sertifikasi BU. PELAK BANGUNAN SIPIL Bidang Manajemen Mutu BU. PELAK MEKANIKAL/ ELEKTRIKAL dan LAINNYA Sub Bidang Standarisasi Sub Bidang Sertifikasi • Pengarah adalah terdiri dari perwakilan stakeholder yang memerlukan Badan Usaha yang mampu • pengarah bertanggung jawab kepada Lembaga atas keberlangsungan Unit Sertifikasi dengan menetapkan visi, misi, dan tujuan Unit Sertifikasi dan program kerja, anggaran belanja, mengangkat dan memberhentikan pengurus Unit Sertifikasi. ASESOR BADAN USAHA BU. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN Sub Bidang Standarisasi Sub Bidang Sertifikasi 3. Asesor
UNIT SERTIFIKASI TENAGA KERJA NASIONAL Pengarah 1. Unsur Pengarah Kepala Pelaksana 2. Unsur Pelaksana Bidang Administrasi BIDANG ARSITEKTUR Sub Bidang Standarisasi Sub Bidang Sertifikasi Bidang Manajemen Mutu BIDANG SIPIL Sub Bidang Standarisasi Sub Bidang Sertifikasi • Pengarah adalah terdiri dari perwakilan stakeholder yang memerlukan Badan Usaha yang mampu • Pengarah bertanggung jawab kepada Lembaga atas keberlangsungan Unit Sertifikasi dengan menetapkan visi, misi, dan tujuan Unit Sertifikasi dan program kerja, anggaran belanja, mengangkat dan memberhentikan pengurus Unit Sertifikasi. BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN MANAJEMEN PELAKSANAAN BIDANG MEKANIKAL/ ELEKTRIKAL Sub Bidang Sertifikasi 3. Asesor ASESOR BADAN USAHA ASESOR KOMPETENSI
I. Unsur Pengarah USBU dan USTK: Garis besar Proses Pembentukan Lembaga menetapkan Tim Pembentuk Unsur Pengarah Sosialisasi kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan penyedia jasa yang mampu Tim Pembentuk Unsur Pengarah menyusun daftar personil pemangku kepentingan untuk setiap klasifikasi usaha Lembaga mengukuhkan dan mengumumkan nama-nama pemangku kepentingan sesuai Berita Acara sebagai Pengarah Unit Sertifikasi Rapat Penetapan Unsur Pengarah menghasilkan Berita Acara: Ketua, dan Anggota Unsur Pengarah Tim Pembentuk Unsur Pengarah memfasilitasi Rapat Penetapan Unsur Pengarah UNSUR PENGARAH TERBENTUK UNSUR PENGARAH MEMBENTUK UNSUR PELAKSANA UNSUR PENGARAH MEREKRUT ASESOR
i. Unsur pengarah u. s. badan usaha: Struktur Organisasi Ketua Pengarah Anggota Pengarah Bidang Bangunan Gedung Anggota Pengarah Bidang Bangunan Sipil Contoh: • Institusi pengguna jasa konst terkait bangunan gedung • Asosiasi properti • Ormas • Aso yg memenuhi persyaratan • Wakil P. T. prodi arsitek & sipil • dst Contoh: • Institusi pengguna jasa konst terkait bangunan sipil • Ormas pemerhati bangunan sipil • Aso yg memenuhi persyaratan • Wakil P. T. Prodi sipil/lingkungan • dst Anggota Pengarah Bidang Mekanikal/ Elektrikal dan Jasa Pelaksana Lainnya Anggota Pengarah Bidang Jasa Perencanaan dan Pengawasan Contoh: • Institusi pengguna jasa konst terkait M/E • Ormas • Aso yg memenuhi persyaratan • Wakil P. T prodi M/E • dst Contoh: • Institusi pengguna jasa konsultan • Ormas • Aso yg memenuhi persyaratan • Wakil P. T prodi terkait • dst
i. Unsur Pengarah dlm U. S. Tenaker: Struktur Organisasi Ketua Pengarah Anggota Pengarah Bidang Arsitek Anggota Pengarah Bidang Sipil Anggota Pengarah Bidang Mekanikal/ Elektrikal Anggota Pengarah Bidang Tata Lingk. & Manajemen Pelaksanaan Contoh: • Wakil dari perguruan tinggi dengan program studi terkait jasa konstruksi bidang arsitektur, bidang sipil, bidang mekanikal/elektrikal, bidang tata lingkungan dan manajemen pelaksanaan; • Instansi Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait tenaga kerja konstruksi ; • Institusi non Pemerintah yang membutuhkan tenaga kerja konstruksi yang kompeten; • Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi memenuhi persyaratan menjadi kelompok unsur tingkat nasional. • Organisasi masyarakat atau institusi pemerhati tenaga kerja konstruksi
I. Unsur Pengarah USBU dan USTK: Tim Pembentukan Unsur Pengarah Tim Pembentuk Unsur Pengarah • • • Tim Pembentuk Unsur Pengarah USBU Tim Pembentuk Unsur Pengarah USTK Diinisiasi, dibentuk, dan ditetapkan oleh LPJK Bertanggungjawab kepada LPJK Tugas: – Mengumpulkan nama-nama stakeholder per klasifikasi usaha – Memfasilitasi Rapat Penetapan Unsur Pengarah – Menyerahkan Berita Acara Rapat Perdana Unsur Pengarah kepada LPJKN • Output Tim: Long List stakeholder per klasifikasi usaha dan tenaga kerja
I. Unsur Pengarah USBU dan USTK: Tim Pembentukan Unsur Pengarah (Lanj. ) • Keanggotaan Tim Pembentukan Unsur Pengarah USBU terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu: – 1 (satu) orang ketua dari Pengurus Lembaga; – 4 (empat) orang anggota yang terdiri dari perwakilan kelompok unsur dengan komposisi jumlah yang sama, dengan salah satu anggota merangkap sebagai sekretaris; – Masing-masing anggota bertugas menyusun daftar nama calon pemangku kepentingan dalam unsur pengarah yang terdiri dari pemangku kepentingan pada klasifikasi usaha bangunan gedung, usaha bangunan sipil, usaha mekanikal/elektrikal dan jasa pelaksana lainnya, serta usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan • Keanggotaan Tim Pembentukan Unsur Pengarah USTK terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu: – 1 (satu) orang ketua dari Pengurus Lembaga; – 4 (empat) orang anggota yang terdiri dari perwakilan kelompok unsur dengan komposisi jumlah yang sama, dengan salah satu anggota merangkap sebagai sekretaris; – Masing-masing anggota bertugas menyusun daftar nama calon pemangku kepentingan dalam unsur pengarah yang terdiri dari pemangku kepentingan pada klasifikasi arsitek, sipil, mekanikal/elektrikal, tata lingkungan dan manajemen pelaksanaan
I. Unsur Pengarah USBU dan USTK: Mekanisme Rapat PENETAPAN Unsur pengarah Tim Pembentukan Unsur Pengarah memfasilitasi pemilihan satu orang ketua dan satu orang sekretaris untuk memimpin Rapat Ketua dan Sekretaris Rapat memimpin berjalannya Rapat pemilihan dan pencalonan Ketua dan Anggota Unsur Pengarah USBU Output: Berita Acara Rapat Penetapan Unsur Pengarah yang berisi tentang penetapan nama ketua dan anggota unsur pengarah unit sertifikasi Penandatanganan Berita Acara Rapat
II. Unsur Pelaksana US. BU & TK: Proses Pembentukan Lembaga menetapkan mekanisme rekruitmen dan kriteria unsur pelaksana UNSUR PENGARAH menyelenggarakan REKRUITMEN Unsur Pelaksana Unsur Pengarah MENETAPKAN PERSONIL Unsur Pelaksana Unsur Pengarah melaksanakan SELEKSI PERSONIL yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Lembaga mengumumkan personil yang telah ditetapkan sebagai unsur pelaksana melalui media cetak nasional dan website
II. Unsur Pelaksana US. BU & TK: Proses dan Rekruitmen • Proses rekruitmen unsur pelaksana unit sertifikasi badan usaha jasa konstruksi tingkat nasional sekurang-kurangnya meliputi: – Pengumuman proses rekruitmen unsur pelaksana unit sertifikasi melalui media cetak nasional dan website; – Seleksi administratif; – Uji Psikologi; – Uji pengetahuan substansi; – Wawancara. • Kriteria unsur pelaksana sekurang-kurangnya meliputi: Memiliki pengetahuan regulasi jasa konstruksi nasional Memiliki pengetahuan persyaratan perizinan badan usaha di Indonesia Memiliki pengetahuan tentang proses sertifikasi dan registrasi Memiliki kompetensi sesuai bidangnya (bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal elektrikal dan jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi) – Memiliki pengetahuan tentang tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance ) – Memiliki integritas dalam menjaga proses sertifikasi yang adil dan transparan – Penyusunan mekanisme rekruitmen dan kriteria unsur pelaksana berazaskan ketidakberpihakan kepada satu golongan. – –
iii. ASESOR DALAM UNIT SERTIFIKASI Khusus Asesor dalam USBU Tkt Nasional Asesor Penyetaraan Kemampuan Badan Klasifikasi dan Usaha Jasa Kualifikasi Badan Konstruksi Nasional Usaha Jasa (Kual Besar) Konstruksi Asing
iii. ASESOR DALAM UNIT SERTIFIKASI: Proses Penetapan Asesor Lembaga menetapkan mekanisme rekruitmen dan kriteria asesor Pelaksanaan Rekruitmen oleh UNSUR PENGARAH USBU/TK Unsur Pengarah MENETAPKAN ASESOR Badan Usaha Jasa Pelaksana/TK Tingkat Nasional. Unsur Pengarah melaksanakan seleksi personil asesor yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Lembaga dan Permenpu 10/2010 Lembaga Tingkat Nasional mengumumkan personil yang telah ditetapkan sebagai Asesor melalui media cetak nasional dan website
III. ASESOR DALAM UNIT SERTIFIKASI: • Kritieria Minimal Proses Rekruitmen Asesor – Proses rekruitmen asesor unit sertifikasi badan usaha jasa konstruksi tingkat nasional sekurang-kurangnya meliputi: • Pengumuman proses rekruitmen asesor unit sertifikasi badan usaha jasa konstruksi melalui media cetak nasional dan website; • Seleksi administratif; • Uji pengetahuan substansi; • Uji praktik penilaian dan asesment badan usaha jasa konstruksi. • Uji psikologi; dan • Wawancara. – Penyusunan mekanisme rekruitmen dan kriteria asesor berazaskan ketidakberpihakan kepada satu golongan.
III. ASESOR DALAM UNIT SERTIFIKASI: • Kriteria Minimal Seorang Asesor – Asesor Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional dan Asesor Penyetaraan Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing adalah asesor yang telah terdaftar di Lembaga dan sekurangnya memiliki kompetensi sebagai berikut: • mengerti skema sertifikasi yang relevan; • memiliki pengetahuan yang cukup mengenai metode ujian dokumen • ujian yang relevan; • bebas dari kepentingan apapun sehingga dapat melakukan penilaian (asesment) dengan tidak memihak dan tidak diskriminatif. – Memenuhi ketentuan tentang asesor yang telah ditetapkan Lembaga
B. PEMBENTUKAN UNIT SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN TENAGA KERJA TINGKAT PROVINSI BENTUKAN LPJKD • Proses pembentukan sama dengan proses pembentukan Unit Sertifikasi Tingkat Nasional • LPJK Tingkat Provinsi mengajukan lisensi kepada LPJK Tingkat Nasional • Unit Sertifikasi yang dapat beroperasi adalah yang telah mendapatkan lisensi dari LPJK Tingkat Nasional
C. PEMBENTUKAN UNIT SERTIFIKASI TENAGA KERJA TINGKAT PROVINSI BENTUKAN MASYARAKAT
UNIT SERTIFIKASI TENAGA KERJA TINGKAT PROVINSI BENTUKAN MASYARAKAT: Permenpu 10/2010 Pasal 3. 1. e • Masyarakat jasa konstruksi dapat membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja, dengan ketentuan: – Unit Sertifikasi Tenaga Kerja bentukan masyarakat jasa konstruksi hanya melayani sertifikasi Tenaga Ahli Madya, Tenaga Ahli Muda, dan Tenaga Terampil dalam satu wilayah provinsi; – dalam satu wilayah provinsi dapat dibentuk lebih dari satu Unit Sertifikasi Tenaga Kerja bentukan masyarakat jasa konstruksi.
Unit Sertifikasi Tenaker Bentukan Masy. : Proses pembentukan Aspek Kelembagaan • Masyarakat Jaskon membentuk USTK yg terdiri atas Unsur Pengarah, Unsur Pelaksana, dan asesor • Mengajukan pendirian dan pengesahan kepada notaris • Memastikan tidak merangkap sebagai institusi pelatihan untuk tenaker yang disertifikasi Aspek Teknis • Menyiapkan materi dan metoda uji kompetensi yang berpedoman pada SKKNI dan atau standar kompetensi tenaker internasional yang telah diadopsi Pemerintah • Menyiapkan tempat uji kompetensi • Merekrut asesor yang memiliki kemampuan melaksanakan penilaian kompetensi tenaker dan terdaftar di Lembaga • Menyiapkan perangkat sistem informasi yang terintegrasi dengan www. lpjk. net Mengajukan Permohonan Lisensi kepada LPJKN melalui LPJKD
LISENSI OLEH LEMBAGA TINGKAT NASIONAL KEPADA UNIT SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN TENAGA KERJA TINGKAT PROVINSI SERTA UNIT SERTIFIKASI TENAGA KERJA BENTUKAN MASYARAKAT Petunjuk Teknis
Ruang Lingkup Juknis lisensi • Proses lisensi Unit Sertifikasi Badan Usaha Tingkat Provinsi. • Proses lisensi Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentukan Masyarakat
Ketentuan umum • • • Dalam memberikan lisensi kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha Tingkat Provinsi, Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Provinsi, dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentukan Masyarakat, Lembaga Tingkat Nasional membentuk Komite Lisensi Unit Sertifikasi. Tugas Komite Lisensi Unit Sertifikasi meliputi: – Melaksanakan penilaian permohonan lisensi unit sertifikasi badan usaha jasa konstrusi Tingkat Provinsi, Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Provinsi, dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentukan Masyarakat; – Memberikan rekomendasi lisensi unit sertifikasi badan usaha jasa konstrusi Tingkat Provinsi, Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Provinsi, dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentukan Masyarakat kepada Pengurus Lembaga Tingkat Nasional; dan – Melaksanakan pengawasan terhadap unit sertifikasi badan usaha jasa konstrusi Tingkat Provinsi, Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Provinsi, dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentukan Masyarakat. Komite Lisensi Unit Sertifikasi terdiri dari Dewan Komite Lisensi dan Asesor Lisensi
Ketentuan umum (Lanj. ) • Lisensi berlaku untuk 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan lisensi dan dapat diperpanjang melalui mekanisme penilaian yang sama. • Untuk perpanjangan lisensi, pemberian lisensi berdasarkan penilaian terhadap permohonan perpanjangan lisensi dan mempertimbangkan hasil pengawasan Tim Pelaksana Lisensi • Bagi Unit Sertifikasi yang belum layak maka Lembaga akan memberikan keputusan penolakannya yang disertai alasan penolakan. • Jika Unit Sertifikasi Badan Usaha dan/atau Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Provinsi di suatu provinsi belum mendapatkan lisensi maka tugas dan fungsi Unit Sertifikasi tersebut dilaksanakan oleh Unit Sertifikasi Badan Usaha dan/atau Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Nasional. • Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian lisensi diatur oleh Lembaga Tingkat Nasional
KOMITE LISENSI UNIT SERTIFIKASI dan komite banding DALAM LEMBAGA Pengurus Lembaga Tingkat Nasional Komite Lisensi Unit Sertifikasi Keputusan Lisensi Rekomendasi lisensi Dewan Komite Lisensi (5 atau 7 org) Asesor Lisensi Unit Sertifikasi BUJK Asesor Lisensi Tenaga Kerja Komite Banding (Diatur lebih lanjut oleh Lembaga)
Pembagian Tugas dalam Komite Lisensi Dewan Komite Lisensi • Memberikan rekomendasi pemberian lisensi dari hasil penilaian Tim Pelaksana Lisensi kepada pengurus Lembaga Tingkat Nasional Asesor Lisensi • Melaksanakan penilaian terhadap permohonan lisensi yang diajukan unit sertifikasi badan usaha jasa konstruksi tingkat provinsi yang diajukan Lembaga Tingkat Provinsi • Menyampaikan hasil penilaian lisensi kepada Dewan Komite Lisensi • Melaksanakan pengawasan terhadap unit sertifikasi badan usaha jasa konstruksi tingkat provinsi • Membuat laporan hasil pelaksanaan pengawasan unit sertifikasi
Dewan Komite Lisensi (5 atau 7 org) 1 atau 3 org dari Pengurus Lembaga Satu orang dari kelompok unsur pakar/perguruan tinggi/akademisi yang bukan anggota pengurus Lembaga 1 org dari kelompok unsur pemerintah yang bukan pengurus Lembaga Dewan Komite Lisensi 1 org dari kelompok unsur asosiasi perusahaan yg bukan pengurus Lembaga 1 org dari kelompok unsur asosiasi profesi yg bukan pengurus Lembaga
Kriteria umum anggota Dewan Komite Lisensi • • • bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; tingkat pendidikan paling rendah strata 1; sehat jasmani dan rohani; mampu berpikir, bersikap dan bertindak secara independen dan profesional; bersedia mencurahkan pikirannya bagi pengembangan jasa konstruksi dalam bentuk pernyataan tertulis; memenuhi persyaratan kompetensi yang telah ditetapkan Lembaga; tidak merangkap sebagai ketua Asosiasi yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi; tidak merangkap sebagai pengarah atau pelaksana atau asesor dalam unit sertifikasi tingkat nasional atau provinsi; dan tidak dalam status terpidana.
Asesor Lisensi • Jumlah Asesor Lisensi disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. • Asesor Lisensi sekurang-kurangnya memiliki kriteria sebagai berikut: • Memiliki kompetensi yang memadai mengenai sistem pengendalian dan penjaminan mutu • Memiliki kompetensi yang memadai mengenai metode verifikasi dan validasi • Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundangan terkait jasa konstruksi • bebas dari kepentingan apapun sehingga dapat melakukan penilaian dengan tidak memihak dan tidak diskriminatif
Mekanisme Pemberian Lisensi USBU Tkt Provinsi Lembaga tingkat Provinsi mengajukan permohonan lisensi unit sertifikasi badan usaha kepada LPJKN Klarifikasi oleh LPJKN bila diperlukan Komite Banding Lembaga Pemberian Lisensi bila telah memenuhi persyaratan Memenuhi Penilaian oleh LPJKN: 1. Audit kecukupan ASPEK TEKNIS 2. Penilaian Lapangan Tidak Memenuhi YA Unit Sertifikasi menerima putusan? TIDAK Ajukan banding
Mekanisme Pemberian Lisensi USTK Tkt Provinsi Lembaga tingkat Provinsi mengajukan permohonan lisensi unit sertifikasi tenaga kerja kepada LPJKN Klarifikasi oleh LPJKN bila diperlukan Komite Banding Lembaga Pemberian Lisensi bila telah memenuhi persyaratan Memenuhi Penilaian oleh LPJKN: 1. Audit kecukupan ASPEK TEKNIS 2. Penilaian Lapangan Tidak Memenuhi YA Unit Sertifikasi menerima putusan? TIDAK Ajukan banding
Mekanisme Pemberian Lisensi USTK BENTUKAN MASYARAKAT Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentukan Masyarakat mengajukan permohonan lisensi melalui Lembaga tingkat Provinsi kepada LPJKN Klarifikasi oleh LPJKN bila diperlukan Komite Banding Lembaga Memenuhi Pemberian Lisensi bila telah memenuhi persyaratan Penilaian oleh LPJKN: 1. Audit kecukupan: - ASPEK TEKNIS -ASPEK KELEMBAGAAN 2. Penilaian Lapangan Tidak Memenuhi YA Unit Sertifikasi menerima putusan? TIDAK Ajukan banding
Terima kasih
Скачать презентацию Kebijakan-kebijakan aktual usaha jasa konstruksi Substansi dasar
fdcc10e4c4226b7f47810b21d22230d9.ppt