KASUS PASAR MODAL 1 PROBLEM OF T 0

KASUS PASAR MODAL 1

PROBLEM OF T+0 FINANCING TRANSACTION SCHEME Order Sell Client Order Buy BEJ CSI T+4 KPEI T+4 UBS Client UBS Settlement (Clearing) House Guaranty Fund T+0 Detail of Problem Flow of order Flow of fund • PT CSI provided facility T+0 to PT UBS with total value IDR 32, 392, 500, 000 On August 20, 2002 = IDR 8, 812, 500, 000, settlement due on August 26, 2002 On August 21, 2002 = IDR 8, 125, 000, settlement due on August 27, 2002 On August 22, 2002 = IDR 12, 875, 000, settlement due on August 28, 2002 On August 23, 2002 = IDR 2, 580, 000, settlement due on August 29, 2002 • PT UBS has been suspended by BEJ on August 26, 2002 • KPEI settled BIMA transaction on August 20, 2002 which due on August 26, 2002, even PT UBS has been suspended on that day • KPEI postponed settlement of BIMA since August 27, 2002 2

KASUS GAGAL BAYAR PT. Usaha Bersama Sekuritas (UBS) telah gagal menyelesaikan pembayaran efek (gagal bayar) untuk transaksi (T+0) tanggal 20 -802, 21 -8 -02, 22 -8 -02, 23 -8 -02 yang jatuh tempo (T+4) masing-masing tanggal 26 , 27, 28, 29 -8 -02. Kewajiban UBS itu terkait dengan kasus gagal bayar transaksi saham BIMA senilai k/l Rp. 31 Milyar rupiah kepada KPEI dan penggunaan portfolio nasabah senilai Rp. 9 Milyar rupiah. Dalam hal ini, UBS telah membayar kewajiban kepada nasabahnya sekitar 80%. 3

KASUS GAGAL BAYAR (lanjutan) Berdasarkan surat PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia No. KPEI – 044/KPE/GJ/0802 tanggal 28 Agustus 2002 perihal laporan kegagalan, Bursa Efek Jakarta memutuskan bahwa Anggota Bursa (PT. Usaha Bersama Sekuritas) dilarang melakukan aktivitas perdagangan di Bursa Efek Jakarta sampai dengan perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran efek serta hasil pemeriksaan Satuan Pemeriksa Anggota Bursa PT. BEJ menyatakan bahwa nilai MKBD perusahaan telah memenuhi ketentuan persyaratan Rp. 5 milyar rupiah. 4

KASUS GAGAL BAYAR (lanjutan) Berkaitan dengan hal tersebut di atas dan sejalan dengan keputusan Bapepan, Bursa Efek Jakarta memutuskan untuk memberikan batas waktu hingga tanggal 31 Januari 2003 kepada PT. UBS untuk melunasi kewajiban gagal bayarnya kepada PT. KPEI 5

KASUS GAGAL BAYAR (lanjutan) Selain itu, BEJ juga memperpanjang pembekuan sementara Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) UBS. Pembekuan Sementara SPAB UBS ini berlaku efektif mulai tanggal 3 Januari 2003 sampai tanggal 31 Januari 2003. 6

KASUS GAGAL BAYAR (lanjutan) Sebelumnya, BEJ menargetkan akan mengeluarkan keputusan mengenai UBS pada Desember 2002. Bahkan ada kemungkinan UBS akan dicabut keanggotaannya dari BEJ karena tidak lagi beroperasi sejak September 2002. Namun BEJ belum dapat melakukan tindakan apapun karena menunggu hasil penyidikan Bapepam terhadap perusahaan sekuritas itu yang tidak kunjung selesai. 7

KASUS GAGAL BAYAR (lanjutan) Pertanyaan: 1. Apakah transaksi yang dilakukan PT. UBS sah? 2. Mengapa PT KPEI tidak bersedia menjamin penyelesaian transaksi BIMA yang telah mengalami gagal bayar yang dilakukan oleh PT. UBS? 8

Kasus Gagal bayar …lanjutan 3. Apakah transaksi tersebut menindikasikan adanya transaksi semu ? . 4. Apakah UBS tetap berhak memperoleh pembayaran dari KPEI sebagai LKP ? . 5. Apakah KPEI dapat menolak pembayaran penjaminan atas dasar alasan adanya indikasi transaksi semu ? . 9

UBS : Transaksi semu ? Pasal 91 UUPM : “ Setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di bursa efek “. Penjelasan : “ Masyarakat pemodal memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di Bursa efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan permintaan beli efek sbg dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam efek. 10

UBS … Transaksi semu ? Sehubungan dengan itu, ketentuan ini melarang adanya tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek, antara lain : Melakukan transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan pemilikan; Melakukan penawaran jual atau penawaran beli efek pada haga tertentu, dimana pihak tsb jga telah bersekongkol dengan pihak lain yg melakukan penawaran beli atau penawaran jual efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama. 11

UBS … Transaksi semu ? Akibat manipulasi pasar : Harga saham yang tercipta adalah semu; Pembentukan harga saham yang semu berarti transaksi jual dan beli dilakkan atas perintah satu pihak atau dengan kata lain tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan; Terjadinya gambaran semu atau menyesatkan dapat terjadi pada kondisi pasar secara keseluruhan atau hanya pada 1 counter saham saja, yang seolah-olah timbul sentimen positif atau negatif pada harga saham tsb; 12

UBS …. Transaksi semu ? Untuk mengatur dan mengarahkan pasar, agar seolah-olah terjadi transaksi yang sangat aktif dengan likuiditas yang tingi, maka diperlukan suatu kerjasama dengan pihak lain atau perusahaan efek lain yang diperintahkan untuk mengambil posisi jual atau beli; Akibat tingkat likuiditas yang tinggi, maka pelaku akan dapat memanfaatkan kepentingannya apakah akan melakukan pembelian, penjualan atau menahan harga saham tersebut. 13

Kasus Mentari Vs Supra Indikasi-indikasi kasus hukumnya : Penipuan versi Ps 378 KUHP. Penipuan versi Ps 90 UUPM. Penggelapan versi Ps 372 KUHP. Fungsi KPEI sebagai LKP. Fungsi KSEI sebagai LPP. Fungsi Bapepam sbg PPNS. 14

PROBLEM OF “WW” VS “ FO” TRANSACTION SCHEME Order Sell Client Order Buy BEJ ww T+3 KPEI T+3 XX Settlement (Clearing) House Guaranty Fund T+0 FO Client RM Flow of order Flow of fund 15

Detail of Problem RM Dkk sbg investor beli , order beli saham memalui Broker Beli, PT. Mentari ( “FO”) untuk saham PT. Sugi dan saham PT. Arti dari Broker Jual PT. Supra ( WW). RM mengaku “ pemula “. Transaksi pertama sejumlah 83. 991 lot/ dan transaksi kedua sejumlah 80. 000 lot, semuanya senilai kurang lebih 49 M. Transaksi matching di BEJ. RM mengdeposit dana 10 juta. Pada T + 3 RM tdk membayar kepada FO ( 26/9/05 ). Pada T + 3 FO tdk membayar kepada KPEI, kemudian di suspend oleh BEJ. Diindikasikan transaksi tersebut tidak wajar. 16

Detail Problem RM kemudian dilaporkan oleh FO kepada Polisi, atas dugaan penipuan. RM disidik oleh Polisi, hasilnya tidak memenuhi unsur penipuan ex Ps 378 KUHP? . Kemudian saat ini Direktur KPEI dilaporkan kepada Polisi atas dugaan penggelapan ex 372 KUHP? . 17

Unsur Penipuan Unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif : (1). Menggerakkan; (2). Orang lain; (3). Untuk menyerahkan sesuatu barang atau benda; (4). Untuk memberi atau membuat hutang; (5). Untuk menghapus hutang; (6). Dengan menggunakan daya upaya, spt : memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kata bohong. 18

Unsur Penipuan Unsur subyektif : (1). Dengan maksud; (2). Mengutungkan diri sendiri atau orang lain; (3). Secara melawan hukum. Pasal 90 UUPM juga mengatur tentang penipuan yaitu : menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana atau cara apapun. 19

Unsur penipuan Pasal 378 KUHP terkait dengan Ps 90 UUPM jo Ps 104 UUPM Apakah penipuan di Bursa Efek hanya dapat disidik dengan Ps 90 atau bisa juga dengan menggunakan Ps 378 KUHP ? Bagaimana kaitan Bapepam sebagai PPNS dengan Polisi sebagai Penyidik ? 20

Unsur Penipuan Yg diancam oleh Ps 378 KUHP adalah orang yang membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dengan melawan hukum, dengan : (1). Tipu muslihat; (2). Rangkaian kebohongan, (3). Nama palsu; (4). Peri keadaan palsu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 21

Unsur Penipuan Yang dimaksud dengan mebujuk ialah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dngan kehendaknya, pada hal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu. 22

Unsur Penipuan Yang dimaksud dengan barang : semua barang seperti uang, baju, perhiasan, binatang, listrik. Yang dimaksud dng tipu muslihat : suatu tipu yang diatur sedemikian rapi, sehingga orang yang berpikiran normalpun dapat mempercayainya akan kebnaran hak yang ditipukan itu. 23

Unsur Penipuan Rangkaian kebohongan : susunan kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan benar. Adakah perbuatan RM sebagaimana diuraikan dalam kasus di atas, memenuhi unusr-unsur penipuan sebagaimana diatur di dalam Ps 378 KUHP ? . 24

Sahkan transaksi tsb ? Menurut Peraturan Bursa Efek Jakarta, begitu order jual dari AB Jual bertemu ( match) dengan order dari AB Beli di dalam sistem, maka transaksi itu dinyatakan sah. Apakah yang dimaksud dengan sah disini adalah seperti yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tidak ada penjelasannya. 25

Sahkah transaksi tersebut? Jika transaksi yang “matching “ dalam sistem dinyatakan atau diakui “ sah “, maka setelah kliring selesai dilakukan oleh LKP ( KPEI ) , proses setlement sudah dapat dilakukan oleh LPP ( KSEI ). Namun dalam kasus “FO” vs “WW” di atas, KPEI melakukan penundaan penyelesaian pembayaran ( setlement ) setelah T+ 3 dengan dalil adanya indikasi ketidakwajaran dalam transaksi tersebut. 26

Kliring , Netting dan Penjaminan ? Kliring : proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi Bursa Efek. Netting : kegiatan kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota kliring untukm menyerahkan atau menerima saldo efek tertentu untuk setiap jenis efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah uang untuk seluruh efek yang ditransaksikan. 27

Penjaminan ? Penjaminan : kewajiban lembag kliring dan penjaminan ( LKP /KPEI ) untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab anggota kliring yang gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan penyelesaian transaksi tersebut pada hari yang sudah ditentukan. 28

Persoalan hukumnya ? KPEI mengatakan bahwa T+3 bukan berarti “gagal bayar “, sekalipun transaksi di BEJ sudah “ match “. KPEI hanya melakukan penundaan pembayaran, karena adanya ketidakwajaran dalam transaksi tersebut. Bapepam membenarkan KPEI melakukan penundaan pembayaran tersebut. 29

Persoalan hukumnya ? Sementara itu Ps 14 (1) UUPM jo Peraturan No. III. B. 6 Tg Penyelesaian Transaksi Bursa jo Ketua Bapepam No. Kep-46/PM/2004, 9 -12 -04 Butir 1 (2) : Penjaminan penyelesaian transaksi bursa adalah kewajiban lembaga kliring dan penjaminan untuk seketika , sekaligus dan langsung mengambil alih tanggung jawab anggota kliring yang gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan penyelesaian transaksi bursa dan untuk menyelesaikan transaksi tsb pada waktu dan cara yang sama sbgmn diwajibkan kepada anggota kliring ybs. 30

Persoalan hukumnya ? Apa yang dimaksud dengan transaksi yang “match “ dalam sistem disebut “sah” menurut Sdr ? Jika “sah” dan pad T+3 KPEI ( AB Beli ) tidak menyelesaikan pembayaran, apakah hal itu berarti “ gagal bayar “ ? . Sementara KPEI menyatakan bahwa setelah T+3 dilakukan penundaan pembayaran, karena indikasi transaksi yang tidak wajar ? 31

Persoalan Hukumnya ? Dari ketentuan Bursa kita ketahui bahwa KPEI wajib menjamin penyelesaian transaksi seketika, sekaligus dan langsung. Benarkah secara hukum KPEI melakukan penundaan penyelesaian dengan dalil adanya ketidakwajaran transaksi ? . Unsur-unsur mana yang dapat disimpulkan sebagai indikasi ketidakwajaran transaksi itu ? 32

Persoalan hukumnya? Coba analisis mana unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh RM seperti dalam kasus tersebut di atas, memenuhi unsur penipuan seperti yang diatur di dalam Ps 378 KUHP ? . Samakah unsur penipuan menurut Ps 378 KUHP dengan Pasal 90 UUPM ? . 33

Unsur Penggelapan Barang siapa; Dengan sengaja dan melawan hukum; Sesuatu barang yang sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain; Barang itu ada dalam tangannya atau kekuasaannya bukan karena kejahatan. 34

Persoalan hukumnya ? Jika KPEI melakukan penundaan pembayaran, adakah perbuatan tersebut memenuhi unsur penggelapan sebagaimana di atur didalam Ps 372 KUHP ? . Perhatikan bahwa dg selesainya proses kliring, penetuan hak dan kewajiban para pihak sudah ketahuan. 35

KASUS PT. Bank Mashill Utama (BMU) PT. BMU merupakan perusahaan publik yang mencatat sahamnya di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 22 April 1994. manajemen BMU ketika “go pulic” adalah sebagai berikut: Komisaris – – Presiden Komisaris : Kertawidjaja : Edwin Jaya Wiyanto, Rasjim Wiraatmaja, Philip S. Widajja 36

KASUS PT. Bank Mashill Utama (BMU) Direksi – Presiden Direktur – Direktut : : A. T. Windoe Athon Widjaja, Leo Yasin Satiadi, Jensen Kohardjo Komposisi kepemilikan saham BMU setelah “go public” adalah sebagai berikut: 1. PT. Mashill Asia Finance 40. 68% 2. PT. Putra Kertawisejati 10. 32% 3. PT. Sumtra Central Prima 23. 96% 4. Janti Tutty Surijati 6. 44% 5. AT. Windoe dan Leo Yasin Setiadi 3. 79% 6. Edwin Jaya Wijanto 1. 83% 7. Hariman Kosaki 0. 55% 8. Publik 12. 43% Jumlah 100. 00% 37

KASUS PT. Bank Mashill Utama (BMU) Jensen Kohardjo selain sebagai salah seorang direktur BMU, juga sebagai Komisaris pada PT. Sumatra Central Prima, dalam hal ini PT. Sumatra Centra Prima merupakan pemegang saham utama BMU. Jensen Kohardjo pada tanggal 8 dan 9 April mewakili PT. Sumatra Centra Prima menjual seluruh saham BMU yang dimilikinya sebesar 23. 96% atau sejumlah 26. 069. 500 lembar saham melalui pialang jual PT. Surya Damai Securindo. Pada tanggal 11 april 1996, AT. Windoe dan Leo Yasin Satiadi menjual saham Bank Mashil yang dimilikinya 3, 79 %. 38

KASUS PT. Bank Mashill Utama (BMU) Saham-saham Bank Mashill tersebut dibeli oleh dua investor besar yaitu pertama, oleh Duncanmill Hlding Inc yang berkedudukan di Virgin Island, yang dimiliki oleh konsorsium Titi Prabowo, Tito Sulistiyo, Jopie Wijaya serta Henry Tanoesoedibdjo. Kedua dibeli oleh Castlemere Enterprises milik Amir Gunawan yang berkedudukan di Singapura. Pembelian saham tersebut dilakukan melalui lima investor beli pada tanggal 8 -15, 23 April, 7 dan 31 Mei 1996. Harga saham Bank Marshill per 1 April 1996 Rp 1375, tetapi ketika saham tersebut dijual, terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan yaitu Rp 2700 per lembar pada tanggal 9 April 1996. 39

KASUS PT. Bank Mashill Utama (BMU) Penjualan BMU yang dimiliki oleh PT. Sumatra Centra Prima yang dilakukan oleh Jensen Kohardjo adalah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat. Penjualan saham BMU sebanyak 23. 69% merupakan suatu jumlah yang sangat signifikan. Penjualan saham tersebut oleh PT. Sumatra Centra Prima sebagai pemegang saham utama BMU, sangat memungkinkan terjadinya perubahan komposisi manajemen perusahaan. Hal itu berkaitan erat dengan isu yang berkembang di lantai bursa bahwa Titi Prabowo (putri mantan Presiden Soeharto) akan duduk sebagai salah seorang direktur pada BMU. Isu tersebut merupakan faktor penyebab naiknya harga saham BMU dari Rp 1. 375 menjadi Rp 2. 700 per lembar saham. 40

KASUS PT. Bank Mashill Utama (BMU) 1. 2. 3. 4. Apakah tindakan Jensen Kohardjo tersebut merupakan insider trading ? Mengapa di pasar modal diperlukan adanya keterbukaan? Dalam kasus tersebut adakah indikasi benturan kepentingan ? . Jika ada berikan contoh antara siapa dengan pihak siapa atau pihak mana ? . Mengapa terkesan bahwa penjualan saham PT. Sumatra Central Prima itu harus minta ijin Pemegang saham Publik ? . Apa memang harus demikian ? . Berikan dasar hukum jawaban Sdr!. 41

Mengapa Insider Trading dilarang ? Pengunaan inside info melanggar prinsip transparansi dalam prasar modal; Penggunaan inside info malanggar prinsp keadilan di pasar modal; Informasi adalah kmoditi dan elemen yang paling esensial dalam sebuah industri pasar modal; Informasi harus terjadi seketika dan langsung, agar para pelaku bursa memiliki kesempatan antisipasi yang sama. 42

Mengapa Insider. Trading dilarang ? Setiap pihak harus melakukan transaksi dengan teratur, wajar dan terbuka; Artinya, para pihak dilarang menggunakan suatu informasi yang berasal dari orang dalam (insider) emiten. Contoh : direksi dilarang membeli atau menjual saham atas dasar informasi yang ia miliki, pada hal info material tsb belum diketahui publik. Biasanya info tsb mengandung potensi keuntungan besar, oki harus transparan. 43

Mengapa Insidertrading dilarang ? Biasanya dilakukan oleh orang dalam lingkaran aktifitas finansial; Umumnya memiliki akses kepada pasar sendiri; Indikatornya : tercium ketika pelaku telah melakukan penjualan saham yang dibelinya, dg menggunakan info orang dalam jumlah yang sangat signifikan. Variabel transaksi yang dilakukan bisa menjadi petunjuk untuk melacak adanya insider trading. 44

Mengapa insidertrading dilarang ? Pasar yang menjadi idola insider trading : pasar yang belum memiliki sistem pengawasan yang efektif. Untuk mencegah perlu ada institusi pengawas yang handal dan kredibel, spt : Jepang punya SESC ( The Securities and Exchange Survaillance Commision. Amerikapun pernah mengalami skandal besar yang berkaitan dengan insider trading. 45

Mengapa insidertrading dilarang ? Biasanya terjadi pula ketika industri finansial yang lain sedang menjadi sun set industry, misalnya perbankan. Skandal bench mark di Bursa Amerika misalnya : Michael Milken Case, pioner yang menciptakan scheme Junk Bond, Paul Mozar Case, trader dari Salomom Brother yang melakukan fake bid. 46

Mengapa insidertrading dilarang ? UUPM mengaturnya melalui Ps : 95, 96, 97 dan 98. Pihak 2 yang memiliki hubungan usaha dg emiten mis : nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggar, kreditur. Insider trading yang timbul dari merger, akuisisi, konsolidasi, penawaran tender dlm rangka take over dapat merpkan wahana yang berpotensi ada insider trading ( Ps 95 (b) UUPM ). 47

Mengapa insidertrading dilarang ? Orang dalam yang mengetahui info material, dilarang memberika info tsb kepada pihak lain yg patut diduga dg info tsb dapat melakukan penjualan atau pembelian efek tsb. Pihak lain tsb mis : istri, anak, mertua, dll; dokter, sekretaris, partner, dll. Berati info ini ditujukan thp kemungkinan yang terjadi dg info tsb ( Ps 96 UUPM ). 48

Mengapa insidertrading dilarang ? Orang yang memperoleh info dg melawan hukum, mis : mencuri, membaca dan/atau mengambil data tanpa ijin, diancam masuk dalam kategori insder trading. Petugas riset atau analis saham memperoleh info untuk kepentingan publik tidak masuk dalam kategori insider trading. Fokus insider trading biasanya tertuju kepada mendapatkan efek dlm jumlah besar dg harga yang semurah-murahnya, agar margin untung lebih besar. 49

Mengapa insidertrading dilarang ? Pasal 98 UUPM mengatur tg aturan dasar yang harus dipegang oleh Perusahaan Efek dan pegawainya. Dvisi 2 corporate finance, investmen banking biasnya diharamkan dikunjungi publik, karena potensi adanya inside info. Sales, trader juga diharamkan memberi info kepada publik yang berpotensi mengarah ke inside info ; 50

Mengapa insidertrading dilarang ? Jenis 2 info material dan penggunaan info dan pihak yang mengetahui biasanya berbeda satu dengan yang lain. Contoh : merger, pembelian sahamnya, konsolidasi, joint venture. Info tentang rencana-rencana transaksi demikian sangat sensitif terhadap pola perubahan harga saham, shg termasuk info yang sering digunakan dalam insider trading. 51

Mengapa insidertrading dilarang ? Pendapatan dan perubahan deviden yang luar biasa, juga indikator insider trading. Penemuan, perolehan atau kehilangan kontrak penting, indikator insider trading. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain. Penawaran produk baru yang cukup signifikan. Dll. 52

KASUS TRANSAKSI SAHAM YANG TELAH DILAPORKAN HILANG Telah terjadi jual-beli 3. 000 (tiga ribu) lembar atau 6 (enam) lot saham PT. Gudang Garam Tbk. Yang tercantum atas nama BONY S/A GCBI AC CL (Treaty) yang dinyatakan hilang, yang kemudian diketahui bahwa saham tersebut berada di tangan terdakwa Sdr. Onggo Wibowo alias Gunawan Pangestu alias Awang. Atas pemilikan saham secara tidak sah dan melawan hukum tersebut Sdr. Onggo Wibowo oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusannya Nomor: 1201/PID/B/2000/PN. JAKSEL telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan. 53

KASUS TRANSAKSI SAHAM YANG TELAH DILAPORKAN HILANG 1. Apakah saham yang sudah dilaporkan hilang kepada Biro Administrasi Efek (BAE) masih dapat ditransaksikan sebagai instrumen perdagangan di Bursa Efek? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap saham yang sudah dinyatakan hilang, namun masih tetap ditransaksikan? 54

MODUS KEJAHATAN PASAR MODAL Menggunakan nama orang lain ( Kasus Bank Pikko ) Praktek penjaminan emisi yang penjatahannya menggunakan foto copy KTP yang diambil dari Kecamatan atau KTP buruh pabriknya dengan tujuan mendapat jatah lebih banyak, sehingga buruh tersebut kaget ketika menerima deviden yang ditujukan atas namanya ( buruh di Pekalongan ) 55

MODUS KEJAHATAN PASAR MODAL Akuisis internal yang berpotensi merugikan pemegang saham minoritas ( Kasus Indocement TP ) 56