Isu-isu Penelitian Kebijakan dalam Pendidikan Oleh Prof E

Isu-isu Penelitian Kebijakan dalam Pendidikan Oleh: Prof. (E. m. ) Suyata, M. Sc. , Ph. D Diskusi Selasa 12 Mei 2015

Aneka Istilah Ttg Riset Kebijakan J. Nisbet dlm Keeves & Lakomski n n n Policy oriented research vs fundemental research Applied vs basic research Policy vs curiosity-oriented research Inxtrumental vs enlightment function Work directed toward knowledge/ “academic” research Cronbach & Suppes mengritisi semua itu dalam mengajukan istilah decision vs conclusion oriented research (Nisbet, dlm Keeves & Lakomski 1984, 64 -65)

Ragam Definisi Riset Kebijakan-1 n n Nisbet: RK berfungsi instrumental yaitu mana kala riset dalam pendidikan dirancang, dikelola, dilaporkan dengan maksud khusus menginformasikan suatu keputusan kebijakan atau membantu atau memantau penerapannya atau mengevaluasi efeknya… ini dapat diperluas cakupannya untuk riset terkait dengan praktik pendidikan maupun kebijakan Cooley & Bickel mendefinisikan riset berorientasi pengambilan keputusan sebagai suatu bentuk riset pendidikan yang dirancang agar mampu secara langsung relevan kebutuhan informasi sekarang untuk siapa saja yang ikut membentuk kebijakan pendidikan atau mengelola sistem pendidikan (Nisbet, 1999)

Ragam Definisi Riset Kebijakan-2 n n Riset berorientasi keputusan pendidikan seperti dikemukakan Cooley & Bickel adalah untuk membantu tidakan keseharian berurusan dengan pendidikan di berbagai unit sistem. Untuk itu riset jenis ini bukanlah riset lazim dikenal dengan riset ilmiah. Riset dikerjakan di dalam setting sekolah, misal, dikenal dengan evaluasi internal (Love) yaitu riset yang dikendalikan oleh kebutuhan informasi bagi para orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap sistem. Riset seperti ini dilakkan oleh para petugas atau pegawai sistem pendidikan atau oleh para peneliti yang bekerja erat dengan sisyem pendidikan tersebut. Sistm pendidikan dengan layanan siswa jumlah tertentu biadanya memiliki unit ini dengan nama pusat penelitian dan evaluasi, unit penelitian dan pengembangan, lembaga penelitian, kantor perencanaan, pengujian dan evaluasi, sistem informasi dan sebagainya (Cooley & Bickel, 1986, 4). Untuk sistem dengan layanan 50 000 atau lebih siswa memiliki unit semacam itu.

Ragam Definisi Riset Kebijakan-3 Ann Majchrzak bahwa RK adalah proses melaksanakan penelitian tentang atau analisis terhadap suatu problem sosial fundamental agar dapat menyediakan rekomendasi pragmatis, berorientasi aksi untuk menghilangkan problem kepada para pembuat kebijakan (1984, 12). n Fokusnya haruslah problem-problem sosial atau pendidikan fundamental dengan orientasi aksi tinggi. n

Tipe Penelitian Ann Majchrzak, 1984, 13 n n n Tipe penelitian ditinjau dari fokus meliputi dua hal: teknis dan fundamental Dari dimensi adalah tingkat orientasi aksi: rendah dan tinggi Jika pilihan fokus teknis dengan orientasi aksi rendah peneliti memilih tipe Analisis Kebijakan. Jika pilihan fokus teknis dengan orientasi aksi tinggi peneliti memilih tipe Penelitian Teknikal Jika pikihan pada fokus fundamental dengan orientasi aksi rendah menghasilkan tipe Penelitian Dasar Analisis Kebijakan Jika pilihan pada fokus problem fundamental dengan orientasi aksi tinggi peneliti memilih tipe Penelitian Kebijakan

Tipe Penelitian dalam Figure Ann Majchrzak, 1984, 13 Fokus Orie ntasi Teknika; Fundamental Aksi Rendah Analisis Kebijakan Riset dasar analisis kebijakan Riset teknika; Riset Kebijakan Tinggi

Model Penggunaan Penelitian Kebijakan-1 Carol H. Weiss dalam Anderson & Biddle berdasarkan proses dan maksud gambaran penggunaan penelitian kebijakan mengajukan tujuh model: knowledge-driven model, problem solving model, interactive model, political model, tactical model, enlightment model, and intellectual pursuit/enterprise model n Knowledge-driven model. Ini mengikuti proses yang berlaku dalam lmu-ilmu alamiah berangkat dari penelitian dasar, terapanpengembangan –pelaksanaan. Dalam ilmu alamiah proses ini dapat terjadi, tetapi dalm ilmu sosial temuan penelitian mungkin tak diterima n Problem solving model. Simpulan dan bukti-bukti empirik penelitian mungkin membantu pemecahan masalah kebijakan dan ketiadakan atau kekosongan pengetahuan untuk solusi disediakan oleh penelitian dengan itu keputusan dapat diambil

Model Penggunaan Penelitian Kebijakan-2 n n Interactive model. Dalam model ini para peneliti dan para praktisi. Proses interaksi dan interkoneksi terjadi mengahadapi permasalahan sosial dan hasil penelitian menjadi salah satu pertimbangan menetaknan solusi Political model. Pada satu keadaan aneka debat dan pertentangan tentang tawaran solusi kebijakan diabaikan oleh pertimbngan ideologi, kepentingan atau juga kepakaran, namun penelitian kebijakan menjadi alat pendukung pengambilan keputusan. Tactical model. Tidak jarang riset-riset ilmu sosial diguunakan pada hal secara substantif itu tak relevan dengan cara menyatakan bahwa suatu riset sedang diadakan sebagai jawaban terhadap desakan penangan suatu masalah oleh umum. Hal demikian sekedar taktik mengulur waktu buat adanya aksi nyata, Enlighhtenment model. Para pengambil kebijakan sering menengok konsep dan pandangan teoritik ilmu sosial dalam menghadapi masalah sulit di masyarakat dengan menjadikan permalahan tersebut lebih difahami. Masyarkat umum mendapatkan arahan mengerti masalah yang menjadi agenda kebijakan dengan menddunakan implikasi temuan penelitian sosial.

Model Penggunaan Penelitian Kebijakan -3 Tactical model. Hasil penelitian kebijkan digunakan mendukung pengambilan keputusan walaupn secara substantif tak relevan. n Enlightment model. Hasil-hasil penelitian kebijakan dapat memberikan penecerahan tentang hakikat masalah dan menggeser yang tadinya masalah menjadi bukan masalah atau juga masyarakat semakin faham terhadap masalah yang ada n

Model Penggunaan Penelitian Kebijakan -4 Namun perlu juga diketahui bahwa generalisasi hasil, temuan riset sosial yang tersebar luas tak terdeteksi dan terpandu dengan benar kendati hal tersebut tak sepenuhnya benar. Hal demikian tentu bukan pencerahan. Hasil riset sosial dengan sensasi tinggi dapat memberikan gambaran keliru buat publik dan menyebar karena itu hasil riset. n Intellectual enterprise model. Di dalam kehidupan terjadi interaksi antara riset ilmu sosial dengan kebijakan dan bahkan dengan mode berpikir sosial yang ada di masyakatan yang mereka saling berpengaruh. Masyarakat menyadari dan mencari mengusahakan titik temu ketiganya Ketertarikan kepada ilmu sosial mendorong adanya aliran dana riset dan hasil riset memperluas pemahaman akan agenda kebijakan

Keterkaitan Proses Kebijakan dan Penggunaan Riset Perancangan Pencerahan Politikal Pemecahan masalah n Kputusan Diambil Implementasi V V V Anne Klemperer, Henno Theisens, & Frans Keiser (CER 45, 2001).

Tipe Riset Kebijakan (Majchrzak, 1984, 15 -18) Riset kebijakan bervariasi oleh banyak hal: n Sumber pendanaan riset itu pengguna hasil atau bukan pengguna hasil n Fokus pada definisi masalah ataukan menemukan solusi n Tergantung setting keorganisasiannya, in house vs external n Latar belakang disiplin akademik peneliti n

Proses Riset Kebijakan (Majchrzak, 1984, 20) Persiapan n Konseptualisasi n Analisis Teknis n Analisis Rekomendasi n Komunikasi n

Hasil Riset Masuk ke Debat Agenda Kebijakan Sekolah n n n Sekolah tak banyak dapat berbuat dalam mengatasi masalah pendidikan dan kemasyarakatan, school can do nothing (James Coleman dkk). Sekolah lembaga yang lemah jika brdiri sendiri, tetapi ia akan amat kuat kalau didukung sistem kemasyarakatnnya (C. Arnold Anderson) Sekolah dan juga perguruan tinggi mengajarkan inert ideas (gagasan, teori, pengetahuan yang kosong karena tak diuji kegunaannya dan dipraktikkan segera. Hal-hal yang diajarkan sekedar untuk menghadapi ujian (Alfred Whitehead) Berbagai usaha reformasi sekolah cenderung memihak sekolah papan atas dan mengorbankan sekolah papan bawah (John Goodlad) Menjadikan anak cerdas mengabaikn menjadikan anak baik (Amstrong)

Sekolah sebagai Sistem Keras Lebih Diikuti Dp Sekolah Sistem Lunak n n Sekolah sistem keras dikendalikan dengan berpikir sistem keras pula dengan pola berpikir linier analitis, konvergen Berpikir sistem lunak yang mengutamakan berpikir divergen, interpretatif, reflektif, imaginatif, intuitif dan hal sejenis diabaikan Kebijakan, perencanaan, pemrograman linear mendominasi praktik pendidikan dengan dukungan sistem birokratis regulatif Kegagalan pendidikan bagi mayoritas tak dapat dihindari. Semua usaha untuk mensukseskan kegagalan

Kebijakan Pendd Mengantisipasi Masa Depan-1 Datangnya krisis tahun 80 an terlambat disiapkan kmampuan menghadapinya. Ini mungkin berulangnya kematiaan peradaban n Dunia pendidikan blm menyadari kegagalan misinya bagi perbaikan semua lewat perbaikan kelompok elit masyarakatnya n Di negeri ini hak-hak istimewa itu dituang dalam undang-undang pendidikan yang secara tak sadar menyiapkan benih ketidakadilan n

Kebijakan Pendd Mengantisipasi Masa Depan-2 n n n Sekolah papan atas merasa dirinya dapat berbuat sendiri tanpa memandang arti masyarakat dan sekolah papan bawah merasa tak mampu berbuat banyak. Sebenarnya sekolah tak memonopoli pemrosesan anak-anak Hal-hal filosfis, historis, keyakinan, dan nilai-nilai tak dijadikan rujukan dalam mengatasi masalah pendd Halhal teknis menjadi rujukan utama sekolah dan birokratisasi pendukungnya dalam pelayanan pendd. Pemahaman terhadap masalah pendidikan ibarat luasannya hektaran kedalamannya sentinan

Kebijakan Pendd Mengantisipasi Masa Depan-3 n n Para guru lebih disiapkan untuk keahlian mengajar (teachingcraft) di ruang kelas dan tak disiapkan dalam kemampuan membawa misi sekolah (schoolingcraft) Dunia sekolah dan bahkan universitas tak menyadari hilangnya 5 perkara: kemanusiaan, kemasyarakatan, jati diri, nilai-nilai (kultur), dan spiritualitas oleh pola kompetitif, inert ideas dan menekankan hal teknis serta tekanan spesialisasi berlebihan Mitos adanya anak pintar-anak bodoh menjadi asumsi para guru dan masyarakat Lemahnya kepemimpinan di tingkat tengah dan kurangnya pemahaman respon kebijakan di tingkat aksi menjadi sumber kegagalan kebijakan.

Kebijakan Pendd Mengantisipasi Masa Depan-4 Kebijakan dan aksi pendidikan dikendalikan oleh ideologi, kekuasaan/ kewenangan, dan kepentingan. Informasi hasil kajian dan analisis belum dimanfaatkan dalam proses kebijakan dan aksi pendidikan. n Urusan pendataan dan litbang juga perpustakaan menjadi tempat personnel buangan dan terpinggirkan. Dokumen tak pernah dianalisis secara sungguh-sunguh, temasuk di universitas n Program kemitraan dengan pusat-pusat pengembangan informasi di luar sistem n

Kebijakan Pendd Mengantisipasi Masa Depan-5 n n Sekolah, para kepala sekolah, dan para guru perlu diberdayakan dibekali dengan kompetensi dalam teachingcraft dan schoolingcraft Personnel birokrasi pendidikan perlu menjadi posisi memberikan bantuan teknis dengan memberdayakan diri mereka. Birokrasi perlu lebih dikendorkan agar tidak mematikan oleh pikir di sekolah dan orang-orang di dalamnya Sekolah dengan bermitra akan menjadi makin kuat. Penelitian dan produksi sistem informasi akan membantu sekolah dalam urusannya.

Mengapa Kompetensi Semakin Penting-1? n n Sukses akademik di sekolah berkorelasi denga hadirnya manusia anak baik di masyarakat Dukungan orang tua saja tak cukup bagi perbaikan mutu sekolah, memang itu keharusan, dukungan lain dibutuhkan Sekolah-sekolah dewasa ini hanya mampu melayani pendidikan bagi sekitar 10 -30% anak oleh birokrasi dan sistem kompetisi yang luas Tanpa pengembangan kapasitas tak akan ada perubahan perbaikan (UNESCO)

Mengapa Kompetensi Semakin Penting-2? Kegagalan program-based education n Kegagalan Performance-based education n Orientasi perubahan dengan proses restukturisasi pendidikan telah gagal juga n Competence-based education telah diputuskan sebagai kebijakan nasional namun strategi implemnetasinya perlu dipandu dengan aneka riset n

Ciri-ciri Riset Kebijakan (Majchrzak, 1984, 28) Fokus multidimensi n Berorientasi riset induktif-empirik n Melibatkan tinjauan ke depan dan ke belakang n Merespon pengguna studi riset n Secara eksplisit memasukkan nilai-nilai n