e-Government Ø Pada waktu ini kita hidup dalam

e-Government Ø Pada waktu ini, kita hidup dalam masyarakat yang saling berhubungan. Ø Masyarakat pengguna telepon mengharapkan mendapatkan layanan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ø Pemerintah mengalami tekanan untuk meningkatkan: Mutu layanan publik, Peningkatan partisipasi dalam Masyarakat Informasi, Cost effective Sedangkan prinsip yang harus diikuti untuk mutu pelayanan: Pemusatan perhatian pada kepentingan masyarakat, bukan terpusat pada birokrasi; Berorientasi Hasil; dan Didasarkan pada pasar, secara aktif mempromosikan inovasi

GOVERMENT = PEMERINTAH • Suatu mekanisme yang sering kita gunakan untuk membuat keputusan komunal. • Suatu cara kami menyediakan jasa yang menguntungkan semua orang. • Suatu cara untuk menyelesaikan masalah kolektif. Bagaimana kita menyelesaikan masalah? Dengan bertindak secara kolektif Bagaimana kita bertindak secara kolektif? Melalui Pemerintah

GOVERNMENT = SARKAR Organizations that governs Sarkar (Hindi) = “Lords” , ”Master”, ‘Administrator” Aracankam (Tamil) = “Rule of reign of a king or of an elected member of political party” Sanskrit = administration guidance government business system of government good government Exercise of government principles of government instruments of government

GOVERNMENT ZHENG PROPER RIGHT CORRECT FU HANDING OVER, USSUALLY OF PAPERS OR MONEY

Perbedaan Government Governance dan Oxford English Dictionary: “the action or manner of governing. ” Osborne dan Gaebler “the process by which we collectively solve our problems and meet our society’s needs. ” “Government is the instrument we use. ”

GUNANYA ADA PEMERINTAH • • Diplomasi luar negeri (foreign diplomacy); Pertahanan militer - proteksi terhadap kekuasaan negara (military defence – protection of national sovereignity); Pemeliharaan dari aturan domestik (maintenance of domestic order); Administrasi dari kehakiman (administration of justice); Pemberian barang dan jasa publik (provision of public goods and services); Promosi dari pertumbuhan ekonomi dan pengembangan – diarahkan lebih pada pekerjaan baru dan pendapatan naik (promotion of economic growth and development – leading to more jobs and higher incomes); dan Beroperasinya program sosial untuk mengurangi kemiskinan (operation of social programmes to alleviate poverty)

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMERINTAH Osborne dan Gaebler: • Mengarahkan dari pada menjalankan (steering rather than rowing); • Pemberdayaan dari pada melayani (empowering rather than serving); • Memasukkan persaingan ke dalam jasa pengiriman (injecting competition into service delivery); • Mentrasformasikan penekanan pada aturan di organisasi (transforming rule-driven organizations); • Pembiayaan sebagai akibat dari hasil (outcomes) dan tidak pada hasil (finding outcomes , not outputs); • Memenuhi kebutuhan konsumen, bukan birokrasi (meeting the needs of the customer, not the bureaucracy); • Mendapat uang dari pada membelanjakan uang (earning rather than spending); • Mencegah dari pada menyembuhkan (prevention rather than cure); • Dari hirarki ke partisiapsi dan kerja tim (from hierarchy to participation and teamwork); • Meningkatkan perubahan melalui pasar (leveraging change through market).

Pengertian E-GOVERNMENT • PEMERINTAH SECARA DIGITAL (DIGITAL GOVERNMENT) • PEMERINTAH YANG BEKERJA DENGAN INTERNET (INTERNETWORKED GOVERNMENT) • PEMERINTAH YANG ONLINE (GOVERNMENT ONLINE) – Pemerintah yang menggunakan kemampuan THIO (teknologi), khususnya, aplikasi web-based Internet.

Pemerintah ke Pemerintah (Government to Government) G 2 G Pemerintah ke Masyarakat Pemerintah ke Bisnis (Government to Citizens) Government to Business) G 2 C G 2 B Interaksi dengan sektor kritis Meningkatkan Proses (Improved Process) E-Administration Interaksi Eksternal (External Interactions) E- Society Mengkontak Masyarakat (Connected Citizens) E-Citizens & e-Service Tumpang Tindih Domain dari e-Government Sumber: Heeks (2001)

• LIMA TAHAP e-GOVERNMENT Munculnya keberadaan (Emerging Presence ). – Suatu web yang formal tetapi terbatas dibangun melalui website-nya pemerintah yang sedikit independen yang memberikan kepada users informasi politik atau organisasi yang statis. • Peningkatan keberadaan (Enhanced Presence ) • Interaktif keberadaan (Interactive Presence ) • Transactional Presence • Terintegrasi secara mudah dan sepenuhnya (Seamless or fully integrated ). – Online negara tersebut akan mulai meluas begitu jumlah website resminya naik. Isinya terdiri dari informasi yang dinamis dan tertentu dan sering di-update, sites akan dihubungkan dengan halamanlain yang resmi. Publikasi, peraturan, koran, tersedia. Tampilan pencarian (Search) dan alamat e-mail tersedia. Suatu Site untuk pemerintah nasional dan yang sedang memerintah mungkin juga ada yang dapat menghubungkan users ke Menteri atau Departemen – Keberadaan suatu negara pada internet meluas secara dramatis dengan akses ke institusi pemerintah dan jasa. Tingkat lebih canggih lagi dari interaksi formal di antara masyarakat dan Pemberi Jasa ada, seperti e-mail dan area untuk meletakkan tanggapan (posty comments area). Kapasitas untuk mencari database tertentu, dan bentuk download dan aplikasi atau mengajukan kepadanya (submit) juga tersedia. Isi dan informasinya di-update secara reguler. – Transaksi yang lengkap dan terjamin seperti pemberian visa, paspor, catatan kelahitran dan kematian, lisensi, permit yang menunjukkan bahwa user dapat membayar secara online untuk pelayanan, membayar parkir, biaya regristrasi mobil, pembayaran tagihan (bills) dan pajak. Tanda tangan digital akan dikenali agar terjadi upaya pengadaan fasilitas dan menjalankan bisnis dengan Pemerintah – Kapasitas untuk akses secara sesaat (instant) setiap pelayanan dalam “ paket yang tidak disatukan (unified)” Alur demarkasi Departemen/Badan dihilangkan dalam cyberspace. Pelayanan akan di klasterkan pada kebutuan biasa.

Alur Komunikasi Ø Alur komunikasi dari pemerintah dalam memberikan layanan dan berinteraksi dengan masyarakat terfokus pada internet. Ø Tetapi e-Government seharusnya memungkinkan masyarakat berinteraksi dengan Pemda melalui alur komunikasi apapun termasuk tatap muka, internet, telepon, fax, e-mail dan pos, serta menerima layanan secara personal dan tidak terinterupsi pada setiap point.

Akses Komunikasi Dinas Kabupaten Web dan E-mail Perumahan Pos Transportasi Masyarakat Telepon dan Fax Gateway Pemerintah Pajak Datang ke kantor Lingkungan GSM Dan lain

Diusulkan oleh/Sumber Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tahap 6 Mengklaster kan Jasa yang biasa (clustering common services) Integrasi penuh dan transformasi perusahaan _ _ _ Deloitte Research Pencetakan Informasi Trnsaksi Dua cara secara “resmi” Portal dengan banyak maksud (Multipurpose) Portal yang Dipersonlisasi (Portal perrsonalization) Elmagarmid & Mc. Iver Komunikasi Satu arah Komunikasi Dua arah Transaksi kompleks Integrasi di antara administrasi premerintah Layne & Lee Gambar 1 -7) Katalog Transaksi Integrasi vertikal Integrasi horisontal Inisiasi Infusi Customization Watson & Mundy (refer Endnote 7) Gambar 1 -8 _ Model Pengembangan E-Government

Nilai dalam e-Government Masyarakat dapat layanan atau informasi dalam menit atau jam; Masyarakat mudah mendapatkan, mudah menggunakan, dan layanan satu pintu (one-stop points-of-services); Bisnis dapat layanan cepat dengan mempersingkat prosedur birokrasi dan akses informasi mengenai teknologi dan inovasi yang diperlukan; Faktor Lokasi bukan merupakan kendala bagi Pemerintah Daerah dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak; Layanan administrasi seharusnya standar, tetapi mengingat adanya otonomi daerah, maka harus ditinjau kondisi lokal dan aturan yang saling bertentangan; Daerah terpencil masih mendapatkan akses informasi melalui kelompok masyarakat

UKURAN KEBERHASILAN e-GOVERNMENT • Visi yang terintegrasi, secara politis teriihami dan secara administratif pragmatis. • Kepemimpinan yang commit ke e-Government dan menjamin kepemimpinan Pemerintah • Infrastruktur • Connectivity – digital divide • Kehandalan • E-literacy ( E-buta huruf) • Relevan • Kepercayaan • Kepuasan • Pelayanan terintegrasi

KRITERIA UNTUK MENGEVALUASI PEMERINTAH • • Tersedianya publikasi online dan database Jumlah pelayanan yang online Tersedianya akses ke bahasa asing (terutama Inggeris) Inklusi kebijakan pribadi/privacy Tampilan security yang terintegrasi Tersedianya email Pemerintah untuk kontak informasi Indikator infrastruktur dasar ICT (teknologi komunikasi dan informasi) seperti PC per 100 orang, pengguna internet per 100 orang, jaringan telepon per 100 orang, dsb.

Kompleks DIMENSI DAN TAHAPAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT Kompleksitas Teknis dan Organisasi Integrasi Horisontal • Sistem yg. Terintegrasi di antara berbagai fungsi • Satu tempat yang nyata (Real one stop shopping) untuk masyarakat Integrasi Vertikal • Sistem lokal dihubungkan dengan sistem tingkat tinggi • Di dalam fungsi yang l; ebih kecil Transaksi • Jasa & Bentuk online • Database yg. sedang bekerja untuk mendukung transaksi online Mudah Katalog • Keberadaan online • Presentasi Katalog • Bentuk yg. dapat di download Jarang Sumber: Layne & Lee (2001) Integrasi Selesai

Permulaan Infusi (Initiation) (Infusion) Demokrasi yg. Elektronik (Electronic Democracy) Semua Pemerintahan Adalah Pemerintahan yang menggunakan Elektronik Satu titik Akses Ke Pemerintah Efisiensi Efektif Terbiasa (Customization) • Memungkinkan Pembayaran Web-based • Masyarakat yang diinformasikan e-government Hubungan satu ke satu (one-to-one) antara Pemerintah dan Masyarakat • Kehadiran secara Masa Mereview dan membayar secara online • Masyarakat mempunyai profil pribadi untuk semua transaksi keuangan • Akses terbuka ke Informasi Pemerintah • Masyarakat dapat membiasakan diri dengan informasi yang relevan e-kebijakan (e-policies) Tahapan Strategis dari Pengambangan e-Government

ICT CONDITION in Indonesia 1995 2000 Total population, mid years (millions) 194 213. 6 Telephone mainlines per 1. 000 people (of total population) 17 31 - In largest city (per 1. 000 people) 104 232 - Waiting list (thousands) 117 - - Revenue per line (US $) 836 353 - Cost of local call (US$ per 3 minutes) 0. 04 0. 02 - Number of Telephone kiosk (thousands) NA 229 - Number of Telephone booths (thousands) NA 345 1 17 NA 40 - Outgoing traffic (minutes per subscriber) 63 38 - Cost of call to US ($ per 3 minutes) NA 4. 20 Daily newspaper (per 1. 000 people) 24 23 Radios (per 1. 000 people) 152 157 Television sets (per 1. 000 people) 113 149 ICT Infrastructure and Access Mobile Phones ((per 1, 000 people) Number of ISP International telecommunications Source: UNDP 2003. Evaluation of ICT for Mellenium Development Goals, UN

Komposisi Penyebaran Warnet di Indonesia Sumatera 6% Bali dan NTB 3% Kalimantan Sulawesi 2% 2% Maluku dan Papua Jawa Barat 1% 25% Jawa Timur 11% DKI Jakarta 35% Source: UNDP 2003. Evaluation of ICT for Mellenium Development Goals, UN Jawa Tengah 15%

PEMERINTAH YANG BAIK (EXCELLENCE) • Pemerintah mempunyai kuajiban ke penduduknya yang melekat dalam fungsi pemerintah (inherent) dalam arti bertanggung jawab, memungkinkan adanya pelayanan seperti pendidikan, perawatan kesehatan, rumah dan kepemilikan publik, dan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk perdagangan dalam negeri. • Pemerintah juga memerintah negaranya dan penduduknya dan menjamin bahwa sumberdaya nasional digunakan untuk pertumbuhan terus menerus dari negara tersebut • Standar tesnya dari pemerintah yang baik terletak pada kemampuannya meningkatkan taraf hidup manusia (QOL)

Isu Otonomi Daerah (Kendala: tidak ada political will beberapa Departemen dari untuk menyesuaikan diri dengan UU no. 22 tahun 1999, dan kesiapan Daerah) • SDA (Sumber Daya Alam) (Pertabangan: masalah kontrak karya, dll, Kehutanan: dualisme kewenangan Perikanan: penangkapan & ijin ) • Kelembagaan (Kewenangan membuat perangkat Daerah) • SDE (Sumber Daya Ekonomi) Kendala pada kemampuan, ketertutupan, keterpihakan, pola penyusunan, pemborosan, dsb) • SDM (Sumber Daya Manusia) (Pengembangan diklat, visi pendidikan dan anggaran pendidikan di daerah) Sumber: Penelitian Alfitra Salamm, Tri ratnawati, Lili Romli, IPSK-LIPI

VISI Penyampaian pelayanan publik kelas dunia dalam ekonomi digital TARGET Masyarakat TEMA Memperhatikan Masyarakat SASARAN Memberikan pelayanan cepat, lebih responsif, pelayanan yang lebih menyenangkan, dan lebih tidak njlimet/kompleks untuk masyarakat Bisnis jadi lebih mudah Memungkinkan Bisnis untuk berinteraksi, bertransaksi dan berkomunikasi dengan lebih cepat dan nyaman dengan Pemerintah secara online Pekerja Manusia jadi yang terpenting Membangun dan menanam kemampuan TI di antara staf pelayanan publik untuk melayani secara efisien dan efektif dengan biaya rendah Strategi untuk perjalanan e-Government Pemerintah Terkoneksi bersama Mempromosikan produktivitas yang lebih tinggi, efisien, fleksibel dan nyaman melalui platform untuk penyampaian pelayanan publik

Contoh: FORUM DISKUSI DI TINGKAT KABUPATEN Bappeda Badan Lain Dinas Pemda Kadin Koordinator Jejaring Ide yang didiskusikan Penyuluh Sarana Komunikasi Dokumentasi Kepala Desa LSM Warintek Perguruan Departemen Tinggi Tenaga Kerja & Transmigras & Dep & Non-Dep Perusahaan Swasta Koordinator Jejaring di Desa UKM setempat

Jejaring Kelembagaan Sosial Ekonomi Daerah Terpencil Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengambilan Keputusan Karakteristik Kelompok Proses Komunikasi Karakteristik Tugas Keputusan dan Outcome Desa Terpencil Kepala Desa Karakteristik Konteks Pembicaraan Dinas di Kabupaten Bappeda Badan-Badan lain, Kecamatan, Desa Di Kabupaten Teknologi Informasi Koordinator Jejaring Lokasi Jejaring Institusi Kadin Kabupaten Pemasok Bahan Baku Pembeli Hasil Lokasi Setempat Sumber Dana, Koperasi Lembaga Ventura Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jasa Informasi Organisasi Lain yang terkait