DRAFT RUU FARMASI TIM PENYUSUN ACHMAD SYAHRANI DEWAN

DRAFT RUU FARMASI TIM PENYUSUN ACHMAD SYAHRANI DEWAN PAKAR IAI – JATIM FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA BSD – 7 SEPTEMBER 2017

SEBAGAI UPAYA UNTUK MENJADIKAN SEBUAH UNDANG-UNDANG YANG PROSES PEMBUATANNYA BERLANGSUNG DALAM WAKTU YANG RELATIF LAMA, DAN BERIKUTNYA KALAU SUDAH DISETUJUI PEMERINTAH DAN DPR SERTA SECARA RESMI DI-UNDANG-KAN, MAKA ADA TENGGANG WAKTU ANTARA PENYUSUNAN DRAFT UU DAN DISAHKANNYA DRAFT UU SEBAGAI UNDANG-UNDANG – LEMBARAN NEGARA UNDANG-UNDANG INI DIHARAPKAN AKAN BERLAKU DALAM WAKTU YANG RELATIF LAMA – MEMANG BERESIKO “TERTINGGAL”, SEBELUM SEMPAT DIRESMIKAN ADANYA UNDANG-UNDANG TERBARU, YANG MERUPAKAN PERBAIKAN DARI UNDANG-UNDANG INI. KITA SEMUA HENDAKNYA SANGAT MENYADARI BAHWA DI DUNIA INI TIDAK ADA YANG ABADI, KECUALI PERUBAHAN, DAN KITA SEMUA SADAR BAHWA SAAT INI PERUBAHAN YANG TERJADI SEDEMIKIAN CEPAT - TANPA BISA DIPREDIKSI ATAU DIRAMALKAN, KARENA DIPICU OLEH PESATNYA KEMAJUAN JAMAN, KHUSUSNYA DALAM BIDANG KOMUNIKASI – INFORMASI DENGAN FASILITAS MEDIA SOSIAL YANG TIDAK TERBATAS DAN TIDAK BISA DIBATASI, SEBAGAI DAMPAK DARI KEMAJUAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI - INFORMASI, YANG KITA SEMUA SADARI PASTI AKAN BERDAMPAK PADA MASA DEPAN DUNIA KESEHATAN – KEFARMASIAN/FARMASI/PROFESI APOTEKER – OBAT/KOSMETIK/ALAT KESEHATAN, MISALNYA PELAYANAN KESEHATAN ONLINE, APOTIK ONLINE

DRAFT RUU FARMASI TIADA YANG ABADI DI DUNIA INI KECUALI PERUBAHAN

Advancement of practice, education, and regulation is driven by… Kemajuan praktik, pendidikan, dan peraturan didorong oleh. . . RPS

RPS priorities: Community Pharmacy reforms III Prioritas RPS: Reformasi Farmasi Komunitas III • Future work… • Pekerjaan Selanjutnya… • Respond to Government announcement on funding, access fund • Menanggapi pengumuman pemerintah mengenai dana, akses dana • Follow up events and member comms • Tindak lanjut acara dan konferensi • Engagement with politicians and party conferences • Constituency engagement campaign • Engage with patient groups • Membangun hubungan dengan politisi dan partai • Kampanye keterlibatan konstitusi • Membangun hubungan dengan kelompok pasien

DRAFT RUU FARMASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG SEDANG DISUSUN : 1. RUU PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA 2. RUU FARMASI PP 25 TAHUN 1980 : Apotik dapat diusahakan oleh : a. Lembaga atau Instansi Pemerintah dengan tugas pelayanan kesehatan di Pusat dan di Daerah; b. Perusahaan milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah; c. Apoteker yang telah mengucapkan sumpah dan telah memperoleh izin kerja dari Menteri Kesehatan.

PENJELASAN PP 25 TAHUN 1980 Sebagai alat distribusi perbekalan farmasi, apotik merupakan sarana pelayanan kesehatan yang berkewajiban untuk menyediakan dan menyalurkan obat dan perbekalan farmasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apotik harus dapat mendukung dan membantu terlaksananya usaha Pemerintah untuk menyediakan obat-obat secara merata dengan harga yang dapat tejangkau oleh masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Kedudukan dan cara pengelolaan apotik sebagai suatu usaha dagang sebagaimana yang terlihat selama ini, sudah kurang sesuai dengan fungsi apotik sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam bentuk seperti sekarang ini, apotik lebih mendahulukan usahanya dalam mengejar keuntungan daripada usaha penyediaan dan penyaluran obat yang dibutuhkan oleh golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga fungsi sosial yang harus dipenuhi oleh usaha farmasi swasta tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik yang memberi kesempatan kepada apotik sebagai usaha dagang perlu diubah, dan apotik dikembalikan kepada fungsi semula sebagai sarana penyalur perbekalan farmasi, dan sebagai sarana tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian oleh tenaga-tenaga farmasi dalam rangka pengabdian profesi kepada masyarakat.

PENGERTIAN PRAKTIK PROFESI E Profesi juga sebagai suatu pekerjaan, yang didapatkan melalui tahapan pendidikan serta pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. E Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. E Selanjutnya Seseorang yang berkompeten di suatu profesi tertentu, disebut profesional. E Pasal 1 (5), PP 51 tahun 2009 : Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sbg Apoteker dan telah Mengucapkan Sumpah Jabatan Apoteker E Pasal 108 (2) : Ketentuan Pelaksanaan Praktek Kefarmasian pada (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Rakernas IAI - ICE BSD 6 September 2017.

UNTUK ITU SAYA MENGUSAHAKAN BAHAN-BAHAN KAJIAN BERIKUT UNTUK PENYUSUNAN DRAFT UNDANG-UNDANG . . . . (MENGACU PADA UNDANG-UNDANG YANG TELAH ADA, misalnya DULU TAHUN 1963, PERNAH ADA UU FARMASI, ALTERNATIF PENAMAAN UU), MISALNYA : UU KEFARMASIAN Dengan adanya UU PRAKTEK DOKTER DAN UU PENDIDIKAN KEDOKTERAN SERTA UU KEPERAWATAN, apakah harus ada ? : 1. UU PRAKTEK APOTEKER 2. UU PENDIDIKAN APOTEKER 3. UU KEAPOTEKERAN

UNTUK ITU DIPERLUKAN KAJIAN YANG INTENSIF DAN MENYELURUH SERTA TERINTEGRASI ATAS KEBERADAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, YANG TERKAIT OBAT/FARMASI- BAIK YANG MASIH BERLAKU MAUPUN YANG SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI, SEBAGAIMANA DAFTAR 2 BERIKUT : 1. UNDANG-UNDANG (UU) 2. PERATURAN PEMERINTAH (PP) 3. PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) 4. KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPRES) 5. PERATURAN DAERAH (PERDA – TERKAIT OTONOMI DAERAH) – YANG “KATANYA” LEBIH TINGGI DARI PADA PERMEN ? 6. PERATURAN MENTERI KESEHATAN (PERMENKES) DAN PERATURAN KEMENTERIAN (PERMEN) LAIN YANG TERKAIT (KEUANGAN , PERDAGANGAN, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PERTANIAN, RISET DAN DIKTI) 7. PERATURAN BERSAMA (PB) ANTAR KEMENTERIAN KESEHATAN DAN KEMENTERIAN LAIN YANG TERKAIT (KEUANGAN, PERDAGANGAN, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PERTANIAN, RISET DAN DIKTI 8. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN (SK MENKES) DAN SURAT KEPUTUSAN KEMENTERIAN (SK MENTERI) LAIN YANG TERKAIT (KEUANGAN, PERDAGANGAN, PAN, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PERTANIAN, RISET DAN DIKTI) 9. SURAT KEPUTUSAN BERSAMA(SKB) MENTERI KESEHATAN DAN KEMENTERIAN LAIN YANG TERKAIT (KEUANGAN, PERDAGANGAN, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN DIKTI) 10. SURAT KEPUTUSAN/EDARAN DIRJEN PELAYANAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN (SK DIRJENYANFAR) 11. SURAT KEPUTUSAN/EDARAN KEPALA BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (SK KA BPOM)

PENTINGNYA KAJIAN BERDASARKAN LANDASAN HUKUM DALAM PRAKTEK PROFESI DEFINISI HUKUM : Immanuel Kant : keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti hukum tentang kebebasan. Leon Duguit : adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat , aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran KESIMPULAN : Merupakan aturan (perintah atau larangan) Mengikat/memaksa (harus dipatuhi) Memiliki sanksi atau akibat Ada peran kekuasaan negara/penguasa Melindungi kepentingan-kebebasan anggota masyarakat Pada dasarnya hukum merupakan cerminan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat dan memegang nilai-nilai secara konsisten merupakan tindakan yang etis , sehingga antara hukum dan etika juga memiliki keterkaitan. Digunakan sebagai pedoman bagi Bidan dalam menjalankan tugas profesinya. TUJUAN : Menjamin pelayanan yang aman dan berkualitas. Sebagai landasan untuk standarisasi dan perkembangan profesi.

DRAFT RUU FARMASI SEKARANG, APOTEKER MERUPAKAN PRODUK UTAMA DARI PROGRAM PENDIDIKAN APOTEKER, MASUK DALAM KONSORSIUM ILMU KESEHATAN (AKREDITASI PRODI OLEH LAMPTKES), YANG TERDIRI DARI : 1. PRODI AKADEMIK S-1 FARMASI : 8 SEMESTER – LULUS - WISUDA - Gelar : SARJANA FARMASI (S. Farm. ) – PRODUK ANTARA 2. PRODI PROFESI APOTEKER : 2 SEMESTER – LULUS - DIAMBIL SUMPAH - Gelar : APOTEKER (Apt. ) – PRODUK UTAMA DULU, SEBAGAI JURUSAN FARMASI, YANG BERADA DI FAKULTAS MIPA (MASUK KONSORSIUM MIPA), DENGAN PRODUK UTAMA = DRS/DRA (SARJANA), UNTUK MEMPEROLEH GELAR PROFESI = APOTEKER (PRODUK SAMPING) HARUS MENGIKUTI PRODI PROFESI APOTEKER (PSPA). DULU ISFI = IKATAN SARJANA FARMASI INDONESIA – SEKARANG IAI = IKATAN APOTEKER INDONESIA UNTUK BISA DINYATAKAN LULUS HARUS MENGIKUTI UKAI (UJI KOMPETENSI APOTEKER INDONESIA), YANG MERUPAKAN “EXIT-EXAM” DAN SYARAT UNTUK MEMPEROLEH STRA (SURAT TANDA REGISTER APOTEKER) DAN SIPA (SURAT IJIN PRAKTEK APOTEKER) DENGAN MASA KADALUWARSA KOMPETENSI = 5 THN

DRAFT RUU FARMASI Definisi yang ada di KETENTUAN UMUM, seharusnya sama untuk semua UU DAN PERATURAN yang berlaku (PP, PERPRES, INPRES, PERMEN, KEPMEN, SE Dll) Apa DEFINISI-NYA : 1. OBAT ? Untuk : MANUSIA Sakit/Sehat ? HEWAN/Peternakan/Perikanan ? TUMBUHAN/Pertanian ? – Sediaan Obat/Bahan Baku/Produk Obat ? BPOM = BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 2. FARMASI ? (= Obat ? ) ; - Sediaan Farmasi/Bahan Farmasi/Produk Farmasi ? DIRJEN YANFARALKES = PELAYANAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN 3. KE-FARMASI-AN ? KE-SEHAT-AN ? KE-OBATAN-AN ? 4. FARMASI = OBAT MODERN saja ? atau + JAMU - OBAT TRADISIONAL, MAKANAN (dan Minuman), KOSMETIKA, ALAT KESEHATAN (Alkes) 5. OBAT (? ), apakah termasuk PREKURSOR, NARKOBA (Narkotika + Bahan Berbahaya) ? B 3 = Bahan Berbahaya dan Beracun. 6. OBAT TRADISIONAL = JAMU (? ), OBAT HERBAL – Fitofarmaka 7. KOSMETIKA (? ), (+ Kosmeceutikal ? ) 8. NUTRISI = Makanan – Minuman (+ Nutraceutical ? ) 9. ALAT KESEHATAN (? ) – ALAT MEDIS (? ) – KLINIK KESEHATAN/MEDIS (? ) 10. ALAT KECANTIKAN (? ) – KLINIK KECANTIKAN (? ) 11. Bagaimana dengan OBAT TRADISIONAL (Biosintesis Tanaman) – OBAT MODERN (Sintesis) 12. Bagaimana dengan OBAT ASLI INDONESIA – keaslian dijamin ? 13. Bagaimana dengan OBAT IMPORT atau yang dibawa dari LUAR NEGERI 14. Bagaimana dengan KE-HALAL-AN OBAT ?

DRAFT RUU FARMASI 14. Bagaimana dengan OBAT GENOMIK PROTEOMIK ? 15. Bagaimana terapi dengan SEL PUNCA (STEM CELL) ? 16. Bagaimana dengan pengobatan IMPLANT 17. Bagaimana dengan CAIRAN-CAIRAN (OBAT ? ) yang diperlukan untuk pengobatan, misalnya TRANSPLANTASI GINJAL ? KORNEA MATA ? 18. Bagaimana dengan RADIOFARMAKA ? 19. Bagaimana dengan KEDOKTERAN/FARMASI NUKLIR ? 20. Bagaimana dengan TENAGA TEKNIS KESEHATAN (TTK) - TENAGA TEKNIS FARMASI – ASISTEN APOTEKER : Lulusan SAA/SMK Farmasi ; Diploma Farmasi D -3 ; D-4 ; Sarjana Farmasi – Lulusan S-1 Farmasi. 21. Bagaimana dengan Pendidikan TENAGA TEKNIS KESEHATAN (TTK) : SAA/SMK Farmasi ; D-3 Farmasi ; D-4 Farmasi ; Sarjana S-1 Farmasi (ada 156 Prodi ? ). Apakah juga harus melaksanakan Uji Kompetensi dengan EXIT EXAM ? Apakah juga harus disumpah ? karena dianggap sudah kompeten sebagai TTK ? 22. Bagaimana dengan TENAGA KESEHATAN (TK) – TENAGA KEFARMASIAN : Lulusan Program Studi Profesi Apoteker. Bergelar (dulu Drs/Dra – Apoteker ; sekarang – S. Si. , Apoteker) 23. Bagaimana dengan Pendidikan Tinggi Farmasi/PENDIDIKAN APOTEKER = Program Studi Profesi Apoteker – PSPA (ada 38 Prodi ? ) – syarat S-1 Farmasi harus terakreditasi minimal B. Saat ini untuk kelulusan sebagai Profesi Apoteker harus mengikuti Uji Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI) yang diselenggarakan KFN – IAI - APTFI, sebagai EXIT EXAM. Kalau dinyatakan LULUS, dianggap memenuhi persyaratan untuk DISUMPAH sebagai APOTEKER, dan bisa memperoleh STRA DAN SIPA.

DRAFT RUU FARMASI MENGATUR ATAS KONTEKS TERKAIT ? : ORANG ? - BARANG ? – TEMPAT/FASILITAS ? – KEGIATAN ? – LEMBAGA ? – PENDIDIKAN ? MENGATUR ORANG ? ( = APOTEKER ? ) 1. TENAGA KESEHATAN (TK) = APOTEKER = PENDIDIKAN ? EXIT EXAM - UKAI = SERTIFIKASI KOMPETENSI ? – STRA – SIPA = SUMPAH APOTEKER (PP NO 20 TAHUN 1962) 2. TENAGA TEKNIS KESEHATAN (TTK)/ASISTEN APOTEKER (AA) BARANG ? (BAHAN BAKU OBAT/SEDIAAN OBAT/PRODUK FARMASI ? ) 1. BAHAN BAKU OBAT/KOSMETIKA/NUTRISI (IMPORT ? ) – SENYAWA AKTIF 2. BAHAN OBAT/KOSMETIKA/NUTRISI – PENDUKUNG FORMULASI 3. OBAT MODERN (ANTIBIOTIK ? VAKSIN ? GENOMIK-PROTEOMIK ? STEM CELL ? ) 4. OBAT TRADISIONAL (EKSPORT? ) : JAMU – HERBAL TERSTANDAR – FITOFARMAKA 5. KOSMETIKA + KOSMOCEUTICAL 6. MAKANAN (+ MINUMAN) – NUTRISI + NUTRISEUTICAL

TEMPAT/FASILITAS ? (UNTUK KEGIATAN RISET – PERIJINAN - PRODUKSI - DISTRIBUSI – PELAYANAN – PENGAWASAN – PENINDAKAN + ? ) BAGAIMANA DAMPAK INTERNET/GADGET & ONLINE 2 AN ? ? ? 1. KEMENRISTEKDIKTI (PTN/PTS – LIPI/BPPT) – DARI HULU KEMUDIAN HILIRISASI/KOMERSIALISASI HASIL RISET (INDUSTRI) – FASILITAS DAN INOVASI ? 2. INDUSTRI (KECIL/MENENGAH/BESAR) – TERKAIT PERIJINAN DAN ATURAN ? 3. DISTRIBUSI PEDAGANG BESAR FARMASI – TERKAIT PERIJINAN & ATURAN ? 4. PEDAGANG “KECIL” FARMASI : TOKO OBAT/INDOMART/ALFAMART/KIOS OBAT/PEDAGANG OBAT KAKI LIMA ? 5. KANWIL KESEHATAN – GUDANG OBAT 6. BADAN POM/BALAI BESAR POM/BALAI POM 7. APOTEK – APOTEK JARINGAN – APOTEK ON LINE 8. KLINIK KESEHATAN – KLINIK KECANTIKAN 9. PUSKESMAS – TEMPAT PENGAMBILAN OBAT/KAMAR OBAT (JUGA VAKSIN DGN PENYIMPANAN KHUSUS) 10. RUMAH SAKIT TIPE A/B/C/INTERNATIONAL – INSTALASI FARMASI 11. RS PENDIDIKAN : INSTALASI FARMASI - TERKAIT IJIN DAN ATURAN KEGIATAN ? 1. RISET DAN INOVASI 2. PERIJINAN 3. PRODUKSI 4. DISTRIBUSI 5. PELAYANAN 6. PENGAWASAN 7. (DAN PENINDAKAN ? )

DRAFT RUU FARMASI LEMBAGA/ORGANISASI ? (PEMERINTAH – NON PEMERINTAH) 1. KEMENTERIAN KESEHATAN - DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN 2. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN KESEHATAN : PROPINSI – KABUPATEN/KOTA – OTODA – GUDANG OBAT/INSTALASI FARMASI 3. BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN -BPOM/BALAI BESAR POM/BALAI POM 4. IKATAN APOTEKER INDONESIA (IAI) – MEDAI – DEWAS – DEWAN PAKAR 5. PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI) 6. APTFI = ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI FARMASI INDONESIA (PRODI S-1 DAN PRODI S-1 + PSPA) 7. KFN = KOMITE FARMASI NASIONAL (PEMERINTAH : KEMENKES - IAI – APTFI) 8. KFI = KOLEGIUM FARMASI INDONESIA 9. KFN/I = KONSIL FARMASI NASIONAL/INDONESIA 10. BPJS KESEHATAN = BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN 11. BNN = BADAN NARKOTIKA NASIONAL

UNTUK MENYUSUN DRAFT RUU FARMASI PERLU KAJIAN ATAS UNDANG-UNDANG/PERATURAN TERKAIT DENGAN KONTEKS FARMASI (OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK + ALKES ? ) : UNDANG-UNDANG YANG PERNAH ADA DAN SUDAH TIDAK BERLAKU : 1. 2. 3. 4. STAATSBLAT NO 377 TAHUN 1949 – BAHAN BERBAHAYA STAATSBLAT NOP 419 TAHUN 1949 – ORDONANSI OBAT KERAS UU NO 3 TAHUN 1953 – PEMBUKAAN APOTEK (TIDAK BERLAKU - 1992) UU NO 18 TAHUN 1953 – PENUNJUKAN RS – RS PARTIKELIR YG MERAWAT ORANG MISKIN DAN KURANG MAMPU (TIDAK BERLAKU – 1992) 5. UU NO 18 TAHUN 1959 – KEDUDUKAN HUKUM APOTIK DARURAT 6. UU NO 8 TAHUN 1960 – POKOK-POKOK KESEHATAN (TIDAK BERLAKU - 1992) 7. UU NO 6 TAHUN 1963 – TENAGA KESEHATAN (TIDAK BERLAKU - 1992) 8. UU NO 7 TAHUN 1963 – FARMASI (TIDAK BERLAKU - 1992) 9. UU NO 18 TAHUN 1964 – WAJIB KERJA TENAGA PARAMEDIS (TIDAK BERLAKU - 1992) 10. UU NO 2 TAHUN 1966 – HYGIENE (TIDAK BERLAKU – 1992) 11. UU NO 3 TAHUN 1966 – KESEHATAN JIWA (TIDAK BERLAKU – 1992) 12. UU NO 9 TAHUN 1976 – NARKOTIKA (DINYATAKAN TIDAK BERLAKU - 1997) 13. UU NO 23 TAHUN 1992 – KESEHATAN (DICABUT DAN DIGANTI) 14. UU NO 18 TAHUN 2009 – PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (DIRUBAH)

DRAFT RUU FARMASI UNDANG-UNDANG/PERATURAN TERKAIT DENGAN RUU FARMASI : UNDANG-UNDANG YANG MASIH BERLAKU : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. UU NO 8 TAHUN 1974 – POKOK KEPEGAWAIAN UU NO 22 TAHUN 1997 – NARKOTIKA UU NO 5 TAHUN 1997 – PSIKOTROPIKA UU NO 8 TAHUN 1999 – PERLINDUNGAN KONSUMEN UU NO 20 TAHUN 2003 – SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL UU NO 4 TAHUN 2004 – SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) UU NO 29 TAHUN 2004 – PRAKTIK KEDOKTERAN UU NO 14 TAHUN 2005 – GURU DAN DOSEN UU NO 9 TAHUN 2008 – PENGGUNAAN BAHAN KIMIA DAN LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA SEBAGAI SENJATA KIMIA 10. UU NO 11 TAHUN 2008 – INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 11. UU NO 36 TAHUN 2009 – KESEHATAN 12. UU NO 44 TAHUN 2009 – RUMAH SAKIT 13. UU NO 12 TAHUN 2012 – PENDIDIKAN TINGGI 14. UU NO 20 TAHUN 2013 – PENDIDIKAN DOKTER 15. UU NO 36 TAHUN 2014 – TENAGA KESEHATAN 16. UU NO 38 TAHUN 2014 – KEPERAWATAN 17. UU NO 41 TAHUN 2014 – PERUBAHAN UU NO 18 TAHUN 2009 – PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DRAFT RUU FARMASI PERATURAN PEMERINTAH (PP) TERKAIT : 1. PP No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan 2. PP No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional 3. PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 4. PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi 5. PP No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 6. PP No. 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan 7. PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan 8. PP No. 101 Tahun 2012 tentang Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 9. PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif 10. PP No. 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah 11. PP No. 44 Tahun 2010 tentang Prekursor 12. PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 13. PP No. 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik 14. PP No. 16 Tahun 2005 tentang Penyediaan Air Minum 15. PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan 16. PP No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan 17. PP No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 18. PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan 19. PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 20. PP No. 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter Gigi 21. PP No. 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah 22. PP No. 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter 23. PP No. 10 Tahun 1960 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran

DRAFT RUU FARMASI INSTRUKSI PRESIDEN (INSPRES) : 1. Inpres No. 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Napza 2. Inpres No. 1 Tahun 2007 tentang Penanganan Avian Influenza 3. Inpres No. 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPRES) : 1. Keppres No. 56 tahun 1995 tentang Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) : 1. Perpres No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit 2. Perpres No. 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan 3. Perpres No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehantan Tingkat Pertama Milik Pemda 4. Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 5. Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 6. Perpres No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, 7. Perpres No. 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat

DRAFT RUU FARMASI KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN (KEPMENKES) NOMOR : 1. HK. 02/MENKES/110/2015 Izin Memperoleh, Menanam, Menyimpan, Dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja Dan Koka 2. 159/MENKES/SK/V/2014 Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328/MENKES/SK/IX/2013 Tentang Formularium Nasional 3. KF. 03. 01/MENKES/312/2014 Harga Dasar Obat Program Rujuk Balik 4. HK. 02/MENKES/413/2014 Tata Cara Pelaksanaan Sumpah Janji Apoteker 5. 109/MENKES/SK/III/2013 Paten Obat Antiviral Dan Antiretroviral 6. 312/MENKES/SK/IX/2013 Daftar Obat Esensial Nasional 2013 7. 328/MENKES/IX/2013 Formularium Nasional 8. 455/MENKES/SK/XI/2013 Asosiasi Fasilitas Kesehatan PERMENRISTEKDIKTI : Permenristekdikti no. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cata Pelaksanaan uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan dan Lampiran

DRAFT RUU FARMASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN (PERMENKES) : 003 tahun 2015 Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi 009 tahun 2015 Perubahan Penggolongan Psikotropika 013 tahun 2015 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas 014 tahun 2015 Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Apoteker 021 tahun 2015 Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita, Dan Ibu Nifas 025 tahun 2015 Penyelenggaraan Pemeriksaan Laboratorium Untuk Ibu Hamil, Bersalin, Dan Nifas Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Jaringan Pelayanannya 036 tahun 2015 Pencegahan Kecurangan (FRAUD) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional 004 tahun 2014 Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik 010 tahun 2014 Dewan Pengawas Rumah Sakit 013 tahun 2014 Perubahan Penggolongan Narkotika 015 tahun 2014 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi Di Bidang Kesehatan, Serta Produsen Dan Distributor Susu Formula Bayi Dan/Atau Produk Bayi Lainnya Yang Dapat Menghambat Keberhasilan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif 034 tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi 049 tahun 2014 Standar Mutu Gizi, Pelabelan, Dan Periklanan Susu Formula Pertumbuhan Dan Formula Pertumbuhan Anak Usia 1 -3 Tahun 051 tahun 2014 Pemasukan Alat Kesehatan Melalui Mekanisme Jalur Khusus (SPECIAL ACCESS SCHEME) 056 tahun 2014 Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit 058 tahun 2014 Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit 059 tahun 2014 Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 069 tahun 2014 Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien

DRAFT RUU FARMASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN (PERMENKES) : 010 tahun 2013 Impor Dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi 016 tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 Tentang Industri Farmasi 036 tahun 2013 Uji Kompetensi Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan 046 tahun 2013 Registrasi Tenaga Kesehatan 082 tahun 2013 Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 086 tahun 2013 Peta Jalan Pengembangan Industri Alat Kesehatan 087 tahun 2013 Peta Jalan Pengembangan Bahan Baku Obat 090 tahun 2013 Sentra Pengembangan Dan Penerapan Pengobatan Tradisional 007 tahun 2012 Registrasi Obat Tradisional 012 tahun 2012 Akreditasi Rumah sakit 033 tahun 2012 Bahan Tambahan Pangan 034 tahun 2012 Batas Maksimum Melamin Dalam Pangan 059 tahun 2012 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan 416/MENKES/PER/II/2011 Tarif Pelayanan Kesehatan Peserta PT Askes 889/MENKES/PER/V/2011 Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian 1148/MENKES/PER/VI/2011 Pedagang Besar Farmasi 1799/MENKES/PER/XII/2010 Industri Farmasi PMK 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat | Download PMK no 284/MENKES/PER/III/2007 tentang Apotik Rakyat | Download PMK No. 30 ttg Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas PMK 58 tahun 2014 ttg standar yanfar RS Permenkes 35 -2014 Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek PERMENKES No 9 Tahun 2014 tentang Klinik

DRAFT RUU FARMASI APOTEKER (AHLI OBAT) ; DOKTER (AHLI PENYAKIT) APOTEKER HARUS BERTANGGUNGJAWAB ATAS : KUALITAS OBAT – KEAMANAN OBAT – KEMANJURAN OBAT = QSE ; QUALITY – SAFETY – EFICACY OBAT ADALAH RACUN, KECUALI DITANGAN APOTEKER MISALNYA OBAT PENURUN PANAS - 500 MG & OBAT JANTUNG - 1 MG ? APOTEKER BERTANGGUNGJAWAB ATAS NASIB OBAT DI DALAM TUBUH – SEJAK MASUK KE DALAM TUBUH (DITELAN MELALUI MULUT DAN JALAN MASUK LAINNYA) BERPROSES DIDALAM TUBUH – ADME - EFEKTIVITAS/TOKSISITAS, SAMPAI DIKELUARKAN KELUAR TUBUH (BERUPA KENCING – KOTORAN - KERINGAT) – MERUPAKAN LANDASAN PENDAPAT APOTEKER HARUS DIPAHAMI PULA BAHWA APOTEKER JUGA BERTANGGUNGJAWAB ATAS NASIB OBAT DI LUAR TUBUH SEJAK OBAT DIBUAT (DITELITI – DIFORMULASI - DIPRODUKSI – PRE MARKETING) SAMPAI OBAT BEREDAR DIPASARAN (POST MARKETING), ADA MASA KALADALUWARSA – MERUPAKAN LANDASAN PENDAPATAN APOTEKER

DRAFT RUU FARMASI DULU : DI DEPARTEMEN KESEHATAN ADA DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (DIRJEN POM) BELUM ADA OTONOMI DAERAH SEKARANG : DI KEMENTRIAN KESEHATAN ADA DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN (DIRJEN YANFAR DAN ALKES) BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BERADA LANGSUNG DI BAWAH PRESIDEN (dengan BALAI BESAR POM DAN BALAI POM YANG ADA DI DAERAH TINGKAT I/PROPINSI, KABUPATEN/KOTA) ADA OTONOMI DAERAH – ADA PERDA-PERDA YANG TERKAIT KESEHATAN/KEFARMASIAN DI USA ADA FDA = FOODS AND DRUGS ADMINISTRATION YANG DIBAWAH HEALTH AND HUMAN SERVICE ADMINISTRATION = ADMINISTRASI ? PENGAWASAN = SURVEILANCE ?

FARMASI dan KEFARMASIAN produk 1. OBAT (pharmaceuticals) 2. KOSMETIKA 3. MAKANAN-MINUMAN 4. OBAT BAHAN ALAM 5. BIOPHARMACEUTIC ALS Menjamin : “Quality – Safety – Efficacy” produk, yaitu bagaimana menghantarkan “Senyawa Aktif Farmasi” dalam suatu “dosage form” dapat sampai pada target dan mengakibatkan respon biologis untuk tercapainya tujuan

FARMASI dan KEFARMASIAN pelayanan di RS/Klinik dan komunitas 1. Rx = Prescription 2. Ox , OTC - BTC 3. Keluhan Prescribing 4. Informasi 5. Konsultasi Menjamin : kepuasan konsumen (penderita, client) terhadap pelayanan profesi, yaitu memberikan produk dan disertai panduan agar penderita/client dapat menggunakan produk dengan benar dan baik untuk tercapainya tujuan terapi

DRAFT RUU FARMASI PERKEMBANGAN OBAT : GENERASI PERTAMA : OBAT BAHAN ALAM - JAMU – OBAT HERBAL (SENYAWA ORGANIK HASIL BIOSINTESIS DI DALAM TANAMAN DENGAN BERBAGAI FAMILIA, SPECIES DAN VARITAS) GENERASI KEDUA : OBAT SINTESIS (KARENA KETERBATASAN PERSEDIAAN KALAU HANYA DARI SUMBER TANAMAN) GENERASI KETIGA : ANTIBIOTIKA (YANG SECARA KEBETULAN DITEMUAN A. FLEMING – DENGAN PERKEMBANGANNYA) GENERASI KEEMPAT : OBAT PROTEOMIK – GENOMIK (PENGEMBANGAN/MODIFIKASI MOLEKUL-MOLEKUL PROTEIN) GENERASI KELIMA : “OBAT” STEM CELL = SEL PUNCA (SEBAGAI INISIATOR PENGGANTI SEL ORGAN YANG RUSAK SEHINGGA BISA BERFUNGSI SEBAGAIMANA SEMULA)

DRAFT RUU FARMASI Perkembangan Bidang Kefarmasian Pelayanan kefarmasian saat ini telah semakin berkembang selain berorientasi kepada produk (product oriented) juga berorientasi kepada pasien (patient oriented) seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan pergeseran budaya rural menuju urban yang menyebabkan peningkatan dalam konsumsi obat terutama obat bebas, kosmetik, kosmeseutikal, health food, nutraseutikal dan obat herbal. Antisipasi adanya kemajuan IT/Internet/HP/Gadget/Med. Sos/FB/Twitter/WA/ Telegram – ONLINE & DUNIA MAYA, terhadap dunia farmasi – kesehatan juga asuransi – jaminan sosial kesehatan (BPJS – JKN). Berbagai tuntutan yang ada di masyarakat menjadi tantangan untuk pengembangan dunia kefarmasian seperti : Pharmaceutical care yaitu obat sampai ketangan pasien dalam keadaan baik, efektif dan aman disertai informasi yang jelas sehingga penggunaannya tepat dan mencapai kesembuhan; timbulnya penyakit baru dan perubahan pola penyakit yang memerlukan pencarian obat baru atau obat yang lebih unggul ditinjau dari efektivitas dan keamanannya; meningkatnya penyalagunaan obat dan prekursor serta ketergantungan pada narkoba dan psikotropika, merupakan tuntutan untuk dapat mengawasi penggunaan obat tersebut, mencari/mensintesis obat yang lebih aman dan mampu memberikan informasi tentang bahaya penyalahgunaan obat; farmasis sebagai partner dokter memacu farmasis untuk menguasai lebih mendalam ilmu farmakologi klinis dan farmakoterapi serta ilmu farmasi sosial dan komunikasi; farmasis sebagai penanggung jawab pengadaan obat di apotek, rumah sakit, pedagang besar farmasi, puskesmas dll. harus menguasai farmakoekonomi dan manajemen farmasi.

DRAFT RUU FARMASI Tuntutan farmasis untuk dapat berperan dalam perkembangan industri Farmasi perkembangan drug delivery system, pengembangan cara produksi dan metode control kualitas; farmasis untuk menempati bidang pemerintahan yang berfungsi dalam perizinan, pengaturan, pengawasan, pengujian, pemeriksaan dan pembinaan; perkembangan farmasi veteriner, perkembangan medical devices (alat kesehatan, pereaksi diagnostik). Untuk dapat mengakomodasi semua tuntutan tersebut diperlukan sistem pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan tenaga farmasi dengan bekal ilmu pengetahuan keprofesian yang mutakhir. Jumlah farmasis di Indonesia saat ini masih kurang dari 10. 000 sehingga rasio terhadap penduduk Indonesia lebih kurang 1: 20. 000, sedangkan di negara lain rasionya jauh lebih kecil, Jepang (1: 660), Thailand (1: 1. 000), Perancis (1: 1. 300), Amerika Serikat (1: 1. 430), Australia (1: 1. 700) dan Cina (1: 5. 000). Farmasis di Thailand proaktif memberikan informasi obat dari rumah ke rumah (family pharmacist), untuk aktivitas seperti ini diperlukan jumlah tenaga farmasis yang cukup.

PENDIDIKAN TINGGI FARMASI DI DUNIA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES – B. Pharm (B. Sc. – PENELITI) = PRODUCT ORIENTED SCHOOL/COLLEGE OF PHARMACY – Pharm. D. (PHARMACY DOCTOR – DOKTER FARMASI) PATIENT ORIENTED “ PHARMACEUTICAL CARE “

Pharmaceutical Science & Pharmaceutical Care Technology/Industry Product Oriented Patient Oriented FARMASI 1 4 5 2 MIPA 3 MEDIK SOSIAL-EKONOMI-BUDAYA-HUKUM

FARMASI Product Oriented Patient Oriented Pharmaceutical Science and Technology/Industry Pharmaceutical Care QC, Prod, R & D, di Industri (Obat, Obat Trad. , Mak-Min, Kosmetik) Rumah Sakit (Instalasi Farmasi/Farmasi Klinik) Pemasaran (PBF, Industri) Apotek QC di Bea Cukai, Sukofindo dll. Puskesmas Researcher (LIPI, BPPT, Litbang Farmasi) Gudang Farmasi Lab. Klinik DEPKES, BPOM, BKKBN, DEPDIKNAS/DIKTI, ABRI, DEPDAGRI, DLL.

PRACTICES PLACES AND JOB MARKET OF “APOTEKER” puskesmas industri rumah sakit HCC lembaga lain-lain karena : kompeten si dan gelar apotek 1. Profession Judgment 2. Pharmaceutical Care 3. Systems Management 4. Public Health 5. Practice Business Plan 6. Research & Development 7. Continuous Professionalism

senyawa aktif farmasi dokter gigi Rp Rp perawat Rp bidan farmasis Rp ahli gizi Rp kesehatan masyarakat TERCAPAINYA TUJUAN TERAPI OBAT, MENJAGA DAN MENINGKATKAN KESEHATAN SERTA KUALITAS HIDUP SEHAT

LULUSAN FF. UNAIR APTFI ISFI KOMPETE NSI APOTEKE R INDONESI A CPD PJD : Profession Judgment, PCA : Pharmaceutical Care, SMA : Systems Management, PBP : Practice Business Plan, PPH : Pharmaceutical Public Health, R&D : Research and Development, CPD : Continuing Profession Development UJI KOMPETENSI APOTEKER INDONESIA ENTRY LEVEL Ke. Men. Kes RI : No. 1027/MENKES/SK/IX/2004: Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Kep. Men. Kes RI: No. 1197/MENKES/SK/X/2004: Standar Pelayanan Farmasi Di Rumah Sakit PROFESI APOTEKER PEKERJAAN KEFARMASIAN

HYBRIDE EDUCATION MAP 3, 5 YEAR 1, 5 YEAR ACADEMIC-SCIENCE TRACT PROFESSION TRACT DEPARTMENTS: COLLABORATION 1. COMMUNITY PHARM. INSTITUTION: 2. CLINICAL PHARM. 1. PHARMACY 3. PHARMACEUTICS 2. INDUSTRY 4. PHARMACOGNOSY 3. HOSPITAL 5. PHARM. CHEMISTRY 4. GOVERNMENT 5. others COMPETENCIES must to have, usefull to have, nice to have : 1. KNOWLEDGE 2. SKILLS 3. BEHAVIOURS 4. EXPERIENCES LEARNING OUTCOMES : PJD : Profession Judgment, PCA : Pharmaceutical Care, SMA : Systems Management, PBP : Practice Business Plan, PPH : Pharmaceutical Public Health, R&D : Research and Development, CPD : Continuing Profession Development ENTRY LEVEL to come /go in the practices BASIC SCIENCE NATURAL & MEDICAL & SOCIAL NEEDS & CHANGE OF PRACTICE

I AM A PHARMACIST Hensel H. C. I am a specialist in medications (Saya adalah ahli dalam obat-obatan) I am a custodian of medical information (Saya adalah informan obat) I am companion of the physician (Saya adalah sejawat bagi dokter) I am a counselor to the patient (Saya adalah panasehat bagi pasien) I am a guardian of public health (Saya adalah pelindung bagi kesehatan masyarakat) This my calling, This is my pride (Inilah semboyanku, Inilah kebangganku)

YY 2008 SUMPAH APOTEKER (Peraturan Pemerintah RI No. 20/1962) Demi Allah saya bersumpah bahwa, 1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan terutama dalam bidang kesehatan 2. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai apoteker 3. Sekalipun diancam saya tidak mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan perikemanusiaan 4. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian 5. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian atau kedudukan sosial Saya ikrarkan sumpah ini, dengan sungguh-sungguh dan penuh keinsyafan Rx

• Presiden • Kementrian KONSIL FARMASI INDONESIA Council for Indonesian Pharmacy Pimpinan Kolektif (keputusan) : 1. Ketua-1, (Kementrian) 2. Ketua-2, (Direktorat) 3. Ketua-3, (IAI) 4. Ketua-4, (APTFI) 5. Ketua-5, (Badan POM) Para Ketua Lembaga Konsil Nakes Indonesia Farmasi Indonesia Badan Pengawasan Obat & Makanan Republik Indonesia Majelis Kehormatan dan Disiplin Apoteker Indonesia Direktorat Jendral Farmasi 1 Komite Produk 2 3 Dewan Pakar Ikatan Apoteker Indonesia 4 Kolegium Farmasi Indonesia Ikatan Tenaga Teknis Kefarmasian Indonesia Panitia Akreditasi Pendidikan Farmasi Indonesia Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia Divisi (kantor, office): 5

NASKAH DRAFT RUU FARMASI TERIMAKASIH ATAS KEPERCAYAAN DAN KEHORMATAN ATAS PENUGASAN KEPADA KAMI – TIM PENYUSUN DRAFT RUU FARMASI, l YANG OLEH PP IAI, MULAI DITUGASI PADA AWAL TAHUN 2017 l SETELAH BEBERAPA KALI PERTEMUAN DISKUSI INTENSIF DI FAKULTAS FARMASI UNAIR - SURABAYA DAN SATU KALI DI UNUD - BALI, DENGAN KERJASAMA DAN BEKERJA BERSAMA-SAMA SERTA SAMA-SAMA BEKERJA, MAKA SETELAH DIDISKUSIKAN SECARA INTENSIF PADA l PERTEMUAN 2 TATAP MUKA MAUPUN ONLINE, ALHAMDULILLAH, NASKAH KONSEP DRAFT AWAL RUU FARMASI SUDAH BISA DISELESAIKAN (YANG MENURUT KAMI MASIH BELUM SEMPURNA DAN MASIH BANYAK KEKURANGAN, SEHINGGA MASIH MEMERLUKAN KOREKSI DAN PERBAIKAN SERTA PENYEMPURNAAN), DENGAN SPESIFIKASI BERUPA FILE YANG BERISI 126 HALAMAN DALAM FORMAT KERTAS UKURAN A-4, DENGAN HURUF CALIBRI UKURAN 11 l PADA AKHIR JUNI 2017, KONSEP NASKAH DRAFT AWAL - RUU FARMASI SUDAH DISERAHKAN KEPADA PP IAI, BERUPA PRINT OUT 130 HALAMAN A-4 DAN FILE SEBESAR 3, 8 MB l CATATAN : KONSEP MASIH DALAM “BAHASA FARMASI” BELUM DIRUBAH KE DALAM ATAU MENJADI “BAHASA HUKUM”

Picture: indonesia-tourism-info 44/38 http: //1. bp. blogspot. com/_XVgdhsx 1 d 1 Q/THPT 1 s. DRRAI/AAAABMk/8 xl. ARy. HLC_w/s 1600/prambanan-temple-indonesia-tourism-info. com. jpg