DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Penerapan dan Pemanfaatan e-Government

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Penerapan dan Pemanfaatan e-Government Dalam Mewujudkan Masyarakat Informasi Indonesia Cahyana Ahmadjayadi Direktur Jenderal Aplikasi Telematika Departemen Komunikasi dan Informatika Bandung, 18 Februari 2006

Sistematika 1. Fakta dan Peristiwa 2. Indeks TIK Indonesia 3. e-Government 4. Isu Pokok 5. Strategi S 315: e-Policy 6. Roadmap/Renstra TIK Menuju MII 2015 7. Regulasi Yang Konvergentif 8. Future of Telcos 3/16/2018

Fakta & Peristiwa 3/16/2018

Forum Telematika Dunia WSIS (World Summit On The Information Society) UNCTAD (United Nation Conference on Trade And Development) WTO (World Trade Organization) 3/16/2018

Visi Teknologi Informasi Presiden RI -1“Masyarakat informasi dan masyarakat berbasis pengetahuan merupakan masyarakat yang menyadari kegunaan dan manfaat informasi …” 3/16/2018

Visi Teknologi Informasi Presiden RI -2 - 3/16/2018 “Kita meyakini bahwa teknologi informasi adalah satu pilar utama pembangunan peradaban manusia saat ini…”

Visi Teknologi Informasi Presiden RI -3 - “… Tidak ada satupun bidang kehidupan bangsa ataupun sektor pembangunan nasional yang tidak memerlukan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi…” 3/16/2018

Visi Teknologi Informasi Presiden RI -4“… Dalam kerangka masyarakat berbasis pengetahuan inilah, teknologi informasi diharuskan mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat luas …” 3/16/2018

Visi Teknologi Informasi Presiden RI -5“… Kita sungguh berharap, teknologi informasi benar dapat menjadi sarana penting dalam proses transformasi menjadi bangsa yang maju …” 3/16/2018

Visi Teknologi Informasi Presiden RI -6 - “… Masyarakat yang cerdas, berarti setiap komponen masyarakat akan bergerak bersama, misalnya mewujudkan gerakan siswa cerdas, gerakan desa maju, gerakan guru cerdas, gerakan pesantren cerdas, gerakan petani cerdas, gerakan aparat cerdas, gerakan nelayan pintar, dan seterusnya…” 3/16/2018

United Nations Secretary General Remarks to Opening Plenary Meeting of WSIS II ● ● ● 3/16/2018 “WSIS Tunis ini, yang disebut juga Summit Solutions harus dapat menjadi pengantar agar TIK dapat membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat” “MI merupakan satu masyarakat dimana kemampuan manusia dikembangkan, dibangun dengan cara memberikan kepada mereka akses terhadap TIK” “Tugas kita adalah : bergerak dari diagnosa menuju ke suatu tindakan nyata”

Information for All: Key Principles ● ● The role of governments and all stakeholders in the promotion of ICTs for development Information and communication infrastructure: an essential foundation for an inclusive information society ● Access to information and knowledge ● Capacity building ● Building confidence and security in the use of ICTs ● Enabling environment ● ICT applications: benefits in all aspects of life ● Cultural diversity and identity, linguistic diversity and local content ● Media ● Ethical dimensions of the Information Society ● International and regional cooperation 3/16/2018

Menkominfo “Berbagai kebijakan kita introduksi agar kompetisi di sektor TIK terjadi” “Departemen Kominfo akan menjadi departemen yang paling powerful as a leading edge karena bangsa yang maju sangat tergantung pada teknologi maju, ie. Telematika” “Kita tidak mungkin membangun sendiri. Kita harus ciptakan iklim yang kondusif, regulasi yang mendukung, supaya private sektor dan berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan TIK ikut berpartisipasi” 3/16/2018

Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Industri dan Enabler ICT as e-Policy Strat egi 315 ICT as 3/16/2018 e-Proc e-Services e-Govt e-ID Blended Learning Digital Library Enabler e-Learning e-Health CAI e-Accounting e-UKMK e-Business e-Transaction e-Commerce e-Payment e-Logistics Content Hardware Industry Software (Mobile Apps, Middleware) Services/Support R&D

Country Development 3/16/2018

Rangking TIK Indonesia Ketegori E-Readiness Digital Opportunity Index EGovernment 3/16/2018 Sumber Economist Intelligence Unit ITU University of Waseda Rangking 60 38 29 Jumlah Negara 65 Indikator • • • Network Access Networked Learning Networked Society Networked Economy Network Policy 40 • Opportunity • Infrastructure • Utilization 32 • Network Preparedness • Required Interface Functioning Application • Management Optimization • Homepage • CIO • Promotion of e-Government

INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI • Wilayah Kepulauan (terdiri dari 17, 508 pulau) • Populasi lebih dari 220 juta 3/16/2018

Teledensitas – Kota Besar ( 11 – 25 % ). – Pedesaan ( 0. 2 % ). ± 43. 022 desa tanpa akses telepon (64. 4 % dari 66. 778 desa). – Penetrasi Infrastruktur : ● 7. 82 juta fixed line (± 3 % dari penduduk). ● ± 24 juta telepon seluler (11 %). Sumber : Ditjen Postel, 2004 3/16/2018

Target 2005 - 2009 Target 2005 2009 100 500 0, 1 – 0, 4 0, 5 - 1, 5 Penetrasi PC 0 – 11% (5 juta) 10 – 30% (12 juta) e-Education (OSOL + Education Content) <100 50. 000? 60 - 80% 40 – 60% 20 – 30% (G 7 Countries) ISV (software house) Software Developer (per 1000 penduduk) Piracy Rate e-Govt 3/16/2018 website menyediakan transaksi layanan publik & internal e-govt (interoperabilitas)

Pelanggan dan Pengguna Internet Tahun Pengguna 1998 134. 000 512. 000 1999 256. 000 1. 000 2000 400. 000 1. 900. 000 2001 581. 000 4. 200. 000 2002 667. 002 4. 500. 000 2003 865. 706 8. 080. 534 2004 *) 3/16/2018 Pelanggan 1. 300. 000 12. 000 Keterangan : *) Estimasi Sumber : APJII

Jumlah ISP dan Pelanggan dan Pengguna Internet 2001 2002 2003 2004 Tahun Pelanggan Pemakai 2000 400. 000 1. 900. 000 ISP 139 172 180 190 228 2001 581. 000 4. 200. 000 NAP 5 16 18 22 36 2002 667. 002 4. 500. 000 2003 865. 706 8. 080. 534 2004 1. 087. 428 11. 226. 143 2005* 1. 500. 000 16. 000 MULTI MEDIA 18 24 24 Tabel : Izin yang dikeluarkan oleh Ditjen Postel 3/16/2018 Tabel : Perkembangan Jumlah Pelanggan & Pemakai Internet (kumulatif) * perkiraan s/d akhir 2005

Growth Cellular, Fixed and Internet 3/16/2018 Source : BRTI

e-Government 3/16/2018

RANCANG BANGUN SISFONAS (KERANGKA KONSEPTUAL) SISFONAS I-TEKNIKAL e-Govt SUPRASTRUKT UR ISU POKOK ARSITEKTUR APLIKASI • LEADERSHIP INFRASTRUKTUR JARINGAN • REGULASI • SDM IFUNDAMENTA L RESTRUKTURISASI PROSES BISNIS G 2 C G 2 B Lembaga Teknis G 2 G/E UML-metodology-UMM (Unified Modelling Language) • Digital Divide • Ribuan Pulau Informasi • Cyberlaw • Inkonsistensi Data & Informasi – EIS/DSS • Sistem Keamanan Jaringan • Belum ada IT Audit-IT Governance • Pengembangan SDM dengan kompetensi ICT 3/16/2018 Simpul Informs Nasional Managemen SI INFOSTRUKTUR • UU ITE / Cyberlaw • Sistem yang terintegrasi • Data Nasional yang terstruktur • Peningkatan Pemanfaatan IT • Aksesibilitas & Kapasitas • Keamanan & Keandalan • Penetrasi Layanan • Ketersediaan SDM & kesiapan masy.

VISI : Masyarakat Informasi Indonesia 2015 (MII 2015) • • • 50 % Penduduk Terhubung Ke ICT 100 % Penduduk akses TV dan RADIO DESA UNIVERSITAS, AKADEMI, SMU, SMP, SD PUSAT ILMU DAN PENELITIAN PERPUSTAKAAN UMUM PUSAT KEBUDAYAAN MUSEUM, ARSIP, POS RUMAH SAKIT, PEMERINTAH PUSAT website dan alamat e-mail PEMDA website dan alamat e-mail; 3/16/2018 TERHUBUNG ICT

Flagship Program DJ Aptel nt t. Di nme er ov G E- Pr Di an t. S gk is t fo Ko & Lun , ak nt en DITJEN APLIKASI. Dit TELEMATIKA P iness s E-Bu Dit. Standardisas i & Audit Aptel 3/16/2018 ’be Dit. Te rda lem ya ati an ka

PROSES BISNIS DITJEN APTEL PERANCANGAN APLIKASI PILOT PROJECT PROOF OF CONCEPT PANDUAN STANDAR APLIKASI DIT SPLK IMPLEMENTASI DIT E-GOV DIT E-BIS DIT SAAT D I T PT EVALUASI & IMPROVEMENT REPLIKASI • e - GOV • e – Bisnis • e – Health • e – Leraning • … SET DITJEN PROSES BISNIS DITJEN APTEL 3/16/2018

? Mengapa e-Government Inpres No 3/2003 ● ● 3/16/2018 Dorongan terhadap diwujudkannya Pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggung-jawab, responsif, efektif dan efisien secepatnya Kemajuan teknologi Komunikasi dan Informasi dan pemanfaatannya pada berbagai aspek kehidupan, termasuk di pemerintahan Ancaman digital divide, terkucil dari kecenderungan global Peningkatan daya saing

Tujuan Strategis Pengembangan e-Government (Inpres 3 tahun 2003) 1) 2) 3) 3/16/2018 Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat (G 2 C) Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha (G 2 B) Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik, serta Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan pelayanan antar lembaga pemerintah (G 2 G)

Strategi Pengembangan e-Government (Inpres No 3 th 2003) ● ● ● Pengembangan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta terjangkau masyarakat luas Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah Pusat dan Daerah secara holistik Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal Peningkatan peran serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi Pengembangan SDM di pemerintahan dan peningkatan e-literacy masyarakat Pelaksanaan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur 3/16/2018

Kerangka Arsitektur e-Government 3/16/2018 Sumber : Inpres 3 tahun 2003

Menuju e-Government Penyelenggaraan Pemerintahan Secara MANUAL to e-Government TRANSFORMASI Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis ICT Transformasi Perubahan Budaya Kerja Perubahan Proses Kerja (Bisnis Proses) SOP dan Kebijakan Politik Peraturan dan Perundangan Leadership 3/16/2018 Pemanfaatan ICT Penggunaan Internet Penggunaan Infrastruktur Telematika Penggunaan Sistem Aplikasi Standarisasi Metadata Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik Sistem Dokumentasi Elektronik

Indonesia’s Roadmap to e-Government Studi Bank Dunia, Maret 2003 Near Term Medium Term Phase 1 Phase 2 PREPARATION PRESENCE • Education • Awareness Building • Rationalize GOL for Government of Indonesia • e-Legislation (Cyber Laws) • Readiness Assessments/ Diagnostics • Taskforces • Stakeholder Support (Top Down) • GOL National Action Plan • Website development FY 2003 3/16/2018 Long Term Phase 3 ACTION • GOL pilot projects and service offerings selection • ICT Infrastructure Development • Define standards, GOL processes • Change Management • E-Leadership • GOL Budget Allocations and Management FY 2004 -2005 Phase 4 PARTICIPATION • • G 2 B and G 2 C interaction G 2 G partnerships Business Transactions Changed Relationships (G 2 C, G 2 B, G 2 G, G 2 E) • Co-ordination of e. Government Activities Beyond Phase 5 TRANSFORMATION • Applying GOL Best Practices • Performance Measurement/ Accountability • New GOL Processes and Service Offerings • GOL Policy Review

TAHAPAN LAYANAN E-GOVERNMENT Literatur Pengetahuan Distribusi Informasi Basis Data e-Services Apl Interaktif Perbaruan data Cont Mgt Forms e-Billing Virtual Office 3/16/2018 Tool Kolaborasi

FAKTOR KUNCI IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT (E-Government Readiness Factor) ● Infrastruktur Jaringan ● Penetrasi Komputer ● Penetrasi Internet ● Peraturan Perundang-undangan ● Organisasi, Sistem Manajemen, dan Prosedur Kerja ● Sistem Aplikasi ● Sumber Daya Manusia TIK ● E-Leadership ● Strategi TIK ● Dana/Anggaran ● Manajemen Perubahan 3/16/2018

III. 3/16/2018 KONDISI KESIAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA

3. 1. KONDISI KESIAPAN INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT DI INDONESIA 3/16/2018

3. 2. KONDISI KESIAPAN SISTEM APLIKASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA 3/16/2018

Pengembangan Aplikasi e-Government Pemerintah Pusat (Dep, Kementr, LPND) Pengembangan Aplikasi e-Gov 1. Tupoksi Aspek 2. Tahapan yang diperhatikan 3. Kompleksitas Pemerintah Daerah (Prov, Kab/ Kota) 3/16/2018 Back Office : Untuk Pusat dan Daerah 1. Administrasi Keuangan 2. Kekayaan / Asset 3. Kepegawaian 4. Pengendalian Proyek 5. Pengadaan Barang Dan Jasa 6. Sistem Pelaporan 7. Pengawasan Internal 8. dll Front Office : Aplikasi Layanan Publik Pada Instansi Pemerintah Pusat Informasi Kebijakan Publik (UU, PP, Kepres, Inpres, Kepmen, Kepdirjen, dll) Layanan Informasi Umum ttg Instansi Informasi dari Masyarakat Layanan Darurat/Bencana Layanan Pencatatan/Pendaftaran Layanan Perijinan Layanan Pembayaran Layanan Khusus lainnya Front Office : Aplikasi Layanan Publik Pada Instansi Pemerintah Daerah Informasi Kebijakan Publik Informasi dari Masyarakat Informasi Daerah (perekon, pariwisata, pertanian, kependdkn, dll) GIS/Mapping Informasi Darurat/Bencana Layanan Kependudukan (KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah/Cerai/ Kematian, dll) Layanan Pendidikan Layanan Kesehatan Layanan Pendaftaran Layanan Perijinan Layanan Pembayaran Layanan khusus kainnya

PENETAPAN BLUE-PRINT APLIKASI E-GOVERNMENT ● ● ● SEBAGAI PEDOMAN BAGI SELURUH INSTANSI (PUSAT DAN DAERAH) DALAM MENGEMBANGKAN LAYANAN PUBLIK SECARA ELEKTRONIK MENGURANGI DUPLIKASI PENGEMBANGAN APLIKASI EGOVERNMENT MENGARAH KE INTEROPERABILITAS ANTAR INSTANSI 3/16/2018

Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan di Pemda Blok-blok fungsi dasar umum Pelayanan Adm & Mgmt Kependudukan Surat Elektronik Perpajakan dan Retribusi Sistim Dokumen Elektronik Pandaftaran dan Perijinan Sistem Pendukung Keputusan Bisnis Dan Investasi Kolaborasi dan Koordinasi Pengaduan Masyarakat Manajemen Pelaporan Pemerintahan Publikasi Info Umum & Kepemerintahan 3/16/2018 Legislasi Pembangunan Keuangan Sistem Administrasi DPRD SIM Data Pembangunan Sistem Anggaran Pengadaan PNS Sistem Pemilu Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Sistem Kas dan Perbendaharaan Sistem Absensi dan Penggajian Katalog Hukum, Peraturan dan Perundangan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Sistem Akuntasi Daerah Sistem Penilaian Kinerja PNS Pengelolaan dan Monitoring Proyek Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan Kepegawaian Sistem Pendidikan dan Latihan

Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan di Pemda(lanj) Blok-blok fungsi kedinasan dan kelembagaan Dinas & Lembaga KEPEMERINTAHAN Dinas & Lembaga KEWILAYAHAN Dinas & Lembaga KEMASYARAKATAN Dinas & Lembaga SARANA & PRASARANA Pengelolaan Barang Daerah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kesehatan Transportasi Katalog Barang Daerah Potensi Daerah Pendidikan Jalan dan Jembatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kehutanan Ketenagakerjaan Terminal dan Pelabuhan Pengelolaan Perush. Daerah Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Industri dan Perdagangan Perikanan Dan Kelautan Jaring Pengaman Sosial Pertambangan dan Energi Pariwisata IKM 3/16/2018 Sarana Umum

Properti Modul Fungsi Modul [disini dituliskan judul {modul} ] Blok Fungsi [disini dituliskan judul {blok fungsi} dimana {modul} tersebut menjadi komponennya, dalam contoh ini, {blok fungsi} tersebut tidak mempunyai {sub-blok fungsi} ] Sub. Blok Fungsi [disini dituliskan judul {sub-blok fungsi} dimana {modul} tersebut menjadi komponennya] Klasifikasi [disini dituliskan klasifikasi jenis dan tipe layanan utama yang disediakan oleh {modul} tersebut] Jenis Layanan, contoh: Front Office Back Office, Layanan Utama, contoh: Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan Transaksi Data Pembayaran Administrasi Basisdata Lainnya Fungsi Aplikasi: Generik Spesifik Obyek Layanan: G 2 G G 2 B G 2 C Fungsi [disini dituliskan daftar fungsi / fitur / layanan utama yang harus disediakan oleh {modul} tersebut] Narasi [disini dituliskan deskripsi singkat, sebagai keterangan tambahan tentang {modul} tersebut] Organisasi [disini dituliskan organisasi penyedia fungsi {modul}, atau pemakai fungsi {modul}, baik disebutkan berdasarkan organisasinya atau atas nama jabatannya] Integrasi [menjelaskan keterkaitan dan keterhubungan fungsi dan komunikasi data dan informasi antara suatu {modul} dengan {modul} lainnya dalam satu kerangka kerja fungsi kepemerintahan] Info Tambahan [keterangan tambahan yang menjelaskan fungsi {modul} tersebut, seperti: nama lain dari {modul} tersebut dalam terminologi sistem aplikasi komputer, dasar hukum/peraturan yang menjadi landasan pengembangan fungsi {modul} tersebut, dan rekomendasi-rekomendasi teknis, jika ada] 3/16/2018

BEBERAPA APLIKASI E-GOVERNMENT YANG TELAH DIKEMBANGKAN DEP. KOMINFO ● ● SISTEM APLIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (E -PROCUREMENT) SISTEM APLIKASI PENGUMUMAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (E-ANNOUNCEMENT) INTRA-GOVERNMENTAL ACCESS TO SHARED INFORMATION SYSTEMS (IGASIS) DLL 3/16/2018

Sistem e-Procurement Mencakup Seluruh Jenis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sistem Pengadaan Baran g Jasa Pem borongan Jasa Lain Jasa Konsultasi Metode Evaluasi Sistem nilai Sistem penilaian biaya selama umur Sistem gugur ekonomis 3/16/2018 Metode Pelelangan Umum(Pra/Post Q) Pelelangan Terbatas Shopping atau RFQ Penunjukan Langsung Swakelola Kreteria Evaluasi Seleksi Umum(Pra/Post Q) Seleksi Terbatas Seleksi langsung Penunjukan langsung Swakelola · Penyerahan · Sumber · Layanan · Biaya · Mutu Kreteria Evaluasi · Pengalaman perusahaan · Tanggapan atas TOR · Pendekatan dan Metodologi · Kualifikasi tenaga ahli · biaya Metode Evaluasi Kualitas dan biaya Pagu anggaran Biaya terendah Penunjukan Kualitas langsung

Arsitektur e-Procurement (Se. PP) Sebagai Embryo e. Marketplace Multiple Seller/Provider Buyers Modul Se. PP Satuan Kerja Supplier/Vendors Sourcing Web Portal e. Tendering E-Reverse auction Vendor Management System Penyedia Barang/Jasa dan Jasa Konsultansi Pengguna Barang /J asa / Jasa Konsultasi e. Purchasing Agency Management System e. Catalog Web Portal Proses Analisis Government Spending, Procurement Productivity and Performance 3/16/2018 Dukungan Peraturan Perundang-Undangan

Elemen-elemen Modul Aplikasi Se. PP ● Modul Utama – – E-Reverse Auction: modul yang menangani proses pengadaan dengan spesifikasi yang sudah dikenal luas dan banyak pihak penyedianya dan dilakukan melalui penawaran secara berulang dalam batas waktu yang ditentukan. – ● e-Tendering : modul yang menangani proses procurement yang memerlukan proses seleksi/tender. Modul ini didesain untuk pengelolaan tender yang menangani semua proses pengadaan barang/jasa dengan nilai yang besar, kompleksitas yang tinggi dan volume kecil. e-Purchasing : modul yang menangani proses procurement terutama pembelian rutin. Modul ini menangani pembelian barang/jasa dengan nilai rendah/kecil, tidak kompleks dan volume yang kecil. Modul Pendukung – e-Catalog : modul untuk pengelolaan katalog produk yang mempresentasikan informasi produk berupa keterangan produk, harga dan informasi yang lebih detil brosur, gambar video dan lain sebagainya. – Vendor Management System (VMS): modul untuk pengelolaan data para penyedia barang/jasa pemerintah yang terdaftar dalam sistem. – Agency Management System (AMS): modul untuk pengelolaan data istitusi pemerintah sebagai pembeli/pengguna barang/jasa yang terdaftar dalam sistem. 3/16/2018

ROADMAP E-PROCUREMENT Inisiatif Penerapan e-Procurement 2003 Pengembangan Aplikasi e-Procurement 2004 Pembuatan Payung Hukum dan Kesiapan sistem e-Procurement 2005 Penerapan e-Announcement Sebagai Langkah Awal Menuju e-Procurement 2006 Penerapan e-Procurement diseluruh Instansi 2007 -2009 e-Announcement e-Procurement (mix) e-Auction (Full e-Proc) e-Contracting e-HPS e-Payment e-Project Monitoring, dll 3/16/2018

Contoh Layanan G 2 G 3/16/2018

IGASIS BKN IMIGRASI KOMINFO INTRA-GOVERNMENTAL ACCESS TO SHARED INFORMATION SYSTEMS 3/16/2018

IGASIS DATA PNS YANG PERNAH DICEKAL BKN IMIGRASI APLIKASI IGASIS STATISTIK PEGAWAI KEHAKIMAN PEMILIK SHM PER SATUAN LUAS TANAH DATA PNS BERLATAR BELAKANG GEOGRAFI BPN INTEROPERABILITAS ANTAR KANTOR 3/16/2018

IMPLEMENTASI IGASIS 2006 2007 INTERNAL KOMINFO Literatur Pengetahuan Distribusi Informasi ANTAR INSTANSI Basis Data e-Services Forms Apl Interaktif Perbaruan data Cont Mgt e-Billing Tool Kolaborasi Virtual Office TAHAPAN LAYANAN E-GOV 3/16/2018

IMPLEMENTASI IGASIS PADA OSOLNET SMA 3 PADANG STATISTIK NILAI MAFIKIBI DI 3 KOTA SMA 1 JAKARTA DATA CENTRE SMA 5 TABANAN OSOLNET 3/16/2018

3. 3. KESIAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA : PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ● ● RUU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, dalam pembahasan dengan DPR dan Rancangan Peraturan Pemerintah pendukungnya. RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi Inpres no 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government Rancangan Per. Pres tentang e-Procurement 3/16/2018

3. 4. KONDISI KESIAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA: SUMBER DAYA MANUSIA TIK ● ● ● Hasil survey Konsultan Bank Dunia tahun 2003, menunjukkan 15% PNS mampu mengoperasikan komputer. Peningkatan Program OSOL dari tahun 2005 sd 2009, diharapkan meningkatkan e-literasi. Program-program Diklat TIK diselenggarakan oleh berbagai instansi Pemerintah. 3/16/2018

3. 5. KESIAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA: E-LEADERSHIP ● ● Pembentukan Gugus Tugas Tingkat Tinggi di bidang Telematika yang diketuai Presiden. Penyiapan konsep Government CIO. 3/16/2018

KESIAPAN INSTANSI PEMERINTAH ● ● ● 564 Nama Domain go. id terdaftar 399 Situs Web Instansi Pemerintah telah dibangun, 69 Pemerintah Pusat dan 330 Pemerintah Daerah. 198 Situs Web Pemerintah Daerah dikelola secara aktif. Beberapa Pemda mulai menyelenggarakan layanan publik melalui internet, seperti download dokumen-dokumen (perijinan, pendaftaran, dll) yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dunia usaha. Beberapa contoh Pemda yang dinilai cukup maju antara lain Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DI Yogyakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Utara, Pemkot Yogyakarta, Pemkot Bogor, Pemkot Tarakan, Pemkab Kebumen, Pemkab. Kutai Timur, Pemkab. Kutai Kartanegara, Pemkab Bantul, Pemkab Malang, dll. Apresiasi secara khusus perlu diberikan kepada Pemkot Surabaya, yang telah melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) pada tahun 2004. 3/16/2018

Contoh: e-Batam Seamless coordination among Government Sectors in Batam toward Batam Single Window Business Model 3/16/2018

DASAR PEMIKIRAN G 4 C Aplikasi e-Gov G 4 B INFRASTRUKTUR e -GOV IGASIS Pedoman – sosialisasi Intranet antar kantor pemerintah Aplikasi e-GOV Data recovery untuk pemerintah Fasilitas keamanan server, jaringan, dan data e-PROC Aplikasi e-Gov Ref UU 22/99, UU 32/04, dan UU 3/05 ttg Pem. Da: 50 modul aplikasi e-Gov di Pem. Pusat 47 modul aplikasi e-Gov di Pem. Da 3/16/2018 G 4 G

ROADMAP 2006 2007 2008 2009 IGASIS Intern KOMINFO - OSOLnet - 3 Instansi - Se. PP + Dep. Keu - 3 Instansi Interoperabilitas layanan publik dari 3 Instansi E- Proc: 40% Pusat + 10% Daerah E-Proc: 50% Pusat + 15% Daerah E-Proc: 60% Pusat + 20% Daerah 4 aplikasi 20 aplikasi 30 aplikasi 47 aplikasi 1 Pemda (pilot) 60 Pemda 120 Pemda 180 Pemda Implem. BSW Impl. BSW Konsep G-CIO Impl. JLG Se. PP e- Announce di 20 instansi e-GOV Daerah Interoperabilitas dan layanan transaksi online di pemerintahan PILOT PROJECT Rencana BSW Rencana JLG Evaluasi implementasi e-GOV, Manajemen Perkantoran 3/16/2018 Sosialisasi, Pelatihan :

HAMBATAN DALAM MANAJEMEN PERUBAHAN ● Perubahan Itu Bukan Datang Dari Diri Orang Tersebut. ● Gangguan terhadap Rutin ● Perubahan Menimbulkan Ketakutan-Ketakutan Terhadap Sesuatu yang Baru ● Tujuan Perubahan Tidak Ada atau Kurang Jelas ● Perubahan Menimbulkan Rasa Takut Kegagalan ● Pengorbanan Yang Diberikan Terlalu Besar ● Sudah Sangat Puas Dengan Kondisi Sekarang ● Pikiran-pikiran Negatif ● Para Pengikut Tak Punya Respek Pada Pimpinannya ● Kecemasan Seorang Atasan ● Perubahan Bisa Berarti Kehilangan Sesuatu ● Perubahan Menuntut Tambahan Komitmen ● Berpikir Sempit ● Terperangkap Tradisi 3/16/2018

Isu Pokok 3/16/2018

Isue Pokok (1) Isu Pokok Fakta Infrastruktur • Penetrasi Internet rendah dan belum merata • Penetrasi PC rendah • Tarif • Bandwidth Regulasi • • RUU ITE, belum ada RPP, RPM, RKD • • Partipation rate yang rendah SDM 3/16/2018 Cyberlaw belum lengkap Standardisasi Data dan Konten Belum konvergentif e-Literacy masih rendah Apresiasi terhadap bidang TIK rendah Standar kompetensi belum lengkap

Isue Pokok (2) Isu Pokok Fakta Pendanaan • Lembaga pembiayaan untuk kepemilikan PC terbatas • Ketentuan perpajakan yang belum kondusif Cetak Biru TIK • • e-Leadership • Peran sebagai rujukan TIK belum terbangun • Belum ada institusi CIO Indonesia Industri • Jumlah pengembang rendah • Jumlah ISV rendah • Tingkat pembajakan perangkat lunak masih tinggi 3/16/2018 Belum konvergentif Belum interoperabel Belum tersosialisasi dengan baik Adanya pulau-pulau informasi

S 315 3/16/2018

Strategi 315 MII 2015 War. MASIF, KOMPAK)) 5 2. Kampanye s/w Legal & HAKI (IGOS, Kompetisi Software) 3. Fasilitasi Industri TIK (Taman Maya, Inkubator, PSOS, Kompetisi Hardware) 4. Fasilitasi & Pengembangan Aplikasi Dasar/Piranti Lunak Unggulan (e-Govt, e-Proc, e-Announcement, e-UKM, e-Payment, e-Money, e-Learning, e-Health) 5. Interoperabilitas Layanan Publik (Standardisasi Aplikasi, NIT, IGASIS) 1 3 3/16/2018 Flagship Programs 1. Gerakan Nasional Membangun Masyarakat Cerdas (OSOL, CAP, Alokasi Sumber Daya Public Private Partnership Infrastruktur Informasi Sumber Daya Manusia & Kelembagaan TIK Regulasi Pilar

Membangun Masyarakat Informasi Indonesia 2015 (MII 2015) Menuju Knowledge Based Society 4. 2025: Terwujudnya Masyarakat Indonesia berbasis Pengetahuan (Knowledge Based Society) 2020: Menjadi salah satu bangsa maju berbasis TIK 2015: Memasuki Masyarakat Informasi Indonesia sesuai WSIS 2010: Replikasi & Ektensifikasi dari program 20052010 2006 – 2010: Pemanfaatan TIK utk semua sektor (TIK sbg Enabler, Accelerator & Sektor Industri Unggulan), Peningkatan Aksesibilitas TIK dan e-Literacy Transparansi Pemerintahan & Memperluas e-Government 2005: Kampanye kesadaran pentingnya TIK Sistem insentif dan regulasi (Cyber Law, implementasi e. Procurement, Sosialisasi Panduan e. Government, Kampanye S/W Legal, Program OSOL) 2004: Konvergensi Kelembagaan terbentuknya DEPKOMINFO 3/16/2018

Renstra/Roadmap APTEL 3/16/2018

MII 2015 Roadmap Menuju MII 2015 2009 2007 2008 2006 2005 3/16/2018

2005 Program Kegiatan SDM & Konvergensi Lembaga • Konvergensi Kelembagaan • Pengawakan Eselon I (Juni), Eselon II (Juli), Eselon III & IV (Agustus) Regulasi • SE Software Legal (Oktober) • SE Procurement (Desember) Gerakan Masyarakat Cerdas • • • Fasilitasi Industri TIK • Konsep Dasar Pusat Sertifikasi Open Source Interoperabilitas Layanan Publik • Standar Biometric dan RSNI • Fasilitasi Institusi Penerbit Nomor Identitas Tunggal • FS Implementasi e-Batam Fasilitasi dan Pengembangan Aplikasi Dasar/Unggulan • Sistem Informasi Pemerintahan 3/16/2018 Kampanye Software Legal OSOL (38 Sekolah), CAP (8 lokasi) Warung MASIF Indonesia (3 lokasi) Konsep Dasar Mobile CAP MOU APTEL – Fasilkom UI MOU APTEL – TELKOM (Internet Go To School) Rencana MOU dengan LSM untuk internet di Pesantren • Kampanye Software Legal

2006 (1) Program Infrastruktur Kegiatan • Akses Internet Murah dan Fasilitasi Akses Broadband (USO Internet? ) Backbone Interconnectivity SDM & Konvergensi Lembaga • Pembangunan model G-CIO Regulasi • RUU ITE + 6 RPP • Payung hukum tersedia (Perpres e-Proc, Permen Blue Print, dll. ) • • Gerakan Masyarakat Cerdas Melengkapi regulasi e-Government • CAP/Warung MASIF dan Mobile CAP Desa • Inisiasi SATU War. Masif • Perluasan OSOL • Interoperabilitas Layanan Publik • Pengembangan Interoperabilitas Sistem Informasi Pemerintah • • 3/16/2018 Kampanye Internet Sehat • Pilot projet pembangunan e-Government di 1 (satu) Daerah dan Bantuan pembangunan e-gov di daerah (40 Pemda) E-Procurement diimplementasikan di 20 Instansi dengan tahapan e-Announcement Projek e-Gov Batam sebagai embrio National Single Window

2006 (2) Program Kegiatan Kampanye Software Legal • Kampanye Software Legal Fasilitasi Industri TIK • • Fasilitasi dan Pengembangan Aplikasi Dasar/Unggulan • Konsep Dasar e-Money dan Payment Gateway (Kerjasama dengan BI) • Pemgembangan Aplikasi Mobile • Inisiasi SISKAB 3/16/2018 Pusat Sertifikasi Open Source Information Technology Center of Execellence (ICE) Capability Maturity Model (CMM) versi Indonesia Pengembangan Konten Lokal (Penyediaan Development Tools berbasis OS, Kompetisi OSS) • Repository Konten dan Aplikasi

2007 Program Kegiatan SDM & Konvergensi Lembaga • Promosi dan bimbingan teknis G-CIO untuk seluruh Instansi Infrastruktur • Blue Print e-Commerce • Pembangunan Government Data Management and Disaster Recovery Center (GDMC & GDRC) • Public Key Infrastructure Regulasi • Standar e-GIF dan regulasi e-Government tersedia Gerakan Masyarakat Cerdas • OSOLnet Fasilitasi Industri TIK • Inkubator Bisnis Teknologi Informasi Interoperabilitas Layanan Publik • Implementasi e-Batam • Implementasi Jogja Learning Gateway dan Digital Government Services • Bantuan untuk 200 Pemda • e-Procurement di Pusat 40% dan Daerah 10% Fasilitasi dan Pengembangan Aplikasi Dasar/Unggulan • Keamanan Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik Kampanye Software Legal • Kampanye Software Legal 3/16/2018

2008 Program Kegiatan SDM & Konvergensi Lembaga • Implementasi G-CIO Interoperabilitas Layanan Publik 3/16/2018 • Seluruh aplikasi e-Government telah lulus audit • Bantuan untuk 200 Pemda • e-Procurement di Pusat 50% dan Daerah 15%

2009 Program Kegiatan SDM & Konvergensi Lembaga Leadership di Pusat dan Derah Regulasi Penyempurnaan Regulasi dan Standard Interoperabilitas Layanan Publik • 30% PNS mampu mengoperasikan layanan e. Government • 60% Instansi pemerintah memiliki website • Seluruh aplikasi utama sesuai Blue Print Aplikasi e-government • Diwujudkan National Single Window • Terjadi interoperabilitas layanan publik (IGASIS, e-Gov Platform) • e-Procurement di Pusat (60%) dan Daerah 20% 3/16/2018

Regulasi yang Konvergentif 3/16/2018

Regulasi yang Konvergentif ● ● ● Tekanan terhadap konvergensi regulasi, disebabkan karena terdapat kekuatan inter-relasi antara perundangan; restrukturisasi pengaturan; konsolidasi pasar; konvergensi teknologi dan industri. Perusahaan-perusahaan telekomunikasi ingin menjadi lembaga penyiaran (broadcasters) sementara lembaga penyiaran semakin bergerak menuju e-commerce, dan ISP menawarkan layanan saluran televisi, sehingga terjadi konvergensi layanan. Regulasi tidak dapat lagi menetapkan batas-batas atau sekat-sekat yang pasti antara industri telekomunikasi, penyiaran, aplikasi dan konten. 3/16/2018

Tantangan Regulasi TIK UU Telekomunikasi RUU ITE UU Penyiaran RPP ● ● ● PM KD ● ● Penyelenggaraan Sistem e Kontrak-e Sertifikasi-e Tandatangan-e Lembaga Sertifikasi Keandalan Nama Domain RPM RKD Konvergensi 3/16/2018 PP RPM RKD

Tantangan Regulator Ke Depan ● ● Membuat kerangka pengaturan, regulasi yang optimal, yang dapat menstimulasi dan mendorong pertumbuhan sektor industri TIK (telekomunikasi, penyiaran, aplikasi dan konten) secara sehat. Melindungi masyarakat (konsumen, pengguna jasa). 3/16/2018

The Future of Telcos 3/16/2018

Menuju Dunia Komunikasi 2010 Evernet ● Komputasi di mana dan kapan saja ● Intelegensia Sekitar ● Produk yang berpikir ● Ciri-ciri: – Miniaturisasi – Koneksi – Ubiquity – Context Sensitivity – Jaringan Pribadi 3/16/2018

Evernet Weareables Alternative Energy Systems Micro System Technology Nano Technology Miniaturization and Embedding WAN, LAN, BAN & Interfaces Seamless Mobile Networking Connection Web Services Human Supervised Computing Ubiquity Networked Augmented Reality System Orientation Artificial Intelligence Context Sensivity Always On Biometrics Passport or Liberty Alliance I-Centric Communication Adaptability My Personal Net 3/16/2018 Evernet

Mobile Applications Vans/ Truck Vending Machine Ticketing Cars Vehicle Devices ATMs Security System Trains Set Top Box Fridge Household Appliances Real World Shopping Video/Digital Camera Home Phone Mobile Devices Mivro/Macro Payment Tracking Virtual Mail Personal Care Crime Prevention Office Phone Printer/Fax PC 3/16/2018 Healthcare

Bidang Konvergensi I WB Future market for wirelss ● MMS ● Remote Home Access Classic ISP Business ● Internet Access ● Content Dissemination Internet IP FB Future Market for Fixec Broadband ● x. DSL ● Vo. IP ● Downloading F Wireless W Fixed Classic fixed line business ● Voice via PSTN Classic mobile network Business ● Voice via GSM Network ● Narrowband data services (SMS, Ringing tone) FW Future market for fixed wireless ● Fixed Mobile Convergence Source: Detecon 3/16/2018

Telco Evolutionary Path Integrated Communication Services WB FB FW WB W I FW FB F I W F 3/16/2018 F 1990 s Telco Beginnings 2004 2010

Arah Dorongan Strategis Value Chain Layer Differentiation Strategy Sales/ Services ● Seamless Services ● ● ● Satisfaction of customer needs Product design aligned with customer demand Value-added services for customers Service customization & instant provisioning of services Hybrid customer segmentation (business, consumer) Co-branding & product bundling Cost leadership Strategy Network Integrated Services Convergence Platforms ● ● ● 3/16/2018 Productivity & lean production Economics of Scale Cost & operational efficiency Reduction of complexity Focus on multi-service network technologies & platforms Common off-the-shelf solutions

Net. Co-Service. Co-Sales. Co ● Segmentation Sales. Co ● ● Service Bundling Serv. Co ● ● Wholesale Net. Co ● ● ● 3/16/2018 Bundling & cross-selling Understand customer wishes & lifestyles Brand name creation Quality, flexibility and short response time Development of innovative products/product bundles Secure product functions Lifecycle management Link between production & sales Lean production Economies of scale SLAs and defined Qo. S Cost effiency

Konvergensi Sebagai Pendorong Kebutuhan Business Field I En t IP WB Internet er ta in m FB en t Information & Communication Wireless Fixed e ar C W FW er F Security Technology Convergence User needs Savings & Efficiency Technology Convergence Growing needs of integrated service bundles From one single source 3/16/2018 ce n nie ve n Co Healthcare Tr Le ave isu l & re Source: Detecon

IGOS 3/16/2018

Making Globalisation Work for the Poor By Kofi A. Annan – United Nations Secretary General That is especially true of information technology, which does not require vast amounts of hardware or financial capital, or even energy. (It is also relatively clean. ) What it does require is brain power - the one commodity that is equally distributed among the world's peoples. So for a relatively small 3/16/2018 investment - mainly an investment in basic education, for girls and boys alike - we can bring all kinds of knowledge within reach of poor people, and enable poor countries to "leapfrog" some of the long and painful stages of development that others had to go through.

Gerakan Perangkat Lunak Bebas ● “The Next Big Wave” ● “Participation Age” ● “A Chance to leap frog” ● ● Menjadi program utama TIK di beberapa negara seperti: Brazil, Spanyol, India, Australia Perlu mencapai Critical Mass 3/16/2018

3/16/2018

Lomba Pemanfaatan IGOS Desktop Tingkat SMU – Bandung (14 Desember 2005) ● ● ● Menunjukkan Kreativitas yang luar biasa Mampu beradaptasi dengan Open Source dalam waktu yang singkat 1 Minggu – 1 Bulan Produk yang dihasilkan bisa dikembangkan lebih lanjut untuk keperluan Open Source dan Kependidikan Dari peserta akan dibentuk Komunitas dan dimanfaatkan untuk sosialisasi Open Source 2006 Akan diadakan di beberapa kota + lomba tingkat Nasional 3/16/2018

Terima Kasih 3/16/2018

MCAP – Mobile Community Access Point 3/16/2018