- BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI Setelah merdeka, Indonesia dihadapkan pada masalah pembinaan bangsa (nation building), dengan akibat usaha membina sistem politik, termasuk birokrasi, yang bersifat modern menjadi terabaikan. - Sejak pemerintahan Orba th 1966, perhatian mulai ke arah penataan sistem politik yang diharapkan menunjang kegiatan pembangunan ekonomi. - Menciptakan birokrasi modern yang efektif dan efisien harus dilakukan sebagai prasyarat membangun sistem politik. 1
Pada awal birokrasi pemerintah akan ditata seperti legal rational dari Max Weber: 1) Tingkat spesialisasi tinggi 2) Struktur kewenangan hirarkis dg batas kewenangan jelas 3) Hubungan antaranggota organisasi tidak bersifat pribadi 4) Rekrutmen berdasarkan kemampuan teknis 5) Pemisahan pendapatan resmi dan pribadi Pengaturan tersebut di atas ingin dicapai melalui pengaturan struktural seperti adanya hirarki kewenangan, pembagian kerja, profesionalisme, tatakerja, dan sistem pengupahan yg semuanya dilandaskan pada pengaturan. 2
Namun untuk mewujudkan birokrasi yang ideal tersebut tidak mudah karena banyak faktor yang berpengaruh. Alasannya: - birokrasi Indonesia belum sepenuhnya dapat melepaskan diri dari akar historisnya - birokrasi Indonesia mencerminkan percampuran karakteristik birokrasi modern yg legal rasional dg birokrasi berasal dari sejarah. 3 Model untuk menganalisis karakteristik birokrasi di Indonesia: 1) Model kognitif yg bersumber pada birokrasi tradisional dalam kerangka otoritas tradisional 2) Model kognitif yg diperkenalkan oleh penguasa kolonial dalam upaya untuk menguasai jajahannya. 3) Model kognitif yaitu model birokrasi sebagai tipe ideal yg dikonseptualisasikan Max Weber. 3
1) Model kognitif yg bersumber pada birokrasi tradisional dalam kerangka otoritas tradisional - Mengutamakan terwujudnya keharmonisan hirarkis yg pd hakikatnya mencerminkan pandangan kosmologisnya, bahwa keberadaan manusia tidak terpisahkan dengan alam. Hirarki dan keteraturan alam harus ditiru dalam kehidupan manusia. - Untuk memelihara harmoni, mengandalkan konsep loyalitas dan keselarasan yang tercermin dalam konsep rukun, menabukan konflik, dimana konflik diatur dalam keseimbangan. 4
Model ini bersumber pada budaya Jawa pada kerajaan masa lalu, yang bersifat agraris, magisreligius. Raja sebagai pusat kosmos, abdi dalem sebagai alat raja, tugas dan jabatan abdi dalem tergantung sepenuhnya pada hubungan pribadinya dengan raja. Kedudukan sosial abdi raja diperkuat dengan atribut, gelar, pangkat, dan perangkat upacara. Kesetiaan abdi dalem dikontrol dengan ‘pisowanan’ yaitu acara menghadap raja pada waktu tertentu. Saat ini muncul dalam konsep “open house” dari para pimpinan. 5
- contoh: menaikkan harga, menjadi menyesuaikan harga; salah, diubah menjadi kurang pada tempatnya. - Ciri tradisional ini dilakukan: - budaya aristokratis - orientasi ke atas - loyalitas ritual - upacara 2. - 6
1) Model kognitif yg diperkenalkan oleh penguasa kolonial dalam upaya untuk menguasai jajahannya. - Hasil rekayasa sosial penjajah dengan menempatkan wahana struktural apolitis, terisolasi dari rakyat, yg dipimpin elite tradisional (priyayi). Struktur tradisional yang bersumber pada birokrasi tradisional tetap dipertahankan oleh kolonial karena menguntungkan. Penjajah tidak merusak sistem politik yg ada, hanya mengurangi orotitas pangreh praja dan menggantikannya dengan orang Belanda sendiri, serta dilaksanakan sistem pemerintahan tidak langsung. - 7
- - - Penetapan sistem pem-an tidak langsung yaitu melalui aparat birokrasi ambtenaar (peg negeri) menunjukkan sikap pragmatis kolonial Penjajah dapat mengeksploitasi struktur kekuasaan tradisional dari masyarakat pribumi demi kepentingan ekonomi dan politik. Struktur kekuasaan tradisional tetap bertahan, bahkan cenderung menguat. Perubahan penting pada masa ini adalah perihal pengangkatan aparat birokrasi oleh pemerintah kolonial. Priyayi tidak diangkat berdasar kualifikasi geneologis, ttp kriteria rasional, yang berbeda dengan abdi dalem. 8
Model kognitif yaitu model birokrasi sebagai tipe ideal yg dikonseptualisasikan Max Weber. Dalam perkembangannya, birokrasi tidak cukup dipahami dalam kerangka sifat legal rasional, dari Max Weber. Dalam kenyataannya, birokrasi yg semula diidealkan legal rasional semakin mekar fungsi dan peranannya , dari sekedar instrumen teknis penyelenggara roda pemerintahan yang terikat konstitusi dan aturan hukum, obyektif, netral, dan apolitik. Sebaliknya, birokrasi justru melampaui fungsi 2 konvensionalnya , dominan dalam mengatur berbagai sektor kehidupan masyarakat dan negara khususnya dalam mekanisme pengambilan keputusan dan penyelenggaraan politik. 9
Taliziduhu Ndraha mengenai birokrasi Indonesia: 1) Dalam mengendalikan lingkungan dan mengatur masyarakat, birokrasi cenderung mengatur segenap segi kehidupan masyarakat dan negara. Sikap kegiatan masyarakat diatur dalam berbagai aturan. 2) Dalam usaha melayani masyarakat, pola dari atas ke bawah oleh birokrasi cenderung meningkat dan meluas. Otonomi desa di bidang pembangunan cenderung merosot. 3) Dalam usaha mempercepat laju pembangunan, birokrasi melakukan pembangunan besar 2 an dimotivasi melalui penargetan. 10
Namun muncul gejala yg disebut Weber dengan domination, partisipasi memberi kesan semacam proses birokratisasi belaka. Besarnya peranan birokrasi merupakan keharusan struktural terhadap pilihan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan dan stabilisasi politik. Kecenderungan semakin besarnya keterlibatan birokrasi ditambah adanya ketidakseimbangan hubungan lembaga kekuasaan antara kekuasaan birokrasi dengan non birokrasi. 11
Muncul fenomena “ bureacratic polity” yang tercermin dalam besarnya kekuasaan birokrasi dalam kebudayaan dengan lembaga 2 perwakilan dan infrastruktur politik seperti parpol dan ormas. Bureacratic polity atau masyarakat politik birokratik merupakan sistem politik dimana kekuasaan dan partisipasi politik, khususnya dalam proses pembuatan keputusan terbatas pada para penguasa negara, terutama para penguasa militer dan pejabat 2 tinggi birokrasi. 12
MODEL PEMBANGUNAN TEKNOKRATIK BIROKRATIK Kegagalan Orde Lama menyebabkan Orde Baru menganggap penting birokrasi sebagia primum mobile, penggerak utama pembangunan. Pilihan terhadap birokrasi dilandasi pemikiran bahwa birokrasi dianggap mempunyai beberapa kelebihan (dibanding swasta, parpol), baik secara politis maupun ekonomi. Misalnya, secara tradisional masyarakat masih mengakui prestise dan otoritas birokrasi negara. Selain itu birokrasi juga sebagai konsentrasi sarana dan prasarana pembangunan, spt SDM, data statistik, struktur komunikasi, sistem perencanaan, mekanisme kontrol, dsb. 13
Keengganan penggunaan sektor swasta dan parpol dalam proses pembangunan: 1) sektor tersebut sangat tergantung luar negeri 2) sektor tersebut didominasi golongan China, tidak mewakili kepentingan umum, kurang berorientasi pembangunan, kekurangan modal. 3) kalangan partai sebagai irasional, kurang ahli dalam pendidikan, pengalaman mengelola ekonomi. Kaum Teknokrat adalah sekelompok intelektual sipil non partai dan digambarkan sebagai kelompok yg tidak berambisi di bidang politik, guna memperkenalkan prinsip 2 dan pengetahuannya. 14
Teknokrat cenderung menerapkan sistem perencanaan sentralistik. Teknokrat mendominasi badan 2 pembuat keputusan ekonomi dan menganggap keberhasilan rencana pembangunan tergantung pada faktor administratif, sehingga bidang anggaran belanja negara perlu dibenahi. Proses pembuatan kebijakan didominasi sifat teknoratik birokratik. Birokratik, karena ia selalu bermula dari dan diterapkan oleh birokrasi. DPR hanya sekedar mensahkan. Teknokratik, karena kriteria utama dalam proses pembuatan kebijakan itu berwujud nilai 2 teknokratik, seperti rasionalitas dan efisiensi. 15
Скачать презентацию — BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI Setelah merdeka
d009db2397b1781238608884f6eb1917.ppt