BIMTEK DPRD — KOTA MALANG PENGAWASAN DPRD DALAM

BIMTEK DPRD - KOTA MALANG PENGAWASAN DPRD DALAM PENCAPAIAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS 2015 M MAS'UD SAID ASISTEN STAF KHUSUS PRESIDEN BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH DAN OTONOMI DAERAH

BAGIAN 1 BASIS PEMIKIRAN DAN ACUAN POKOK

8 MISI BESAR MDG'S KODE PROGRAM 1 PENGURANGAN ANGKA KEMISKINAN DAN KELAPARAN PROGRAM 2 PENGUATAN CAPAIAN PENDIDIKAN DASAR BAGI SEMUA ANAK PROGRAM 3 KESAMARATAAN GENDER DAN KEBERPIHAKAN KEPADA PEREMPUAN PROGRAM 4 MENEKAN ANGKA KEMATIAN BAYI , MENINGKATKAN KESEHATAN BAYI PROGRAM 5 MENINGKATKAN KESEHATAN IBU DAN MENEKAN KEMATIAN IBU SAAT MELAHIRKAN PROGRAM 6 MEMERANGI HIV AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT LAINNYA PROGRAM 7 PEMBANGUNAN BERKELAJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) PROGRAM 8 PENINGKATAN KERJASAMA GLOBAL DEMI DAN UNTUK PEMBANGUNAN

Global Perspective to Development: There has been (moral) questions to the global economic development - COLLECTIVE RESPONSIBILITY: , “We have collective responsibility to uphold the principles of human dignity, equality and equity at the global level” (United Nation, Millennium Declaration, September 2000, Signed by the 189 UN member countries)

A DUTY OF ALL OF US , MOST VULNERABLE Statement 2: “As leaders we have a duty therefore to all the world’s people, especially that most vulnerable, in particular, the children of the world, to whom the future belongs. ” (United Nation, Millennium Declaration, September 2000, Signed by the 189 UN member countries)

Voices of the Poor: What is the Poverty - 1 “When one is poor, she has no say in public, she feels inferior. She has no food, so there famine in her house, no clothing, and no progress in her family” (said a poor woman from Uganda)

BEBERAPA RPJMD MENGAMANATKAN 1. PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN 1. PENGURANGAN KEMISKINAN, PENGGULANGAN KELAPARAN 1. PROGRAM WAJIB BELAJAR – BEASISWA – BIAYA SEKOLAH – BIAYA KULIAH 1. KESEHATAN MASYARAKAT TERMASUK JAMINAN KESEHATAN IBU, ANAK, DAN BAYI. 1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, LAINNYA

BAGIAN 2 SCENARIO DIASUMSIKAN MALANG KE DEPAN MEMILIKI KOMITMEN LEBIH KUAT KPD MDG'S

PENGUATAN PRIORITAS PROGRAM PENGUATAN INSTITUSI ORGANISASI SCENARIO UMUM ITEMISASI YG BENAR, KETEPATAN DAN KECERMATAN PILIHAN KESESUAIAN ANTARA APA YG DIKEHENDAK PEMDA DAN WALIKOTA DENGAN KEBUTUHAN RIIL HARUS KETEMU “ORANGNYA “ EVALUASI SERIUS PROSES BENAR, HASIL BENAR PENGANGGARAN YG TEPAT OPTIMALISASI PENDANAAN APBD HARUS KETEMU ANGGARAN “ KESEIMBANGAN “ORANGNYA EVALUASIBELANJA LANGSUNG KUATKAN SERIUS PROSES BENAR, HASIL BENAR PENGUATAN EKSEKUSI DI LAPANGAN PENGUATAN KERJASAMA EVALUASI SUBSTANSIAL LAWAN DARI PROSEDURAL PELAKSANAAN OPTIMAL LAWAN DARI “SEPERTI BIASANYA” KERJASAMA ANTARA DAERAH KERJASAMA DG PEMERINTAH LBH TINGGI BKKBN, TNI, DENGAN SWASTA

VISUALISASI PROSES PENGAWASAN ORGANISASI OBYEK SISTEM KERJA DURASI GOAL RENCANA PENCAPAIANJ MDGS WALIKOTA DPRD PANSUS ? TIM KHUSUS PEMDA MOU PERDASUS PENDANAAN STANDARDISAS DAN LEGALITAS PELAKSANAAN PENCAPAIAN MDS KOTA MALANG 2017 EVALUASI

SCENARIO PROGRAM UTAMA 1 “PENGURANGAN ANGKA KEMISKINAN DAN KELAPARAN ” Penyempurnaan Data Keluarga Miskin Penyempurnaan Metode Penganggaran Penyempurnaan Sistem Komunikasi Pemda- Keluarga Miskin Pengembangan Sistem Eksekusi Penguatan Lembaga Pelaksana Khusus Pengentas Kemiskinan dan Kelaparan Kodifikasi dan Penulisan Profile Keluarga Miskin Proliferasi Kegiatan dan Paket Pengentasan Kemiskinan

SCENARIO PENDANAAN PROGRAM UTAMA 1 BERSUMBER DARI APBN, BUMN, KEMENTRIANM APBD DAN PENDANAAN LAIN YANG SAH BERSUMBER DARI DANA NON NEGARA UNSUR DERMAWAN NASIONAL, DERMAWAN REGIONAL, DERMAWAN LOKAL BERSUMBER PADA DANA NON NEGARA SEKTOR USAHA DAN INDUSTRI BERSUMBER DARI DANA NON NEGARA UNSUR LEMBAGA DONOR INTERNASIONAL, LEMBAGA DONOR REGIONAL

SCENARIO PENGUATAN ISNTITUSI ORGANISASI KHUSUS PENGURANGAN KEMISKINAN PENGUATAN LEMBAGA SETINGKAT SEKDA PENGUATAN TINGKAT DINAS INDUK ORGANISASI S PENGUATAN TINGKAT KOORDINATOR PENGUATAN LEMBAGA PELAKSANA ====================================== DINAS KESEHATAN, DINAS PENDIDIKAN DINAS SOSIAL, PKK – DHARMA WANITA ? PENGUATAN BADAN OTONOM PENGENTASAN KEMISKINAN PERLUASAN DAN PENGUATAN DI TINGKAT RW INSTITUSI PENDUKUNG PELAKSANA

Integrasi Kegiatan Kerjasama PERBANKAN - BI PENGUASAHA SALEH LEMBAGA DONOR INTERNASIONAL LEMBAGA DONOR NASIONAL ORMAS BESAR PERUSAHAAN NASIONAL PERUSAHAAN REGIONAL CSR LEMBAGA DAKWAH LEMBAGA PENDIDIKAN PEMERINTAH BATU- KAB MALANG TNI – POLRI PEMPROP JATIM KEMENTRIAN NEGARA LEMBAGA NEGARA NON DEPERTEMEN KEMENTRIAN KESEHATAN KEMENTRIAN PENDIDIKAN

PENGUATAN ORGANISIASI DPRD WALIKOTA UNSUR UTAMA UNSUR TEKNOKRATIS TECHNO STRUCTURE MIDLLE LINE BAPPEDA SEKDA OPERATING CORE BADAN OTONOM PELAYANAN SEKTOR DASAR UNGGULAN SUPPORT INSTITUTION PERSONIL KEUANGAN UMUM

PENGUATAN KAPASITAS CAPACITY YANG DIBANGUN ATAS POTENSI ORGANISASI CAPACITY YANG DIBANGUN ATAS KUALITAS PERSONEL PENGGUNAAN TECHNOLOGY DALAM ORGANISASI, MEDIA KOMUNIKASI PENGUASAAN LAPANGAN DAN PETA DASAR MASALAH STRATEGIS CAPACITY YANG TERCIPTA DALAM KONTEKS PENGAWASAN, KEPEMIMPINAN, DAN REKRUITMEN

PENGUATAN CAPAIAN MELALUI PENGUATAN ORGANISASIONAL

JARINGAN KANTOR BANK DI WILKER KBI MALANG JARINGAN KANTOR BANK UMUM No. Wilayah Kantor Cabang (KC) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kantor Kas (KK) Kantor Unit (KU) Total Jaringan kantor 1. Kota Batu 1 7 3 3 14 2. Kota Malang 33 43 19 14 109 3. Kab. Malang 0 32 16 32 80 4. Kota Pasuruan 4 8 2 5 19 5. Kab. Pasuruan 0 21 3 17 41 6. Kota Probolinggo 8 3 4 4 19 7. Kab. Probolinggo 1 8 3 15 27 8. Kab. Lumajang 3 10 3 22 Total 38 18 50 132 53 112 347

RENCANA PROGRAM JANGKA PANJANG (15 Thn ) RENCANA PROGRAM JANGKA MENENGAH ( 5 Thn ) RENCANA PROGRAM KERJA TAHUNAN ( 2013 )

11 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 1. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA 2. PENDIDIKAN 3. KESEHATAN 4. PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5. KETAHANAN PANGAN 6. INFRASTRUKTUR 7. IKLIM INVESTASI DAN USAHA 8. ENERGI 9. LINGKUNGAN HIDUP DAN BENCANA 10. KEBUDAYAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI 11. DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAS DAERAH

PROGRAM PRO RAKYAT • KLUSTER 2 • KLUSTER 1 • BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL RUMAH TANGGA MISKIN KLUSTER 3. • • KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MELALUI 7 BANK NASIONAL PROGRAM PRO RAKYAT 4 KLUSTER • PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) KLUSTER 4. RUMAH MURAH KENDARAAN MURAH AIR MINUM LISTRIK MURAH

SEKARANG SDH PADA PERSIAPAN PASCA MDS Pertama, Mengakhiri kemiskinan; Kedua, Meningkatkan pemberdayaan wanita dan mencapai kesetaraan gender; Ketiga, Menyediakan pendidikan berkualitas dan suasana belajar seumur hidup; Keempat, Memastikan kesehatan yang layak; Kelima, Ketahanan pangan dan tercukupinya nutrisi; Keenam, Mencapai akses air minum dan sanitasi. Ketujuh, Menjaga keberlanjutan ketersediaan energi; Kedelapan, Penciptaan lapangan kerja, mata pencarian keberlanjutan, dan pertumbuhan ekonomi yang adil; Kesembilan, Pengelolaan aset sumber daya alam secara berkesinambungan; Kesepuluh, Pemastikan terciptanya tata kelola yang efektif di pemerintahan dan lembaga; Kesebelas, Terciptanya kehidupan sosial yang stabil dan damai; Keduabelas, Menciptakan lingkungan yang berdaya dengan pendanaan jangka panjang.

PENGAWASAN DPRD DAN MASYARAKAT MENGIDENTIFIKASI MASALAH DAN MELAKUKAN EVALUASI SECARA OBYEKTIF DIDUKUNG DATA DAN FAKTA LAPANGAN. MEMERIKSA KEMBALI KEBENARAN DAN KEHANDALAN DATA DAN INFORMASI LAPORAN PEMERINTAH. KARENA ITU MERUPAKAN BAGIA PERTANGGUNG JAWABAN EKSEKUTIF (DINAS) (UU No. 15 Tahun 2004 DAN PP NO. 3 / 2007)

Kebijakan Negara dan Kemiskinan (Turkewitz 2001 dalam SMERU, 2003) Turkewitz (2001) melalui studi empirisnya di beberapa negara menyimpulkan adanya hubungan yang kuat antara karakter suatu regim pemerintahan dengan capaian berbagai indikator pembangunan. a. Makin efektif suatu pemerintahan, makin rendah tingkat kematian bayi; b. Makin rendah tingkat korupsi di birokrasi pemerintahan, makin tinggi tingkat melek huruf orang dewasa; c. Makin baik kondisi penegakan hukum suatu negara, makin rendah tingkat kematian bayi; d. Makin sedikit regulasi yang diciptakan pemerintah, makin tinggi tingkat pendapatan per kapita.