Скачать презентацию TAX CENTRE DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL Скачать презентацию TAX CENTRE DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL

44856376fdcbcd301f4076b229d6b5c3.ppt

  • Количество слайдов: 62

TAX CENTRE DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM TAX CENTRE DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PENDIDIKAN BREVET KONSULTAN PAJAK (PLUS) KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA . ( KUP DAN PPSP ) . Tim Dosen : IING SURATMAN 1

POKOK BAHASAN 120 menit Eddy Mangkuprawira 1. Pengantar, 2. Dasar hukum pajak dan 3. POKOK BAHASAN 120 menit Eddy Mangkuprawira 1. Pengantar, 2. Dasar hukum pajak dan 3. sistem pemungutan pajak 120 menit Dikdik Suwardi 2. NPWP dan SP-PKP 3. Surat pemberitahuan (SPT) 4. Pembayaran dan penyetoran pajak Sessi 3 120 menit Haula Rosdiana 5. Penetapan dan ketetapan pajak 6. Sanksi administrasi dan Surat Tagihan Pajak Sessi 4 120 menit Bustamar Ayza 7. Pembukuan dan pemeriksaan Pajak 8. Tindak Pidana Pajak 9. Penyidikan Pajak 10. Upaya Administrasi dan Upaya Hukum Sessi 5 120 menit Eddy Mangkuprawira 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Sessi 1 . Sessi 2 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus Tahapan Penagihan Surat Paksa Penyitaan Penjualan barang sitaan Pencegahan dan Penyanderaan (gijzeling) 18. Upaya hukum pelaksanaan penagihan 2

Pajak? Prof. Rochmat Soemitro Iuran rakyat ke Kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir Pajak? Prof. Rochmat Soemitro Iuran rakyat ke Kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang …. Prof. Adriani Iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, …. . Slogan di USA ü No Taxation whithout representation, ü Taxation whithout representation is robbery, ü Taxation whithout representation is tyranny. 3

PERPAJAKAN INDONESIA PAJAK Pasal 23 (2) UUD 1945 Segala pajak untuk keperluan negara berdaqsarkan PERPAJAKAN INDONESIA PAJAK Pasal 23 (2) UUD 1945 Segala pajak untuk keperluan negara berdaqsarkan undang Pasal 23 A UUD 1945 *** PAJAK DAN PUNGUTAN LAIN YANG BERSIFAT MEMAKSA UNTUK KEPERLUAN NEGARA DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG MATERI KULIAH KUP DAN PPSP UNDANG-UNDANG FORMIL PERPAJAKAN Ø UU KUP Ø UU PPSP Ø UU PP UNDANG-UNDANG MATERIL PERPAJAKAN Ø Ø Ø Ø UU PPh UU PPN & PPn BM UU PBB UU BM UU BPHTB UU KEPABEANAN UU CUKAI UU PDRD 4

Sistem Perpajakan Indonesia. Self Assessment System (Menghitung sendiri, bayar sendiri dan lapor sendiri pajak Sistem Perpajakan Indonesia. Self Assessment System (Menghitung sendiri, bayar sendiri dan lapor sendiri pajak terutang) ( seperti PPh, PPN dan PPN BM, Bea Meterai, Bea Masuk, Cukai, BPHTB ) Official assessment System (Pajak terutang dihitung oleh Fiskus) ( seperti PBB) Sistem Pembayaran Pajak - Bayar sendiri pajak terutang/ketetapan pajak - Dipungut/dipotong oleh orang lain (withholding system) - Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 5

Self Assessment System (SAS) NPWP - Mendaftarkan diri sendiri - Melaporkan usaha sendiri MENGHITUNG Self Assessment System (SAS) NPWP - Mendaftarkan diri sendiri - Melaporkan usaha sendiri MENGHITUNG SENDIRI SP-PKP Dasar Pengenaan Pajak terutang Pembukuan Pencatatan Ke Kas Negara melalui : MENYETOR SENDIRI PAJAK TERUTANG MELAPORKAN SENDIRI SSP = Surat Setoran Pajak SPT = Surat Pemberitahuan Pajak Ø Kantor Pos, Ø Bank Dasar Pengenaan Pajak, Pajak terutang, Pajak dibayar : - Melalui pihak III - Setor Sendiri SSP SPT 6

Wajib NPWP dan Pengukuhan PKP WAJIB NPWP WAJIB Pengukuhan PKP SETIAP WAJIB PAJAK ; Wajib NPWP dan Pengukuhan PKP WAJIB NPWP WAJIB Pengukuhan PKP SETIAP WAJIB PAJAK ; - ORANG PRIBADI. SETIAP WAJIB PAJAK ; ( penghasilan diatas PTKP) - BADAN Orang Pribadi/Badan, yang berkewajiban untuk melaksanakan UU PPN dan PPn BM ( tidak termasuk Pengusaha Kecil ). Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau Wajib Pajak Badan, 1 (satu) bulan sejak saat usaha mulai Akhir bulan berikutnya setelah penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas telah melebihi PTKP setahun; Orang Pribadi yang memerlukan NPWP, (meskipun penghasilannya belum mencapai PTKP) dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPWP, sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa kena Pajak bagi yang telah memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak; (Peredaran Usaha Rp. 600 juta atau lebih dalam suatu tahun pajak). Pengusaha Kecil yang memilih sebagai PKP mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP. Bagi Pengusaha Kecil yang tidak memilih sebagai pengusaha Kena Pajak, wajib melaporkan usahanya paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah peredaran usahanya mencapai batas sebagai Pengusaha Kecil. Pasal 2 UU KUP jo KMK. No. 516/PJ. 2000 7

Tempat Mendaftar diri untuk mendapatkan NPWP dan Melaporkan usaha untuk Pengukuhan PKP 1. Tempat Tempat Mendaftar diri untuk mendapatkan NPWP dan Melaporkan usaha untuk Pengukuhan PKP 1. Tempat Pendaftaran pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah tempat tinggal/ kedudukan WP {Pasal 2 (1) dan (2) UU KUP} WP yang bertempat tinggal di Jl. Lenteng Agung, Ps. Minggu Jakarta Selatan KPP Jakarta Pasar Minggu . WP yang bertempat tinggal di Jl. Margonda Raya, Depok KPP Depok WP yang bertempat tinggal di Jl. Gunung Salak, Bogor KPP Bogor 2. Tempat Pendaftaran pada KPP Khusus {Pasal 2 (3) UU KUP} (Contoh) WP yang modalnya milik badan usaha negara KPP BUMN WP yang usahanya industri kertas dan sejenisnya KPP PMA Satu WP yang usahanya Industri logam dasar KPP PMA Dua WP yang usahanya Pertambangan KPP PMA Tiga WP yang usahanya Industri Makanan dan Minuman KPP PMA Empat WP yang usahanya Pertanian dan Perburuan KPP PMA Lima WP yang usahanya Konstruksi KPP PMA Enam WP BUT di Jakarta dan Orang Asing yang berasal dari negara-negara Asia dan Afrika KPP Badora Satu WP BUT di Jakarta dan Orang Asing yang berasal dari negara-negara Australia, Amerika dan Eropa KPP Badora Dua WP Perusahan Masuk Bursa KPP PMB 7 8 8

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) TAHUN 2005. • Untuk Wajib Pajak • TAHUN 2005 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) TAHUN 2005. • Untuk Wajib Pajak • TAHUN 2005 TAHUN 2006 Tambahan untuk : 13. 200. 000 1. 200. 000 b. Istri yg mempunyai penghasilan 13. 200. 000 c. keluarga lain (ayah, ibu, anak angkat, mertua, yang menjadi tanggungan penuh paling banyak 3 orang 1. 200. 000 a. Wajip Pajak Kawin PTKP TAHUN 2006 TK/0 = 13. 200. 000 TK/1 = 14. 400. 000 TK/2 = 15. 600. 000 TK/3 = 16. 800. 000 K/1 K/2 K/3 = = 14. 400. 000 15. 600. 000 16. 800. 000 19. 000 K/I/0 K/I/1 K/I/2 K/I/3 = = 26. 400. 000 27. 600. 000 28. 800. 000 30. 000 Ps. 7 UU PPh jo PMK No. 137/PMK. 03/05 9

Contoh NPWP DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NPWP : NAMA : ALAMAT : 05. 044. 530. Contoh NPWP DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NPWP : NAMA : ALAMAT : 05. 044. 530. 3 -017. 000 BUSTAMAR AYZA, S. H. , M. M. JL. ASSAKINAH NO. 33 KEBAGUSAN PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN TERDAFTAR 18 -10 -2004 Sebelum tahun 2001 : 5. 044. 530. 3 -017 Setelah tahun 2001 : 05. 044. 530. 3 -017. 000 Arti Nomor tersebut adalah : 05. : Wajib Pajak Orang Pribadi, 044. 530. : Nomor Wajib Pajak, 3: self cheking digit 017. : kode KPP (KPP Jakarta Pasar Minggu) 000 : status Wajib Pajak 10

Surat Pemberitahuan (SPT) SPT adalah : . Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk Surat Pemberitahuan (SPT) SPT adalah : . Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan perundang-undangan (Ps. 1. 10 UU KUP) SPT terdiri dari SPT Masa adalah : SPT Tahunan adalah : surat pemberita-huan untuk satu masa pajak, (Ps. 1. 11 UU KUP) PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23/26 PPh Pasal Final PPN surat pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak (Ps. 1. 12 UU KUP) PPh Org Pribadi : Formulir 1770 -S PPh Badan : Formulir 1771 -RP Formulir 1771 -$ PPh Pasal 21 : Formulir 1721 11

Tata Cara Pengisian SPT Ps. 4 KUP SPT wajib diisi dan disampaikan dengan benar Tata Cara Pengisian SPT Ps. 4 KUP SPT wajib diisi dan disampaikan dengan benar lengkap dan jelas dan ditandatangani : . - SPT Wajib Pajak badan ditandatangani oleh pengurus atau - Bilamana ditandatangani oleh kuasanya, harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, - Bagi Wajib Pajak yang wajib pembukuan, SPT harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa Negara dan laporan laba rugi serta keterangan lain untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. - Disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana WP terdaftar. Tanda Terima SPT : - Jika disampaikan langsung, diberi tanggal dan tanda terima oleh pejabat, - Jika disampaikan melalui Kantor Pos atau cara lain, tanggal dan tanda pengiriman dianggap sebagai tanggal dan tanda terima SPT, sepanjang SPT telah diisi dengan lengkap. 12

Wakil atau Kuasa Wajib Pajak Ps. 32 UU KUP Untuk menjalankan hak dan memenuhi Wakil atau Kuasa Wajib Pajak Ps. 32 UU KUP Untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan WP dapat menunjuk : WAKIL KUASA Dengan Surat kuasa Khusus ü WP Badan oleh pengurus, termasuk orang yang nyata berwenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/ atau mengambil keputusan, ü WP dalam Pembubaran/pailit oleh orang atau badan yang melakukan pemberesan (Kurator), ü Warisan yang belum terbagi oleh Ahli Waris atau Pengurus Harta Peninggalan, ü Anak yang belum dewasa oleh walinya, ü Orang dalam pengampuan oleh Pengampunya, PPh Org Pribadi atau badan dapat menunjuk kuasanya yang telah memenuhi persyaratan sebagai Konsultan Pajak (KMK. 576/KMK. 04/2000) Wakil bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Dirjen Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang 13

DASAR PENGISIAN SPT TAHUNAN. Bagi WP Orang Pribadi yang penghasilannya dari pekerjaan Bukti Pemotongan DASAR PENGISIAN SPT TAHUNAN. Bagi WP Orang Pribadi yang penghasilannya dari pekerjaan Bukti Pemotongan dan/atau Bukti Pemungutan Bagi yang membuat CATATAN WPOrang Pribadi yang Pered. Usaha < 600 juta rph dalam suatu tahun pajak Daftar Rekap : Perederan Usaha dan/atau Pekerjaan bebas SPT Bagi yang Menyelenggarakan PEMBUKUAN Laporan Keuangan - Neraca, dan - Perhitungan L/R 14

ISI SPT - Dasar Potongan/pungutan pajak SPT Masa - Potongan/Pungutan Pajak Berisi laporan tentang ISI SPT - Dasar Potongan/pungutan pajak SPT Masa - Potongan/Pungutan Pajak Berisi laporan tentang : - setoran Pajak PPh Badan(1771) / Orang pribad. I (1770) Ø Identitas (subjek pajak) SPT Tahunan Berisi laporan tentang : Ø Penghasilan (objek pajak) Ø Pembayaran pajak (kredit pajak/SSP) Ø Lampiran-lampiran Ø Pernyataan (ditanda tangani) PPh Pasal 21(1771) q Identitas pemungut/pemotong q Identitas yang dipungut/dipotong q Penghasilan/ pemu. /pemo- Pihak ke-tiga dan Penyetoran Pajak q Lampiran-lampiran q Pernyataan (tanda tangan) 15

Pengisian SPT Orang Pribadi (SPT Sederhana dan SPT PENCATATAN) SPT Or. Pribadi Ph dari Pengisian SPT Orang Pribadi (SPT Sederhana dan SPT PENCATATAN) SPT Or. Pribadi Ph dari pekerjaan saja Formulir 1770 S (SPT Sederhana) wajib membuat catatan/pembukuan) (tidak - Penghasilan berdasarkan Bukti Po-/pu- PPh oleh Pihak Ketiga - Penghasilan lainnya (selisih kurs, deposito, hadiah, LN dsb) - Bukti Pembayaran Pajak (Kredit Pajak/SSP) - Daftar harta/utang, - Daftar Keluarga yang menjadi tanggungan penuh. SPT Or. Pribadi Ph. Dari Usaha/ Pek. Bebas SPT Or. Pribadi (1770) bagi yang Membuat Catatan (Pered. usaha < 600 juta setahun) - Rekap Catatan Peredaran Usaha Bruto (PUB) - Penghasilan = PUB x Norma Penghasilan Neto (objek pajak) - Pengh. lainnya/luar usaha (selisih kurs, deposito, hadiah dsb) - Bukti Pembayaran pajak (kredit pajak/SSP) - Daftar harta/utang - Daftar Keluarga yang menjadi tanggungan penuh 16

Pengisian SPT PPh Orang Pribadi/Badan yang Menyelenggarakan PEMBUKUAN (KEP-(534/KMK. 04/2000 jo KEP-141/PJ. ’ 2004) Pengisian SPT PPh Orang Pribadi/Badan yang Menyelenggarakan PEMBUKUAN (KEP-(534/KMK. 04/2000 jo KEP-141/PJ. ’ 2004) Formulir 1770 (OP) Pembukuan Formulir 1771 -RP (Badan) Pembukuan (Rupiah) - Daftar Pengurus dan Pemegang Saham (sesuai akte) (Kecuali 1770), - Neraca/ Perhit. Laba/Rugi (L/R komersial & L/R fiskal), SPT PPh Pembukuan - Penghasilan luar usaha (selisih kurs/ deposito/hadiah dsb), - Penghasilan Luar Negeri, - Daftar Aktiva dan Penyusutan, - Konpensasi kerugian tahun-tahun yang lalu (maks. 5 tahun), - Bukti Pembayaran Pajak (Kredit Pajak/SSP), Formulir 1771 -$ (Badan) Pembukuan (USD) - Dasar pengisian sama dengan 1771 - Ditambah potocopy Izin Menteri Keuangan atas pembukuan yang menggunakan mata uang asing 17

Jatuh Tempo Pembayaran dan Jangka Waktu Penyampaian SPT Masa (Bulanan) Jatuh Tempo Pembayaran Penyampaian Jatuh Tempo Pembayaran dan Jangka Waktu Penyampaian SPT Masa (Bulanan) Jatuh Tempo Pembayaran Penyampaian SPT PPh Pasal 21/23/26 Tgl. 10 bb PPh Pasal 25 Tgl. 15 bb PPh Ps. 22 Bend. Pem. Hari yang sama 7 hari setelah penyetoran PPh Ps. 22 Pertamina Sebelum DO ditebus Tgl. 20 bb PPh Ps. 22 Badan Tertentu Tgl. 10 bb Tgl. 14 bb PPN (selain APBN) Tgl. 10 bb Tgl. 20 bb Jatuh pada hari LIBUR Ps. 9 (1 KUP No. 541/KMK. 04/2000 jo No. 326/KMK. 03/2003 Dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya Tgl. 20 bb Ps. 3 (3)KUP Tgl. 20 bb Dilakukan pada hari kerja sebelumnya SPT TAHUNAN Jatuh Tempo Pembayaran Penyampaian SPT PPh Or. Priba(1770), (1770 S) PPh Badan (1771), (1771$) PPh Pasal 21 (1721) Tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak Akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir Dapat diajukan penundaan paling lama 12 bulan (Ps. 9 (3) KUP) jo KMK. No. 541/KMK. 04/2000 Dapat diajukan penundaan paling lama 6 bulan (Ps. 3 (4) KUP) 18

Tempat dan Cara Penyampaian SPT WAJIB PAJAK KANTOR POS (Tercatat) Electric SPT LANGSUNG (tanda Tempat dan Cara Penyampaian SPT WAJIB PAJAK KANTOR POS (Tercatat) Electric SPT LANGSUNG (tanda terima) e. FIN KANTOR PELAYANAN PAJAK TEMPAT WP TERDAFTAR e. FIN – (electric Filing Identification Number), minta izin kepada KPP dimana WP terdaftar untuk mendapatkan digital certificate melalui Penyedia Jasa Aplikasi (KEP-05/PJ. /05 tgl. 01 -12 -05) 19

SANKSI ADMINISTRASI SPT Ps. 7 KUP Sanksi Adm. tidak/ terlambat menyampaikan SPT Masa : SANKSI ADMINISTRASI SPT Ps. 7 KUP Sanksi Adm. tidak/ terlambat menyampaikan SPT Masa : Dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50. 000, - tiap SPT Tahunan Dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100. 000, - tiap SPT 20

Pembetulan SPT Dalam jangka waktu 2 tahun, setelah berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak, Pembetulan SPT Dalam jangka waktu 2 tahun, setelah berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak, tahun pajak Ps. 8 (1) KUP Meskipun telah dilakukan pemeriksaan, tapi belum dilakukan penyidikan SPT DAPAT DIBETULKAN (Dengan Syarat) - Dengan kemauan sendiri - Menyampaikan pernyataan tertulis - DJP belum melakukan Pemeriksaan, - Membayar pajak yang kurang dibayar, - Ditambah sanksi sebesar 2% sebulan (terhitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan pembayaran kekurangan) Ps. 8 KUP - Dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidak benaran, - Disertai pelunasan (jika terdapat kurang bayar), - Sanksi administrasi 2 x jumlah pajak yang kurang dibayar. Ps. 8 (3) KUP Jangka Waktu 2 tahun telah berakhir, DJP belum menerbitkan ketetapan pajak, Ps. 8 (4) KUP WP mengungkapkan sendiri ketidak benaran SPT, dengan cara: - Mengungkapkan dengan laporan tersendiri ketidak benaran tsb, - yang mengakibatkan, pajak menjadi lebih besar, rugi menjadi lebih kecil, harta menjadi lebih besar, atau modal menjadi lebih besar, - melunasi pajak yang kurang dibayar, beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar, Ps. 8 (6) KUP Dalam hal Wajib Pajak menerima Keputusan Keberatan/Putusan Banding : yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dari ketetapan yang diajukan keberatan/ banding, WP dapat membetulkan SPT meskipun jangka waktu 2 tahun telah berakhir, dan DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan, WP dapat membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh dalam j. w. 3 bulan setelah menerima keputusan/putusan tersebut. 21

Sanksi Pidana berkaitan dengan kewajiban SPT Setiap orang karena kealpaannya Pasal 38 KUP 1. Sanksi Pidana berkaitan dengan kewajiban SPT Setiap orang karena kealpaannya Pasal 38 KUP 1. Tidak Menyampaikan SPT, 2. Menyampaikan SPT, yang isinya tidak benar, tidak lengkap Setiap orang dengan sengaja Pasal 39 KUP 1. Tidak Menyampaikan SPT, 2. Menyampaikan SPT, yang isinya tidak benar, tidak lengkap, 3. Menolak dilakukan Pemeriksaan, 4. Memperlihatkan bukti keterangan yang tidak benar, 5. Tidak menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan, Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, DIPIDANA : - Pidana kurungan p. l. 1 tahun, - dan/atau denda paling tinggi 2 X jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. DIPIDANA : - Pidana kurungan paling lama 6 tahun, - dan denda paling tinggi 4 X jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. 22

PENGEMBALIAN DAN KOMPENSASI PEMBAYARAN. Atas Permohonan Wajib Pajak, Kelebihan Pembayaran Pajak berdasarkan : - PENGEMBALIAN DAN KOMPENSASI PEMBAYARAN. Atas Permohonan Wajib Pajak, Kelebihan Pembayaran Pajak berdasarkan : - SKP LB (Ps. 17 KUP) - SKPLB (Ps. 17 B KUP) - SKPPKP (Ps. 17 C KUP) - Keputusan Keberatan atau Putusan Banding, - Keputusan Pengurangan sebagai akibat dari Keputusan Keberatan/ Putusan Banding; dikembalikan kepada Wajib Pajak (restitusi) dengan memperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak lainnya (kompensasi). Atas persetujuan WP kelebihan pembayaran dapat diperhitungkan dengan : - Pajak yang akan terutang, - utang pajak atas nama WP lain. 23

IMBALAN BUNGA Ps. 11, Ps. 17 B, Ps. 27 A KUP jo. KMK. No. IMBALAN BUNGA Ps. 11, Ps. 17 B, Ps. 27 A KUP jo. KMK. No. 540/KMK. 04/2000 Imbalan Bunga diberikan kepada WP dalam hal : 1) Keterlambatan pengembalian pajak (Ps. 11 (3) KUP). 2) Keterlambatan penerbitan SKPLB, (Ps. 17 B (3) KUP) 3) Kelebihan pembayaran pajak karena Keputusan Keberatan/ Putusan Banding, (Ps. 27 A (1) KUP), 4) Kelebihan pembayaran sanksi adm. yang diterbitkan berdasarkan Ps. 36 UU KUP, karena Keputusan Keberatan/Putusan Banding (Ps. 27 A (2) KUP). Dengan perhitungan : ad. 1) atas keterlambatan penerbitan SPMKP, dikenakan imbalan bunga sebesar 2 % sebulan dihitung sejak 1 bulan setelah permohonan diterima sampai diterbitkan SPMKP. Ad. 2) Atas terlambat menerbitkan SKPLB, dikenakan imbalan bunga sebesar 2% sebulan dihitung sejak 12 bulan setelah permohonan s/d diterbitkannya SKPLB. Ad. 3) kelebihan pembayaran pajak ditambah dengan imbalan bunga 2 % sebulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran sampai dengan diterbitkannya Kep. Keberatan atau Putusan Banding (maks. 24 bulan) Ad. 4) kelebihan pembayaran pajak ditambah dengan imbalan bunga 2 % sebulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran sampai dengan diterbitkannya Kep. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (maks. 24 bulan). Catatan : bagian dari bulan dihitung satu bulan. 24

Penetapan Pajak Terutang Dihitung sendiri oleh WP DENGAN MENGISI DAN MENYAMPAIKAN SPT ke KPP Penetapan Pajak Terutang Dihitung sendiri oleh WP DENGAN MENGISI DAN MENYAMPAIKAN SPT ke KPP Ps. 12 KUP JIKA TERDAPAT BUKTI ISIAN SPT TIDAK BENAR Tidak ada bukti ketidak benaran SPT Pajak Terutang sesuai Isian SPT yang dihitung oleh WP Pajak Terutang yang semestinga dihitung oleh DJP dan diterbitkan SKP-Kurang Bayar ? 25

SURAT KETETAPAN PAJAK 1. SKPKB berdasarkan Ps. 13 KUP. (hasil pemeriksaan atau keterangan lain, SURAT KETETAPAN PAJAK 1. SKPKB berdasarkan Ps. 13 KUP. (hasil pemeriksaan atau keterangan lain, SPT tidak disampaikan setelah ditegur, tidak seharusnya dikenakan PPN 0%, tidak menyelenggarakan pembukuan atau tidak meminjamkan pembukuan saat dilakukan pemeriksaan) 2. SKPKBT berdasarkan Ps. 15 KUP (jika ditemukan data baru atau data yang belum terungkap) 3. SKPLB berdasarkan Ps. 17 KUP (berdasarkan hasil pemeriksaan) 4. SKPN berdasarkan Ps. 17 A KUP (berdasarkan hasil Pemeriksaan) 5. SKPLB berdasarkan Ps. 17 KUP (berdasarkan permohonan Wajib Pajak) 6. SKPKB Kenaikan 100% berdasarkan Ps. 17 C KUP (hasil pemeriksaan setelah diterbitkan SKPPKP) 26

SURAT TAGIHAN PAJAK (STP). Ps. 14 KUP STP diterbitkan apabila berdasarkan hasil penelitian terdapat SURAT TAGIHAN PAJAK (STP). Ps. 14 KUP STP diterbitkan apabila berdasarkan hasil penelitian terdapat pajak yang tidak/kurang dibayar atau WP dikenakan sanksi adm. : a. PPh Tahun Berjalan tidak/kurang dibayar (+ bunga 2%/bulan) b. Hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat dari salah tulis/salah hitung (+ bunga 2%/bulan) c. WP dikenakan sanksi administrasi (mis. Tidak menyampaikan SPT setelah ditegur) d. PKP yang tidak dikukuhkan, membuat FP (denda 2% dari DPP) e. PKP yang telah dikukuhkan tidak membuat FP atau membuat FP tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya FP. (denda 2% dari DPP) 27

PENAGIHAN PAJAK a. b. c. d. e. f. . STP SKPKBT Kep. Pembetulan pajak PENAGIHAN PAJAK a. b. c. d. e. f. . STP SKPKBT Kep. Pembetulan pajak terutang Kep. Keberatan menjadi Putusan Banding bertambah Ps. 18 KUP harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Dalam jangka waktu 1 bulan tersebut pajak terutang tidak/ kurang dibayar Ditagih dengan SURAT PAKSA Berdasarkan UU No. 19/1997 jo UU No. 19/2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) 28

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA (PPSP) UU NO. 19 TAHUN 1997 jo UU NO. PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA (PPSP) UU NO. 19 TAHUN 1997 jo UU NO. 19 TAHUN 2000. Peraturan pelaksanaannya PP 135 Thn 2000, Tatacara Penyitaan PP 136 Thn 2000, Tatacara Penjualan barang sitaan PP 137 Thn 2000, Tatacara Penyanderaan KMK: 561/KMK. 04/2000: tentang PPSP, . KMK 562/KMK. 04/2000 tentang Jurusita, KMK 563/KMK. 04/2000 tentang Pemblokiran KMK 564/KMK. 04/2000 tentang Penyitaan di luar Wilayah Kerja KPP KMK 565/KMK. 04/2000 jo. KMK 539/KMK. 03/2002 ttg P’hapusan Piutang Pajak. KMK No. 85/KMK. 03/2002 tentang Penyitaan Piutang SKB Menkeu, Menkeh Ham 25 Juni 2003 tentang Penyanderaan Kep DJP No. 503/PJ. /2000 ttg Tata Cara Penerbitan STP PBB dan BPHTB, Kep DJP No. 627/PJ. /2001 ttg Pemblokiran dan Penyitaan Rekening di Bank, Kep DJP No. 645/PJ. /2001 dan No. 474/PJ. /2002 ttg Formulir, Penagihan Pajak, Kep DJP No. 21/PJ. /2002 ttg Pemberitahuan Penagihan Pajak diluar Wil. KPP Kep DJP No. 459/PJ. /2002 ttg Tata Cara Penyitaan, Kep DJP No. 218/PJ. /2003 ttg Penyanderaan Rehabilitasi. 29

PEJABAT PENAGIHAN. PEJABAT PENAGIHAN ADALAH . . 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Untuk Penagihan PEJABAT PENAGIHAN. PEJABAT PENAGIHAN ADALAH . . 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Untuk Penagihan PPh. PPN dan PPn BM, . 2. Kepala Kantor Pelayanan PBB Untuk Penagihan, PBB, BPHTB. . 3. Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai Untuk Penagihan Bea Masuk dan Cukai. 4. Gubernur Untuk Penagihan Pajak Daerah Tk. I. 5. Bupati/Walikota Untuk Penagihan Pajak Daerah Tk. II 30

WEWENANG PEJABAT PENAGIHAN Pejabat Penagihan Pajak berwenang : a. dan memberhentikan jurusita pajak, . WEWENANG PEJABAT PENAGIHAN Pejabat Penagihan Pajak berwenang : a. dan memberhentikan jurusita pajak, . mengangkat surat-surat pelaksanaan penagihan pajak : b. menerbitkan - Surat Teguran, Surat Peringatan, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakaan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Surat Penjabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang dan, Surat-surat lain untuk melaksanakan penagihan pajak. 31

JURUSITA PAJAK Jurusita pajak . adalah pelaksana tindakan penagihan yang ditunjuk oleh pejabat bertugas JURUSITA PAJAK Jurusita pajak . adalah pelaksana tindakan penagihan yang ditunjuk oleh pejabat bertugas untuk : • melaksanakan Surat Perintah PPSS, • memberitahukan Surat Paksa, • melaksanakan SPMP, • melaksanakan Surat Perintah Penyanderaan. Syarat-Syarat Jurusita • • PNS DJP/DJBC ditunjuk/diangkat oleh Ka. KPP/KPPBB/KPBC diambil sumpah menurut agama/kepercayaannya Syarat lainnya : = berpendidikan serendah-rendahnya SMU = pangkat serendah-rendahnya II/a = sehat/tidak cacat pisik, = Lulus Pendidikan Jurusita, = Jujur dan bertanggung jawab. 32

TAHAPAN PENAGIHAN Kegiatan Jatuh Tempo Surat Ketetapan Pajak Jangka waktu Terhitung sejak 1 bulan TAHAPAN PENAGIHAN Kegiatan Jatuh Tempo Surat Ketetapan Pajak Jangka waktu Terhitung sejak 1 bulan Sejak tanggal penerbitan setelah 7 hari Sejak jatuh tempo Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus (PPSS) Seketika Tidak perlu menunggu jatuh tempo Penerbitan Surat Paksa Setelah 21 hari, atau Sejak tgl. Surat Teguran Surat Paksa diterbitkan - Dalam hal telah diterbitkan Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus (PPSS) - Tidak dipenuhi Keputusan Angsuran/ Penundaan Segera setelah tidak dipenuhi PPSS, atau tidak dipenuhi Keputusan Angsuran/ Penundaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan setelah lewat waktu 2 x 24 jam. Sejak Salinan Surat Paksa diberitahukan. Pengumuman Lelang I Setelah 14 hari Sejak tanggal penyitaan Pengumuman Lelang II (untuk barang tak bergerak) Setelah 14 hari Sejak Pengumuman Lelang Pertama. Pelaksanaan Lelang Setelah 14 hari Pengumuman Lelang I atau Pengumuman Lelang II . Penerbitan Surat Teguran/Surat Peringatan 33

PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA 1. Wajib Pajak orang pribadi, Surat Paksa diberitahukan kepada : a. PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA 1. Wajib Pajak orang pribadi, Surat Paksa diberitahukan kepada : a. Kepada Wajib Pajak orang pribadi tersebut selaku Penanggung Pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau tempat lain yang memungkinkan, b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, c. Wajib Pajak telah meninggal dunia, Surat Paksa diberitahukan kpd : - salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat yang mengurus harta peninggalan, - dalam hal harta warisan belum dibagi, para ahli waris, dalam hal harta warisan telah dibagi. 2. Wajib Pajak badan Surat Paksa diberitahukan kepada : a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, b. pemilik modal, baik di bertempat kedudukan badan yang bersang kutan, ditempat tinggal mereka maupun tempat lain yang memungkinkan, atau, c. pegawai tetap ditempat kedudukan atau ditempat usaha badan yang bersangkutan, apabila Jurusita tidak menjumpai salah seorang tersebut diatas. Dibuatkan : BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA 34

PENYITAAN Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) : . PENYITAAN Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) : . Jurusita Pajak harus : - memperlihatkan Kartu Pengenal sebagai Jurusita Pajak, - memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, - memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan. Setiap melaksanakan penyitaan, harus membuat : Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh : - Jurusita Pajak, - Penanggung Pajak, dan - Saksi-saksi (dua orang). Perincian barang-barang yang disita dicantumkan dalam : Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita 35

BARANG MILIK WP YANG BOLEH DISITA Barang-barang milik Wajib Pajak yang dapat disita adalah BARANG MILIK WP YANG BOLEH DISITA Barang-barang milik Wajib Pajak yang dapat disita adalah : 1. barang bergerak, termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bantuk lain yang disamakan dengan itu, obligasi, saham atau bentuk lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dan/atau, 2. barang tidak bergerak, termasuk tanah, bangunan dan kapal . TIDAK BOLEH DISITA : • pakaian dan tempat tidur serta perlengkapannya WP dan keluarganya, • persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan, • perlengkapan memasak yang berada dirumah, • perlengkapan dinas penanggung pajak yang diperoleh dari negara, • buku-buku yang bertalian dengan jabatan/pekerjaan Penanggung Pajak, • alat-alat pendidikan, kebudayaan dan keilmuan, • peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp. 20. 000, - (dua puluh juta rupiah), atau 36 • peralatan penyandang cacat yang digunakan WP dan keluarganya.

PENJUALAN BARANG SITAAN. MELALUI KANTOR LELANG NEGARA . KESEMPATAN TERAKHIR untuk membayar utang pajak PENJUALAN BARANG SITAAN. MELALUI KANTOR LELANG NEGARA . KESEMPATAN TERAKHIR untuk membayar utang pajak PERMINTAAN JADWAL/ TEMPAT LELANG Ke Kantor Lelang Negara PENGUMUMAN LELANG I Untuk barang bergerak/barang tak gerak PENGUMUMAN LELANG II Untuk barang tak gerak PELAKSANAAN LELANG Oleh Kantor lelang Negara HARGA LIMIT olek Pejabat Penagihan RISALAH LELANG oleh Kepala Kantor Lelang Negara DIKECUALIKAN DARI LELANG NEGARA - uang tunai, disetorkan ke Kas Negara , - deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya dipindah buku kan ke Kas Negara/Daerah atas permintaan Pejabat penagihan kepada bank yang bersangkutan - obligasi, saham/surat berharga lainnya yang diperdagangkan dibursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Pejabat Penagihan, - obligasi, saham/surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat Penagihan - piutang, dibuatkan berita acara persetujuan tentang hak menagih Penanggung Pajak ke pada Pejabat Penagihan, dan - penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Penanggung Pajak kepada Pejabat Penagihan - barang yang mudah rusak/cepat busuk, dijual untuk melunasi biaya penagihan/ utang pajak. 37

HAK MENDAHULU PENAGIHAN PAJAK . Hak Mendahulu Tagihan Pajak Ps. 21 KUP Negara mempunyai HAK MENDAHULU PENAGIHAN PAJAK . Hak Mendahulu Tagihan Pajak Ps. 21 KUP Negara mempunyai Hak Mendahulu untuk Tagihan Pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak. dari hak mendahulu lainnya kecuali a. Biaya perkara/penghukuman Karena lelang; b. Biaya untuk menyelamatkan barang sitaan; c. Biaya perkara/lelang dan penyelesaian suatu warisan. Hak Mendahulu hilang setelah lampau waktu 2 thn sejak: Tgl. penerbitan STP, SKPKBT, Kep. Pembetulan, Kep. Keberatan atau Put. Banding, Hak Mendahulu tertunda karena : Adanya Pemberitahuan Surat Paksa (2 tahun sejak pemberitahuan Surat Paksa) 38

DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK Ps. 22 KUP Hak untuk melakukan penagihan pajak (termasuk bunga, denda, DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK Ps. 22 KUP Hak untuk melakukan penagihan pajak (termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya-biaya penagihan. daluwarsa setelah lampau waktu 10 tahun sejak : a. Diterbitkannya Surat teguran dan Surat Paksa, b. Adanya pengakuan utang dari pihak Wajib Pajak baik langsung maupun tak langsung, c. Diterbitkannya SKPKB Ps. 13 (5) KUP atau SKPKBT Ps. 15 (4) KUP - SKPKB Ps. 13 (5) KUP, atau - SKPKBT Ps. 15 (4) KUP dapat diterbitkan setelah lewat waktu 10 tahun apabiwa WP dipidana dalam jangka waktu 10 thn tersebut dipidana kerena tindak pidana pajak. 39

UPAYA ADMINISTRASI DAN UPAYA HUKUM. Sudah menurut semestinya Keputusan Pejabat Pajak (SKP-KB dsb) Upaya UPAYA ADMINISTRASI DAN UPAYA HUKUM. Sudah menurut semestinya Keputusan Pejabat Pajak (SKP-KB dsb) Upaya administrasi OK Ke Dirjen Pajak Tidak menurut semestinya 1. Pembetulan (Ps. 16 KUP) 2. Keberatan (Ps. 25/26 KUP) 3. Pengurangan sanksi Pengu-/Pembatalan ket. pajak yg tidak benar (Ps. 36 KUP) Keputusan Diterima: Tidak diterima Mata kuliah tersendiri Peradilan Administrasi Pajak OK Upaya Hukum Ke Pengadilan Pajak • • Kep. 2, ajukan Banding, (Ps. 27 KUP) Kep. 1. 3, ajukan Gugatan, (Ps. 23 (2) KUP) 40

PEMBETULAN KEPUTUSAN DJP Ps. 16 KUP Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib PEMBETULAN KEPUTUSAN DJP Ps. 16 KUP Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan : -. Surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB) - STP, Kep. Keberatan, Kep. Pengurangan atau Penghapusan sanksi, atau Kep. Pengurangan atau Pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar SMPKP, SKPPKP, Yang dalam penerbitannya terdapat : - Salah tulis, - Salah hitung, - Salah menerapkan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Atas Permohonan WP, Dirjen Pajak harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 12 bulan, tidak diterbitkan dianggap diterima. . 41

Keberatan Ps. 25 KUP Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan atas : . - - Keberatan Ps. 25 KUP Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan atas : . - - SKPKB, SKBKBT SKPLB SKPN Pemotongan dan Pemungutan oleh Pihak ketiga, Syarat mengajukan Keberatan 1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, 2. dengan mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak, 3. dengan mengemukakan alasan yang jelas, 4. dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan yang diajukan keberatan. (Jangka waktu 3 bulan tidak mengikat dalam hal diluar kekuasaan Wajib Pajak). Atas permintaan Wajib Pajak Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan 42 keterangan tertulis hal-hal yang dijadikan dasar pengenaan pajak

Keputusan Keberatan Ps. 26 KUP Keputusan Direktur Jenderal Pajak : . DJP sudah harus Keputusan Keberatan Ps. 26 KUP Keputusan Direktur Jenderal Pajak : . DJP sudah harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 12 bulan, lewat dari 12 bulan dianggap diterima. Keputusan dapat berupa : - menerima seluruhnya atau sebagian, - menambah besarnya pajak yang terutang. Hak Wajib Pajak sehubungan dengan keberatan Sebelum keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat mengajukan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. Kewajiban Wajib Pajak sehubungan dengan keberatan Apabila keberatan diajukan atas ketetapan pajak karena WP tidak menyampaikan. SPT atau tidak menyelenggarakan pembukuan/tidak meminjamkan buku/catatan pada saat dilakukan pemeriksaan, WP harus dapat membutikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut. 43

Pengurangan sanksi, Pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar Ps. 36 UU KUP jo KMK. Pengurangan sanksi, Pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar Ps. 36 UU KUP jo KMK. 542/KMK. 04/2000 . Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau permohonan WP dapat : a. mengurangkan/menghapuskan sanksi adm. dalam hal sanksi tsb. Karena kekhilafan atau bukan karena salahnya Wajib Pajak, b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar Ad. a dengan syarat : - Mengajukan permohonan secara tertulis, dalam bahasa Indonesia, dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan. - Diajukan ke KPP yang menerbitkan sanksi adm. tsb. - Dalam jangka waktu 3 bulan sejak tgl. surat yang diajukan pengurangan/ penghapusan sanksi. - Tidak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak ybs. Ad. b. dengan syarat : - Karena jabatan atau permohonan Wajib Pajak - Diajukan satu permohonan untuk satu ketetapan pajak. - Permohonan harus menyebutkan jumlah pajak terutang menurut WP. Keputusan : dalam jangka waktu 12 bulan, lewat 12 bulan dianggap diterima. * Atas keputusan berkaitan dengan STP dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. • Atas keputusan berkaitan dengan ketetapan pajak dapat diajukan permohonan kembali ke DJP dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal keputusan tersebut. 44

PEMBUKUAN DAN PENCATATAN Pasal 28 KUP. PEMBUKUAN : adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan PEMBUKUAN DAN PENCATATAN Pasal 28 KUP. PEMBUKUAN : adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal. penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan, penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Wajib Pajak yang Wajib Pembukuan adalah : - Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia. - Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak yang dikecualikana dari kewajiban pembukuan adalah : - Wajib Pajak Orang Pribadi yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan penghitungan penghasilan neto, (tetapi wajib membuat catatan), dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas {Pasal 28 ayat (2) UU KUP}, - Wajib Pajak Orang pribadi yang tidak wajib SPT. {Pasal 28 ayat (10) UU KUP} Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran usahanya telah mencapai Rp 600 juta atau lebih dalam suatu tahun pajak wajib menyelenggarakan pembukuan dan tidak diperkenankan untuk melakukan pencatatan peredaran usaha. 45

Tatacara Pembukuan dan Pencatatan. PEMBUKUAN diselenggarakan degan iktikat baik, men cerminkan keadaan yang sebenarnya, Tatacara Pembukuan dan Pencatatan. PEMBUKUAN diselenggarakan degan iktikat baik, men cerminkan keadaan yang sebenarnya, diselenggarakan PEMBUKUAN di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin angka Arab satuan mata uang rupiah disusun dalam bahasa Indonesia diselenggarakan dengan prinsip taat asas Perubahan metoda/ tahun (stelsel akrual atau kas) sekurang-kurangnya buku harus mendapat terdiri dari : Buku, catatan dokumen persetujuan Dirjen Pajak - catatan mengenai harta, simpan selama 10 tahun - kewajiban dan modal, di Indonesia Menggunakan bhs. asing - penghasilan dan biaya, serta dan mata uang selain - penjualan dan pembelian, rupiah, setelah mendapat - sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang Izin dari Men. Keuangan terutang PENCATATAN terdiri data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran usaha atau penerimaan bruto, dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang (termasuk penghasilan yang biukan objek pajak dan yang dikenakan PPh final 46

PEMERIKSAAN PAJAK . WAJIB PAJAK Self Assessment System Kewajiban Pendaftaran/ melaporkan usaha PERMO. NPWP/PKP PEMERIKSAAN PAJAK . WAJIB PAJAK Self Assessment System Kewajiban Pendaftaran/ melaporkan usaha PERMO. NPWP/PKP Kewajiban Pencatatan/ Pembukuan Kewajiban SPT Masa/ Tahunan DITJEN PAJAK Penyuluhan Pelayanan Pengawasan Karikpa Kanwil SPT KP-DJP Kantor Pelayanan Pajak SPT BENAR (TIDAK ADA KOREKSI) PAJAK TERUTANG = MENURUT SPT => SKPN PEMERIKSAAN PAJAK DIRJEN PAJAK MENDAPATKAN BUKTI, SPT TIDAK BENAR (PEMERIKSA MELAKUKAN KOREKSI POSITIF), DJP MENERBITKAN KETETAPAN PAJAK TERUTANG YANG SEMESTINYA (SKPKB) MENGUJI KEPATUHAN TUJUAN LAIN NPWP/PKP JABATAN 47

TUJUAN PEMERIKSAAN PAJAK 1. Menguji Kepatuhan WP 2. Tujuan lain . SPT U j TUJUAN PEMERIKSAAN PAJAK 1. Menguji Kepatuhan WP 2. Tujuan lain . SPT U j j i 1. MENGUJI KEPATUHAN WP a. SPT-LB/SKPPKP b. SPT yang menunjukan Rugi c. SPT tidak disampaikan d. SPT Kriteria seleksi e. Ada indikasi lain selain c. 2. a. b. c. d. e. f. g. h. i. KMK. 545/KMK. 04/2000 TUJUAN LAIN NPWP jabatan Penghapusan NPWP Pengukuhan/pencabutan PKP WP mengajukan keberatan Pengumpulan bahan Norma P-PN Pencocokan data/alket Penentuan WP lokasi Penentuan satu/lebih t. t. PPN Tujuan lainnya 48

KEWAJIBAN, KEWENANGAN, LARANGAN BAGI PEMERIKSA PAJAK a. MEMILIKI TANDA PENGENAL/SPP b. MEMBERITAHUKAN SECARA TERTULIS KEWAJIBAN, KEWENANGAN, LARANGAN BAGI PEMERIKSA PAJAK a. MEMILIKI TANDA PENGENAL/SPP b. MEMBERITAHUKAN SECARA TERTULIS (KMK. 545/KMK. 04/20 c. MEMPERLIHATKAN TANDA PENGENAL 00 d. MENJELASKAN MAKSUD & TUJUAN PEMERIKSAAN jo. KEP-722/PJ. 2001) e. MEMBUAT LAPORAN PEMERIKSAAN PAJAK f. MEMBERITAHUKAN SECARA TERTULIS HASIL PEMERIKSAAN g. MEMBERI PETUNJUK PEMBUKUAN h. MENGEMBALIKAN BUKU-BUKU/CATATAN (Ps. 5 (1) a/d h KMK. 545/KMK. 04/2000) KEWAJIBAN PEMERIKSA . KEWENANGAN PEMERIKSA (Ps. 30 KUP) LARANGAN BAGI PEMERIKSA (Ps. 34 KUP) ü MELAKUKAN PENYEGELAN TEMPAT, RUANGAN TERTENTU APABILA WAJIB PAJAK TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN SEBAGAI WP YANG DIPERIKSA ü MEMBERITAHUKAN KEPADA PIHAK LAIN SEGALA SESUATU YANG IA KETAHUI ATAU DIBERITAHUKAN KEPADANYA (KECUALI SEBAGAI SAKSI DI PENGADILAN) (Ps. 5 (1) i, KMK. 545/KMK. 04/2000) Melanggar larangan = tindak pidana (delik aduan) {Ps. 41 (3) UU KUP} 49

HAK WAJIB PAJAK DALAM HAL DILAKUKAN PEMERIKSAAN PAJAK . HAK WP . Ps. 7 HAK WAJIB PAJAK DALAM HAL DILAKUKAN PEMERIKSAAN PAJAK . HAK WP . Ps. 7 a, b, e, KMK. 545/KMK. 04/2000 a. Meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan Surat Perintah pemeriksaan Tanda Pengenal Pemeriksa, b. Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan. e. Meminta rincian berkenaan dengan perbedaan antara hasil pemeriksaan dengan SPT, Ps. 12 (3) KMK. 545/KMK. 04/2000 (3) Memperoleh Tanda Terima Peminjaman Buku/Catatan/ Dokumen, termasuk keluaran atau media komputer an perangkat elektronik pengolah data lainnya yang disebutkan secara rinci yang jelas mengenai jenis serta jumlahnya. Ps. 15 KMK. 545/KMK. 04/2000 (1) Menerima pemberitahuan secara tertulis hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPT dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi. (2) Memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan (3) Meneima undangan untuk menghadiri pembahasan akhir. (clossing conference) (4) Didampingi oleh Konsultan Pajak atau Akuntan Publik. 50

KEWAJIBAN WAJIB PAJAK DALAM HAL DILAKUKAN PEMERIKSAAN PAJAK KEWAJIBAN WP . . Ps. 29 KEWAJIBAN WAJIB PAJAK DALAM HAL DILAKUKAN PEMERIKSAAN PAJAK KEWAJIBAN WP . . Ps. 29 (3) a, b, c UU KUP Wajib Pajak yang diperiksa wajib : a. Memperlihatkan/Meminjamkan Buku/Catatan/ Dokumen yang berhubungan dengan Penghasilan, Kegiatan Usaha, Pekerjaan Bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak, b. Memberi Kesempatan kepada Pemeriksa untuk memasuki tempat, ruangan atau memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, c. Memberikan Keterangan yang diperlukan. KMK 545/KMK. 04/2000 Ps. 7. d. f, g, d) Meminjamkan Buku/Catatan/Dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam j. w 7 hari sejak tgl. permintaan. f) Menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila hasil pemeriksaandisetujui, g) Menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tidak atau tidak seluruhnya disetujui, (pemeriksaan Lengkap), Menolak memenuhi kewajiban Ps. 29 (3) = tindak pidana {Ps. 39 (1) d UU KUP} 51

TINDAK PIDANA PERPAJAKAN TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN : Adalah perbuatan yang dalam melaksanakan Undang-undang TINDAK PIDANA PERPAJAKAN TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN : Adalah perbuatan yang dalam melaksanakan Undang-undang Perpajakan. diancam dengan hukuman pidana, baik dalam UU Perpajakan, dalam KUHP maupun dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana dalam melaksanakan UU Perpajakan dijumpai dalam : - UU Perpajakan : UU KUP : UU PBB (Psl. 24 s/d Psl 26 UU PBB) : UU Bea Meterai (Ps. 13 dan 14 UU Bea Meterai) - KUHP : (menurut Prof. Rochmat Soemitro dalam bukunya Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum hal. 62) Psl. 209, 242, 253, 263, 322, 368, 372, 417, 418, 419, 421, 425, 552 KUHP - UU Tastipikor : memberi sesuatu, PNS DJP yang menerima sesuatu, gratifikasi dll TINDAK PIDANA DALAM UU KUP : Diatur dalam Pasal 38 s/d Pasal 43 UU KUP. 52

TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (lanjutan-1) JENIS TINDAK PIDANA . Setiap orang karena kealpaannya Pasal 38 TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (lanjutan-1) JENIS TINDAK PIDANA . Setiap orang karena kealpaannya Pasal 38 KUP PERBUATAN a. Tidak menyampaikan SPT, b. Menyampaikan SPT isinya tidak benar, tidak lengkap, Dapat menimbulkan merugikan pendapatan negara Setiap orang dengan a. Tidak mendaftarkan diri, menyalah sengaja gunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP/PKP Pasal 39(1) KUP b. Tidak menyampaikan SPT, c. Menyampaikan SPT isinya tidak benar, tidak lengkap, Wakil, kuasa yang d. Menolak untuk dilakukan menyuruh, turut pemeriksaan, serta, menganjurkan atau membantu e. Memperlihatkan catatan/ dokumen palsu, melakukan tindak pidana Pasal 38 dan f. Tidak menyelenggarakan pembukuan pasal 39 KUP atau pencatatan, g. Tidak menyetorkan pajak yang telah Pasal 43 (1) KUP dipotong atau dipungut; Dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara HUKUMAN Pidana Kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar Pidana Penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar 53

TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (lanjutan-2) JENIS TINDAK PIDANA . Seseorang yang melakukan lagi Pasal 39 TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (lanjutan-2) JENIS TINDAK PIDANA . Seseorang yang melakukan lagi Pasal 39 (2) KUP Setiap orang melakukan percobaan Pasal 39 (3) KUP Pejabat karena kealpaannya PERBUATAN HUKUMAN Perbuatan Ps. 39 (1) KUP dalam janghka waktu 1 tahun sejak selesai menjalani pidana Dilipatkan dua (Pidana Penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar) a. Tidak mendaftarkan diri, menyalah gunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP/PKP b. Menyampaikan SPT isinya tidak benar, tidak lengkap, Tidak merahasiakan hal yang harus dirahasiakannya Pidana Kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 4 juta rupiah Tidak merahasiakan hal yang harus dirahasiakannya Pidana Kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 10 juta rupiah Pasal 41 (1) KUP Pejabat dengan sengaja Pasal 41 (2) KUP Pidana Penjara paling lama 2 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar 54

TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (lanjutan-3) . JENIS TINDAK PIDANA Setiap orang dengan sengaja Pasal 41 TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (lanjutan-3) . JENIS TINDAK PIDANA Setiap orang dengan sengaja Pasal 41 A KUP Setiap orang dengan sengaja PERBUATAN HUKUMAN Orang yang wajib memberi atau bukti yang diminta keterangan, tidak memberi keterangan atau memberi bukti yang diminta, atau memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar Pidana Penjara paling lama 1 tahun dan denda paling tinggi 10 juta rupiah Menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana perpajakan Pidana Penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi 10 juta rupiah Pasal 41 B KUP menyuruh, menganjurkan atau membantu melakukan Tindak pidana Pasal 41 A dan Pasal 41 B KUP Pasal 43 (2) KUP 55

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak (PPNS-DJP) Psl. 44 PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak (PPNS-DJP) Psl. 44 (1) KUP WEWENANG PENYIDIK a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/laporan agar menjadi jelas b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan, c. Meminta keterangan dan barang bukti, d. Memeriksa buku-buku, catatan, dokumen, e. Melakukan penggeledahan, f. Meminta bantuan tenaga ahli, g. Menyuruh berhenti seseorang, h. Memotret seseorang i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya, j. Menghentikan penyidikan, k. Melakuakan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Psl. 44 (2) KUP MEMBERITAHUKAN - Psl. 44 (3) KUP PENYIDIK . Memberitahukan dimulainya penyidikan, dan Menyampaikan hasil penyidikan, kepada Penyidik Umum (Jaksa) melalui Kepolisian sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku (KUHAP) 56

PENGHENTIAN PENYIDIKAN . PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK a. Tidak terdapat cukup bukti, b. Peristiwa PENGHENTIAN PENYIDIKAN . PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK a. Tidak terdapat cukup bukti, b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dibidang perpajakan, c. Peristiwa telah daluwarsa, d. Tersangka meninggal dunia. Psl. 44 A KUP PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH JAKSA AGUNG a. Untuk kepentingan negara Kejaksaan Agung dapat menghentikan penyidikan atas permintaan Menteri Keuangan, b. Dengan syarat Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan. Psl 44 B KUP Setelah lampau waktu 10 tahun, sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, tahun pajak. Psl. 40 KUP DALUARSA PENUNTUTAN 57

AKUNTAN YANG BIJAK AKAN MEMPERMUDAH PEMERIKSAAN PAJAK TIP 1 & TIP 2 Akuntan Memberikan AKUNTAN YANG BIJAK AKAN MEMPERMUDAH PEMERIKSAAN PAJAK TIP 1 & TIP 2 Akuntan Memberikan Jasa Akuntansi PERUSAHAAN PENGURUS PERUSAHAAN Keadaan dan 31/12 Pemilik / Pemeg. Saham suatu PERUSAHAAN DIPERIKSA NGGAK MASALAH Negara Kejadian 1/1 s. d. 31/12 CATAT/BUKUKAN DENGAN BENAR, JELAS, DAN DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN Pembukuan 1/1 Jasa UNTUK PERTANGGUNG JAWABAN SPT TIP 1 Isi SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandaangai Lap. Keuangan - Neraca - Perhitungan L/R (Komersial/Fiskal) TIP 2 PELAJARI U. U. PERPAJAKAN DENGAN BENAR 58

RANGKUMAN. Administrasi Perpajakan UU Perpajakan Benar Pemeriksaan Tidak Benar DJP : STP, Skp Sudah RANGKUMAN. Administrasi Perpajakan UU Perpajakan Benar Pemeriksaan Tidak Benar DJP : STP, Skp Sudah Semestinya Pelaksanaan UU Pajak (termasuk SPT) Keputusan Pejabat DJP Tidak Semestinya Upaya Adm. DJP: Kpts Pej. Pajak Upaya hukum Pengadilan Pajak Tidak diancam hukuman pidana UU Lainnya Perbuatan dlm melaksanakan UU perpajakan Diancam dengan Hukuman Pidana Penyidikan Penyidik tpp PENGADILAN NEGERI 59

Terima kasih atas perhatian anda Sampai jumpa Slide by Bustamar Ayza, S. H. , Terima kasih atas perhatian anda Sampai jumpa Slide by Bustamar Ayza, S. H. , M. M. Jl. Budhi II No. 10 Kebon Jeruk Jakarta Barat Telp. /Fax. 021. 5302049 60

Anda perlu bantuan hukum di PENGADILAN PAJAK ? Hubungi : KUASA HUKUM PADA PENGADILAN Anda perlu bantuan hukum di PENGADILAN PAJAK ? Hubungi : KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK Izin Ketua Pengadilan Pajak No. KEP-009/PP/IKH/2006 BUSTAMAR AYZA, S. H. , M. M. HP. 081. 2926. 8525 Jl. Budhi II No. 10 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11530 Telp/Faks. 021 530 2049

SMS Penyanyi : Ria Amelia Produsi : Minang Record Bang, SMS siapa ini bang, SMS Penyanyi : Ria Amelia Produsi : Minang Record Bang, SMS siapa ini bang, Bang, pesannya pakai sayang-sayang, Bang, nampaknya dari pacar abang, Bang, hati ini mulai tak tenang. Bang, tolong jawab tanyaku abang, Bang, nanti HP ini kubuang, Bang, ayo dong jujur saja abang, Bang, kalau masih sayaaang. Kalau bersilat lidah, memang abang rajanya, T’lah nyata abang salah, masih saja berkilah, Orang salah kirimlah, orang iseng-isenglah, Mulai dari sekarang, HP aku yang pegang.