STRATEGI PENGAMANAN INDUSTRI DALAM NEGERI MENGHADAPI ACFTA Disampaikan

STRATEGI PENGAMANAN INDUSTRI DALAM NEGERI MENGHADAPI ACFTA Disampaikan pada Seminar Universitas Gunadarma Depok, 23 Maret 2010 Dyah W. Poedjiwati Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Internasional KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 3/18/2018 PUSAKIN 1

OUTLINE I. Perdagangan Bebas II. Cakupan Pos Tarif Industri Manufaktur Dalam BTBMI III. Perkembangan Terkini Pelaksanaan ACFTA IV. 3/18/2018 Pengamanan Pelaksanaan FTA PUSAKIN 2

I. PERDAGANGAN BEBAS 3/18/2018 PUSAKIN 3

a. Perdagangan Bebas Yang Berdampak Langsung Pada Indonesia n ASEAN Free Trade Area (AFTA) n ASEAN China FTA (ACFTA) n ASEAN Korea FTA (AKFTA) n ASEAN Australia dan New Zealand (AANZFTA) n ASEAN India FTA (AIFTA) n ASEAN Jepang CEP (AJCEP) n ASEAN Uni Eropa (pending) n INDONESIA JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA) n INDONESIA PAKISTAN 3/18/2018 PUSAKIN 4

b. Cakupan Liberalisasi n Akses Pasar Barang (penurunan s/d penghapusan Tarif Bea Masuk) n Akses Pasar Jasa (Mode 1, Mode 2, Mode 3 dan Mode 4) n Keterbukaan Investasi (Iklim Investasi) n Kerjasama Ekonomi (Peningkatan Capacity Building) 3/18/2018 PUSAKIN 5

c. Akses Pasar Barang n n n Penurunan dan Penghapusan Tarif Bea Masuk (Modalitas, Schedule of Concession) Kesepakatan Rules of Origin (ROO) Penghapusan Non Tarif Barriers (NTBs) (Mengurangi Aturanaturan Teknis) 3/18/2018 PUSAKIN 6

d. Penurunan/Penghapusan Tarif Bea Masuk AFTA n n ASEAN - 6 (BIMPST): - 2003 : 60 % dari Inclusion List (IL) tarif BM 0 % - 2007 : 80 % dari Inclusion List (IL) tarif BM 0 % - 2010 : 100 % dari Inclusion List (IL) tarif BM 0 % ASEAN – 4 (CMLV): 2015 : 100 % dari Inclusion List (IL) tarif BM 0 %. 3/18/2018 PUSAKIN 7

e. Penurunan/Penghapusan Tarif Bea Masuk (lanjutan) ACFTA Dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu : ► Early Harvest Program – EHP : tahun 2004 -2006 ► Penurunan tarif untuk produk dalam Normal Track : NT 1 = 0% tahun 2010 NT 2 = 0% tahun 2012 ► Penurunan tarif untuk produk dalam Sensitive dan Highly Sensitive : SL : max 20% tahun 2012 dan 0 -5% tahun 2018 HSL : max 50% tahun 2015 dan 0 -5% tahun 2020 3/18/2018 PUSAKIN 8

f. Kesepakatan Rules Of Origin (ROO) ROO AC FTA ► ► ► WHOLLY OBTAINED (WO) NON WHOLLY OBTAINED n GENERAL RULES : n 40 % Regional Value Content (RVC) n PRODUCT SPECIFIC RULES (PSR) SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN-CO) : SKA FORM E 3/18/2018 PUSAKIN 9

g. Penghapusan Non Tarif Barriers (NTBS) ASEAN-6 (Kecuali Filipina lebih lambat 2 tahun): - 2008/2010 : Tahap I - 2009/2011 : Tahap II - 2010/2012 : Tahap III (terakhir) ASEAN-4 (CLMV) : - 2013 - 2014 - 2015/2018 3/18/2018 : Tahap III (Terakhir) PUSAKIN 10

II. CAKUPAN POS TARIF INDUSTRI MANUFAKTUR DALAM BTBMI 3/18/2018 PUSAKIN 11

a. Cakupan Pos Tarif Industri Manufaktur Dalam BTBMI • Dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) tahun 2007 terdapat sebanyak 8. 750 pos tarif berdasarkan klasifikasi Harmonised System (HS) 10 digit. Dari jumlah tersebut pos tarif sektor industri manufaktur adalah sebanyak 7. 577 pos tarif atau sekitar 87% dari total pos tarif seluruh sektor. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri sangat merasakan dampak dari adanya berbagai kesepakatan FTA • BTBMI 2007 menggambarkan tingkat tarif aplikasi (applied tariff) MFN seluruh pos tarif dimana rata – rata tingkat tarifnya pada tahun 2007 sudah sangat rendah yaitu 7%, dibandingkan dengan tingkat rata – rata bound tarif Indonesia yang di notifikasi di WTO sebesar 36%. b. Struktur Tarif Bea PUSAKIN Masuk Indonesia 3/18/2018 12

3/18/2018 PUSAKIN 13

c. Skema Pelaksanaan Kerjasama Internasional Perkembangan Skema Bea Masuk MFN CEPT AC-FTA AK-FTA AANZ IJEPA 2004 9. 9 3. 4 9. 9 2005 9. 9 2. 8 9. 6 9. 9 2006 9. 5 2. 8 9. 5 2007 7. 8 2 6. 4 6. 6 7. 8 2008 2009 2010 7. 6 7. 5 7. 49 1. 9 0 6. 4 3. 8 2. 9 6 2. 6 7. 5 5. 2 4. 5 2. 97 Persentase Jumlah Komoditas dengan Tarif 0% MFN AC-FTA AK-FTA IJEPA 2009 24. 10% 79. 30% 65. 30% 81. 90% 42. 30% 2010 3/18/2018 CEPT-AFTA 5. 30% 99. 00% 83. 60% 81. 90% 44. 70% PUSAKIN 14

c. Skema Pelaksanaan Kerjasama Internasional (lanjutan) Pelaksanaan perdagangan dengan skema FTA relatif kecil dibandingkan dengan skema MFN yang disebabkan diperlukan kepatuhan administrasi (Form E) dalam Skema FTA 3/18/2018 PUSAKIN 15

III. PERKEMBANGAN TERKINI PELAKSANAAN ACFTA 3/18/2018 PUSAKIN 16

a. Perkembangan Terkini Pelaksanaan ACFTA n n n Dalam kerangka AC-FTA, jumlah produk yang dijadwalkan menjadi 0% pada tahun 2010 adalah sebanyak 1. 597 pos tarif, sehingga total jumlah tarif yang sudah menjadi 0% adalah 7. 306 pos tarif Skema penurunan tarif bea masuk untuk Normal Track 1 (NT 1) akan menjadi 0% mulai tanggal 1 Januari 2010. Jumlah pos tarif sektor industri dalam kategori NT 1 adalah 6064 pos tarif. Dari jumlah tersebut, sebanyak 228 pos tarif, saat ini telah diusulkan untuk ditunda penghapusannya. Untuk kategori Normal Track 2 (NT 2), tarif bea masuknya menjadi 0% pada tahun 2012, untuk kategori Sensitive List (SL), menjadi 0% – 5% pada tahun 2018, untuk kategori High Sensitive List (HSL) diturunkan/dihapuskan menjadi 0%-50% mulai tahun 2015, dan untuk kategori General Exception List (GEL) tetap berlaku tarif MFN 3/18/2018 PUSAKIN 17

b. Regional ASEAN (CEPT-AFTA) dan ACFTA 3/18/2018 PUSAKIN 18

c. Kinerja Perdagangan Indonesia Terhadap Dunia $160, 000 Neraca Perdagangan Indonesia - Dunia $140, 000 $120, 000 $100, 000 Export $80, 000 Import $60, 000 Nilai Ekspor Indonesia masih lebih besar daripada Nilai Impor setiap tahunnya, namun gap mengecil $40, 000 $20, 000 $0 100. 00% 1996199719981999200020012002200320042005200620072008 Perkembangan Ekspor Non Migas Indonesia - Dunia 90. 00% Persentase nilai ekspor non migas Indonesia relatif stabil setiap tahunnya 80. 00% 70. 00% 60. 00% 3/18/2018 PUSAKIN Export Import 1996199719981999200020012002200320042005200620072008 19

c. Kinerja Perdagangan Indonesia Terhadap Dunia (lanjutan) Non Transaksi 2% Kuat 14% Lemah Sekali 45% Sedang 26% Lemah 13% 3/18/2018 PUSAKIN 20

Millions d. Kinerja Perdagangan Indonesia Terhadap ASEAN $45, 000 $40, 000 $35, 000 $30, 000 $25, 000 Import $20, 000 Export $15, 000 $10, 000 $5, 000 Nilai Ekspor Indonesia terhadap ASEAN selalu mengalami peningkatan walaupun pada 5 tahun terakhir mengalami penurunan jumlah jika dibandingkan nilai impornya. $0 1996199719981999200020012002200320042005200620072008 35. 00% 30. 00% Persentase nilai ekspor non migas Indonesia cenderung mengalami penurunan walaupun tetap masih lebih tinggi dibanding impornya Perkembangan Ekspor Non Migas Indonesia - ASEAN 25. 00% 20. 00% 15. 00% Export Import 10. 00% 5. 00% 0. 00% 3/18/2018 PUSAKIN 1996199719981999200020012002200320042005200620072008 21

d. Kinerja Perdagangan Indonesia Terhadap ASEAN (Lanjutan) Non Transaksi 6% Kuat 16% Sedang 21% Lemah Sekali 41% Lemah 17% 3/18/2018 PUSAKIN 22

Millions e. Kinerja Perdagangan Indonesia Terhadap China $30, 000 Neraca Perdagangan Indonesia - China $25, 000 $20, 000 Exports $15, 000 Imports Nilai total ekspor dan Non-Migas indonesia dengan China terus meningkat setiap tahunnya, namun gap defisit kian besar $10, 000 $5, 000 $0 20. 00% 1996199719981999200020012002200320042005200620072008 18. 00% 16. 00% Perkembangan Ekspor Non Migas Indonesia - China 14. 00% 12. 00% 10. 00% Ekspor 8. 00% Impor 6. 00% 4. 00% 2. 00% 0. 00% 3/18/2018 PUSAKIN 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 23

e. Kinerja Perdagangan Indonesia Terhadap China (Lanjutan) Non Transaksi Kuat 10% 6% Sedang 29% Lemah Sekali 43% Lemah 11% 3/18/2018 PUSAKIN 24

f. Neraca Perdagangan Indonesia-China 3/18/2018 PUSAKIN 25

g. Kinerja Perdagangan Indonesia - China Nilai total ekspor dan Non. Migas indonesia dengan China terus meningkat setiap tahunnya, namun gap defisit kian besar 20. 00% 18. 00% 16. 00% Perkembangan Ekspor Non Migas Indonesia - China 14. 00% 12. 00% 10. 00% Ekspor 8. 00% Impor 6. 00% 4. 00% 2. 00% 0. 00% 3/18/2018 PUSAKIN 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 26

g. Kinerja Perdagangan Indonesia - China (lanjutan) 3/18/2018 PUSAKIN 27

IV. PENGAMANAN PELAKSANAAN FTA 3/18/2018 PUSAKIN 28

a. Pembicaraan Ulang Pemerintah (Kementerian Perdagangan) telah menyampaikan surat kepada Sekjen ASEAN mengenai: q q 3/18/2018 Indonesia tetap melaksanakan komitmen sesuai jadwal Sektor Industri tertentu menghadapi ancaman pelemahan daya saing yang akan berdampak lebih luas Pemerintah tengah melakukan pembicaraan ulang dengan pihak yang terkait dengan ASEAN China FTA Persiapan-persiapan untuk pembicaraan ulang tengah dilaksanakan secara intensif PUSAKIN 29

b. Pembentukan Tim q Organisasi: Ø Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Hambatan Industri dan Perdagangan (SK Menko Perekonomian No Kep-42/ M. EKON/12/2009) Ø Pengarah: Menko Perekonomian dan para menteri terkait Ø Tim Pelaksana: para pejabat Eselon I dari KL terkait dan pelaku usaha (KADIN dan APINDO) Ø 3 Tim Teknis yang fokus pada pengawasan atas pelaksanaan FTA dan Strategi Non Tarif dalam upaya percepatan penguatan Industri Nasional dalam menghadapi persaingan global Tugas Tim Ø Identifikasi dan analisis masalah/hambatan Ø Koordinasi penyelesaian masalah/hambatan industri dan perdagangan Ø penyelesaian hambatan 3/18/2018 Pemantauan dan evaluasi PUSAKIN q 30

c. Langkah Strategi 1. STRATEGI I: Penguatan Daya Saing Global Penanganan issue domestik, meliputi: q Penataan lahan dan kawasan industri q Pembenahan infrastruktur dan energi, q Pemberian insentif (pajak maupun non pajak lainnya) q Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), q Perluasan akses pembiayaan dan pengurangan biaya bunga (KUR, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, modal ventura, keuangan syariah, anjak piutang, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dsb); q Pembenahan sistem logistik; q Perbaikan pelayanan publik (NSW, PTSP/SPIPISE dsb) q Penyederhanaan peraturan 3/18/2018 PUSAKIN 31 q Peningkatan kapasitas ketenagakerjaan

c. Langkah Strategi (lanjutan) 2. STRATEGI II: Pengamanan Pasar Domestik q Pengawasan di Border Ø Meningkatkan pengawasan ketentuan impor dan ekspor dalam pelaksanaan FTA Ø Menerapkan Early Warning System untuk pemantauan dini terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan impor Ø Pengetatan pengawasan penggunaan Surat Keterangan Asal barang (SKA) dari Negara mitra FTA Ø Pengawasan awal terhadap kepatuhan SNI, Label, Ingridien, kadaluarsa, kesehatan, Ø lingkungan, security dsb. Ø Penerapan instrumen perdagangan yang diperbolehkan WTO (safeguard measures) terhadap industry yang mengalami kerugian yang serius (seriously injury) akibat tekanan impor (import surges) Ø Penerapan instrumen anti dumping dan countervailing duties atas importasi yang unfair 3/18/2018 PUSAKIN 32

c. Langkah Strategi (lanjutan) q q Peredaran barang di pasar Lokal Ø Task Force pengawasan peredaran barang yang tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen dan industri Ø Kewajiban penggunaan label dan manual berbahasa Indonesia Promosi penggunaan produksi dalam negeri Ø Mengawasi efektivitas promosi penggunaan produksi dalam negeri (Inpres No 2 Tahun 2009) termasuk mempertegas dan memperjelas kewajiban KLDI memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam revisi Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah. 3/18/2018 PUSAKIN 33

c. Langkah Strategi (lanjutan) 3) STRATEGI III: Penguatan Ekspor q q q q Penguatan perwakilan luar negeri (ITPC) Pengembangan trading house (PT Sarinah, PT PPI, SMESCO UKM) Promosi Pariwisata, Perdagangan dan Investasi (TTI) Penanggulangan masalah akses pasar dan kasus ekspor Pengawasan penggunaan SKA Indonesia Peningkatan peran LPEI dalam mendukung pembiayaan ekspor Optimalisasi trade financing (bilateral swap) 3/18/2018 PUSAKIN 34

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia TERIMA KASIH 3/18/2018 PUSAKIN 35