Скачать презентацию KULIAH ASPEK HUKUM PEMBANGUNAN BEBERAPA KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM Скачать презентацию KULIAH ASPEK HUKUM PEMBANGUNAN BEBERAPA KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM

9b0ff9f6a4045f80c842b2df576ebbcc.ppt

  • Количество слайдов: 17

KULIAH ASPEK HUKUM PEMBANGUNAN BEBERAPA KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KULIAH ASPEK HUKUM PEMBANGUNAN BEBERAPA KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

I. PENGATURAN BANGUNAN GEDUNG DEFINISI BANGUNAN GEDUNG wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu I. PENGATURAN BANGUNAN GEDUNG DEFINISI BANGUNAN GEDUNG wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus PENGATURAN TERKAIT UU No. 18/1999 Tentang Jasa Konstruksi UU No. 28/2002 Tentang Bangunan Gedung UU No. 26/2007 Tentang Penataan Ruang PP No. 36/2006 tentang Peraturan Pelaksanaan UUBG

Pengaturan Bangunan Gedung Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Peraturan Pemerintah No. Pengaturan Bangunan Gedung Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Perpres Perda Bangunan Gedung di Kabupaten/Kota Permen Pedoman teknis dan standar teknis/ SNI Kondisi sosial, budaya, ekonomi, geologi, geografi, dan arsitektur daerah Hal - 3

PRODUK PERATURAN Pengaturan Kementerian PU TAHUN sebagai Penunjang 1. PERMEN PU No. 19/PRT/M/2006 TTG PRODUK PERATURAN Pengaturan Kementerian PU TAHUN sebagai Penunjang 1. PERMEN PU No. 19/PRT/M/2006 TTG PEDOMAN TEKNIS RUMAH DAN BANGUNAN GEDUNG TAHAN GEMPA 2006 Penyusunan Perda Bangunan Gedung 2. PERMEN PU No. 29/PRT/M/2006 TTG PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG 3. PERMEN PU No. 30/PRT/M/2006 TTG PEDOMAN TEKNIS FASILITAS DAN AKSESIBILITAS PADA BG DAN LINGKUNGAN 4. PERMEN PU No. 05/PRT/M/2007 TTG PEDOMAN TEKNIS RUSUNA BERTINGKAT TINGGI 5. PERMEN PU No. 06/PRT/M/2007 TTG PEDOMAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 2007 6. PERMEN PU No. 24/PRT/M/2007 TTG PEDOMAN TEKNIS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 7. PERMEN PU No. 25/PRT/M/2007 TTG PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI 8. PERMEN PU No. 26/PRT/M/2007 TTG PEDOMAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 9. PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007 TTG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN B ANGUNAN GEDUNG NEGARA 10. PERMEN PU No. 24/PRT/M/2008 TTG PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN B ANGUNAN GEDUNG 2008 11. PERMEN PU No. 25/PRT/M/2008 TTG RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN KOTA 12. PERMEN PU No. 26/PRT/M/2008 TTG SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN 13. SEMEN PU No. 06/SE/M/2010 TTG JUKNIS PEMBERIAN BANTUAN TENAGA PENGELOLA TEKNIS DLM PEM. BGN 2009 14. PERMEN PU No. 20/PRT/M/2009 TTG MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN DI PERKOTAAN 15. PERMEN PU No. 16/PRT/M/2010 TTG PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG 2010 16. PERMEN PU No. 17/PRT/M/2010 TTG PEDOMAN TEKNIS PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG 17. PERMEN PU No. 18/PRT/M/2010 TTG PEDOMAN REVITALISASI KAWASAN 2011 18. MODEL PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG 19. PERPRES N 0. 73/2011 TTG PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA 4

PENGGOLONGAN BANGUNAN GEDUNG MENURUT UUBG BG PADA UMUMNYA HUNIAN RUMAH TINGGAL TUNGGAL SEDERHANA & PENGGOLONGAN BANGUNAN GEDUNG MENURUT UUBG BG PADA UMUMNYA HUNIAN RUMAH TINGGAL TUNGGAL SEDERHANA & RUMAH DERET SEDERHANA BG TERTENTU UNTUK KEPENTINGAN UMUM FUNGSI KHUSUS HUNIAN RUMAH TINGGAL TUNGGAL & RUMAH DERET (s. d. 2 lantai) HUNIAN RUMAH TINGGAL TIDAK SEDERHANA & BG LAINNYA PADA UMUMNYA (2 lantai atau lebih) Pengelompokan berdasarkan tingkat kompleksitas proses penerbitan IMB *) UNTUK DKI Bangunan Lebih dari 8 Lantai menggunakan TABG

BAGAN PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG PADA UMUMNYA UU, PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS BG, PERDA BAGAN PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG PADA UMUMNYA UU, PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS BG, PERDA PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG PENDATAAN / PENDAFTARAN RTRW KAB/KOTA, RDTRKP AMDAL RTBL IMB PELAKSANAAN PERENCANAAN SLFn SLF KT RTB PEMANFAATAN PEMBANGUNAN PERSETJ/ REKOM. INSTANSI LAIN PEMBONGKARAN KI PELESTARIAN PENYEDIA JASA KETERANGAN : M KT KI RTB TABG SLFn - Masyarakat Kajian Teknis Kajian Identifikasi Rencana Teknis Pembongkaran Tim Ahli Bangunan Gedung Sertifikat Laik Fungsi Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi Alur proses utama Alur proses penunjang Opsional

BAGAN PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG TERTENTU UU, PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS BG, PERDA PENDATAAN BAGAN PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG TERTENTU UU, PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS BG, PERDA PENDATAAN / PENDAFTARAN RTRW KAB/KOTA, RDTRKP AMDAL M TABG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG M TABG IMB RTBL SLFn SLF PELAKSANAAN PERENCANAAN M TABG KT PEMANFAATAN PEMBONGKARAN KI PEMBANGUNAN PERSETJ/ REKOM. INSTANSI LAIN PELESTARIAN PENYEDIA JASA KETERANGAN : M KT KI RTB TABG SLFn - Masyarakat Kajian Teknis Kajian Identifikasi Rencana Teknis Pembongkaran Tim Ahli Bangunan Gedung Sertifikat Laik Fungsi Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi Alur proses utama Alur proses penunjang Opsional

PENYELENGGARAAN BG UUBG PEMBANGUNAN PEMANFAATAN PELESTARIAN § Tahap Perencanaan, dan Pelaksanaan, beserta Pengawasan/ MK PENYELENGGARAAN BG UUBG PEMBANGUNAN PEMANFAATAN PELESTARIAN § Tahap Perencanaan, dan Pelaksanaan, beserta Pengawasan/ MK § Di atas tanah milik sendiri maupun milik pihak lain § Setelah rencana teknis disetujui Pem. Da dalam bentuk IMB § Pengesahan rencana Teknis BG untuk kepentingan umum setelah mendapat Pertimbangan Teknis Tim Ahli BG (ad hoc) § Pemanfaatan dilakukan oleh Pemilik atau Pengguna setelah BG dinyatakan Laik Fungsi § BG harus dipelihara, dirawat, dan diperiksa secara berkala agar selalu laik fungsi § Pemilik dan Pengguna mempunyai hak dan kewajiban § BG & Lingkungan. Cagar Budaya, harus dilindungi dan dilestarikan § Penetapan dilakukan oleh Pem. Da dan/atau Pemerintah § Perbaikan, Pemugaran, dan Pemanfaatan yang merusak nilai/ karakter, harus dikembalikan sesuai per-UU-an. PEMBONGKARAN § BG dapat dibongkar: tidak laik fungsi; dapat membahayakan pemanfaatan BG dan/atau lingkungannya; tidak memiliki IMB § Penetapan BG harus dibongkar oleh Pemda berdasarkan hasil pengkajian teknis § Pembongkaran BG yang mempunyai dampak luas berdasarkan Renc. Tek pembongkaran Penyelenggara: pemilik, pengguna, dan penyedia jasa konstruksi Hak dan kewajiban: Pemilik dan Pengguna Bangunan Gedung

PERSYARATAN BG UUBG administrasi teknis Status Hak atas Tanah Tata Bangunan Keandalan BG Status PERSYARATAN BG UUBG administrasi teknis Status Hak atas Tanah Tata Bangunan Keandalan BG Status Kepemilikan BG Peruntukan dan Intensitas BG Keselamatan Perizinan (IMB) Arsitektur BG Kesehatan Pembangunan BG di atas Tanah Milik Orang/Pihak Lain dengan Perjanjian Tertulis Pengendalian Dampak Lingkungan Kenyamanan Kemudahan Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh Pem. Da sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat.

PERSYARATAN KESELAMATAN Pasal 17 ayat (1) : Persyaratan keselamatan meliputi kemampuan BG untuk mendukung PERSYARATAN KESELAMATAN Pasal 17 ayat (1) : Persyaratan keselamatan meliputi kemampuan BG untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir Pasal 17 ayat (2) : Persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kemampuan struktur bangunan gedung yang stabil dan kukuh dalam mendukung beban muatan Pasal 18 ayat (1) Persyaratan kemampuan struktur bangunan gedung yang stabil dan kukuh dalam mendukung beban muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) merupakan kemampuan struktur bangunan gedung yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk mendukung beban muatan yang timbul akibat perilaku alam

PERAN UUJK & UUBG DALAM INDUSTRI KONSTRUKSI (BG) Asosiasi Profesi LPJK/L… KODE ETIK STANDAR PERAN UUJK & UUBG DALAM INDUSTRI KONSTRUKSI (BG) Asosiasi Profesi LPJK/L… KODE ETIK STANDAR TEKNIS PENYEDIA JASA IJIN USAHA SERTIFIKASI PEMERINTAH IMB SLF TABG KONTRAK UUJK 18/1999 PERATURAN DAERAH UUBG PEMILIK/ PENGGUNA JASA PROGRAM KEBUTUHAN 28/2002

II. PENGATURAN & STANDAR EXISTING TERKAIT PENYELENGGARAAN BG TAHAN GEMPA • PERMEN PU NO II. PENGATURAN & STANDAR EXISTING TERKAIT PENYELENGGARAAN BG TAHAN GEMPA • PERMEN PU NO 19/PRT/M/2006 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa di Wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah • SNI 1726: 2012, Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Stuktur Bangunan Gedung dan Non Gedung • SNI 03 -2847 -2002, Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung • SNI 03 -3527 -1994, Tata Cara Perencanaan Struktur Kayu untuk Bangunan Gedung • SNI 03– 1729– 2002, Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung IMPLEMENTASINYA MEMBUTUHKAN KETERLIBATAN INSINYUR

III. KONDISI BG SAAT INI DI MASYARAKAT Kondisi bg/rumah <3 lt (fakta) • • III. KONDISI BG SAAT INI DI MASYARAKAT Kondisi bg/rumah <3 lt (fakta) • • Belum semua ber-IMB Belum semua yg ber-IMB andal Belum semua punya SLF Masyarakat menengah kebawah umumnya mengerjakan sendiri rumah mereka (dibantu tukang) • Pengawasan terhadap konstruksi rumah rendah Material BG belum sesuai D 5, 7 Bengkokan dan panjang sengkang masih kurang dibangun Developer

Kondisi bg >2 lt (fakta) • • Sebagian besar ber-IMB Belum semua yg ber-IMB Kondisi bg >2 lt (fakta) • • Sebagian besar ber-IMB Belum semua yg ber-IMB andal Belum semua punya SLF Sebagian sudah menggunakan penyedia jasa perencana, pengawas, kontraktor • Pengawasan pemda terhadap pemenuhan persyaratan kurang Berubah fungsi Tulangan kolom dan balok terlihat karena pengecoran yang kurang baik Proteksi kebakaran Fasilitas aksesibiitas

IV. KONSEPSI RAPERMEN PU TENTANG PEDOMAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG TAHAN GEMPA • Bangunan gedung IV. KONSEPSI RAPERMEN PU TENTANG PEDOMAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG TAHAN GEMPA • Bangunan gedung tahan gempa adalah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis minimal agar bangunan gedung tidak roboh pasca gempa maksimum. BANGUNAN GEDUNG Bangunan Non-Engineered • kompleksitas sederhana • luas lantai sampai dengan 500 m 2 • tidak melebihi dua lantai • Jarak antar kolom struktur tidak melebihi 4 m PENGATURAN • tidak wajib melibatkan tenaga ahli profesional • Harus mengacu pada persyaratan pokok BG tahan gempa (ilustrasi & panduan praktis) Bangunan Engineered • Wajib melibatkan tenaga ahli profesional • Komplesitas tidak sederhana • Mengacu pada standar teknis yang berlaku • Luas tanah lebih dari 500 m 2 • SNI 1726: 2012, Tata Cara Perencanaan • Lebih dari dua lantai Ketahanan Gempa untuk Stuktur Bangunan • Menggunakan balok bentang panjang diatas 4 Gedung dan Non Gedung – ICS 91. 120. 25; m 91. 080. 01 – BSN 2012; disingkat SNI Gempa 2012

PENGATURAN BG ENGINEER wajib Menggantikan SNI 1726 : 2002 PENGATURAN BG ENGINEER wajib Menggantikan SNI 1726 : 2002

TERIMA KASIH TERIMA KASIH