Скачать презентацию Bina Nusantara University 1 Matakuliah LAB Скачать презентацию Bina Nusantara University 1 Matakuliah LAB

e4736d95eb29505d4d2174e4d72840a5.ppt

  • Количество слайдов: 34

Bina Nusantara University 1 Bina Nusantara University 1

Matakuliah : LAB PERPAJAKAN Tahun : 2009 Pertemuan 12 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UU NOMOR Matakuliah : LAB PERPAJAKAN Tahun : 2009 Pertemuan 12 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UU NOMOR 18 TAHUN 2000 oleh: Iim Ibrahim Nur, Ir. , M. Ak. Bina Nusantara University 2

Kerjakan Soal-Soal Berikut Ini di Buku Praktikum Anda: • • • Menghitung PPN Masukan Kerjakan Soal-Soal Berikut Ini di Buku Praktikum Anda: • • • Menghitung PPN Masukan (Buku 2 hal 54) Menghitung PPN Keluaran dan PPn. BM (Buku 2 hal 55) Menghitung PPN Kurang atau Lebih Disetor bulan Januari – November 2008 (Buku 2 hal 56) – Menghitung PPN dan PPn. BM Bulan Januari – November 2008 (buku 2 hal 57) • • Analisis transaksi penyerahan BKP/Penerimaan Pembayaran dan Penghitungan PPN & PPn. BM (Buku 2 hal 57) Analisis transaksi perolehan BKP/Pembayaran dan Menghitung PPN & PPn. BM Menghitung PPN keluaran dan PPn. BM Menghitung PPN Masukan Menghitung PPN Kurang (Lebih) disetor pada bulan Desember 2008 Menghitung Pn. BM Harus Dibayar/Disetor pada bulan Desember 2008 Formulir – Mengisi Formulir Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana (Buku 1 hal 134 – 145) – Mengisi SPT Masa PPN (Form 1107) (Buku 1 hal 147 -149) Bina Nusantara University 3

DASAR HUKUM UUD’ 45 ps. 23 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1983 “Segala DASAR HUKUM UUD’ 45 ps. 23 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1983 “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang” Berlaku sejak 1 April 1985. UU No. 11 Tahun 1994 Berlaku sejak 1 Januari 1995. UU No. 18 Tahun 2000 Berlaku sejak 1 Januari 2001. Nama Bina Nusantara University Disebut dengan istilah: “UU PPN 1984” 1984 4

SEJARAH PPN 1. Pajak Pembangunan I (PPb I) sebelum tahun 1950 2. Pajak Peredaran SEJARAH PPN 1. Pajak Pembangunan I (PPb I) sebelum tahun 1950 2. Pajak Peredaran 1950 (PPe 1950) 3. Pajak Penjualan 1951 (PPn 1951) 4. Pajak Pertambahan Nilai, sesuai dgn UU No. 8 Tahun 1983 Bina Nusantara University 5

SKEMA PPN Penyerahan BKP/JKP Membuat Faktur Pajak Penjual/Pengusaha Jasa Pembeli/Penerima Jasa Pemotong Pajak Pemikul SKEMA PPN Penyerahan BKP/JKP Membuat Faktur Pajak Penjual/Pengusaha Jasa Pembeli/Penerima Jasa Pemotong Pajak Pemikul Beban Pajak PPN disetor ke negara Bina Nusantara University 6

KARAKTERISTIK PPN • PPN adalah pajak tidak langsung, artinya beban pajak dilimpahkan kepada pihak KARAKTERISTIK PPN • PPN adalah pajak tidak langsung, artinya beban pajak dilimpahkan kepada pihak lain. Sehingga pemikul beban pajak dan penyetor pajak ke negara berada pihak yang berbeda. • PPN adalah pajak objektif, artinya timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh objek pajak. • PPN Indonesia menggunakan tarif tunggal 10%. • PPN bersifat multi stage levy, artinya dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi. • PPN merupakan pajak atas konsumsi di dalam negeri (destination principle). • Pemungutan pajaknya menggunakan faktur pajak. 7 • Penghitungan PPN terutang yang disetor ke negara Bina Nusantara University

CONTOH: MULTI STAGE LEVY (NON-KUMULATIF) Bina Nusantara University 8 CONTOH: MULTI STAGE LEVY (NON-KUMULATIF) Bina Nusantara University 8

BEBERAPA DEFINISI (UU PPN ps. 1) • Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu BEBERAPA DEFINISI (UU PPN ps. 1) • Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perika-tan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai… • Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. • Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli & menjual, terma-suk kegiatan tukar menukar barang tanpa mengubah bentuk asli. • Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yg merupakan satu kesatuan baik yg melakukan kegiatan usaha maupun tidak… Bina Nusantara University 9 • Pengusaha adalah OP atau badan yg dalam kegiatan usaha

PENGERTIAN NILAI TAMBAH DALAM PPN • Proses menghasilkan yang menurut pasal 1 angka 16 PENGERTIAN NILAI TAMBAH DALAM PPN • Proses menghasilkan yang menurut pasal 1 angka 16 UU Nomor 18 Tahun 2000 menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat, mempunyai daya guna baru, mengolah sumber daya alam. • Pemberian “jasa” seperti terlihat pada definisi jasa. • Profit yg berkaitan erat dengan perdagangan seperti yang terlihat pada definisi perdagangan. • Kegiatan memasukkan barang atau memanfaatkan barang tak berwujud dan jasa ke dalam daerah pabean. Bina Nusantara University 10

PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) • Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melaku-kan penyerahan PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) • Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melaku-kan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak menurut UU ini, tidak termasuk pengusaha kecil yang ditetapkan KMK. • Batasan Pengusaha Kecil per-Januari 2004 adalah jika pengusaha tersebut melakukan penyerahan BKP dan atau JKP kurang dari Rp 600. 000, • Pengusaha kecil boleh memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. • PKP wajib dikukuhkan dan memiliki NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak) yang bentuknya sama dengan NPWP. • Kewajiban PKP adalah mengenakan, memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPn. BM. Bina Nusantara University 11

OBJEK PPN (UU PPN ps. 4, ps. 16 C, ps. 16 D) 1. Penyerahn OBJEK PPN (UU PPN ps. 4, ps. 16 C, ps. 16 D) 1. Penyerahn BKP didlm daerah pabean yg dilakukan oleh pengusaha 2. Impor BKP. 3. Penyerahn JKP didlm daerah pabean yg dilakukan oleh pengusaha 4. Pemanfaatan BKP tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean. 6. Ekspor BKP yang dilakukan PKP. 7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh OP atau badan, tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. 8. Penyerahan aktiva yang dilakukan PKP, yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar atas perolehannya dapat dikreditkan. Bina Nusantara University 12

MEKANISME PPN • Setiap PKP yang menyerahkan BKP atau JKP diwajibkan membuat Faktur Pajak MEKANISME PPN • Setiap PKP yang menyerahkan BKP atau JKP diwajibkan membuat Faktur Pajak untuk memungut pajak yang terutang. Pajak yang dapat dipungut disebut Pajak Keluaran (output tax). • Pada saat suatu PKP membeli/menerima BKP atau JKP dari PKP lain, maka PKP pemberli/penerima membayar pajak yang terutang kepada negara lewat PKP penjual. Pajak yang dibayar disebut Pajak Masukan (input tax). • Pada akhir masa pajak, Pajak Masukan dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran. • Jika Pajak Keluaran > Pajak Masukan, berarti kurang bayar, harus dibayar ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bina Nusantara University 13

JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PP No. 143 Tahun 2000) • Hasil pertambangan/pengeboran JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PP No. 143 Tahun 2000) • Hasil pertambangan/pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya: – Minyak mentah (crude oil), – Gas bumi, kecuali gas bumi yang langsung dikonsumsi masyarakat spt elpiji, – Panas bumi, – Pasir dan kerikil, – Batubara sebelum diproses dari briket batubara, – Bijih (besi, timah, emas, tembaga, nikel, dan perak serta bauksit). • Barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam beryodium/tidak. • Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makah, warung, dan lain-lain. • Uang, emas batangan dan surat-surat berharga. Bina Nusantara University 14

JENIS BARANG YANG DIBEBAS-KAN DARI PPN (PP No. 146 Tahun 2000) • Rumah sederhana, JENIS BARANG YANG DIBEBAS-KAN DARI PPN (PP No. 146 Tahun 2000) • Rumah sederhana, RSS, rusun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lain yg ditetapkan KMK. • Senjata, amunisi, alat angkut di air, alat angkut di bawah air, alat angkut di udara, kendaraan lapis baja, kendaraan angkutan khusus lainnya dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunis oleh PT. PINDAD utk TNI/Polri. • Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program PIN. • Buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran. • Kapal dan suku cadang dan alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yg digunakan oleh perusahaan pelayaran nasional atau perusahaan penangkap ikan nasional. • Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan dan keselamatan manusia yang digunakan perusahaan airline nasional. • Kereta api, suku cadang, alat keselamatan yang digunakan PT. KAI. Bina Nusantara University • Peralatan yg digunakan utk penyediaan data batas negara kepada TNI. 15

JENIS BARANG YANG DIBEBAS-KAN DARI PPN (PP No. 12 Tahun 2001) • Barang modal JENIS BARANG YANG DIBEBAS-KAN DARI PPN (PP No. 12 Tahun 2001) • Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik tidak termasuk suku cadang yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP • Makanan ternak, unggas, ikan dan atau bahan baku pembuatan makan -an ternak, unggas dan ikan. • Impor atau penyerahan barang didalam daerah pabean bibit dan atau benih dari barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan. • Penyerahan di dalam daerah pabean barang hasil pertanian yang dilakukan oleh petani atau kelompok tani. • Penyerahan baku perak dlm btk butiran (granule) atau batangan. • Bahan baku pembuatan uang kertas rupiah dan uang loga rupiah. • Penyerahan air bersih yg dialirkan melalui pipa oleh pershn air minum. Bina Nusantara University • Penyerahan listrik kecuali utk perubahan dgn daya lebih dari 6000 16

JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PP No. 144 Tahun 2000)…… 1 • Jasa JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PP No. 144 Tahun 2000)…… 1 • Jasa dibidang pelayanan jasa medik: dukun kampung, para -normal, dokter, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit mahal. • Jasa dibidang pelayanan sosial: panti asuhan, panti wreda, krematorium, yayasan pemakaman, jasa pemadam kebakaran. • Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko. • Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi. • Jasa dibidang keagamaan. • Jasa dibidang pendidikan, baik pendidikan sekolah ataupun luar sekolah seperti kursus. Kecuali jasa pendidikan tersebut berkaitan dengan penyerahan BKP. Bina Nusantara University 17

JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PP No. 144 Tahun 2000)…… 2 • Jasa JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PP No. 144 Tahun 2000)…… 2 • Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang sudah dikenakan pajak tontonan. • Jasa dibidang penyiaran yang bukan bersifat iklan. • Jasa dibidang angkutan umum di darat dan air, termasuk jasa angkutan udara luar negeri. • Jasa dibidang tenaga kerja, selama penyedia jasa tidak bertanggung-jawab atas hasil kerja tenaga kerja dimaksud. • Jasa dibidang perhotelan, meliputi persewaan kamar, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas utk tamu mengi-nap, dan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara. • Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pe-merintahan secara umum. Bina Nusantara University 18

JASA KENA PAJAK TERTENTU • Jasa kutodian (SE-25/PJ. 53/1995), berupa penitipan (safe custody) yang JASA KENA PAJAK TERTENTU • Jasa kutodian (SE-25/PJ. 53/1995), berupa penitipan (safe custody) yang dilakukan oleh bank meliputi jasa penyimpanan, penjagaan serta pemeliharaan. • Jasa Anjak Piutang (SE-06/PJ. 53/1997), berupa pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek serta penatausahaan penjualan kredit serta penagihan klien. Dilakukan oleh bank, lem-baga keuangan bukan bank, perusahaan pembiayaan, PT, dan Koperasi. DPPnya adalah 5% dari jumlah imbalan yang diterima berupa service charge, provisi dan diskon. • Jasa Wali Amanat (SE-03/PJ. 32/1996), jasa trusteeship/agency. • Jasa Periklanan (SE-10/PJ. 3/1998). • Jasa Perdagangan termasuk e-commerce (SE-08/P. 52/1996). • Jasa Biro Perjalanan/Wisata dan Pengiriman Paket (DPP = 10%). • Jasa Sewa Ruangan, DPP = Harga sewa + (0. 4 x service charge). Bina Nusantara University 19

JENIS JASA YANG DIBEBASKAN DARI PPN (PP No. 146 Tahun 2000) • Jasa yang JENIS JASA YANG DIBEBASKAN DARI PPN (PP No. 146 Tahun 2000) • Jasa yang diterima perusahaan pelayaran nasional atau perusa-haan penangkapan ikan nasional meliputi jasa persewaan, jasa pelabuhan, jasa perawatan (docking) kapal. • Jasa yang diterima perusahaan angkutan udara nasional meliputi jasa persewaan, perawatan atau reparasi. • Jasa perawatan atau reparasi yang diterima oleh PT. KAI. • Jasa kontraktor bangunan rmh sederhana, RSS, rusun sederhana, pondok boro, asrama masahasiswa atau pelajar serta perumahan lainnya yang ditetapkan oleh KMK. • Jasa persewaan rusun sederhana, rumah sederhana, dan RSS. Bina Nusantara University 20

TARIF PPN • Tarif PPN yang dikonsumsi/ dimanfaatkan didalam daerah pabean adalah 10% • TARIF PPN • Tarif PPN yang dikonsumsi/ dimanfaatkan didalam daerah pabean adalah 10% • Tarif PPN ekspor = 0%. PPN = Tarif x DPP Bina Nusantara University 21

DASAR PENGENAAN PAJAK DPP (dasar pengenaan pajak) adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar DASAR PENGENAAN PAJAK DPP (dasar pengenaan pajak) adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang: • Harga jual, adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yg diminta atau seharusnya diminta oleh penjual krn penyerahan BKP • Penggantian, adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yg diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP. • Nilai impor = CIF + BMT. • Nilai Ekspor, adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yg diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir seperti termaktub dalam PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang). • Nilai lain yang ditetapkan dengan KMK. Bina Nusantara University 22

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN (UU PPN ps. 9) • Pajak masukan (PM) dikreditkan dengan Pajak PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN (UU PPN ps. 9) • Pajak masukan (PM) dikreditkan dengan Pajak keluaran (PK) yang dipungut pada masa pajak yang sama. • PM yang belum dikreditkan dengan PK dalam masa pajak yang sama dapat dikreditkan sampai dengan selambat-lambatnya dalam bulan ketiga setelah akhir tahun buku, dengan syarat: – PM tersebut belum dibebankan sebagai biaya. – Belum dilakukan pemeriksaan, kecuali perolehannya telah dicatat dalam pembukuan PKP yang bersangkutan. • Syarat PM dapat dikreditkan jika PM tersebut berhubungan lang-sung dengan kegiatan usaha. • Hasil pengkreditan PM terhadap PK: – Kurang Bayar, jika PMPK; dapat direstitusi atau dikompensasi. Bina Nusantara University 23

PM TIDAK DAPAT DIKREDITKAN • PM yang dibayar sebelum dikukuhkan sebagai PKP. • Tidak PM TIDAK DAPAT DIKREDITKAN • PM yang dibayar sebelum dikukuhkan sebagai PKP. • Tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. • Utk perolehan dan pemeliharaan mobil sedan, jip, station wagon, van, combi, kecuali barang dagangan atau sesuai dengan usaha. • Pemanfaatan BKP tak berwujud/JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sebelum ditetapkan sebagai PKP. • Tercantum dalam Faktur Pajak (FP) sederhana. • Tercantum dalam Faktur Pajak standar tapi cacat. • Pemanfaatan BKP tak berwujud/JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yang Faktur Pajaknya cacat. • Ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP). • Ditemukan dalam pemeriksaan, kecuali perolehannya telah dicatat dalam pembukuan PKP yang bersangkutan. • PK ditanggung pemerintah. 24 • PK dibebaskan dari pengenaan pajak. Bina Nusantara University

SAAT PAJAK TERUTANG (UU PPN ps. 11) • Pada saat penyerahan BKP atau JKP. SAAT PAJAK TERUTANG (UU PPN ps. 11) • Pada saat penyerahan BKP atau JKP. • Pada saat impor BKP. • Pada saat pembayaran, jika pembayaran dilakukan sebelum penyerahan BKP/JKP. • Pada saat dimulai pemanfaatan BKP tak berwujud/JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean. • Pada saat pembayaran, jika pembayaran sebelum pemanfaatan BKP tak berwujud/JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean. • Saat lain yang ditetapkan dengan KMK. Bina Nusantara University • Saat ekspor BKP. 25

TEMPAT PAJAK TERUTANG (UU PPN ps. 12) • • Tempat tinggal atau tempat kedudukan. TEMPAT PAJAK TERUTANG (UU PPN ps. 12) • • Tempat tinggal atau tempat kedudukan. Tempat kegiatan usaha dilakukan. Tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Tempat BKP dimasukkan ke dlm daerah pabean, dalam hal impor. Tempat OP/Badan terdaftar sebagai NPWP, dalam hal pemanfaa-tan BKP tak berwujud/JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean. Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak atas permohonan tertulis dari PKP. Dalam hal kegiatan membangun sendiri, pajak terutang ditempat bangunan didirikan. PKP yang memiliki lebih satu tempat usaha dapat mengajukan permohonan pemusatan tempat pajak terutang secara tertulis 26 kepada Dirjen Pajak. Bina Nusantara University

FAKTUR PAJAK (FP) (UU PPN ps. 13) Merupakan bukti pungut pajak yang dibuat oleh FAKTUR PAJAK (FP) (UU PPN ps. 13) Merupakan bukti pungut pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP. FP dibuat selambat-lambatnya: • Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya penyerahan BKP/JKP secara keseluruhan. • Pada saat pembayaran, jika pembayaran mendahului penyerahan. • Pada saat pembayaran termin diterima. • Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada pemungut PPN. Bina Nusantara University 27

MACAM-MACAM FAKTUR PAJAK (UU PPN ps. 13) • Faktur pajak standar (FPS), adalah FP MACAM-MACAM FAKTUR PAJAK (UU PPN ps. 13) • Faktur pajak standar (FPS), adalah FP yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh keputusan Dirjen Pajak. • Faktur pajak gabungan, adalah FP standar yang memuat gabungan lebih dari satu transaksi dalam satu masa pajak untuk satu pelanggan. • Faktur pajak sederhana • Dokumen lain yang telah ditetapkan sebagai FP standar: – – – PIB+SSP, untuk impor barang. SPPB, FP standar untuk Bulog/Dolog. Tanda pembayaran jasa telkom. Tiket, Airways bill, dan delivery bills, untuk jasa angkutan udara. Nota penjualan jasa, untuk jasa pelabuhan. SSP untuk pemanfaatan BKP tak berwujud/JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean. 28 – PEB+Invoice, untuk ekspor barang yang sudah difiat oleh DJBC. – Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP), faktur pajak standar Pertamina Bina Nusantara University

PEMUNGUT PPN • Secara umum PPN dipungut oleh yang menyerahkan BKP/JKP. • Selain itu PEMUNGUT PPN • Secara umum PPN dipungut oleh yang menyerahkan BKP/JKP. • Selain itu yang bertugas sebagai pemungut PPN adalah: – Instansi pemerintah: Bendaharawan pusat dan daerah serta Kantor Kas Negara. – Badan-badan tertentu: Pertamina, BUMN/D, bank pemerintah, serta kontraktor kontrak bagi hasil/karya dibidang pertambangan. Bina Nusantara University 29

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn. BM) Karakteristik PPn. BM: Dasar Pertimbangan: • Merupakan PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn. BM) Karakteristik PPn. BM: Dasar Pertimbangan: • Merupakan pungutan tambahan disamping PPN. • Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen penghasilan rendah dengan konsumen penghasilan tinggi. • Hanya dipungut satu kali, yaitu pada saat impor BKP mewah, pabrikan BKP mewah. • PPn. BM tidak dapat dikreditkan dengan PPN. • Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. • Namun jika eksportir mengekspor BKP mewah, PPn. BM yang dibayar • Perlu adanya perlindungan atas produsen kecil/tradisional. pada saat perolehannya dapat • Perlu untuk mengamankan diminta kembali. 30 penerimaan negara. Bina Nusantara University

BKP YANG TERGOLONG MEWAH • Barang tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok. • Dikonsumsi oleh BKP YANG TERGOLONG MEWAH • Barang tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok. • Dikonsumsi oleh masyarakat tertentu (bersifat eksklusif). • Pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. • Dikonsumsi untuk menunjukkan status. • Bila dikonsumsi bisa merusak kesehatan dan moral serta mengganggun ketertiban masyarakat. Bina Nusantara University 31

OBJEK DAN TARIF PPn. BM Objek PPn. BM meliputi: Tarif PPn. BM: • Penyerahan OBJEK DAN TARIF PPn. BM Objek PPn. BM meliputi: Tarif PPn. BM: • Penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha dari hasil pabrikasi. • Berdasarkan KMK Nomor 381/KMK. 03/2001 tarif PPn. BM berkisar mulai 10% s. d. 75% • Impor BKP yang tergolong mewah. Bina Nusantara University 32

Tugas Mandiri Tentukan apakah kegiatan di bawah ini terutang PPN atau tidak. 1. PT. Tugas Mandiri Tentukan apakah kegiatan di bawah ini terutang PPN atau tidak. 1. PT. Tokai International (Jepang) memberikan jasa manajemen kepada PT. Tokai Indonesia. 2. PT. Microsoft Ltd. (Amerika) memberikan jasa pendidikan kpd PT. ABC Indonesia sehubungan penyerahan software. 3. Ikatan Alumni UI memasang iklan pengumuman reuni akbar di SCTV. 4. Penjualan motor bekas oleh dealer PT. Maju Makmur. 5. Jasa perbankan dalam menghimpun uang masyarakat oleh BCA. 6. Impor komputer dr PT. IBM International (Amerika) ke PT. Pasti Untung di Berikat Nusantara Pulogadung. 7. PT. Carefour Indonesia membeli beras dari kelompok tani makmur. 8. PT. Carefour Indonesia membeli madu murni dari PT. Perhutani (Persero) 9. Apotik Kimia Farma jual obat kepada pasen di RSCM. 10. PT. Carefour Indonesia menjual beras rojolele kepada konsumen. 11. Kantor pusat PT. Malu-Malu Kucing di Jakarta mengirim mobil dinas 33 atas nama kantor pusat ke kantor cabangnya di Maluku. Bina Nusantara University

Bina Nusantara University 34 Bina Nusantara University 34